PELAKSANAAN PERJANJIAN "SMART CONTRACT" DALAM TRANSAKSI KRIPTO DENGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN
Abstract
A B S T R A C T
Smart contracts are smart contracts that integrate with the system Blockchain, blockchain is a storage place for information and transactions electronics that have a high level of security. Smart Contract Execution is automatic without any third party intervention, it is automated raise questions regarding the validity of contracts using the system Smart Contract.
The method carried out in this study is normative legal research and the type of research approach is a statutory approach. This research is explanatory. The data sources used are secondary data containing primary and secondary legal materials as well as tertiary data as support to explain primary and secondary legal materials. In this study. Data were collected through literature study techniques and analyzed with qualitative techniques.
In general, the implementation of smart contracts is regulated as electronic contracts in the ITE Law. However, until now there have been no specific regulations made comprehensively to regulate the implementation of smart contracts. Smart contract operators are responsible for providing secure and reliable technology for the smooth use of smart contracts, in the event of losses resulting from system failures, the responsibility will be borne by the operator. The government is responsible for providing legal protection to smart contract users by providing administrative sanctions to operators, socializing civil and criminal law protection to users. Although using a smart contract, the parties are obliged to follow the legal terms of the contract as a conventional contract in order for the contract to be considered valid.
Although Smart Contracts are digital and without physical evidence, legal protection is still present to provide rights for the parties involved, as well as legal liability arising from the agreed contract.
Keywords: Contract, Smart Contract, Execution, Legal Protection
A B S T R A K
Smart Contract adalah kontrak pintar yang terintegrasi dengan sistem blockchain, blockchain merupakan tempat penyimpanan informasi dan transaksi elektronik yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Pelaksanaan Smart Contract bersifat otomatis tanpa ada campur tangan pihak ketiga, sifatnya yang automasi menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dari kontrak menggunakan sistem Smart Contract.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat eksplanatif. Sumber data yang digunkan adalah data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan sekunder juga data tersier sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik kualitatif.
Secara umum pelaksanaan smart contract diatur sebagaimana kontrak elektronik dalam UU ITE. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang dibuat secara komprehensif untuk mengatur pelaksanaan smart contract. Penyelenggara smart contract bertanggungjawab untuk menyediakan teknologi yang aman dan andal guna kelancaran penggunaan smart contract, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari kegagalan sistem maka tanggungjawab akan dibebankan kepada penyelenggara. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna smart contract dengan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara, mensosialisasikan perlindungan hukum perdata maupun pidana kepada pengguna. Meskipun menggunakan smart contract para pihak wajib untuk mengikuti syarat sah kontrak sebagaimana kontrak konvensional agar kontrak dapat dianggap sah.
Meskipun Smart Contract bersifat digital dan tanpa bukti fisik, perlindungan hukum tetap hadir untuk memberikan hak bagi pihak yang terlibat, begitu pula dengan pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kontrak yang disepakati.
Kata Kunci: Kontrak, Smart Contract, Pelaksanaan, Perlindungan Hukum
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O'Reilly Media
Bahari, B. (2017). Kontrak Elektronik (E-Contract). PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
Barendrecht, M. (2003). Good Faith in European Contract Law. Intersentia.
Budiman N.P.D Sinaga. 2005. Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris. PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta.
De Filippi, P., & Hassan, S. 2016. Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code Is Law to Law Is Code. First Monday.
, & Wright, A. (2018). Blockchain and the Law: The Rule of Code.
Harvard University Press.
Djohari Santoso, dan Achmad Ali. 1989. Hukum Perjanjian Indonesia.
Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Fried, C. 1981. Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation.
Harvard University Press.
Harjdijan Rusli. 1998. Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law. PT Midyas Suryo Grafindo : Jakarta.
I Ketut Oka Setiawan. 2016. Hukum Perikatan. Sinar Grafika : Jakarta.
Jhonny Ibrahim dan Jonaedi Efendi. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group : Jakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Rajawali Pers : Jakarta
M. Arsyad Sanusi. 2005. Hukum Teknologi dan Informasi. Tim Kemas Buku : Jakarta.
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. LP3S. Jakarta.
