STUDI KOMPARATIF ASAS ITIKAD BAIK PADA HUKUM KEPERDATAAN DI INDONESIA DAN BELANDA
Abstract
Abstrak
Hukum perdata Belanda sebagai sumber hukum perdata Indonesia telah mengalami pembaruan sejak tahun 1947. Nieuw Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru) berhasil disusun dan telah diberlakukan sejak tahun 1992 yang terdiri dari 10 (sepuluh) buku. Pembaruan ini cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) lama yang terdiri dari 4 (empat) buku. Dalam perkembangannya, Ensiklopedia Max Planck tentang Hukum Perdata Eropa menyatakan bahwa pembaruan yang paling signifikan merupakan perluasan terhadap asas itikad baik dalam seluruh Buku 3 dan Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Penelitian ini melakukan perbandingan terhadap Nieuw Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) dengan meletakkan fokus kajian mengenai asas itikad baik melalui rumusan masalah sebagai: "Bagaimana Perbandingan Asas Itikad Baik Menurut Hukum Keperdataan di Indonesia dan Belanda?". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan asas itikad baik dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Belanda. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menganalisis sumber data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek, dengan bentuk penelitian perbandingan hukum.
Hasil penelitian menemukan adanya persamaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda, yaitu asas itikad baik menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Sebaliknya, perbedaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda terletak pada perluasan penafsiran yang lebih menjunjung asas kebebasan berkontrak dan membantu hakim dalam pengadilan untuk menghindari multitafsir, serta adanya pembatalan terhadap klausul dalam syarat dan ketentuan umum suatu kontrak dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan kontrak pada tahap penyusunan kontrak. Penelitian ini juga menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pada asas itikad baik pada hukum perdata di Indonesia dan Belanda. Pertama, penafsiran asas itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda telah lebih jelas mengatur standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik Hal ini merupakan kelebihan asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang menjadi kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia yang belum memberikan penafsiran serta standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, fungsi derogasi atau restriktif asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang melindungi para pihak dari kerugian atas pembatalan kontrak secara sepihak hingga tidak diberlakukannya klausul dalam perjanjian yang melanggar asas itikad baik. Kelebihan ini merupakan kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia, yang belum mengenal fungsi derogasi atau restriktif.
Kata kunci: hukum perdata, perbandingan hukum, asas itikad baik
Abstrak
Dutch civil law as the source of Indonesian civil law has undergone reforms since 1947. The Nieuw Burgerlijk Wetboek (New Dutch Civil Code) was successfully compiled and has been in effect since 1992, consisting of 10 (ten) books. This reform is quite significant when compared to Indonesian civil law which still uses the old Civil Code which consists of 4 (four) books. In its development, the Max Planck Encyclopedia of European Civil Law stated that the most significant reform was the expansion of the principle of good faith throughout Book 3 and Book 6 of the Nieuw Burgerlijk Wetboek.
This research compares the Nieuw Burgerlijk Wetboek and the Indonesian Civil Code (KUHPer) by placing the focus of the study on the principle of good faith through the problem formulation as: "How do the principles of good faith compare according to Civil Law in Indonesia and the Netherlands?". This research aims to analyze the similarities and differences along with the advantages and disadvantages of the principle of good faith in civil law in Indonesia and the Netherlands. The author uses normative legal research methods, namely research that analyzes secondary data sources, such as the Indonesian Civil Code and Nieuw Burgerlijk Wetboek, in the form of comparative legal research.
The research results found that there are similarities between the principle of good faith in Indonesian civil law and Dutch civil law, namely that the principle of good faith gives rise to rights and obligations that are not expressly stated in the agreement. On the other hand, the difference between the principle of good faith in Indonesian civil law and Dutch civil law lies in the expansion of interpretation which better upholds the principle of freedom of contract and helps judges in court to avoid multiple interpretations, as well as the cancellation of clauses in the general terms and conditions of a contract and compensation for parties who suffer loss due to cancellation of the contract at the contract drafting stage. This research also found several advantages and disadvantages of the principle of good faith in civil law in Indonesia and the Netherlands. First, the interpretation of the principle of good faith in the Dutch Civil Code has more clearly regulated the standards for assessing the implementation of the principle of good faith. This is an advantage of the principle of good faith in Dutch civil law which is a deficiency of the principle of good faith in Indonesian civil law which does not yet provide a clear and detailed interpretation and standard for assessing the implementation of the principle of good faith. Furthermore, the derogatory or restrictive function of the principle of good faith in Dutch civil law protects the parties from losses due to unilateral cancellation of the contract or non-enforcement of clauses in the agreement that violate the principle of good faith. This advantage is a deficiency in the principle of good faith in Indonesian civil law, which does not yet recognize derogatory or restrictive functions.
