PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA BERAKHIR MENJADI HAK MILIK DI PERUMNAS III KOTA PONTIANAK
Abstract
ABSTRACT
Since a long time ago, the residential and settlement land purchased still has the status of building use rights because it is still under the control of the developer or PT, Perumnas is not allowed to own land in the form of property rights. Afterbuying and selling and renaming transactions, not a few have not improved their land status due to ignorance of the terms and procedures for upgrading, the process of upgrading rights that takes a long time, and large enough costs so that homeowners choose to postpone the increase in land rights until the validity period of their building use rights expires. Having a validity period of up to 20 years, land with the status of building use rights whose validity period expires can be upgraded to property rights with extension of rights or renewal of rights. Therefore, the purpose of writing this thesis entitled "Implementation of Improving the Status of Building Use Rights whose Validity Period Expires as Property Rights in Perumnas III Pontianak City" is to determine the period of transfer of the status of building use rights whose validity period expires into property rights in Perumnas III Pontianak City as well as the causal factors, legal consequences and efforts of Perum Perumnas and Pontianak City Land Office in encouraging increased building use rights to property rights in Perumnas III Pontianak City. The research method used in this study is the empirical juridical method. The nature of this study is descriptive analysis. The sampling method used is purposive sampling. The author took samples at the Pontianak Branch of the Perum Perumnas Office, Pontianak City Land Office and 5 House Owners in Perumnas III Pontianak City who submitted applications for increased building use rights whose validity period expired into property rights. The results showed the fact in the field that the factors that caused the homeowners of Perumnas III Pontianak City to take too long in improving the status of building use rights because of ignorance of the validity period of building use rights in the certificate had expired, lack of knowledge of homeowners about the procedures and conditions needed, costs were not small and the upgrade process took up to several months, also the lack of field socialization from the Land Officen about increasing building use rights to property rights in the community, especially the Perumnas area.
Keywords: Improvement of Rights, Building Use Rights, Property Rights
ABSTRAK
Sejak dahulu, tanah perumahan dan permukiman yang dibeli masih berstatus hak guna bangunan karena masih dibawah penguasaan developer atau PT, Perumnas tidak diperbolehkan memiliki tanah dalam bentuk hak milik. Setelah transaksi jual beli dan balik nama, tidak sedikit yang belum meningkatkan status tanahnya karena ketidaktahuan pada syarat dan prosedur peningkatan, proses peningkatan hak yang cukup memakan waktu lama, serta biaya yang cukup besar sehingga pemilik rumah memilih untuk menunda peningkatan hak atas tanah sampai masa berlaku hak guna bangunannya berakhir. Mempunyai masa berlaku hingga dengan 20 tahun, tanah yang berstatus hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir dapat ditingkatkan menjadi hak milik dengan perpanjangan hak atau pembaharuan hak. Oleh karena itu, tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Yang Masa Berlakunya Berakhir Menjadi Hak Milik Di Perumnas III Kota Pontianak" adalah untuk mengetahui jangka waktu pengalihan status hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir menjadi hak milik di Perumnas III Kota Pontianak serta faktor penyebab, akibat hukum dan upaya Perum Perumnas dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam mendorong peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik di Perumnas III Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel pada Kantor Perum Perumnas Cabang Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan 5 Pemilik Rumah di Perumnas III Kota Pontianak yang mengajukan permohonan peningkatan hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir menjadi hak milik. Hasil penelitian menunjukkan fakta di lapangan bahwa faktor yang menyebabkan pemilik rumah Perumnas III Kota Pontianak terlalu lama dalam meningkatkan status hak guna bangunan karena ketidaktahuannya masa berlaku hak guna bangunan di sertifikat telah berakhir, kurangnya pengetahuan pemilik rumah mengenai prosedur dan syarat yang diperlukan, biaya yang tidak sedikit serta proses peningkatan memerlukan waktu hingga beberapa bulan, juga kurangnya sosialisasi lapangan dari Kantor Pertanahan tentang peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik di masyarakat khususnya wilayah Perumnas.
Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Milik
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arba, dkk. 2020. Hukum Hak Tanggungan : Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Di Atasnya. Jakarta: Sinar Grafika.
Bakrie, Muhammad. 2010. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. Yogyakarta: UB Press.
Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Idham. 2021. Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan. Bandung: PT Alumni.
Kartasapoetra, G. 1992. Masalah Pertanahan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Cet-1. Mataram: University Press.
Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Jakarta: Gramedia.
Santoso, Urip. 2010. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Santoso, Urip. 2015. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-5.
Santoso, Urip. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Santoso, Urip. 2017. Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Cetakan-1. Jakarta: Kencana.
Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020. Filsafat Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Setiowati, dkk. 2019. Penguatan Hak Atas Tanah Dengan Reforma Agraria. Yogyakarta: Amongkarta.
Sumardja, FX. 2019. Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing. Yogyakarta: Amongkarta.
Sutedi, Adrian. 2006. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Sri Soedewi, M.S. 1974. Hukum Perdata, Yogyakarta: Liberty.
Syarief, Elza. 2014. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Wardhani, Dwi Kusumo. Tohadi, dan Frieda Fania, 2020. Hukum Pendaftaran Tanah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. Jakarta: Kencana.
Yulianti, Anna. 2022. Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum Dan Tercapainya Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah. Bandung: PT Alumni.
Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988. Pembaharuan Hukum Agraria : Beberapa Pemikiran. Jakarta: Bina Aksara.
Jurnal
Apriani, Desi. 2017. Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. UIR Law Review 1.2 : 127-136.
Puspitoningrum, Werdi Haswari. 2018. Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. 2(2) : 276-287.
Rosyidha, Z. H. 2022. Kendala Pengajuan Status Hak Milik Rumah Tinggal Diatas Tanah Hak Pengelolaan Perum Perumnas Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 23(1), 1-10.
Makalah
Lutfia, Y.A. 2022. Kepemilikan Tanah Absentee Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Skripsi. Program Studi Hukum Universitas Pasundan: Bandung.
Syahputra, Herri. 2010. Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Pada Perumahan Nasional Martubung Medan. Tesis. Program Studi Kenotariatan Universitas Sumatera Utara: Medan.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
