PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK

Authors

  • RIZVAN NIM. A1011181061 Faculty of Law Tanjungpura University

Abstract

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul "Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak". Permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan faktor penyebab penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal, selain itu juga membahas mengenai hambatan dalam penanggulangan rokok ilegal, upaya penegakan hukum secara preventif dan represif dan analisis penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui telaah Pustaka, wawancara, dan observasi sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakan secara optimal penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak adalah karena petugas mengalami kesulitan dalam mendeteksi atau menemukan pelaku, tidak profesionalnya PPNS bea cukai dalam penegakan hukum, PPNS bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal menerapkan skala prioritas dalam penegakan hukum, dan kurangnya personil PPNS bea cukai. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS bea cukai kota Pontianak dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan hukum untuk mencegah, yaitu melakukan upaya penegakan hukum secara administratif, mengadakan sosialisasi, melakukan patroli atau operasi pasar, pengamatan, dan bekerjasama dengan kepolisian dan satpol PP sedangkan penegakan hukum secara represif adalah memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, PPNS Bea Cukai, Rokok Ilegal

Abstrak

Writing this thesis entitled "Criminal law enforcement carried out by PPNS customs against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak". The main legal issues in writing this thesis are related to the factors causing criminal law enforcement carried out by PPNS customs against illegal cigarette traffickers in the city of Pontianak that have not been carried out optimally, besides that it also discusses obstacles in overcoming illegal cigarettes, law enforcement efforts in an effective way. preventive and repressive and law enforcement analysis of criminal cases of illegal cigarette distribution. This study uses empirical legal research methods with data collection techniques through literature review, interviews, and observation while the nature of this research is descriptive, namely describing clearly and in detail.

The results of this study indicate that the factors causing law enforcement not to be implemented optimally by civil servant investigators against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak are because officers have difficulty detecting or finding perpetrators, unprofessional customs investigators in law enforcement, PPNS customs in dealing with criminal acts of illegal cigarette distribution apply priority scales in law enforcement, and lack of customs PPNS personnel. As for law enforcement carried out by the Pontianak city customs PPNS in two ways, namely preventive and repressive. Preventive law enforcement is law enforcement to prevent, namely carrying out law enforcement efforts administratively, conducting socialization, conducting market patrols or operations, observing, and cooperating with the police and Satpol PP while repressive law enforcement is processing the law against perpetrators of criminal acts of smoking cigarettes illegal.

Keywords: Criminal Law Enforcement, PPNS Customs, Illegal Cigarettes

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrian Sutedi, 2012. Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001. Asas-AsasnHukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto Efendi, 2011, Indonesia Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana I (kumpulan kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lexy. J. Moleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung.

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

MoIeong, Lexy J, 2004, MetodeloginPenelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mukti Fajar, 2015. DualismenPenelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Pustaka PeIajar, Yogyakarta.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang.

Purwito, Ali, 2010, Kepabeanan dan Cukai, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta.

Parsetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana, PT RajanGrafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, MetodenPenelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013. Faktor-Faktor YangnMempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindonpersada, Jakarta.

Sugiyono, 2014. Pendekatan Kualitatif,nAlfabeta, Bandung.

Zainudin AIi, 2010, MetodenPenelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi

Abdul Aziz Wanto, 2018, Kendala penyidik pegawai negeri sipil bea cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal, Skripsi.

Fikry Abdullatif, 2020, Penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya pabean c kota tegal, skripsi.

Novriza Golda Luminary, 2019, Peranan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol, Skripsi.

Tesis

Afriza, 2017, Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, Tesis.

Dede Ilham, 2021, Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kota Pekanbaru, Tesis.

Internet

https://www.pontianakkota.go.id/tentang/sejarah

https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana

https://www.pontianakkota.go.id/tentang/geografis#

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7

https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/?page=2

https://www.aksarahukum.my.id/2022/01/pengertian-hukum-pidana.html?m=1

https://suduthukum.com/2018/01/pengertian-fungsi-dan-tujuan-hukum.html

https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Rokok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai

Downloads

Published

2023-03-09