ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PINJAMAN PADA PT. PEGADAIAN( PERSERO ) DIKOTA PONTIANAK

Authors

  • HANAFI NIM. A1012171220 Faculty of Law Tanjungpura University

Abstract

Penelitian tentang "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjaman Pada PT. Pegadaian (Persero) Di Kota Pontianak" bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan  pinjaman pada PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum dilaksanakannya pengembalian pinjaman pada PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak terhadap pelaksanaan  pinjaman.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pinjaman pada PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha mempunyai hak : 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) belum mendapatkan pengembalian pinjaman dari konsumen. Bahwa faktor-faktor penyebab belum dilaksanakannya pengembalian pinjaman pada PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak oleh konsumen disebabkan karena konsumen mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan pinjaman belum dapat dikembalikan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga pinjaman belum dapt diselesaikan pengembalian oleh konsumen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT.  Pegadaian (Persero) di Kota Pontianak terhadap pelaksanaan  pinjaman adalah dengan melakukan upaya menyampaikan surat peringatan pembayaran yang dilakukan atas pinjaman yang dilakukan oleh konsumen dengan cara musyawarah dan mufakat atas pinjaman yang harus dikembalikan oleh konsumen.

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pinjaman, Pegadaian

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Nusamedia, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-------------------------, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Sunggono, 2003, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fuady, Munir, 2003, Hukum Kontrak, Buku Kedua, Citra Aditya, Bandung

------------------, 1999, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung

Hasan Alwi, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Halim. Dkk,2008, Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Indonesia Inggris, Cetakan ke-8, Gramedia, Jakarta

Marbun, BN, 2009, Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum, Puspa Swara, Jakarta.

Nasution, AZ, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3, UI-Press, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijik Wetbock), 2007, Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. Ke-38 PT. Intermasa, Jakarta

Downloads

Published

2022-10-04