Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KEBERSIHAN MAKANAN DI PONTIANAK TENGGARA
ABSTRAK Penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana tanggung jawab pelaksanaan kewajiban dan tingkat kepatuhan pelaku usaha rumah makan terkait kebersihan rumah makan di Indonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9, khususnya yang terdapat di kota Pontianak Tenggara. Di dalam penelitian ini, penulis juga akan mencari tau penyebab pelaku usaha rumah makan dalam memenuhi kewajiban hukum dan menjaga kebersihan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berjenis normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana tanggung jawab dan tingkat kepatuhan pelaku usaha rumah makan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 di Kota Pontianak. Dan penulis juga akan memberikan kuesioner sebanyak 3 sampel responden rumah makan di Pontianak Tenggara untuk mendapatkan informasi mengenai hukum perlindungan konsumen dan mewawancarai ke satu instansi dinas kesehatan yang ada di kota Pontianak untuk dapat menemukan kendala yang dihadapi pelaku usaha rumah makan serta upaya yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kesadaran pelaku usaha rumah makan terhadap menjalankan kewajiban hukumnya. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 dalam bentuk tanggung jawab memastikan makanan yang mereka sajikan sehat, aman, dan layak dikonsumsi serta menjaga kebersihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, serta lingkungan rumah makan. Tingkat kepatuhan rumah makan di Pontianak Tenggara tergolong cukup tinggi yaitu 89,5%. Namun masih ada aspek yang masih rendah ialah tanggung jawab langsung terhadap konsumen, seperti menangani keluhan, memberikan ganti rugi, dan bersikap transparan mengenai informasi keselamatan dan kualitas makanan masih rendah. Kendala yang dihadapi belum optimalnya tanggung jawab pelaku usaha adalah keterbatasan pemahaman hukum, kurangnya dana untuk memenuhi standar sanitasi, dan budaya perusahaan yang masih dasar. Serta peran pemerintah masih perlu ditingkatkan agar pelaku usaha benar-benar konsisten dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Rumah Makan. ABSTRACT This study focuses on reviewing how the responsibility for carrying out obligations and the level of compliance of restaurant business actors regarding restaurant hygiene in Indonesia is regulated under the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Minister of Health Regulation Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9, particularly those in Southeast Pontianak City. In this study, the author will also examine the reasons why restaurant business actors fulfill their legal obligations and maintain food hygiene in accordance with statutory regulations. This research is normative-empirical in nature and uses qualitative research methods, presenting the research results through descriptive analysis. The author will explore and review the extent to which the responsibilities and compliance levels of restaurant business actors in Indonesia can provide legal protection under the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and as well as the Minister of Health Regulation Number 1098 /Menkes/VII/2003 Article 9 in the city of Pontianak. The author will also provide a questionnaire to 3 sample respondents from restaurants in Southeast Pontianak to obtain information regarding consumer protection law and conduct interviews with one health department agency in Pontianak City to identify the challenges faced by restaurant business actors as well as the efforts taken by the government to raise awareness among restaurant business actors about fulfilling their legal obligations. The research results indicate that the responsibilities of business actors in Indonesia are already in accordance with Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Ministry of Health Regulation Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9, in the form of responsibilities to ensure that the food they serve is healthy, safe, and suitable for consumption, as well as maintaining the cleanliness of raw materials, processing, serving, and the restaurant environment. The level of compliance in restaurants in Southeast Pontianak is considered quite high at 89.5%. However, some aspects are still low, namely direct responsibility to consumers, such as handling complaints, providing compensation, and being transparent about food safety and quality information. The challenges faced in the suboptimal responsibility of business actors are limited legal understanding, lack of funds to meet sanitation standards, and a company culture that is still basic. Additionally, the role of the government still needs to be improved so that business actors are truly consistent in fulfilling their legal obligations. Keywords : Consumer Protection, Business Actors, Restaurants
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Abstract This study examines the factors that cause culinary business operators not to display food prices, the legal sanctions imposed for such practices, and the level of legal awareness among business actors regarding price transparency, particularly in Southeast Pontianak District. The research adopts a normative-empirical approach with qualitative methods and descriptive analysis, supported by questionnaires distributed to three restaurants and interviews with business owners. The findings show that the failure to list prices is driven by unstable raw material prices, low legal awareness, business strategies, limited resources and technology, traditional practices, lack of government supervision, and psychological considerations toward consumers. Such practices violate Indonesia’s Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and related regulations. Business actors who do not display prices may face administrative sanctions, including revocation of business licenses. Overall, the level of legal awareness among culinary business actors remains low, hindering price transparency in the sector. Keywords: Consumer Protection, Business Operators, Restaurants. Abstrak Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga makanan, sanksi hukum yang dikenakan, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman harga menu, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, didukung data kuesioner dari tiga restoran serta wawancara dengan pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya harga disebabkan oleh harga bahan baku yang tidak stabil, rendahnya pemahaman hukum, strategi bisnis, keterbatasan sumber daya dan teknologi, kebiasaan tradisional, kurangnya pengawasan pemerintah, serta pertimbangan psikologis konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Secara umum, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah, sehingga menghambat transparansi harga di sektor kuliner. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Rumah Makan.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA) DI KOTA PONTIANAK
