PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH PENGAWAS TENAGA KERJA ASING PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kota Pontianak)
Abstract
Pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tenaga kerja asing illegal. Tenaga kerja asing illegal dapat merugikan, baik dari segi penghasilan Negara serta dapat merugikan tenaga kerja lokal. Maka diperlukannya pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Pengawasan Tenaga Kerja yaitu dengan melakukan pembinaan ke perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Skripsi ini memuat rumusan masalah: "Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat serta apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Pontianak". Penelitian ini bertujuan memperoleh dan menganalisis data mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing serta mengetahui dan menganalisis upaya yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
Dengan menggunakan metode Deskriptif Analisi, penulis menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang penulis teliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kuantitas serta kualitas pegawai pengawas tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan atau yang diawasi. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar proses pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Ady Thea, Inilah 10 Aturan Baru Tata Cara Penggunaan TKA yang Perlu Dipahami, https://m.hukumonline.com/berita/ (diakses pada Rabu, 22 Mei 2019)
Afan Gafar, 2004, Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
Bambang Sunggono, 2015, Metedologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
Bayu Surianingrat, 1981, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analis, Jilid I, Penerbit Dewaruci Press, Jakarta
Dann Sugandha, 1991, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta
Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
H. R. Abdussalam, 2009, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung, Jakarta
Harold Koontz, 1989, Manajemen (Alih Bahasa Alfonsus Sirait Edisi Kedelapan), Erlangga, Jakarta
Helena Poerwanto dan Suliati Rachmat, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan . Djambatan, Jakarta
Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Graha Ilmu
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, Hukum Administrasi Negara
Manullang, 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
Sofyan Safri Harahap, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Pustaka Quantum, Jakarta
Sondang P. Siagian, 1970, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
The Liang Gie, 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II dan III), Penerbit Liberty, YogyakartaMahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Penerbit LP3ES,Jakarta
Winardi, 2005, Azas-azas Managemen, Alumni, Bandung
Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2015
Yuswanto, 2010, Hukum dan Otonomi Daerah, Bahan ajar mata kuliah Otonomi Daerah Pasca Sarjana FH Unila
Peraturan-Peraturan Lainnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