Keywords: civil law, comparative law, good faith principle
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Astawa, I Gde Pantja. Suprin Na’a, 2012. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
Asyhadie, H. Zaeni, 2018. Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat. Jilid ke-1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Black, Henry C., 1968. Black’s Law Dictionary – St. Paul. 5th Edition. Minnesota: West Publishing Co.
Ediwarman. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Cet. ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing.
Elders, J.L.M. 1983. Towards a System of Equitable Standards in the New Dutch Civil Code. In: Essays on International & Comparative Law. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
Hijma, Jaap. Henk Snijders. 2010. The Netherlands New Civil Code Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru. Jakarta: National Legal Reform Program.
Ibrahim, Johnny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Poerwadarminta, W. J. S., 2002, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Santoso, Aris Prio Agus, et.al. 2022. Pengantar Hukum Dagang & Korporasi. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
Schmiedel, Liane. 2012. Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Oxford: Oxford University Press.
Soekanto, Soerjono. 2018. Perbandingan Hukum. Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti.
. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
Wasino. Endah Sri Hartatik. 2020. Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penelitian. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
B. Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lama)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Nieuw Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru)
Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 1108 Burgerlijk Wetboek.
Pasal 1374 Burgerlijk Wetboek.
Pasal 131 Indische Staatsregeling.
Pasal 163 Indische Staatsregeling.
Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 11 Buku 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 12 Buku 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 15 Buku 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 1 Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 2 Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 213 Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 233 Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Pasal 248 Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah
Atmadja, Dewa Gede. 2018. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukumâ€. Jurnal Kertha Wicaksana, 14(2).
Dewitasari, Yulia. Putu Tuni Cakabawa L. 2015. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjianâ€. Kertha Semaya, 3(2).
Faisal, Muhammad. 2023. “Pengaruh Perubahan Paradigma Itikad Baik Dalam Hukum Keperdataan Belanda Terhadap Perancangan Pengaturan Hukum Keperdataan Indonesiaâ€. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1).
Hartkamp, Arthur S. 1992. “Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlandsâ€. The American Journal of Comparative Law, 40(3).
. 2012. “Het nieuwe BW – ontwikkelingen sinds 1992â€. Ars Aequi, 61(1).
Hartono, Sunaryati. 2015. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda. Laporan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Haryanto, Erie. 2009. “Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)â€. Al Ihkam, 4(1).
Khairandy, Ridwan. 2008. “Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektifâ€. Jurnal Hukum, 14(3).
Mangara, Gerhard. Tazqia Aulia Al-Djufri, 2022. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesiaâ€. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(4).
Priyono, Ery Agus. 2017. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)â€. Diponegoro Private Law Journal, 1(1).
Rokilah. Sulasno. 2021. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganâ€. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
D. Internet
Law, Dutch Civil. 2012. “Legal Order of The Netherlandsâ€. Dalam http://www.dutchcivillaw.com/content/legalordercontent011.html diakses tanggal 23 April 2023.
Legal, LLM. 2021. “Bronnen van verbintenissenâ€. Dalam https://www.llmlegal.nl/topic/bronnen-van-verbintenissen-2/ diakses tanggal 23 April 2023.
Overheid.nl Wettenbank. 2023. “Wet- en regelgevingâ€. Dalam https://wetten.overheid.nl/ diakses tanggal 25 April 2023.
Rafiqi, Ilham Dwi. 2020. “Hukum dan Moralitas: Sebuah Relasi dan Wacana Otentisitas dalam Konteks Keindonesiaanâ€. Dalam https://lsfdiscourse.org/hukum-dan-moralitas-sebuah-relasi-dan-wacana-otentisitas-dalam-konteks-keindonesiaan/ diakses tanggal 24 Agustus 2023.
Rechtspraak, De. 2020. “Civiel rechtâ€. Dalam https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht diakses tanggal 23 April 2023.
Vugt, Thomas van. 2023. “Precontractuele Faseâ€. Dalam https://www.amsadvocaten.nl/de-rechtsgebieden/verbintenissenrecht/precontractuele-fase/ diakses tanggal 11 Mei 2023.
Wetboekplus. 2017. “Waar blijft Boek 9 BW?â€. Dalam https://wetboekplus.nl/actualiteit/boek-9-burgerlijk-wetboek/ diakses tanggal 24 April 2023.