Abstract Sexual harassment in public spaces is an increasingly prevalent form of moral violation and causes public unrest, particularly among women. One common form of sexual harassment is physical breast groping, known locally as "begal payudara" (breast groping). Pontianak City, as an urban area with high mobility, also faces this problem. This study aims to analyze the causal factors of sexual harassment (begal payudara) in Pontianak City from a criminological perspective, as well as to examine mitigation efforts and legal protection for victims. The research methods used are descriptive, qualitative, and sociological legal studies. Data were obtained through interviews with perpetrators, victims, police investigators, the Regional Child Protection Commission (KPAD), and the community. The data are supported by a literature review of laws and regulations, specifically Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The analysis was conducted using criminological theories, including psychoanalysis and social control theory. The study's findings indicate that sexual harassment (breast groping) is influenced by internal factors on the part of the perpetrator, including uncontrolled sexual urges, poor self-control, and the influence of pornographic content. External factors include a lack of social supervision, quiet and poorly lit environments, weak community oversight, and limited surveillance equipment such as CCTV. This study concludes that eradicating breast groping requires not only strict law enforcement but also strengthened social oversight, public education, and increased protection and rehabilitation for victims. Keywords: Criminology, Sexual Harassment, Breast Groping, Causal Factors, Pontianak City. Abstrak Pelecehan seksual di ruang publik merupakan bentuk pelanggaran moral yang semakin marak dan menyebabkan keresahan publik, khususnya di kalangan perempuan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang umum adalah pelecehan seksual fisik berupa meraba payudara, yang dikenal secara lokal sebagai "begal payudara". Kota Pontianak, sebagai daerah perkotaan dengan mobilitas tinggi, juga menghadapi masalah ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelecehan seksual (begal payudara) di Kota Pontianak dari perspektif kriminologi, serta untuk meneliti upaya mitigasi dan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum deskriptif, kualitatif, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku, korban, penyidik kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan masyarakat. Data didukung oleh tinjauan literatur tentang undang-undang dan peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi, termasuk psikoanalisis dan teori kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual (meraba payudara) dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, termasuk dorongan seksual yang tidak terkendali, lemahnya pengendalian diri, dan pengaruh konten pornografi. Faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan sosial, lingkungan yang sepi dan kurang penerangan, lemahnya pengawasan masyarakat, dan terbatasnya peralatan pengawasan seperti CCTV. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan perabaan payudara tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga penguatan pengawasan sosial, pendidikan publik, serta peningkatan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Kata kunci: Kriminologi, Pelecehan Seksual, Perabaan Payudara, Faktor Penyebab, Kota Pontianak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KONSUMEN
Abstract This research aims to analyze the forms of legal protection for business operators who become victims of payment manipulation and the legal liability of consumers for the losses incurred This research employs an empirical juridical method supported by direct interviews with business operators who became victims, conducted directly with the owner of Cheryl Traditional Costume Rental Store. The juridical approach is used to examine statutory provisions governing the rights and legal protection of business actors as well as the obligations and responsibilities of consumers, while the empirical approach is applied to understand the implementation of these legal provisions in the practice of traditional costume rental. This research is descriptive-analytical in nature, systematically describing and analyzing legal phenomena based on normative data and empirical evidence. The results of this research conclude that legal protection for business operators is actually regulated in several laws and regulations, where their rights are guaranteed by the 1945 Constitution, Consumer Protection Law (UUPK), Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Civil Code. However, based on research findings on the handling efforts of consumer fraud cases at Cheryl Store, it can be concluded that handling is carried out in stages from internal verification to external efforts adjusted to the level of losses. Cases with limited material losses are handled minimally, while material and immaterial losses require intensive handling including identity tracing and third-party coordination. Although assets were successfully returned, the consumer's financial obligations remained unfulfilled, indicating that asset recovery does not guarantee comprehensive loss recovery. Thus, the consumer as the perpetrator did not fulfill their financial responsibility. Keywords: Digital Payment Evidence, Manipulation, Business Operators, Consumer Protection, ITE Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha yang menjadi korban manipulasi pembayaran dan pertanggungjawaban hukum Konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan didukung melalui wawancara langsung dengan Pelaku Usaha yang menjadi korban, wawancara dilakukan langsung dengan pemilik usaha Gerai Penyewaan Baju Adat Cheryl. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan perlindungan pelaku usaha serta kewajiban dan tanggung jawab konsumen, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyewaan pakaian adat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data normatif dan bukti empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebenarnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di mana hak mereka dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya penanganan kasus penipuan konsumen di Gerai Cheryl, dapat disimpulkan bahwa penanganan dilakukan secara berjenjang dari verifikasi internal hingga upaya eksternal yang disesuaikan dengan tingkat kerugian. Kasus dengan kerugian materiil terbatas ditangani minimal, sedangkan kerugian materiil dan immateriil memerlukan penanganan intensif meliputi pelacakan identitas dan koordinasi pihak ketiga. Meskipun aset berhasil dikembalikan, kewajiban finansial konsumen tetap tidak terpenuhi, menunjukkan bahwa pengembalian aset tidak menjamin pemulihan kerugian secara menyeluruh. Maka konsumen sebagai pelaku tidak melakukan tanggung jawab secara finansial. Kata Kunci: Bukti Pembayaran Digital, Manipulasi, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, UU ITE.
IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PIUTANG KREDIT MACET TERHADAP ANGGOTA PADA KOPERASI KONSUMEN KOPMART UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Abstract This study analyzes the implementation of bad debt deduction among members of the Kopmart Consumer Cooperative at Tanjungpura University and identifies the causes of failure in this mechanism. Non-performing loans significantly affect the cooperative’s financial stability and member trust. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews with cooperative administrators and members as well as library studies. The findings indicate that the failure of deductions results from internal factors such as weak administration and supervision, and external factors involving members’ deliberate actions to divert their salaries to other accounts to avoid repayment obligations. This situation leads to an increase in uncollectible receivables and decreased liquidity. As a resolution, the cooperative employs persuasive approaches, credit restructuring, and legal enforcement in accordance with Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The study emphasizes the importance of balancing kinship principles with legal firmness to maintain cooperative stability and sustainability. Keywords: Cooperative, Non-Performing Loan, Debt Deduction, Legal Protection, Kopmart Tanjungpura University. Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemotongan piutang kredit macet terhadap anggota Koperasi Konsumen Kopmart Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor penyebab kegagalannya. Permasalahan kredit macet berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemotongan disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya administrasi dan pengawasan, serta faktor eksternal berupa perilaku anggota yang sengaja mengalihkan gaji ke rekening lain untuk menghindari kewajiban pembayaran. Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya piutang tak tertagih dan menurunnya likuiditas koperasi. Sebagai solusi, koperasi menempuh langkah-langkah persuasif, restrukturisasi kredit, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara asas kekeluargaan dan ketegasan hukum guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi. Kata Kunci: Koperasi, Kredit Macet, Pemotongan Piutang, Perlindungan Hukum, Kopmart Universitas Tanjungpura
PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS FEMICIDE DI INDONESIA
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran yang dilakukan UN Women dalam mengurangi kasus femisida di Indonesia. Fenomena femisida di Indonesia dilatarbelakangi oleh pengaruh budaya patriarki, dilihat dari maraknya kasus femisida yang terjadi, sebagaimana terlihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat ratusan kasus setiap tahun, dengan sebagian besar terjadi di ranah domestik yang seharusnya aman bagi perempuan. Fenomena ini telah memperoleh perhatian serius, terbukti dengan diakuinya femisida sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui Vienna Declaration on Femicide 2012 dan keterkaitannya dengan Connvention on the Elimination of All Forns of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam upaya mengurangi kasus femisida di Indonesia melalui kerangka kerja dan kebijakan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan eksplanatif, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat eksploratif (exploratory research). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), serta dokumen resmi UN Women seperti RESPECT Framework dan laporan Komnas Perempuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan argumentatif untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik dalam upaya pencegahan femisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women berperan signifikan sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam mengurangi kasus femisida di Indonesia. Sebagai instrumen, UN Women mendukung pemerintah dalam implementasi CEDAW dan program RESPECT Women Framework guna memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender. Sebagai arena, UN Women menciptakan ruang kolaborasi melalui kampanye UNiTE to End Violence Against Women yang mempertemukan berbagai aktor lintas sektor dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai aktor independen, UN Women melakukan advokasi global melalui kampanye digital seperti #NoExcuse dan #EndFemicide untuk membangun kesadaran publik serta menekan negara agar memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan. Berdasarkan analisis teori feminisme liberal dan teori hak asasi manusia, penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan femisida merupakan wujud perlindungan terhadap hak hidup dan kesetaraan substantif bagi perempuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik guna memastikan efektivitas pencegahan femisida di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Femisida, UN Women, Kesetaraan Gender, ABSTRACT This study aims to explain the role played by UN Women in reducing cases of femicide in Indonesia. The phenomenon of femicide in Indonesia is influenced by patriarchal culture, as seen from the prevalence of femicide cases, as evidenced by data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) which records hundreds of cases each year, with most occurring in the domestic sphere, which should be safe for women. This phenomenon has received serious attention, as evidenced by the recognition of femicide as a human rights violation through the 2012 Vienna Declaration on Femicide and its link to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which Indonesia ratified through Law No. 7 of 1984. The main issue of this study is how UN Women carries out its role in efforts to reduce cases of femicide in Indonesia through international frameworks and policies. The research method used is a normative juridical method with a qualitative and explanatory approach, which emphasizes the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is exploratory research. