PENGUATAN PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN NATUNA
DOI:
https://doi.org/10.26418/jaakfe.v14i1.96629Keywords:
kemiskinan, TKPKD, anggaran, programAbstract
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan baik secara nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya harus besifat lintas sektor dan lintas program, sebagai sebuah permasalahan, kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan cara sinergitas dan sinkronisasi program oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melibatkan para stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Strategi Penguatan Peran TKPKD dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Natuna. Dengan Jenis Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan postpositivisme, adapun data dan informasi dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data skunder melalui observasi, wawancara terhadap informan dan studi literatur atau dokumentasi dengan instrumen yang relevan dan FGD, dengan memakai analisis fishbone dalam menganalisis data untuk mengidentifikasi permasalahan, dan menganalisis penyebab-penyebab masalah yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan rumusan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Natuna adalah perubahan struktur kelembagaan TKPKD Kabupaten Natuna, implementasi kolaborasi sinergisitas program kemiskinan, dan implementasi integrasi data/data terpaduReferences
Azhara, Rubi, Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya, Disertasi, Universitas Pasundan (2016),
Bonnix Maulana dan Siti Muntayah, “Optimalisasi Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Melalui Model Kuadran Kemiskinan’, Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020
Yuliani dan Eko Budi Santoso†Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tuban Melalui Sinergitas Program Dan Kolaborasi Multi Stakeholder, Jurnal Penataan Ruang Vol 19 No 1 tahun 2024;
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045. Bappenas. Jakarta
Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna (2025).). BPS, Natuna
Kristina Fitasari, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragenâ€. Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA) Volume 2, Issue 2, May 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. (2021)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(2020), Jakarta
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), (2021), Jakarta
Kristina Fitasari, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragenâ€. Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA) Volume 2, Issue 2, May 2023
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
Yuliani dan Eko Budi Santoso , “Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui Sinergitas Program dan Kolaborasi Multi Stakeholder, Jurnal Penataan Ruang Vol. 19, No. 1, 2024
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rusmaniah Rusmaniah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright Statement and Author Agreemenet can be downloaded here
