KAJIAN YURIDIS PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH (STUDI KASUS NO.0239/PDT.P/2015/PA.PTK)

Abstract

Abstract

According to state regulations, the age for marriage has been determined according to the age limits described in Law No. 1 of 1974, amendments to Law No. 16 of 2019 in Article 7, the age limit for marriage between a man and a woman, namely nineteen years (19 years). The fact that occurs in the field is that there are underage marriages so that marriages are carried out under the hand or unregistered marriages, as a result of these unregistered marriages people do not get a marriage book or marriage certificate. In case study number (0239/PDT.P/2015/PA.PTK.), the Petitioners who are husband and wife entered into a religious marriage or sirri marriage because the age of the two applicants was not old enough for an official marriage to be carried out, so the marriage isbat was submitted as a legalization of the marriage. which was carried out according to Islamic religious law, but was not recorded by the KUA.

Based on the research study objects that have been described, this research is included in the normative legal research method. Normative legal research is a process of finding or seeking solutions to legal rules, legal rules, legal principles and doctrines in order to achieve or answer the problems faced. Where legal research is oriented towards practical aspects in order to resolve concrete legal problems, whether in the form of disputes or legal uncertainty in court decisions. However, legal research is usually carried out based on pure curiosity about legal issues through research on legal facts.

                              In the perspective of maturity, Islamic law sees that the age of attaining puberty does not affect the application of law in the matter of determining adulthood in a positive legal manner, in accordance with the legal principles contained in the principle. The legal principle "lex specialis derogat legi generali" is a legal principle which states that specific laws will prioritize general law. Positive law stipulates that the applicants have not been declared adults, the constitutional determination of adulthood is specifically at the age of 21 years in Law No. 1 of 1974, Amendment to No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law which refers specifically to marriage. In this way, applicants who are still 18 years old who are still under the age of 18 are declared to be immature and legally incapable of acting, and must be represented by the applicant's guardian. The legal consequence that arises from the rejection of the application is that the legal rights of the wife and children are lost. By rejecting the application for marriage isbat, this marriage becomes unregistered in the sense that it has no legal guarantee in the eyes of the state and validation is sufficient in the context of religion only.

Keywords: Marriage, Isbat Nikah, Views of Islamic Legal Experts

ABSTRAK

Secara peraturan negara telah menetapkan usia perkawinan terhadap batasan umur yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 batasan umur perkawinan seorang pria dan seorang wanita yaitu sembilan belas tahun (19^th). Fakta yang terjadi di lapangan adanya pernikahan dibawah umur sehingga pernikahan dilaksanakan dibawah tangan atau nikah sirri, akibat nikah sirri ini maka tidak mendapatkan buku nikah atau akta nikah. Dalam studi kasus nomor (0239/PDT.P/2015/PA.PTK.) Para Pemohon yang berstatus suami istri melangsungkan pernikahan secara agama atau nikah sirri karena umur kedua pemohon belum mencukupi untuk dilakukannya pernikahan secara resmi maka diajukan isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA.

Berdasarkan objek kajian penelitian yang sudah dijabarkan, maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan   suatu proses dalam menemukan atau mencari solusi suatu aturan hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin guna mencapai atau menjawab permasalahan yang dihadapi. Dimana penelitian hukumnya berorientasi kepada aspek praktis guna menyelesaikan masalah hukum secara konkret baik dalam bentuk sengketa atau ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan. Namun biasanya penelitian hukum dilakukan atas dasar murni keingintahuan atas permasalahan hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum.

Dalam perspektif   kedewasaan, hukum islam melihat usia yang telah mencapai baligh tidak mempengaruhi pemberlakuan hukum dalam persoalan penentuan dewasa secara hukum positif, sesuai asas hukum yang terkandung dalam prinsip Asas hukum "lex specialis derogat legi generali" merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus akan mendahulukan hukum yang umum. Di dalam hukum positif menetapkan bahwa para pemohon belum dinyatakan dewasa penentuan dewasa secara konstitusi khusus pada usia 21 tahun pada peraturan Perundang-undang No.1 Tahun 1974 Perubahan atas No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengacu khusus dalam   pernikahan. Dengan begitu pengajuan permohonan isbat nikah pada para pemohon yang masih tergolong dalam usia 18 tahun dinyatakan belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum, harus diwakilkan oleh wali para pemohon. Akibat hukum yang timbul terhadap penolakan permohonan tersebut adalah membuat hilangnya hak-hak kedudukan istri dan anak dengan ditolaknya permohonan isbat nikah ini secara tidak langsung perkawinan ini menjadi tidak tercatat dalam artian tidak memiliki jaminan hukum dimata negara dan pengesahannya cukup dalam konteks agama saja.

Kata Kunci: Perkawinan, Isbat Nikah, Pandangan Ahli Hukum Islam