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and official UN Women documents such as the RESPECT Framework and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) report. Data analysis was conducted descriptively and argumentatively to explain the relationship between theory and practice in femicide prevention efforts. The research findings show that UN Women plays a significant role as an instrument, arena, and independent actor in reducing femicide cases in Indonesia. As an instrument, UN Women supports the government in implementing CEDAW and the RESPECT Women Framework program to strengthen policies to prevent gender-based violence. As an arena, UN Women creates a collaborative space through the UNiTE to End Violence Against Women campaign, which brings together various cross-sector actors to eliminate violence against women. As an independent actor, UN Women conducts global advocacy through digital campaigns such as #NoExcuse and #EndFemicide to raise public awareness and pressure the state to strengthen legal protection for women. Based on an analysis of liberal feminist theory and human rights theory, this study confirms that eliminating femicide is a form of protection for the right to life and substantive equality for women. This study recommends strengthening the harmonization of national laws with international standards, increasing coordination between institutions, and mainstreaming gender in public policies to ensure the effectiveness of femicide prevention in Indonesia. Keywords: Indonesia, Femicide, UN WOMEN, Gender Equality.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUSAKAN KUKU AKIBAT PENGGUNAAN JASA NAIL ART DI KABUPATEN KUBU RAYA
Abstract This research aims to identify and analyze how legal protection is provided to consumers of nail art services based on laws and regulations, as well as the forms of legal protection for consumers who experience nail damage due to nail art services in Kubu Raya Regency, with a focus on the obligations of business actors to provide safe services in accordance with legal provisions. The research method uses a juridical sociological type with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for nail art service consumers in Kubu Raya Regency has not been optimally implemented, both preventively and repressively. In practice, there are still business actors who do not provide adequate information about service risks, are not consistent in applying hygiene and sterilization standards for tools, and use nail art products that are not registered with BPOM. On the other hand, consumers who experience nail damage tend not to pursue legal remedies due to their low understanding of their rights. Keywords: Consumers Protection, Nail Art Services, Nail Damage Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa nail art berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kuku akibat penggunaan jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya, dengan fokus pada kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang aman dan sesuai dengan ketentua hukum. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana secara optimal, baik secara preventif maupun represif. Dalam praktik masih ditemukan pelaku usaha yang belum memberikan informasi risiko layanan secara memadai, belum konsisten menerapkan standar kebersihan dan sterilisasi alat, serta menggunakan produk nail art yang belum terdaftar BPOM. Di sisi lain, konsumen yang mengalami kerusakan kuku cenderung tidak menempuh upaya hukum karena rendahnya pemahaman terhadap hak-haknya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Nail Art, Kerusakan Kuku
KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK”. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya praktik pengunggahan web series ilegal di TikTok yang menimbulkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pengguna media sosial. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua aturan tersebut secara tegas melarang penggandaan maupun distribusi karya cipta tanpa izin, termasuk pengunggahan web series secara ilegal di platform digital.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial dalam mengunggah web series melalui aplikasi TikTok serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 10 pengunggah dan 10 penonton web series di TikTok, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum responden terhadap aturan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna TikTok masih rendah. Sebagian besar responden telah mengetahui bahwa web series dilindungi hak cipta, namun tidak semuanya menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku nyata. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya literasi hukum, motivasi ekonomi, budaya digital yang permisif, kemudahan teknologi, dan lemahnya penegakan hukum. Pengunggahan web series ilegal di TikTok terbukti melanggar Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 40 UUHC serta Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum, literasi digital, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati hak cipta dan mendukung keberlanjutan industri kreatif. Kata Kunci: Kesadaran hukum, hak cipta, media sosial, TikTok, web series. ABSTRACT This study is entitled “LEGAL AWARENESS OF SOCIAL MEDIA USERS IN UPLOADING WEB SERIES DISTRIBUTED THROUGH THE TIKTOK APPLICATION”. The background of this study is the rampant practice of uploading illegal web series on TikTok, which causes significant losses to copyright holders and reflects the low legal awareness of social media users. Copyright, as part of Intellectual Property Rights, is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Both regulations explicitly prohibit the reproduction and distribution of copyrighted works without permission, including the illegal uploading of web series on digital platforms. The purpose of this study is to determine the level of legal awareness among social media users in uploading web series through the TikTok application and to identify the factors that influence it. The research method used was empirical legal research with a descriptive nature. Primary data was obtained through questionnaires administered to 10 uploaders and 10 viewers of web series on TikTok, while secondary data was obtained from laws and regulations, literature, and related documents. The analysis was conducted qualitatively with a focus on four indicators of legal awareness, namely the respondents' knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior towards copyright rules. The results of the study show that TikTok users' legal awareness is still low. Most respondents are aware that web series are protected by copyright, but not all of them apply this knowledge in their actual behavior. Factors that influence this include low legal literacy, economic motivation, a permissive digital culture, technological ease, and weak law enforcement. The uploading of illegal web series on TikTok violates Article 113 paragraph (3) and Article 40 of the Copyright Law and Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, with a maximum penalty of six years in prison and/or a maximum fine of one billion rupiah. Therefore, this study emphasizes the importance of improving legal education, digital literacy, and consistent law enforcement to promote public legal awareness in respecting copyright and supporting the sustainability of the creative industry. Keywords: Legal awareness, copyright, social media, TikTok, web series.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER AKIBAT TRANSAKSI GRABFOOD FIKTIF DENGAN KLAUSULA CASH ON DELIVERY MELALUI APLIKASI GRABFOOD DI KOTA PONTIANAK
