ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Abstract

Senjata dan peledak merupakan salah satu alat perlindungan diri sekaligus alat penyerang yang biasa digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan. Baik itu senjata tajam, senjata api atau peledak sekalipun. Namun Indonesia sebagai negara hukum dan termasuk negara berkembang melarang penggunaan senjata api dan peledak sembarangan tanpa izin dengan berbagai alasan, salah satunya yakni sulitnya untuk mengkoordinasi penggunaan senjata api dan peledak apabila dengan bebas digunakan oleh warga sipil.

Regulasi yang mengatur penggunaan senjata api dan peledak di Indonesia adalah Undang-Undang yang sudah lawas yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan konstitusi Indonesia yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. UUD Republik Indonesia Serikat 1949 dibentuk atas prakarsa Kerajaan Belanda yang menganggap Hindia Belanda (Indonesia) adalah negara persemakmuran Kerajaan Belanda dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 1945.

Pada penelitian normatif ini, penulis akan mencoba menganalisis salah satu upaya hukum untuk memperjuangkan hak konstitusional warga negara melalui permohonan pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terutama ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berlaku pada saat ini. Menurut pemohon, ayat (1) Undang-Undang tersebut telah melanggar hak-hak asasi dan konstitusional pemohon sebagai manusia dan warga negara. Penulis kemudian meneliti permohonan pemohon, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan putusan Mahkamah Konstitusi dari permohonan Judicial Review tersebut. Penulis menemukan berbagai kerancuan, multi tafsir dan ketidakjelasan serta beberapa ketidakrelevanan yang terkandung dalam ayat tersebut. Penulis juga menemukan beberapa hal formil yang telah dilalaikan oleh pihak pemohon dalam mengajukan permohonannya serta beberapa tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga melepaskan "kesempatan" memperbaiki regulasi yang sudah memiliki "jiwa yang berbeda". Pada akhir upaya hukum yang dilakukan pemohon bersama dengan kuasa hukumnya adalah dengan diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Penulis mencoba untuk menganalisa dari hilir ke hulu mencoba mencari penyebab tidak dapat diterima permohonan pemohon. Dan mengingat bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yakni artinya jika sudah diputuskan, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dan mengingat juga bahwa pengaturan pelarangan senjata api dan peledak bersifat fundamental dan memiliki urgensi yang penting di Indonesia sebagai negara hukum yang masih berkembang.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Tidak Dapat Diterima, Senjata Api dan Undang-Undang Darurat.