ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI MELALUI SISTEM PRE-ORDER SECARA ONLINE DALAM PEMBELIAN ALBUM K-POP
Abstract
Abstract The The global phenomenon of K-Pop has significantly influenced consumer behavior, particularly in purchasing music albums through the online pre-order system. Pre-order is a transaction method in which consumers make advance payments for products that are not yet physically available and will be shipped once production is completed. In the context of purchasing K-Pop albums, this system has become an effective marketing strategy favored by fans as it offers various exclusive bonuses such as photocards, limited edition posters, and special merchandise. However, despite its popularity, the pre-order system also presents various legal issues that can disadvantage consumers, one of which is fraud involving counterfeit and non-original goods. This issue raises concerns regarding the effectiveness of legal protection for buyers in online pre-order transactions. This study aims to analyze the legal protection available to buyers in online pre-order transactions of K-Pop albums based on the prevailing legal framework in Indonesia. The research focuses on identifying consumer rights in pre-order transactions, examining the responsibilities of sellers in fulfilling their obligations, and analyzing the conformity of refund policies with applicable regulations. The research adopts a normative juridical approach with a literature review method, examining relevant consumer protection laws, legal document analysis, and scholarly literature. Additionally, this study applies a statutory and case study approach using qualitative analysis. The findings of this study reveal that legal protection for buyers in online pre-orders of K-Pop albums is based on several key regulations, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 28 of 2014 on Copyright, which guarantee the right of buyers to receive goods as described. However, in practice, the implementation of these legal protections still faces several challenges, including a lack of consumer awareness regarding their rights, minimal oversight of sellers, and the suboptimal mechanisms for consumer dispute resolution Keywords: Legal protection, Pre-order, Online transactions, K-Pop albums, Consumers Abstrak Fenomena K-Pop yang semakin mendunia membawa dampak signifikan terhadap perilaku konsumsi, khususnya dalam pembelian album musik melalui sistem pre-order secara online. Sistem pre-order adalah metode transaksi di mana konsumen membayar di muka untuk barang yang belum tersedia secara fisik dan akan dikirimkan setelah barang tersebut diproduksi. Dalam konteks pembelian album K-Pop, pre-order menjadi strategi pemasaran yang efektif dan digemari oleh penggemar karena menawarkan berbagai bonus eksklusif seperti photocard, poster edisi terbatas, dan merchandise khusus. Namun, di balik popularitasnya, sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen, salah satunya seperti penipuan barang palsu yang tidak orisinal. Masalah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku bagi pembeli dalam transaksi pre-order secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi pre-order album K-Pop secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi hak-hak konsumen dalam transaksi pre-order, mengkaji tanggung jawab penjual dalam memenuhi kewajibannya, serta menganalisis kesesuaian kebijakan pengembalian dana (refund) dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian kepustakaan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, analisis dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, perlindungan hukum bagi pembeli dalam pre-order album K-Pop secara online didasarkan pada melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomoor 28 Tahun 2014, yang mengatur hak pembeli untuk mendapatkan barang sesuai dengan deskripsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka, minimnya pengawasan terhadap penjual, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pre-order, Transaksi online, Album K-Pop, Konsumen.References
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU :
Abdillah, L. A., Sufyati, H. S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, W., ... & Sina, I. 2021. Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive (Vol. 1). Penerbit Insania.
Adi Sulistyo Nugroho. 2016. E-Commerce Teori Dan Implementasi. Yogyakarta: Ekuilibria.
Ahmadi Miru Dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
Bambang Sunggono. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafind Persada.
Burhanuddin S. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: Bpfe.
Dedi Harianto. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan. Bogor: Ghalia Indonesia.
Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Kartini Dan Gunawan Widjaj. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Leli Joko Suryono. 2014. Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Lp3m Umy
M. Yahya Harahap. 2006. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Marwan&Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Surabaya: Reality Publisher.
Meriam Darus Badrulzaman. 2006. Kuh Perdata Buku Iii Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
Purnomo. 2000. Konsumen Dan Transaksi E-Commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
R. Soeroso. 2010. Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
R. Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermesa.
Sukarmi. 2007. Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Jakarta: Pustaka Sutra.
Susanti Adi Nugroho. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
B. UNDANG-UNDANG :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020).
Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
C. JURNAL :
Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 40-60.
Dalimunthe, D. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 3(1), 12-29.
Hutagalung, K., Hasnati, I. A., & Afrita, I. 2021. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 207-231.
Kamran, M., & Maskun, M. 2021. Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. Balobe Law Journal, 1(1), 41-56.
Mantri, B. H. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Perdana, A., & Dahlan, M. 2014. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Prayogo, S. 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 280-287.
Putra, S. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 197-208.