ABSTRACT The increasing number of fictitious orders using the cash on delivery (COD) payment method on GrabFood services in Pontianak City has caused losses to driver partners as delivery service providers, both financially and in terms of work comfort and efficiency. This study aims to analyze the legal regulations concerning fictitious GrabFood transactions using the COD payment method and to examine the forms of legal protection provided to driver partners who suffer losses as a result of such transactions. This research employs an empirical legal research method with a descriptive nature, using a statutory approach and a conceptual approach. The data consist of primary data obtained through interviews with relevant informants and secondary data collected through library research, which are then analyzed qualitatively. The results show that legal regulations regarding the security of electronic transactions have been stipulated in Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, particularly Article 23 and Article 24 paragraph (2), which require e-commerce business actors to ensure the security of electronic transactions. However, in practice, PT Grab still faces difficulties in implementing preventive legal protection, particularly in detecting early indications of potential fictitious COD transactions. The legal protection provided to driver partners who experience losses due to fictitious GrabFood transactions is primarily repressive in nature, in the form of reimbursement policies based on established standard operating procedures and restrictions on problematic consumers from conducting further transactions through the GrabFood application. Therefore, it is recommended that PT Grab enhance preventive legal protection by developing an early warning system to detect potentially fictitious transactions and by permanently blocking consumer accounts involved in fictitious transactions. Keywords: Legal Protection, Grabfood Transactions, Cash on delivery Clause. ABSTRAK Maraknya pemesanan fiktif dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) pada layanan GrabFood di Kota Pontianak menimbulkan kerugian bagi mitra driver sebagai pelaku usaha jasa pengantaran, baik secara finansial maupun dari aspek kenyamanan dan efektivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transaksi GrabFood fiktif dengan metode pembayaran COD serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra driver yang mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai keamanan transaksi elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) yang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya PT Grab masih mengalami kesulitan dalam menerapkan perlindungan hukum preventif berupa deteksi dini terhadap potensi transaksi fiktif COD. Perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra driver lebih bersifat represif, yaitu melalui kebijakan penggantian dana sesuai standar operasional prosedur serta pembatasan akses transaksi bagi konsumen bermasalah. Oleh karena itu, disarankan agar PT Grab meningkatkan perlindungan hukum preventif dengan mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi fiktif dan menerapkan sanksi tegas berupa pemblokiran permanen terhadap akun konsumen yang melakukan transaksi fiktif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi Grabfood, Klausula Cash on delivery.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA TOKOPEDIA
ABSTRAK Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital, khususnya di sektor perdagangan elektronik, mendorong penggunaan data pribadi konsumen dalam skala yang semakin luas. Di satu sisi, pemanfaatan data pribadi mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran data yang dapat merugikan konsumen. Kasus kebocoran data pribadi pada platform e-commerce Tokopedia menunjukkan adanya kerentanan dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus kebocoran data pribadi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Konsumen masih menghadapi kendala dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan hak secara efektif, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan data pribadi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, UU PDP. ABSTRACT The increasing reliance on digital platforms has intensified the collection and processing of consumers’ personal data, particularly within the e-commerce sector. While such practices support efficiency and economic growth, they also expose consumers to significant risks, including personal data breaches. The large-scale data breach experienced by Tokopedia highlights the vulnerability of consumers’ personal data and raises concerns regarding the effectiveness of legal protection mechanisms in Indonesia. This study aims to examine the scope of legal protection afforded to consumers whose personal data have been compromised and to analyze the legal responsibility of business actors for losses resulting from data breaches. This research adopts a normative legal research method, employing statutory and case approaches. The analysis is based on primary and secondary legal materials obtained through library research. The findings reveal that although Indonesia has established a legal framework for consumer and personal data protection through the 1945 Constitution, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, practical enforcement remains insufficient. Consumers continue to face obstacles in obtaining effective remedies and legal certainty following data breaches. The study emphasizes the need for stronger regulatory enforcement and clearer accountability of business actors to enhance consumer protection in the digital environment. Keywords: Consumer Protection, Personal Data Breach, Legal Responsibility, Personal Data Protection Law.
