STATUS HUKUM ANAK DALAM PENCATATAN AKTA KEPENDUDUKAN GANDA DAN AKIBATNYA TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN

Authors

  • PUTRI RAHMADANI NIM. A1011181148 Faculty of Law Tanjungpura University

Abstract

ABSTRAK

  Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, bagaimana mengetahui dan menganalisis akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan?. Adapun Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan anak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung, untuk mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan orangtua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda.   Adapun metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode empiris kualitatif dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Bahwa data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan adalah Pengangkatan anak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia. Menurut hukum Perdata, pengangkatan anak harus mendapatkan izin dari orangtua kandung anak yang akan diangkat serta orangtua angkat wajib memberitahukan asal usul orangtua kandung. Bahwa faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung adalah pembuatan dokumen kelahiran ganda yang dibuatkan oleh salah satu orangtua dan orangtua angkat. Bahwa mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan adalah dapat mempersulit pembuktian status hukum terhadap anak, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang, tidak bisa menerima hak mendapat perlindungan hukum dari negara, dan akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif, serta terkena sanksi atau denda administratif. Bahwa upaya yang dilakukan orang tua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda adalah status anak tersebut perlu disahkan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan tidak hanya berdasarkan kesepakatan antar keduabelah pihak orangtua angkat dan orangtua kandung saja hal itu dikarenakan anak angkat tidak bisa dibuatkan akta kependudukan sebagai anak kandung.

Kata Kunci : Anak, orang tua, hubungan perdata

ABSTRACT

 

This research focuses on the problem formulation, how to find out and analyze the legal consequences of child status in recording dual population certificates and the consequences for civil relations? The aim is to obtain data and information about the legal status of children regarding the recording of children's population deeds, to reveal the factors that cause dual registration of adopted children and biological children, to reveal the legal consequences of children's status in recording dual population deeds and the consequences for civil relations, and to reveal the efforts made by parents who adopt children regarding dual residency status. The method used in this thesis is a qualitative empirical method and uses descriptive research characteristics. The results of this research are that data and information about the legal status of children regarding registration of population certificates is that adoption is permitted under Indonesian law. According to civil law, adoption of a child must obtain permission from the biological parents of the child to be adopted and the adoptive parents are obliged to inform the birth parents of their origins. That the factor that causes the dual residence registration of adopted children and biological children is the creation of multiple birth documents made by one of the parents and the adoptive parent. That disclosing the legal consequences of a child's status when registering a dual population certificate and its consequences for civil relations can make it difficult to prove the child's legal status, if something bad happens to the person, they will not be able to receive the right to legal protection from the state, and it will be difficult to fulfill the requirements. administrative requirements, as well as being subject to administrative sanctions or fines. That the efforts made by parents who adopt a child regarding dual residency status are that the child's status needs to be validated in court, both the District Court and the Religious Court and not only based on an agreement between the two adoptive parents and biological parents, this is because adopted children cannot be created. population certificate as a biological child.

Keywords :                 Children, parents, civil relations

References

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Amir Syarifuddin, 2002, Garis-Garis Besar Fiqih, Kencana, Jakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta

Bismar Siregar, 1986, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan

Wanita, Pusat Studi Kriminologi F.H. UII, Yogyakarta

Bushar Muhammad, 1981, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradya Paramita,Jakarta

Depdikbud, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Djaja S. Meliala, 1982, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,Tarsito, Bandung

Djaja S. Meliala, 2016, Pengangkatan anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia, CV Nuansa Aulia, Bandung

H.M Anshary MK, 2015, Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Jamaluddin, 2016, dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe

Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, Bandung

Majelis Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Erlangga, Jakarta

Masjfuk Zuhdi, 1994, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, CV Haji Masagung, Jakarta

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, PT Gramedia, Jakarta

Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, 2001, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

R, Soepomo, 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

R.A Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta

Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan. Perkawinan. Raja Grafindo Persada, Jakarta dikutip dari Soedharyo Soimin, 2001, Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1980, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung

Sugiri, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta

Zaini Muderis, 2007, Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Manteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

REFERENSI DARI KASUS INDONESIA

Putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 Tanggal 18 Mei 1990 jo Putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 Tangal 18 Maret 1996 tentang pengangkatan anak

JURNAL

Jurnal Ilmu Hukum, pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan peraturan pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, tersedia di URL: https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak- ditinjau-dari-hukum-islam-dan- peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf

Satria Braja Hariandja, 2019, â€Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Batak Tobaâ€, Volume: 18, Nomor: 2, Jurnal Hukum Kaidah, dikutip dari Iman Sudiyat, Hukum Adat – Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 102

Sasmiar , SH,.MH, Jurnal Hukum pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan peraturan pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak

WEBSITE

Anonim, Pengangkatan Anak,(diakses pada tanggal 16 Maret 2021) tersedia di URL: http://digilib.uinsgd.ac.id/7186/4/4_bab1.pdf

Anonim, Hukum Pengangkatan Anak, (diakses pada tanggal 16 Maret 2021) tersedia di URL: http://etheses.uin-malang.ac.id/2714/5/11210113_Bab_1.pdf

Deepublish, Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh, (diakses pada tanggal 10 Mei 2023) tersedia di URL: https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/

Dukcapil Balikpapan, Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan, (diakses pada tanggal 17 Juli 2023) tersedia di URL: https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail

Dukcapil, Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran, (diakses pada tanggal 17 Juli 2023) tersedia di URL: http://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2019/10/pentingnya-pembuatan-akta-kelahiran.html

Dukcapil Kab Purbalingga, Kartu Keluarga, (diakses pada tanggal 17 Juli 2023), tersedia di URL: https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/kartu-keluarga-kk/

Dispendukcapil Pemerintah Kota Blitar, Sekilas, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023) tersedia di URL: http://dispendukcapil.blitarkota.go.id/

Dispendukcapil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Tugas dan Fungsi, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023) tersedia di URL: https://disdukcapil.banyuasinkab.go.id/tugas-dan-fungsi/

Dukcapil Kalbar, Tentang Administrasi Kependudukan, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023), tersedia di URL: https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan

Disdukcapil Kota Pontianak, Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (diakses pada tanggal 16 Juli 2023), tersedia di URL: https://disdukcapil.pontianak.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni

Kantor Pengacara, Jenis Status Anak Berdasarkan Hukum Indonesia, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023), tersedia di URL: https://kantorpengacara.co/jenis-status-anak-berdasarkan-hukum-indonesia/

Downloads

Published

2023-12-21