PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM KAITANNYA DENGAN KEADILAN HUKUM

Abstract

ABSTRAK Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengubah orientasi hukum pidana dari retributive justice ke arah restorative justice melalui pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang untuk mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, restorative justice di Belanda diatur dalam Pasal 51 KUHAP Belanda merupakan dasar untuk melakukan mediasi penal. Pengaturan restorative justice tersebut menunjukan orientasi sistem peradilan pidana Belanda yang menjunjung kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Belanda dalam kaitannya dengan keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian didapati adanya perbedaan mendasar, mulai dari sistem hukum yang memengaruhi paradigma hukum, paradigma hukum yang memengaruhi asas legalitas, kemudian asas legalitas memengaruhi dasar hukum serta aspek-aspek dalam restorative justice. Perbedaan aspek-aspek restorative justice meliputi perbedaan nilai keadilan adat, para pihak, proses, dan hasil. Keseluruhan perbandingan tersebut kemudian mencapai suatu kesimpulan sebagai puncak dari perbandingan ini adalah perbedaan nilai keadilan sebagai tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia dan Belanda. Kata Kunci: Restorative Justice, Nilai Keadilan, Perbandingan Hukum. ABSTRACT Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code) reforms Indonesia’s criminal law. It reorients the system from retributive to restorative justice by recognizing living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) in Article 2. Article 2 of the National Criminal Code opens the door to the realization of substantive justice within Indonesia's criminal justice system. In the Netherlands, restorative justice is regulated by Article 51 of the Dutch Code of Criminal Procedure, which provides the legal basis for penal mediation. This restorative justice provision reflects on the orientation of the Dutch criminal justice system, which prioritizes legal certainty. This study intends to examine the similarities and differences between restorative justice in Indonesia and the Netherlands in relation to legal justice. This study is a normative legal research conducted using comparative law approach. The study found fundamental differences, starting from the legal system that shape legal paradigm; the legal paradigm that influence the principle of legality; and the principle of legality that influence the legal basis and various aspects of restorative justice. Differences in aspects of restorative justice include customary justice values, the parties involved, the procedure, and the outcomes. The comparison ultimately finds that the fundamental divergence lies in the value of justice as the legal objective upheld by Indonesia and the Netherlands. Key Words: Restorative Justice, Justice Value, Comparative Law.