PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP MAKANAN NON-HALAL YANG DIJUAL PELAKU USAHA DIPONTIANAK
Abstract
Abstract
In Pontianak city, many business actors produce and trade food products in the market. As an Islamic-majority city, all food products in circulation must have a clear halal status to protect Muslim consumers. In general, food in circulation must comply with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, including the inclusion of non-halal information on non-halal food produced by business actors. However, this is not by the implementation of the non-halal food trading process in Pontianak city. This is because there are non-Muslim business actors who produce non-halal bakpao food, especially in the majority ethnic Chinese area along Gajahmada Street, who do not provide non-halal information on their products so that they can endanger the safety of Muslim consumers.
The method used in this research is the empirical legal research method. With data collection using literature studies, questionnaires, and interviews to obtain factual data in the field. The data analysis used is descriptive.
The results of this study are that socialization and education are needed so that non-halal bakpao business actors understand the obligation to put non-halal information on their products. Preventive protection in the form of socialization and education of business actors and repressive in the form of supervision are currently more focused on halal certification and labeling because there are more products than non-halal products. This has led to a lack of knowledge from non-halal food business actors to include non-halal information on their products. Regarding sanctions for business actors who violate the provisions to put up non-halal information, it violates Article 150 PPJPH, namely administrative sanctions in the form of written warnings which do not have a deterrent effect on business actors.
Keywords: Halal Product Guarantee, Non-Halal Food, Consumer Protection
Abstrak
Di kota Pontianak terdapat banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk makanan dipasaran. Sebagai kota bermayoritas Islam, maka segala produk makanan yang beredar harus jelas status kehalalannya dalam rangka melindungi konsumen Muslim. Secara umum, makanan yang beredar harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diantaranya adalah pencantuman keterangan tidak halal terhadap makanan non-halal yang diproduksi pelaku usaha. Namun demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan proses perdagangan pangan non-halal di kota Pontianak. Hal ini dikarenakan terdapat pelaku usaha non-muslim yang memproduksi pangan bakpao non-halal khususnya didaerah mayoritas beretnis Tionghoa disepanjang jalan Gajahmada yang tidak memberikan keterangan tidak halal pada produknya sehingga dapat membahayakan keamanan konsumen Muslim.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuisioner dan wawancara untuk memperoleh data faktual dilapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah diperlukan sosialisasi dan edukasi agar para pelaku usaha bakpao non-halal memahami adanya kewajiban memasang keterangan tidak halal pada produknya. Perlindungan preventif yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi pelaku usaha serta represif berupa pengawasan saat ini lebih difokuskan pada sertifikasi dan labelisasi halal karena produknya yang lebih banyak dari pada produk non-halal. Hal ini menimbulkan kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha makanan non-halal untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan untuk memasang keterangan tidak halal maka melanggar Pasal 150 PPJPH yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis dimana tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.
Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, Makanan Non-Halal, Perlindungan Konsumen
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Himim Barkatulah. 2015. Perlindungan Konsumen. Bandung: Raja Grafindo Persada.
Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.
Adrianus Meliala. Praktik Bisnis Curang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ahsin W. 2007. Fiqih Kesehatan. Jakarta: Amzah.
Angipora, Marinus. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Burhan Bungin. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty: Jakarta.
Radbruch, Gustav Terjemahan Shidarta. 2012. Tujuan Hukum. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Hadari Nawawi. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran, Prenhallindo: Jakarta.
Maleong, Lexy. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Jogjakarta: Pt. Prasetia Widya Utama.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Mochta. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Bina Cipta.
Nasution, Az. 1995. Konsumen Dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
………... 2011. Hukum Perlindugan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Phillipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Salim Hs Dan Elies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Radjagrafindo Persada.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
Sidablok, Janus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Medan: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Rajawali Pers.
Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Pt. Ssinar Grafika: Jakarta.
Sukardi. 2011. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya. Jakarta: Bumi Aksara.
Susamto, Burhanuddin. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal. Malang: UIN Maliki Press.
Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
Yusuf Qardhawi, 2011. Halal Haram dalam Islam. Surakarta: Era Intermedia.
Zulham, 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jurnal:
Hayyun Durotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasiâ€. Jurnal Produk Halal dan Penelitian. 2(2): 101.
KN. Sofyan Hasan, 2014. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan†.Jurnal Dinamika Hukum. 12(2): 230.
Triasih, Dharu And Others. 2016. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal". Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18.(2): 216.
Warto dan Samsuri. 2020. “ Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesiaâ€. Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1): 101.
Inda Nurhdahniar. 2021. “ Label Non Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslimâ€. Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum , 20(1): 34-49.
Referensi Perundang-undangan Indonesia:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.
Website:
Sucof Indo. 2023. Pentingnya Memiliki Dan Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Terbaru. Available from: https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/pentingnya-memiliki-dan-cara-mendapatkan-sertifikat-halal-terbaru/ (Accessed November 20 2023)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Republik Indonesia. 2022. Sertifikasi Halal. Available from: https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal (Accessed November 11, 2023)