NATHANIA SABATINI HOPAYA NIM. A1011221048
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
Abstract The Pontianak City Government has established Local Regulation No. 2 of 2023, which regulates the control and distribution of alcoholic beverages. One of the articles in this local regulation stipulates stricter restrictions on the distribution and sale of alcoholic beverages in bars and/or restaurants, with permits only being granted to 3-, 4-, and 5-star hotels. A problem arises when this regional regulation is enforced, as there are still business operators in bars and/or restaurants who have been selling alcoholic beverages outside of hotel facilities prior to the enactment of Regional Regulation No. 2 of 2023. Meanwhile, Minister of Trade Regulation No. 20/M-DAG/PER/4/2014 permits businesses in bars and/or restaurants to sell alcoholic beverages both outside and inside hotel facilities. The purpose of this study is to identify the obstacles and efforts made by the Pontianak City Government in controlling the distribution and sale of alcoholic beverages. This study uses an empirical juridical research method in analysing the phenomenon under study, using a descriptive research approach to describe the phenomena that occurred during the study, based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The results of the study found that Local Regulation No. 2 of 2023 has not been fully implemented. The factor hindering the supervision of Local Regulation No. 2 of 2023 is the continued validity of alcoholic beverage business licences for bar and/or restaurant businesses outside hotel facilities in the Pontianak City area. Therefore, there have been no repressive actions from the integrated team as supervisors of the distribution and sale of alcoholic beverages against bar and/or restaurant businesses that sell alcoholic beverages. Keywords: Control, Supervision, Alcoholic Beverages. Abstrak Pemerintah Kota Pontianak membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur pengendalian dan peredaran minuman beralkohol yang bahwasannya di pasal 6 Ayat (3) peraturan daerah tersebut mengatur pengetatan lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada lokasi bar dan/atau restoran yang hanya diberikan izin pada fasilitas hotel berbintang 3, 4, dan 5 saja. Menjadi suatu permasalahan ketika peraturan daerah ini diberlakukan, masih ada pelaku usaha pada bar dan/atau restoran yang telah terlebih dahulu menjual minuman beralkohol di luar dari fasilitas hotel sebelum ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tersebut ada. Sedangkan, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, memberikan izin bagi pelaku usaha pada lokasi bar dan/atau restoran untuk menjual minuman beralkohol di luar fasilitas hotel maupun di dalam dari fasilitas hotel. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam menganalisis fenomena yang diteliti dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif dalam menggambarkan fenomena yang terjadi selama penelitian ini berlangsung menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor penghambat pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, yaitu karena masih berlakunya surat izin usaha minuman beralkohol pelaku usaha bar dan/atau restoran di luar fasilitas hotel wilayah Kota Pontianak. Sehingga, belum adanya tindakan represif dari tim terpadu selaku pengawas peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap pelaku usaha bar dan/atau restoran yang menjual minuman beralkohol. Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol.
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 5) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP JURU PARKIR DIPASAR FLAMBOYAN PONTIANAK SELATAN)
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang pelanggaran ketentuan menjadi Juru Parkir di Pasar Flamboyan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Parkir yang ada di Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Juru Parkir tidak memiliki izin, semua juru parkir liar di Pasar Flamboyan mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan juru parkir namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya bidang perparkiran dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin juru parkir di Kota Pontianak sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi juru parkir di Kota Pontianak dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pelaku juru parkir liar di Pasar Flamboyan dengan pemberlakukan sanksi yaitu diberhentikan. Kata kunci : Izin, Juru Parkir, Pengawasan ABSTRAC This thesis discusses violations of the provisions of becoming a parking attendant at the Flamboyan Market in Pontianak City in accordance with Pontianak City Regional Regulations Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulations Number 11 of 2019 concerning Public Order. The authority of the Pontianak City Transportation Service is one form of effort to ensure parking security and order in the Pontianak City area. This research uses a scientific method that is descriptive-analytical to describe and explain the current situation and is intended to solve problems based on data and facts collected when this research was conducted. The results of the study found that many parking attendants did not have permits, all illegal parking attendants at Pasar Flamboyan knew that there were regional regulations relating to parking attendants but in practice they were not complied with by not following the rules issued in Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public Order which reads "permits that have been granted as referred to in paragraph (1), can be revoked if they violate the provisions in paragraphs (2), paragraphs (3) and paragraphs (4)". Efforts made by the Pontianak City Transportation Service, especially in the parking sector, in dealing with violations of the implementation of parking attendant permits in Pontianak City as implementing regulations from Regional Regulations/law enforcement officials by carrying out two events, namely: obtaining permission to become a parking attendant in Pontianak City and taking repressive action, namely action in the form of reprimanding and taking firm action against the perpetrators of illegal parking at Pasar Flamboyan by imposing sanctions, namely being dismissed. Keywords: Permit, Parking Attendant, Supervision
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 279 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
Abstract This research examines the clarity of the phrase “making a commotion” as stipulated in Article 279 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, as well as the forms of commotion occurring in court proceedings, in order to prevent multiple interpretations in law enforcement practice. The study focuses on criminal law policy in regulating crimes against the judicial process (Contempt of Court) to ensure legal certainty and the protection of fair trial principles. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study, including statutory regulations, criminal law doctrines, and relevant scholarly opinions. The analysis was conducted qualitatively through legal interpretation. The results indicate that the phrase “making a commotion” has not been formulated with clear and objective limitations, which creates the potential for subjective application by law enforcement authorities. The absence of definite criteria makes it difficult to distinguish between acts that genuinely disrupt court proceedings and lawful expressions of legal defense or criticism. This research concludes that although the regulation of Contempt of Court in the National Criminal Code reflects an effort toward criminal law reform, clearer normative boundaries are required to ensure legal certainty and to prevent violations of freedom of expression and fair trial principles. Keywords: Criminal Law Policy, Contempt of Court, National Criminal Code, Commotion. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna frasa “membuat gaduh” dalam Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta mengkaji bentuk-bentuk kegaduhan di dalam ruang sidang agar penerapannya tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “membuat gaduh” belum dirumuskan secara limitatif dan objektif, sehingga berpotensi menimbulkan penerapan yang subjektif oleh aparat penegak hukum. Ketiadaan kriteria yang jelas menyulitkan pembedaan antara perbuatan yang benar-benar mengganggu jalannya persidangan dengan kritik atau pembelaan hukum yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan Contempt of Court dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana, diperlukan penegasan batasan normatif agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan prinsip peradilan yang adil. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Contempt of Court, KUHP Nasional, Kegaduhan, Proses Peradilan.
