PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU KECAMATAN SEKAYAM DESA BALAI KARANGAN

Abstract

ABSTRACT

The determination of the basis sub-sector to become a strategic aspect in regional development efforts is very important for the government to determine. appropriate development strategy. The agricultural sector is the largest contributor during 2019-2022 for Sanggau Regency. This sector is also the choice of the majority of the people of Sanggau Regency as a source of income. However, obstacles such as the lack of qualified agricultural infrastructure, the declining enthusiasm of farmers to develop the agricultural sector, and the large number of land conversions have been some of the causes for the decline in the agricultural sector's contribution to Sanggau Regency in the last 5 years. The agricultural sub-sector includes food crops, horticulture, plantations, forestry, fisheries and animal husbandry. The research objective is to analyze the sub-sector of the granting of investment permits for the agricultural sector by the local government in Sanggau Regency. In this study, the normative method was applied, namely normative legal research or library research. This is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, content analysis of court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars.

The results of the study show that a) the forms of delegation of authority can be classified based on assets, influence, economy, according to the source and the method of cultivation. b) The legal consequence of the delegation of authority is that there is a work system that is clearly determined by law without reducing the authority of the central government in determining licensing policies in the investment sector. There is a clear division between what is regulated by the central government and local governments.

Keywords: Regional Development, Food Crop Agriculture, Base Subsector

ABSTRAK

Penentuan subsektor basis menjadi aspek strategis dalam upaya pengembangan wilayah sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan. strategi pengembangan yang tepat. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar selama tahun 2019-2022 untuk Kabupaten Sanggau. Sektor ini juga menjadi pilihan bagi mayoritas masyarakat Kabupaten Sanggau sebagai sumber pendapatannya. Akan tetapi hambatan seperti, kurang mumpuninya infrastruktur pertanian, menurunnya antusias petani untuk mengembangkan sektor pertanian, hingga banyaknya alih fungsi lahan menjadi beberapa penyebab turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap Kabupaten Sanggau 5 tahun terakhir. Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis subsector pemberian izin investasi sektor pertanian oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sanggau. Dalam penelitian ini diaplikasikan metode normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,content alanysist keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitian menunjukan bahwa a) bentuk bentuk dari pendelegasian wewenang yaitu dapat digolongkan berdasarkan aset,pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamanya. b)Akibat hukum dari pendelegasian wewenang adalah adanya sistem kerja yang jelas ditentukan oleh undang "“ undang dengan tidak mengurangi kewenangan dari pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan perizinan di bidang penanaman modal. Adanya pembagian yang jelas antara mana yang diatur oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Pertanian Tanaman Pangan, Subsektor Basis