PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN OLEH JASA EKSPEDISI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Pontianak Timur)
Abstract
Abstract
The provision of expedition services not only plays an important role in the economy, but also in consumer protection, especially in expedition service transactions. Discrepancies in the weight of goods in expedition services can harm consumers. This research discusses regulations and constraints of legal responsibilities and sanctions in the recalibration of scales to protect consumers. The research uses a normative empirical method that focuses on human behavior, both through verbal approaches and direct observation to describe and analyze the rules regarding the retesting of scales and consumer protection. The type of analysis used is descriptive with a qualitative approach, which uses literature studies and field research in collecting data directly from the research objects of expedition service companies in the East Pontianak area, namely JNE, J&T, Post Office, and Lion Parcel. The results show that freight forwarders use a variety of weighing scale recalibration methods, including self-execution, centralization, through reporting, and through agent partners. Supervision by Legal Metrology affect weighing standards, and deficiencies in monitoring and legal awareness lead to delays and non-compliance in the recalibration process. Forwarders are responsible for the veracity of scales, and violations are subject to sanctions, fines, and damages under regulations. Consumers have the right to seek redress both in court and out of court.
Keywords: calibratio; expedition services; consumer protection
Abstrak
Penyediaan jasa ekspedisi tidak hanya memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi jasa ekspedisi. Ketidaksesuaian berat barang dalam jasa ekspedisi dapat merugikan konsumen. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan kendala tanggung jawab hukum serta sanksi dalam tera ulang timbangan untuk melindungi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang berfokus pada perilaku manusia, baik melalui pendekatan lisan maupun pengamatan langsung untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan mengenai tera ulang timbangan dan perlindungan konsumen. Tipe analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dalam mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian perusahaan jasa ekspedisi di wilayah Pontianak Timur, yaitu JNE, J&T, Kantor Pos, dan Lion Parcel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekspedisi menggunakan berbagai macam metode tera ulang timbangan, antara lain pelaksanaan sendiri, sentralisasi, melalui pelaporan, dan melalui mitra agen. Pengawasan oleh Metrologi Legal mempengaruhi standar penimbangan, dan kekurangan dalam pengawasan dan kesadaran hukum menyebabkan penundaan dan ketidakpatuhan dalam proses tera ulang. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab atas kebenaran timbangan, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi, denda, dan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Kata Kunci: tera; jasa ekspedisi; perlindungan konsumen
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Amin. 2020. 2019 Laporan Kinerja. Direktorat Metrologi. Bandung.
Abdul Halim Barkatullah. 2019. Hak-Hak Konsumen. Cet 2. Nusa Media. Bandung.
¬______________________. 2017. System perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Nusa Media. Bandung.
______________________. 2015. Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. Bandung.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia. Bogor.
Atabaiq Ali. 2003. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Multi Karya Grafika. Yogyakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta.
Celina. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta.
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. 2017. Panduan Mutu.
Direktorat Jenderal Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Direktorat Metrology. 2014. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Dari Tera Ulang UTTP. Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pusta Utama. Jakarta.
Destania Suswantika. 2011. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009â€. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
Dedy Sugono. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 59.
Happy Susanto. 2015. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visi Media. Jakarta.
Heny Sukesi. 2013. Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Dalam Perdagangan Barang. Pusat Perdagangan Dalam Negeri. Jakarta.
Husni Syawali dan Neni Sri. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Mandar Maju. Bandung.
Lexy J. Moleong . 2007. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Mukti Fajar Dan Yuliant Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Mariam Darus Badrulzaman. 1980. Perlindungan Konsumen dilihat dari perjanjian baku (standar) Kertas Kerja pada simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta.
Nasution. Az. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media. Jakarta.
___________. 2001. “Berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen pada seluruh barang dan/atau jasa Tinjauan pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.†(Makalah disampaikan pada seminar perlindungan konsumen di universitas Padjajaran). Bandung. 14 Januari
___________. 1995. Konsumen dan Hukum. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Preben Howarth. 2008. Metrology-in Short 2 Edition. terjemahan. A. Praba Drijarkara. Pusat penelitian KIM-LIPI. Jakarta.
Philip Kotler. 1980. Principles of Marketing. Pretince-Hall Inc. Engglewood Cliffs New Jersey.
Sri Redjeki Hartono. “Aspek-Aspek Perlindungan Konsumenâ€. makalah Hukum Perlindungan Konsumen
Sukardi. 2005. Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya. Cet 3. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Zumrotin K. Susilo. 1996. Penyambung Lidah Konsumen.. Puspa Swara. Jakarta.
JURNAL
Azam Faiz Kamal. Budi Widjajanto. 2017. “Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Expressâ€. Jurnal Ijccs.
Inosentius Samsul. 2015. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerahâ€. Jurnal Ilmiah Negara Hukum: Vol. 6 No. 2. 201.
Murti. Yuliansyah. 2019. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Implikasinya Pada Kepuasan Konsumen Smartphone Xiaomi Di Pusat Handphone Pgc Cililitanâ€. Jurnal Manajemen. Universitas Brawijaya. Malang.
Suharliati Nelsy Husain. Hafied Cangara. Tuti Bahfiarti. 2018. “Tingkat Pemahaman Dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional Di Makassarâ€. Jurnal Komunikasi KAREBA UNHAS Vol.7 No.1 Januari – Juni.
INTERNET
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. 2021. Cap Tanda tera (CTT) Available from: https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/2021/07/ cap-tanda-teractt.html (Accessed September 24. 2023).
JNE Express. “Persyaratan Kemitraan keagenanâ€. Available from: https://www.jne.co.id/mitra agent (Accessed October 7. 2023)
Mabruri pudyas salim. “Ekspedisi Adalah Pengiriman Barang. Ketahui Manfaat dan Bedanya dengan Logistikâ€. Liputan 6. 10 November 2022. Available from: https://www.liputan6.com/hot/read/5121496/ekspedisi-adalah-pengiriman-barang-ketahui-manfaat-dan-bedanya-dengan-logistik?page=4 (Accessed September 25. 2023)
Rizki Astuti. 2022. Tertarik Menjadi Mitra agen Lion Parcel? Syarat dan Ketentuannya. Available from: https://lionparcel.com/info-mitra/tertarik-menjadi-agen-lion-parcel-syarat-dan-ketentuannya (Accessed October 7. 2023)
Sentral Alkes. 2019. Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya. Available from: URL: https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/ (Accesed September 25. 2023. Pukul 13.28 wib).
William fernandes. 2023. “Syarat dan Modal Bisnis Franchise J&T Expressâ€. InvestasiKu. Available from: https://www.investasiku.id/eduvest/bisnis/franchise-jet-express (Accessed October 7. 2023)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Syarat Bagi Alat- Alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Tera/Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang. Dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886)
Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapan (UTTP).
