PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON PASPOR TERTOLAK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS IPONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Abstract

ABSTRACK

Undergraduate Thesis with the title "Legal protection of rejected passport applicants at the Class I Pontianak Immigration Office based on Law Number 25 of 2009 Concerning Public Services" was written by Fachrizca Aulia Zicri, NIM: 1012171167, UndergraduateThesis for the Economics Law study program, Faculty of Law, Tanjungpura University Pontianak was guided by Mrs. Siti Rohani, S.H., M.Hum and Mrs. Dina Karlina, S.H., M.H.

In the newest online passport queue application called Mobile Passport, which is often called MPaspor, this has slightly changed the flow of the passport issuance process. The payment process, which was previously carried out at the end of a series of issuance processes, was changed to before the process of taking biometric data and interviews. This process change creates a risk of having a passport application rejected because it is not appropriate for someone to have a passport for various reasons, one of which is to use it for work illegally, but the problem is when a passport is refused, payments made previously cannot be returned.

 This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The sources of data from this study were the Head of the Travel Document Service Sub-Section, Interview Officers, Financial Managers at the Pontianak Class I Immigration Office and rejected passport applicants. Furthermore, the data collection method used is interview, then the data that has been collected is analyzed qualitatively, namely the method of research used to find qualitative truth, namely data that is not in the form of numbers.

The results of this study indicate that changes to the flow of the MPaspor application which has been designed by the government as well as possible to meet the needs of the community, it turns out that there are still a few deficiencies where when the passport applicant is deemed unfit and cannot complete the required documents, the passport issuance process is canceled and the money that has been paid is non-refundable. Lack of socialization from the Immigration and lack of understanding of the community has an impact on the lack of information about passport processing procedures to minimize losses for passport applicants. Passport applicants can re-apply with complete requirements and provide appropriate information that can be used as the basis for issuing a passport.

Keywords: Legal Protection, Rejected Passport Applicants.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul " Perlindungan hukum pemohon paspor tertolak pada Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik" ini ditulis oleh Fachrizca Aulia Zicri, NIM : 1012171167, Skripsi program studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak dibimbing oleh Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum dan Ibu Dina Karlina,S.H.,M.H.

Di dalam aplikasi antrian paspor online terbaru bernama Mobile Paspor yang sering disebut MPaspor ini telah merubah sedikit alur proses penerbitan paspor. Proses pembayaran yang sebelumnya dilakukan diakhir rangkaian proses penerbitan, dirubah menjadi sebelum dilakukannya proses pengambilan data biometrik dan wawancara. Perubahan proses ini menjadikan adanya resiko permohonan paspor untuk tertolak dikarenakan tidak layaknya seseorang memiliki paspor dengan berbagai alasan salah satunya digunakan untuk bekerja secara ilegal, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika paspor tertolak pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya tidak dapat dikembalikan.

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan, Petugas Wawancara, Pengelola Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dan pemohon paspor tertolak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang bukan berbentuk angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan alur pada aplikasi Mpaspor yang sudah dirancang oleh pemerintah sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ternyata masih terdapat sedikit kekurangan dimana ketika pemohon paspor yang dianggap tidak layak dan tidak dapat melengkapi berkas yang menjadi persyaratan, maka proses penerbitan paspor dibatalkan serta uang yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. Kurangnya sosialisasi dari pihak Imigrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat berdampak pada kurangnya informasi tentang tata cara pengurusan paspor untuk meminimalisir kerugian pemohon paspor. Pemohon paspor dapat melakukan permohonan ulang dengan persyaratan yang telah lengkap serta memberikan keterangan yang layak dan dapat dijadikan dasar penerbitan paspor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemohon Paspor Tertolak.