IMPLIKASI TERHADAP PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan Pemerintah terhadap pelaksanaan pembagian kewenangan urusan pendidikan menengah atas. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas yang semulanya menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di alihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagaimana telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat Pemerintah menghendaki asanya pemerataan dan kesejahteraan bagi pendidikan menengah SMA/SMK.

Penelitian  ini   bertujuan   untuk   mengetahui  dan  menjelaskan   pelaksanaan

urusan   pemerintahan   konkuren   bidang   pendidikan  pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat setelah      berlakunya      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Implikasi terhadap proses belajar mengajar pada penyelenggaraan pendidikan menengah terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah, serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian      urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan  dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan Provinsi, penelitian dilakukan di Kota Pontianak Studi Kasus SMK3 Pontianak.

Dari  hasil  penelitian,  diperoleh  kesimpulan  yaitu:  Pertama,  Pelaksanaan  pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan setelah diberlakukan Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang   Pemerintahan Daerah berimplikasi mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota   berupa pengalihan manajemen pendidikan menengah ke pemerintah daerah provinsi. Namun,  pengalihan  tersebut bertentangan dengan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan   daerah provinsi. Kedua,  bahwa  faktor-faktor yang mempenengaruhi kewenangan Dinas Pendidikan yatu faktor pendukung berupa pengeolan manajemen pendidikan menjadi lebih fokus dan lebih efisien dan adanya harapan peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru. Sedangkan faktor peghambatnya yaitu : masih adanya kesalahan administrasi berkurangnya asset, anggaran   Dinas   Pendidikan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, jauhnya jarak tempuh antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota, kurangnya integritas Aparatur    Sipil    Negara (ASN),    serta belum adanya pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pengalihan Kewenangan, Pendidikan