PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR BERPLAT DINAS YANG MELANGGAR ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK
Abstract
ABSTRACT
This research is motivated by the increase in traffic accident victims that occurred in Pontianak City in the last three years. This increase shows the high number of traffic violations that occur, which is of concern is that some of the perpetrators of traffic violations are motorized vehicles with official plates in Pontianak City, so that it can be formulated in this study that why law enforcement against motorized vehicle drivers with official plates in Pontianak City based on Act,Law 287 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been maximized. The purpose of this research is to obtain data and information about the impact and consequences of violations of traffic signals (Traffic Lights) that occur in Pontianak City, to describe the factors that cause the lack of maximum law enforcement against perpetrators of violations of traffic signals (Traffic Lights) with official plates in Pontianak City and to describe efforts made by law enforcers to prevent violations of traffic signals (Traffic Lights) by Motorists with official plates (Two Wheels and Four Wheels) in Pontianak City.
This research uses sociological juridical legal research methods with descriptive analysis. Data were collected using document study techniques, observation techniques and questionnaire techniques. Respondents in this study were selected non-probability/non probability sampling technique. The form of non probability sampling used is purposive sampling, which is the withdrawal of samples based on certain objectives, namely the sample is selected or determined by the researcher where the appointment and selection of the sample is based on the consideration that the sample has met certain criteria and characteristics which are the main characteristics of the population. In this study using qualitative data analysis methods. The results showed that law enforcement and public legal awareness have an influence on law enforcement against motorists with official plates based on Act,Law 287 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.
Keywords: Law Enforcement, Officials Plated Vehicles
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Pontianak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi, yang menjadi perhatian adalah sebagian dari pelaku pelanggaran lalu lintas adalah kendaraan bermotor berplat dinas di Kota Pontianak, sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa mengapa penegak hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor berplat dinas di kota pontianak berdasarkan Pasal Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal dilakukan.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi tentang dampak serta akibat pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) yang terjadi di Kota Pontianak, untuk memaparkan faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) berplat dinas di Kota Pontianak serta untuk memaparkan upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Berplat Dinas (Roda Dua Dan Roda Empat) di Kota Pontianak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, teknik observasi (pengamatan) serta teknik angket/kuesioner. Responden dalam penelitian ini dipilih teknik non probabilitas/non probability sampling. Bentuk dari non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pengendara kendaraan bermotor berplat dinas berdasarkan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Berplat Dinas
References
DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Salim, 2000, Manajemen Transportasi, Cet. I. Ed. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence) Kencana, Jakarta.
Achmad Ali dan wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta.
Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
JM Van Bemmelen, dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Marwan Mas,2014, Penghantar Ilmu Hukum, Penerbit Ghaila Indonesia, Bogor.
Moeljotno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Nurfauziah, R., 2021, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1).
O.K. Chairuddin, 2010, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Otje Salman, 1993, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung.
Poerwadarminta, 2021, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Rahayu Nurfauziah, 2021, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.
Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya.
Ronny Hanitijo Soemitro, 2003, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Satjipto Rahardjo,2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta.
Setandjo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsham-HUMA, Jakarta.
Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Adiya Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. XIII, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Suharso, Retnonigsih Anna, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Widia Karya Semarang.
Tambunan, T. S., 2016, Glosarium Istilah Pemerintahan, Prenada Media Group.
Warpani, P.S, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbit ITB, Bandung.
Wirjono Prodjodikoro,2003, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.
Zulkarnain Hasibuan, 2021,Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, Tapanuli Selatan.
JURNAL HUKUM :
Anita AR, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia, 2019, Kajian Hukum Terhadap Penggunaankendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinasdi Kabupaten Penajam Paser Utara (Ppu), Journal UNIBA Law Review Vol. I No.1.
Anindhito, D., & Maerani, I. A, 2018, Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1).
Fauzi, R, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Pagaruyuang Law Journal, 3(2).
Farida, L. D. dan L, 2013, Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional, Jurnal Administrasi Pembangunan, FISIP Universitas Riau.
I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya., 2021, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Konstraksi Hukum, Vol. 2.
I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani, 2020, Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Instansi Pemerintah, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1.
Jusmadi Sikumbang, E. I., 2017, Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, USU Law Journal.
Nurfaizah, Rahayu,2021, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, Vol (3) No. (1), Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Bandung.
Rahma Fauzi,2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Vol.3, No.2 Pagarutung Law Journal, Sumba.
UNDANG-UNDANG
Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
