ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DAYA NASIONAL (KOMPLEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA) PONTIANAK
Abstract
ABSTRACT
This study examines the legal status and enforcement of regulations concerning street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) on Jalan Daya Nasional, Pontianak City. The objective of this research is to assess the effectiveness of local regulations, analyze the legal status of PKL trading locations, and evaluate government efforts in law enforcement. Employing an empirical legal research method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 11 of 2022 still faces challenges, including a lack of socialization and limited alternative locations for PKL. Therefore, a more inclusive approach is required to ensure the effective implementation of policies.
Keyword: Street Vendors, Regional Regulation, Law Enforcement, Pontianak City
ABSTRAK
Penelitian ini membahas status hukum dan penegakan aturan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Daya Nasional, Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas peraturan daerah, menganalisis status hukum lokasi berjualan PKL, serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam penegakan aturan. Dengan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya sosialisasi dan keterbatasan lokasi alternatif bagi PKL. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif.
Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Kota Pontianak
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Abdurrahman. 1987. Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat. Jakarta: MSP.
Achmad Ali. 2003. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
Candra Irawan. 2013. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Dr. Supeno. 2020. HUKUM EKONOMI Sebuah Intisari Singkat. Bukit Kili: Balai Insan Cendekia Mandiri.
Koentjara Ningrat. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jawa Barat: UI Press.
Masri Singarimbun & Sofian Effendi. 2006. Cara Penelitian Empiris. Jakarta: Cetakan ke 2 Gramedia.
Permadi Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!. Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia.
Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
SF Marbun dan Mahfud MD. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
Soerdjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jawa Barat: UI Press.
Soerjono Soekanto. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2016 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Kamal Ubaidiliah, Fibrianti Nurul dan Suprapti Duhita Driyah. 2018. Hukum Ekonomi. Semarang: BPFH UNNES
ARTIKEL JURNAL
Darmawan, K., Irdiana, S., & Ariyono, K. Y. 2022. “Strategi peningkatan pendapatan Pedagang Kaki Lima di masa pandemi Covid 19â€, Jurnal Inovasi Penelitian, 2(9): 2981-2988.
Laurensius Arliman. 2019. “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesiaâ€, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1): 001-020.
Saputra, Rholen Bayu. 2014. “Profil Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)â€, Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 1(2): 1-15.
Satararuddin. 2020. “Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataramâ€, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2(2): 168-179.
Sheila, Ardiana. 2021. “Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Limaâ€, Jurnal Kajian Ruang, 1(1): 130-146
Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusiaâ€. Majalah Hukum Nasional 48 (2): 001-190
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72)
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19)
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 11)
