KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM MEMASANG PATOK TANAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA PANCUR KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Memasang Patok Tanah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Apakah Pemegang Hak Atas Tanah Sudah Melaksanakan Kewajibannya Untuk Memasang Patok Tanah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memasang patok tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan kewajiban pemasangan patok tanah yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan untuk mengetahui akibat bagi pemegang hak atas tanah yang belum memasang patok tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan hak angket, sampel ditentukan dengan teknik Quota Sampling dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah wajib untuk memelihara patok tanah pada bidang-bidang tanah. Pemasangan patok secara permanen untuk menghindari agar tanah tersebut terhindar dari penyerobotan tanah. Namun pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum memasang patok batas tanah secara permanen sebagai mana seharusnya (cor semen, dan tembok) yang dipasang secara permanen.
Adapun faktor penyebab pemegang hak atas tanah tidak memasang patok batas tanah secara permanen adalah karena kelalaian dari pemilik tanah itu sendiri, kurangnya pengetahuan hukum, tanah masih dalam proses pembagian dengan anggota keluarga, dan tanah yang bersebelahan masih merupakan milik dari anggota keluarga.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban dari pemilik tanah untuk memasang patok batas tanah adalah tidak adanya kepastian tentang batas-batas tanah yang bersebelahan, dan tidak adanya kepastian tentang luas dan lebar tanah serta akan terjadinya penyerobotan batas patok tanah. Solusinya adalah sebagai pemilik tanah harus lebih peduli lagi akan batas patok pada bidang-bidang tanah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas mengenai masalah pemasangan patok batas bidang tanah agar masyarakat mengetahui kewajiban mereka sebagai pemilik tanah.
Kata Kunci : Patok Batas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
A.P. Parlindungan, 2005, Pandaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Bachtiar Effendi, 2009, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.
Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Boedi Harsono, 2003, “Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional†Edisi revisi, Djambatan, Jakarta.
__________, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
C.S.T.Kansil, 2008, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
__________, 2008. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
H.M. Arba, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
H. Mohammad Hatta, 2015, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta.
H. Ali, Achmad C., 2004, Hukum Agraria(pertanahan Indonesia) jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta.
K.Wantjik Saleh, 2005, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Maria SW. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta.
Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, Cet. Ii, Masa Baru, Bandung.
R.Subekti, 2009, Hukum Perjanjian., Pradnya Paramita, Jakarta.
_________, 2009, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta.
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sulistyo Basuki, 2006, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
Wirdjono Prodjodikoro, 2004, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur, Bandung.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
C. Skripsi
Zulkarnain, Mei 2015, Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemilik Tanah Untuk Memelihara Tanda Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.
D. Website
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d486cccbe4ee/bermasalah-dengan-tetangga-karena-tembok-batas-pekarangan, (Diakses pada kamis, 06 agustus2015).
https://www.liputan6.com/properti/read/2884879/ptsl-cara-bpn-percepat-sertifikasi-tanah, (Fathia Azkia15 Mar 2017, 11:49 WIB).
http://widhihandoko.com/?tag=tatacara-pematokan-tanah, (Diakses Pada 29 April 2017).
