PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG KORBANNYA LAKI-LAKI FEMINIM (UNMRNLY) DI PONTIANAK

Abstract

Pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin (unmanly) merupakan isu yang kurang mendapatkan perhatian baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin di Kota Pontianak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kurangnya efektivitas penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui wawancara dan angket dengan korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum di Polresta Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya bukti, minimnya saksi, stigma sosial terhadap korban, serta lambannya proses hukum. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang memperburuk efektivitas penanganan kasus ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan bukti, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban. Dengan langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Laki-Laki Feminin, Penegakan Hukum, Kota Pontianak Sexual harassment against feminine men (unmanly) is an issue that receives insufficient attention in legal and social contexts. This study aims to analyze the challenges of criminal law enforcement related to sexual harassment against feminine men in Pontianak City, identify factors contributing to its ineffectiveness, and propose recommendations to improve victim protection. This research employs an empirical legal method with a survey approach. Data were collected through interviews and questionnaires involving victims, the public, and law enforcement officials at the Pontianak City Police. The findings reveal that key obstacles include a lack of evidence, insufficient witnesses, social stigma, and slow legal processes. Furthermore, the absence of specialized training for law enforcement personnel exacerbates these challenges, leading to ineffective handling of cases. This study recommends enhancing the capacity of law enforcement officials through targeted training, utilizing technology to collect evidence, and conducting public education to reduce stigma against victims. By implementing these measures, criminal law enforcement concerning sexual harassment against feminine men can be conducted more effectively, equitably, and with better support for victims. Keywords : Sexual Harassment, Feminine Men, Law Enforcement, Pontianak City.