ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna)

Abstract

Abstrak

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus Di Desa Sepempang Kabupaten Natuna)

Oleh: Elci Regelia

Desa Sepempang merupakan salah satu dari 3 desa yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terletak di sebelah Utara Ibu Kota Kecamatan Bunguran Timur. Luas wilayah 56,72km², dengan jumlah penduduk sebanyak 1.963 jiwa (Maret 2021). Desa Sepempang memiliki potensi wisata, diantaranya: Wisata Batu Rusia, Batu Alif, Batu Bersantai, Jelita Sejuba, dan Pulau Senua. Selain potensi wisata, Desa Sepempang juga memiliki kelompok kebudayaan dan kesenian, diantaranya: seni pencak silat, seni tari zapin, permainan gasing, qosidah/kompang, haderah dan permainan alu. Berbagai potensi yang terdapat di Desa Sepempang tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Sepempang pada tahun 2021 sebanyak Rp 871.613.000 yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan. Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan   Desa (APBDes) terhadap pengelolaan keuangan di Desa Sepempang perlu dilakukan agar anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang di tetapkan. Dengan demikian Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna)". Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa kesesuian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sepempang berdasarkan tahapan-tahapan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Desa Sepempang. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Sepempang telah melakukan penyusunan APBDes terkait pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci:   Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan                                                                          Pertanggungjawaban

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2018. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Pulau Bawean Gresik Tahun Anggaran 2017. Universitas Muhammadiyah Malang. Indonesia.

Arifin, Z. 2011. Evaluasi Pembelajaran. Cetakan ke-3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Atmaja, Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo kabupaten karanganyar) .E-jurnal katalogis.ISSN 2302-2019.Volume 3. Univerisitas Muhammadiyah Surakarta

Afiah, N. N. 2010. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bastian, I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta: Erlangga.

Desa Sepempang. Data Desa Sepempang 2021.Kabupaten Natuna: Kantor Desa Sepempang.

Faridah, dan B. Suryono. 2015. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4, No. 5, hlm: 1-20.

Halim, A dan M. Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, A. 2015. tata kelolah pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris Surabaya Pustaka.

Hanifah, S. I., dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4, No. 8, hlm: 1-15.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.

Hoesada, J. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Junita, R. 2016. Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014. JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, hlm: 1-13.

Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Penerbit: Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajeme Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyani, S. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Kementerian Keuangan Indonesia, pengertian dana desa.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga

Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, No 12, hlm 53"“60.

Peraturan menteri dalam megeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman   Administrasi Desa.

Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungangung. Jurnal Kompilek, 7(2), 139"“148.

Sucipto, K. H., Y. P. Sari, dan Mulyadi. 2014. Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Journal Accounting. Vol. 3, No. 1, hlm.

Sumpeno, W. 2015. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read Indonesia.

Ulum, I dan Sofyani. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Malang: UMM Press.

Umar, Husein. 2003. Metodologi   Penelitian   Untuk   Skripsi   dan   Tesis   Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No 32 Tahun (2004). Tentang Perimbangan Keuangan antara   Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.44

Yunianti, U. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Jurnal Semnas, Vol. 3, No., hlm: 499-503.