Milter dan Jents, 2003, Business Law Today. Thomson. United States. Mohammad Nazir. 2009. Metode Penelitian. Galia Indonesia : Jakarta
Mougayar, William. 2016. The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology.
Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Kencana : Jakarta
Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press.
Niewenhuis. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Universitas Airlangga : Surabaya.
Niniek Suparni. 2009. Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya.
Sinar Grafika : Jakarta.
Nur Indriantoro dan Supomo Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE : Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu : Surabaya.
Rahardjo, S. 2007. Biarkan Hukum Mengalir. Kompas : Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada : Jakarta
Subekti, R. 2009. Hukum Perjanjian. Sinar Grafika : Jakarta. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Alumni : Bandung.
Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Rineka Cipta : Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Institut Bankir Indonesia : Jakarta.
Swan, M. 2015. Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media. Syahmin AK. 2006. Hukum Internasional. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta. Szabo, N. (1996). Smart contracts: building blocks for digital markets. Extropy.
Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks.
First Monday
Jurnal :
Cannon, R. (2012). The importance of technology neutrality in law. Jurimetrics: The Journal of Law, Science, and Technology.
Crawford, S. (2013). The importance of being technologically neutral. The University of Chicago Law Review Dialogue.
Koens, T., & Poll, E. 2020. Challenges in Legal Validity of Blockchain-Based Smart contracts: A Literature Review. In 2020 IEEE 21st International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI). IEEE.
Miettinen, V., & Lundqvist, K. O. 2019. Legal Aspects of Smart contracts. In 2019 International Conference on Blockchain Technology (ICBCT). IEEE.
Naldi, M., & Koussouris, S. 2018. Legal Aspects of Blockchain and Smart contracts. In International Conference on Internet Science. Springer.
Peter Mahmud Marzuki 2003. Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. Yuridika
Volume 18 No. 3.
Rikleen, L. 2020. Smart contracts and the Evolution of Contract Law. Journal of Law and Technology.
Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.
Virhani, M R. (2015). Kajian Hukum Penerapan Prinsip Netral Teknologi Dalam Pemanfaatan Spectrum Sharing [Study on Implementation of Neutral Technology Law on Spectrum Sharing]. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No.2.
Wibowo, A. A. (2017). Prinsip Teknologi Netral dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Persada
Zohar, A. (2015). Bitcoin: Under the Hood. Communications of the ACM. Vol.
No. 9
Perundang-undangan :
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset)
Internet :
Andrew. 2022. Apa Itu Smart contract dan Bagaimana Cara Kerjanya?. https://www.gramedia.com/best-seller/smart-contract diakses pada 20 Oktober 2022.
Blockgeeks. (2022). What Is a Smart contract? The Ultimate Beginner's Guide. Blockgeeks. https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/ Diakses pada 18 Februari 2023
Bundesregierung. (2018). Electronic Business Act (EBusinessG). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_egovg/index.html Diakses pada 19 Maret 2023
Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application platform.
https://ethereum.org/669c9e2e2027310b6b3cdce6e1c52962/Ethereum_Wh itepaper_-_Buterin_2014.pdf diakses pada 9 Januari 2023
Hayes, A (2023). Blockchain. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp Diakses pada 23 Januari 2023
Monetary Authority of Singapore. (2021). Guide to Digital Token Offerings. https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial- Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and- Funds-Management/Guidelines/MAS-Guide-to-Digital-Token- Offerings.pdf Diakses pada 19 Maret 2023
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
Bitcoin.org. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf diakses pada 2 Februari 2023
Noether, B. (2018). State Variables in Smart contracts. Medium. https://medium.com/@bnoether/state-variables-in-smart-contracts- 45ee3fda4d02 Diakses pada 3 Maret 2023
Smartereum. (2018). What is a Smart contract? A Beginner's Guide. Smartereum. https://www.smartereum.com/smart-contracts-explained/ Diakses pada 29 Januari 2023
Swiss Federal Council. (2004). Federal Law on Electronic Signatures and Certification Services (ZertES). https://www.admin.ch/opc/en/classified- compilation/20001551/index.html Diakses pada 19 Maret 2023
