PENGGUNAAN HAK ANGKET DPRD KABUPATEN MEMPAWAH TERKAIT APBD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2021 BERDASARKAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR. 1 TAHUN 2020,TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Abstract
ABSTRACT
Regional heads (regents and/or deputy regents) in carrying out their duties based on the authority granted by laws and regulations, along with these duties and authorities are carried out by the People's Legislative Assembly in their area, in this case the DPRD. This DPRD has supervisory duties in carrying out governance based on the General Principles of Good Governance to create a prosperous society. This supervisory function is regulated in Article 159 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government namely; "The right of interpellation is the right of the DPRD to request information from the regional head regarding important and strategic regional government policies that have a broad impact on the lives of the regional community and the state, while the right of inquiry is the exercise of the function of the DPRD to conduct an investigation of a certain policy of the regional head which is important and strategic and have a broad impact on the lives of the regional community and the state which are suspected of being in conflict with the applicable laws and regulations", if there is an abuse of authority by the regional head (regent and/deputy regent), then based on the right of interpellation and the right of inquiry the DPRD can submit the results of an investigation to the court to obtain sentence. The regional income and expenditure budget, including the Mempewah district APBD, has an important meaning in the running of development and services to the community, because this finance is a manifestation of the responsibility of the regional head district head in planning and using people's money because of the role of members of the legislature in the area in the budget oversight function. Regional finance is very decisive because it is stipulated through regional regulations (Perda) but the 2019 Mempawah district revenue and expenditure budget does not use regional regulations but uses regent regulation number. 2 of 2020, because as representatives of the people at the regional level, they are obliged to ask
Keywords, Inquiry Right, APBD approval, DPRD function
ABSTRAK
Kepala daerah (bupati dan/wakil bupati) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bersama tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada didaerahnya dalam hal ini DPRD. DPRD ini mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; "hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara, sedangkan hak angket adalah pelaksanaan fungsi DPRD melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupam masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku", apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah (bupati dan/wakil bupati), maka berdasarkan hak interpelasi dan hak angket DPRD dapat mengajukan hasil penyelidikan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk APBD kabupaten mempewah memliki arti penting dari berjalannya pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat, karena keuangan ini merupakan salah satu wujud pertanggujawaban Bupati kepala daerah dalam merencanakan dan menggunakan uang rakyat oleh karena Peran dari pada Anggota Legislatif di daerah dalam fungsi pengawasan anggaran keuangan daerah sangat menentukan oleh karena ditetapkan melalui peraturan daerag (Perda) akan tetapi terhadap anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten Mempawah tahbun 2019 tidak dengan menggunakan Perda tetapi dengan Menggunakan Peraturan bupati nomor. 2 tahun 2020, oleh karena sebagai wakil Rakyat di tingkat daerah berkewajiban meminta
Kata kunci, Hak Angket, Pengeshan APBD, pungsi DPRD
References
Daftar Pustaka
Buku :
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Garafika, Jakarta,2010.
, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1989.
Bohari ,Naswar ‘’Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia’’, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.
Kansil, C.S.T. dan Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Daawn Oliver, Constitutional Reform in the UK, London: Oxford University Pres, 2003.
Fadli, Moh, Disertasi: Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
Huda,Ni’matul, Politik Ketatanegraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Pres, Yogyakarta, 2003.
Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Kelsen, Hans, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 2013.
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1986.
Mahfud MD, Moh, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku 3 Jilid 2.
Manan, H Bagir dan Magnar, H Kuntana, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
Michael ,Tomy, Konstelasi Teori Dalam Ilmu Hukum, Rozarie, Surabaya, 2015.
Peraturan Perundang-undangan :
- UUD RI. Tahun 1945.
- UU Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor. 1 Tahun 2020, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupoaten Mempawah.
- Peraturan Bupati (Perbup) Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020
