PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, dalam praktiknya proses transisi dari sertipikat konvensional menuju sertipikat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang berasal dari sistem administrasi pertanahan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta akibat hukum yang timbul dari penerapannya dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat konvensional sebagai alat bukti hak yang sah sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam masa transisi menuju sistem elektronik pada umumnya disebabkan oleh ketidaktertiban administrasi pertanahan sebelumnya, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data serta tertib administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat elektronik, pendaftaran tanah, kepastian hukum. ABSTRACT The development of information technology has encouraged the modernization of land administration systems in Indonesia through the implementation of electronic land certificates. This policy aims to improve service efficiency, transparency, and legal certainty in the land registration system. However, in practice, the transition process from conventional certificates to electronic certificates still raises various issues, particularly those related to discrepancies in physical and juridical data originating from the previous land administration system. This condition raises questions regarding the form of legal protection for holders of electronic land certificates and the legal consequences arising from their implementation within the land registration system in Indonesia. This research aims to analyze the legal protection for holders of electronic land certificates and to examine the legal consequences arising from the implementation of electronic certificates in the land registration system. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that legal protection for holders of electronic land certificates has a clear legal basis within the Indonesian land law system. Electronic certificates have the same legal force as conventional certificates as valid evidence of land rights as long as they are issued in accordance with applicable regulations. Problems arising during the transition to the electronic system are generally caused by irregularities in previous land administration, therefore improvements in data verification and orderly land administration are necessary to ensure legal certainty and protection for land rights holders. Keywords: legal protection, electronic certificates, land registration, legal certainty.