GANTI RUGI ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA

Abstract

ABSTRACT                                                                              

This thesis is entitled "Compensation for Duplicate Certificate Issuance by the National Land Agency in Land Transactions in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kuburaya Regency". The aim is to elucidate the emergence of duplicate certificates, to delineate the responsibility of the National Land Agency (BPN) as a state organ in certificate issuance, thus leading to duplicate certificates, and to disclose the efforts that can be made by the aggrieved parties due to the issuance of duplicate certificates by the BPN. The situation arises when the community reports land issues to the National Land Agency, which then issues certificates. However, problems arise when these certificates have deficiencies in ownership status, where more than one individual has rights or claims to overlapping portions or the entirety of the land, and they possess similar documents such as certificates. As a result, duplicate certificates emerge, i.e., more than one certificate claiming ownership of the same land.

The research method used is Juridical-Empirical with a literature (Statue approach) and case (Case approach) approach by analyzing applicable regulations adjusted to the raised case, the data used consist of Primary Data including interview results and observations. Secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques used field studies and literature studies, where these data are analyzed using qualitative data analysis techniques.

The research results indicate that the emergence of duplicate certificates can be caused by various factors, including administrative errors, where during the land registration and certificate issuance process, there is ambiguity in land boundaries that can lead to conflicts, lack of coordination between relevant institutions, fraudulent practices, and ambiguity in legal regulations regarding land ownership. The emergence of duplicate certificates can often be attributed to several aspects of BPN's responsibility. First, administrative errors in land data processing and owner identification. Second, a lack of precision in handling land boundary conflicts among landowners can also be a contributing factor. In addition, the limited coordination between BPN and relevant institutions. Parties aggrieved by the issuance of duplicate certificates by BPN can take various measures to protect their ownership rights and restore legal clarity to their property. First, the parties can engage in active communication with BPN to provide additional information and seek clarification regarding the duplicate certificates. Additionally, aggrieved parties can file lawsuits or requests for the annulment of duplicate certificates to the administrative court to obtain a legal decision recognizing ownership rights/canceling ownership rights. The parties can also file lawsuits in the district court through civil procedures to determine the validity of ownership and certificate annulment.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul GANTI RUGI ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA. Bertujuan

Untuk menguraikan munculnya sertifikat ganda, untuk menguraikan pertanggungjawaban BPN sebagai organ negara dalam penerbitan sertifikat, sehingga muncul sertifikat ganda, dan untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat ganda oleh BPN. Situasi yang muncul adalah ketika masyarakat melaporkan masalah tanah kepada Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian menerbitkan sertifikat. Namun, masalah muncul ketika sertifikat tersebut memiliki kelemahan dalam status kepemilikan, di mana lebih dari satu individu memiliki hak atau klaim atas sebagian atau keseluruhan tanah yang tumpang tindih, dan mereka memiliki dokumen yang serupa seperti sertifikat. Hasilnya, terdapat sertifikat ganda yang muncul, yaitu lebih dari satu sertifikat yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan kepustakaan (Statue approach) dan kasus (Case approach) dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kasus yang diangkat, data yang digunakan berupa Data Primer diantaranya, hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Munculnya sertifikat ganda dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan administratif, dimana selama proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah terjadi ketidakjelasan batas tanah yang dapat menyebabkan konflik, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, praktik kecurangan, dan ketidakjelasan dalam regulasi hukum tentang kepemilikan tanah. Munculnya sertifikat ganda seringkali dapat diatribusikan pada beberapa aspek pertanggungjawaban BPN. Pertama, kesalahan administratif dalam pengolahan data tanah dan identifikasi pemilik Kedua, kurangnya ketelitian dalam menangani konflik batas tanah antar-pemilik tanah juga dapat menjadi faktor penyebab. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara BPN dan lembaga terkait. Pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat ganda oleh BPN dapat mengambil berbagai upaya untuk melindungi hak kepemilikan dan memulihkan kejelasan hukum propertinya. Pertama, para pihak dapat melakukan komunikasi aktif dengan BPN untuk memberikan informasi tambahan dan meminta klarifikasi terkait sertifikat ganda tersebut. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan sertifikat ganda ke pengadilan tata usaha negara untuk memperoleh keputusan hukum yang mengakui hak kepemilikan/membatalkan hak kepemilikan. Para pihak juga dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur keperdataan untuk menentukan keabsahan kepemilikan, dan pembatalan sertifikat..

Kata Kunci: pertanggung jawaban; badan pertahanan nasional; sertifikat ganda;