MUHAMMAD BAYU RIFQI DZULFIQAR NIM. A1011221151
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SEPATU THRIFT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN
Abstract The trade of thrift shoes or imported second-hand footwear has become increasingly popular in Indonesia, particularly among young consumers seeking affordable fashion alternatives. However, the widespread distribution of thrift shoes that do not meet health standards poses legal concerns, especially in relation to consumer protection. Products that are not properly sterilized and potentially contaminated with fungi, bacteria, or harmful substances may endanger consumer health and violate their rights to safety, comfort, and proper information as stipulated by law. This research aims to analyze the legal protection of consumers in the trade of thrift shoes that fail to meet health standards and to examine the legal responsibilities of business actors under the prevailing laws and regulations. This study uses a normative juridical approach, employing statutory, conceptual, and case-based methods, with secondary data sources from legal literature, regulations, and relevant case decisions. The results of the study indicate that the trade of non-sterilized thrift shoes contradicts the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 7 of 2014 on Trade. Business actors may be held civilly, administratively, and criminally liable for selling goods that cause harm or pose risks to consumers. Moreover, the ineffectiveness of government oversight and the low public awareness of product safety issues have worsened the circulation of unsafe thrift footwear. Keywords: Consumer Protection, Thrift Shoes, Health Standards, Business Liability, Second-Hand Trade Abstrak Perdagangan sepatu thrift atau sepatu bekas impor semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fesyen berbiaya rendah. Namun, maraknya peredaran sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Produk yang tidak steril dan berpotensi membahayakan kesehatan, seperti mengandung jamur atau bakteri, dapat merugikan konsumen dan melanggar hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan serta meninjau tanggung jawab pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta sumber data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan sepatu thrift yang tidak melalui proses sterilisasi atau tidak sesuai dengan standar kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab perdata, administratif, hingga pidana apabila terbukti memperdagangkan barang yang merugikan atau membahayakan konsumen. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen turut memperparah peredaran sepatu thrift yang tidak aman. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Sepatu Thrift, Standar Kesehatan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perdagangan Bekas
ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP GANGGUAN KEJIWAAN SEBAGAI PENGHALANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU KANDUNG
Abstract This study examines the perspective of Indonesian positive law regarding mental disorders as an impediment to the determination of child custody for biological mothers. The study aims to identify and analyze the perspective of positive law on mental disorders as a barrier to the determination of child custody for biological mothers, as well as to examine and analyze the legal consequences when child custody is granted to the father due to the mother’s mental health condition. This research employs a normative juridical research design with a descriptive-analytical approach, conducted through the examination of statutory regulations, legal concepts, and relevant literature. The research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are comprehensively analyzed to interpret legal norms, the principle of the best interests of the child, and the principle of non-discrimination. The analysis is carried out qualitatively and descriptively by considering the relevance of legal norms to child custody determination practices in the context of mental disorders. The findings indicate that mental disorders cannot be regarded as an absolute ground for preventing biological mothers from obtaining child custody. The determination of custody must take into account the mother’s actual caregiving capacity, the support of the family environment, and the best interests of the child. Furthermore, the transfer of custody to the father without objective evidence of the mother’s incapacity to provide care may result in legal consequences, including limitations on the child’s emotional relationship with the mother and the potential for discrimination against individuals with mental disorders. Therefore, the application of positive law requires proportional and evidence-based assessments in determining child custody. Keywords: juridical; law; positive; mental; determination. Abstrak Penelitian ini membahas pandangan hukum positif Indonesia terhadap gangguan kejiwaan sebagai penghalang penetapan hak asuh anak terhadap ibu kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum positif terhadap gangguan kejiwaan sebagai penghalang penetapan hak asuh anak terhadap ibu kandung, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada ayah akibat kondisi gangguan kejiwaan ibu kandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi perundang-undangan, konsep hukum, dan literatur terkait. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikaji secara komprehensif untuk menafsirkan norma hukum, asas kepentingan terbaik bagi anak, serta prinsip nondiskriminasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mempertimbangkan relevansi norma hukum terhadap praktik penetapan hak asuh dalam konteks gangguan kejiwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan tidak dapat dijadikan alasan absolut untuk menghalangi ibu kandung memperoleh hak asuh anak. Penetapan hak asuh harus mempertimbangkan kemampuan pengasuhan ibu secara nyata, dukungan lingkungan keluarga, dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pengalihan hak asuh kepada ayah tanpa bukti ketidakmampuan pengasuhan yang objektif dapat menimbulkan dampak hukum berupa pembatasan hubungan emosional anak dengan ibu serta potensi diskriminasi terhadap penyandang gangguan kejiwaan. Dengan demikian, penerapan hukum positif menuntut penilaian proporsional dan berbasis bukti dalam menetapkan hak asuh anak. Kata kunci: yuridis; hukum; positif; kejiwaan; penetapan.