KEDUDUKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE YANG DIMILIKI KARENA PEWARISAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Abstract Land is a vital natural resource that plays a crucial role in supporting human life, especially in the agricultural sector. The Indonesian government has established various regulations governing land ownership and use, including a prohibition on absentee land ownership—defined as land ownership by individuals residing outside the sub-district where the land is located. This regulation is intended to promote direct land utilization by the owner, ensuring social justice and efficient land use. However, in practice, absentee land ownership remains prevalent in Kubu Raya Regency, often occurring through inheritance. This study aims to examine the legal status of absentee land ownership acquired through inheritance when the heir resides outside the sub-district where the land is located. Using a case study of an inherited landowner in Pal Sembilan Village, Sungai Kakap Sub-district, this research explores the background of ownership, the legal arguments involved, and the efforts of local government authorities to enforce the regulation. The study also refers to the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 224 of 1961, along with its amendments, to analyze the legality and legal consequences of absentee land ownership. The findings of this research are expected to contribute both theoretically and practically to the field of agrarian law. Theoretically, this study can broaden understanding of the effectiveness of absentee land ownership regulations in the current era. Practically, the results may serve as a reference for local governments, land offices, and the public in re-evaluating land ownership practices that do not comply with existing regulations. Thus, this research promotes legal awareness and encourages a more equitable, productive, and sustainable use of land. Keywords: absentee land, inheritance, agriculture, regulation Abstrak Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia, terutama dalam sektor pertanian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah, termasuk larangan terhadap kepemilikan tanah secara absentee, yaitu kepemilikan tanah oleh seseorang yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah tersebut berada. Aturan ini dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan tanah secara langsung oleh pemiliknya demi keadilan sosial dan efisiensi penggunaan lahan. Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Kubu Raya, kepemilikan tanah absentee masih marak terjadi, salah satunya melalui pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum kepemilikan tanah absentee yang diperoleh melalui pewarisan dan berada di luar wilayah kecamatan tempat tinggal ahli waris. Melalui studi kasus pada salah satu pemilik tanah warisan di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, penelitian ini mengeksplorasi latar belakang kepemilikan, alasan hukum yang digunakan, serta upaya penegakan regulasi oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 beserta perubahannya, untuk menganalisis legalitas dan konsekuensi hukum dari kepemilikan tanah absentee. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan praktis dalam bidang hukum agraria. Secara teori, penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai efektivitas regulasi kepemilikan tanah absentee di era sekarang. Sementara secara praktik, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan masyarakat dalam meninjau ulang praktik kepemilikan tanah yang tidak sesuai aturan. Dengan demikian, penelitian ini mendorong kesadaran hukum dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Kata kunci: tanah absentee, waris, pertanian, regulasi