ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Abstract The emergence of a dispute over joint property in the form of intellectual property rights over song royalties presents a new precedent in the resolution of joint property disputes, particularly regarding their distribution. This is because the plaintiff in her lawsuit wants to determine that 2/3 of the song royalties are joint property as her right. The judge's legal considerations regarding song royalties as joint property under Indonesian positive law are guided by Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states: "Property acquired during marriage becomes joint property," and Article 91 of the Compilation of Islamic Law explains: "that joint property can be in the form of immovable property, movable property, and securities, while intangible assets can be in the form of rights or obligations." Therefore, the Jakarta High Religious Court, through Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, decided to uphold the Decision of the West Jakarta Religious Court No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The method used in this research is the normative legal research method. The approaches used were the Statute Approach and the Case Approach. The data used in this study consisted of primary and secondary data. The research data was collected using a literature study and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the judge's legal considerations in Case Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK ruled that song royalties be divided in half for each party because the song royalties were created during the marriage and are considered joint property in the form of intangible assets. The judge considered that each party had contributed to their household, so the plaintiff's request for a 2/3 share of the song royalty receipts was unacceptable. Regarding the legal consequences of Case Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK regarding the determination of song royalties as joint property after the divorce, it was found that the defendant, as the creator, is obligated to hand over 1/2 of the song royalty receipts, which are joint property, to the defendant. For the plaintiff, she has an obligation not to insist that her share of the royalties be greater than the defendant's. Keywords: Legal, Considerations, Joint, Property, Royalty. Abstrak Timbulnya sengketa harta bersama berbentuk hak kekayaan intelektual royalti lagu menghadirkan preseden baru dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama dalam hal pembagiannya. Sebab penggugat dalam gugatannya menghendaki penetapan atas 2/3 bagian royalti lagu yang menjadi harta bersama sebagai haknya. Pertimbangan hukum Hakim terkait royalti lagu sebagai harta bersama menurut hukum positif Indonesia berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "bahwa harta bersama itu bisa bewujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Maka, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barata No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memutuskan royalti lagu dibagi seperdua bagian bagi masing-masing pihak karena royalti lagu diciptakan dalam masa perkawinan dan dianggap sebagai harta bersama berbentuk benda tak berwujud. Hakim menilai masing-masing pihak sudah berkontribusi dalam rumah tangga mereka sehingga permintaan penggugat atas 2/3 bagian atas penerimaan royalti lagu tidak dapat diterima. Terhadap akibat hukum dari Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tentang penetapan royalti lagu sebagai harta bersama pasca pereraian, didapatkan hasil bahwa timbul kewajiban bagi tergugat sebagai pencipta untuk menyerahan ½ bagian atas penerimaan royalti lagu yang menjadi harta bersama kepada tergugat. Bagi penggugat, memiliki kewajiban untuk tidak memaksakan agar bagiannya atas royalti tersebut lebih besar dari tergugat. Kata Kunci: Pertimbangan, Hukum, Harta, Bersama, Royalti.