PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 5) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP JURU PARKIR DIPASAR FLAMBOYAN PONTIANAK SELATAN)
Abstract
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang pelanggaran ketentuan menjadi Juru Parkir di Pasar Flamboyan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Parkir yang ada di Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Juru Parkir tidak memiliki izin, semua juru parkir liar di Pasar Flamboyan mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan juru parkir namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya bidang perparkiran dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin juru parkir di Kota Pontianak sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi juru parkir di Kota Pontianak dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pelaku juru parkir liar di Pasar Flamboyan dengan pemberlakukan sanksi yaitu diberhentikan. Kata kunci : Izin, Juru Parkir, Pengawasan ABSTRAC This thesis discusses violations of the provisions of becoming a parking attendant at the Flamboyan Market in Pontianak City in accordance with Pontianak City Regional Regulations Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulations Number 11 of 2019 concerning Public Order. The authority of the Pontianak City Transportation Service is one form of effort to ensure parking security and order in the Pontianak City area. This research uses a scientific method that is descriptive-analytical to describe and explain the current situation and is intended to solve problems based on data and facts collected when this research was conducted. The results of the study found that many parking attendants did not have permits, all illegal parking attendants at Pasar Flamboyan knew that there were regional regulations relating to parking attendants but in practice they were not complied with by not following the rules issued in Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public Order which reads "permits that have been granted as referred to in paragraph (1), can be revoked if they violate the provisions in paragraphs (2), paragraphs (3) and paragraphs (4)". Efforts made by the Pontianak City Transportation Service, especially in the parking sector, in dealing with violations of the implementation of parking attendant permits in Pontianak City as implementing regulations from Regional Regulations/law enforcement officials by carrying out two events, namely: obtaining permission to become a parking attendant in Pontianak City and taking repressive action, namely action in the form of reprimanding and taking firm action against the perpetrators of illegal parking at Pasar Flamboyan by imposing sanctions, namely being dismissed. Keywords: Permit, Parking Attendant, SupervisionReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2019, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Kelima, Sinar Grafika Jakarta.
Banakar, 2005, Reza dan Max traves (editior), Theory and Method in Sosio-Legal Resaerch: A Series Published for the ONATI institute for the sociology of law (Oxford and Potland Oregon): Hart Publishung.
Handoko, 2003 Manajement, BFFE, Yogyakarta.
Kencana Syafei, 2006 Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.
Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, h.16 (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I).
………,1969, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II).
Maman UKS, 2004, Manajement, Cv Osa Proma, Bandung.
Pusat Bahasa Depdikbud, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta.
R. Otje Salman, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung.
Radisman, F.S. Sumbayak, 1985, Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum, IND-HILI, Co, Jakarta.
Safrudin, 1965, Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah, Transinto, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung.
. ,2015, Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis), Sinar Baru,
Bandung.
Sirajuan dkk, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang.
Soejono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
….. 1994, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
….. 1976, Kegunaan Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Bandung.
……1984, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
……1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-Pres, Jakarta.
…….2006, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
……2007, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Vicktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Jakarta.
Yasraf Amir Piliang, 2001, Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam jagad raya, Mizan. Bandung.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Keluarahan
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 97 Tahun 2020 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