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN Nomor125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn TENTANG HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG DI PHK DALAM KEAADAN HAMIL DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Abstract Protection of maternity rights is a crucial aspect of labor law to ensure the welfare of female workers. Although regulations explicitly prohibit the termination of employment for workers who are pregnant, in practice there remains a significant gap between normative legal provisions and their implementation. Pregnant female workers are often placed in a weak bargaining position, resulting in the neglect of their constitutional rights in favor of corporate administrative formalities. This study employs a descriptive-analytical research type using a normative juridical method with a case approach to Decision Number 125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative analysis was conducted to examine the judges’ legal considerations and their conformity with labor protection principles applicable in Indonesia. The results indicate that the judges’ legal reasoning in the decision tends to be formalistic, with primary emphasis placed on formal evidence such as fixed-term employment agreements and resignation letters. This condition results in legal protection for pregnant female workers being fulfilled only normatively while failing substantively. The judges overlooked indications of coercion in the resignation process, thereby preventing the achievement of optimal justice for female workers who experienced termination of employment during pregnancy. Keywords: worker, pregnant, termination, employment, relationship Abstrak Perlindungan terhadap hak maternitas merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan guna menjamin kesejahteraan pekerja perempuan. Meskipun regulasi secara tegas melarang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang sedang dalam keadaan hamil, namun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan. Seringkali, pekerja perempuan hamil berada dalam posisi tawar yang rendah, sehingga hak-hak konstitusional mereka terabaikan demi kepentingan formalitas administratif perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Data dikumpulkan melalui data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut cenderung bersifat formalistik, di mana fokus utama lebih dititikberatkan pada bukti formal seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan surat pengunduran diri. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan hamil hanya terpenuhi secara normatif namun gagal secara substantif. Hakim mengabaikan fakta adanya tekanan dalam pengunduran diri tersebut, sehingga keadilan bagi pekerja perempuan yang mengalami PHK saat hamil tidak tercapai secara optimal. Kata Kunci: pekerja, hamil, pemutusan, hubungan, kerja
ANALISIS YURIDIS DALAM PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract Advances in information technology have led to the emergence of various digital applications that rely on the management of personal data and electronic transactions, one of which is the FotoYu application, which collects and processes user data such as email addresses, facial photos, and location information, and facilitates transactions between users and photographers. This situation raises potential legal issues, particularly regarding the protection of personal data and the security of electronic transactions. This study aims to analyze personal data protection for FotoYu users and examine the legal implications of the application provider's potential non-compliance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments. The research method used is normative legal with a legislative and conceptual approach, using secondary data in the form of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the management of personal data in the FotoYu application does not yet fully comply with the principles of transparency, purpose limitation, and fulfillment of user rights as stipulated in the PDP Law. There is also potential non-compliance in terms of system security and electronic transaction reliability according to the provisions of the ITE Law. Therefore, it is necessary for application providers to improve their legal compliance in order to provide more optimal legal protection and strengthen legal certainty in electronic transactions in Indonesia. Keywords: Personal Data Protection, Electronic Transactions, Legal Compliance Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang bergantung pada pengelolaan data pribadi dan transaksi elektronik, salah satunya aplikasi FotoYu yang mengumpulkan dan memproses data pengguna seperti email, foto wajah, dan informasi lokasi serta memfasilitasi transaksi antara pengguna dan fotografer. Kondisi ini menimbulkan potensi permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi bagi pengguna FotoYu serta menelaah implikasi yuridis atas potensi ketidakpatuhan penyelenggara aplikasi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi dalam aplikasi FotoYu belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan pemenuhan hak pengguna sebagaimana diatur dalam UU PDP, serta masih terdapat potensi ketidakpatuhan dalam aspek keamanan sistem dan keandalan transaksi elektronik menurut ketentuan UU ITE, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan hukum oleh penyelenggara aplikasi guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dan memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Kepatuhan Hukum
TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RENTAL RIZKI TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyewa terhadap perjanjian sewa-menyewa kendaraan pada Rental Rizki Transport di Kota Pontianak, khususnya terkait kerusakan mobil selama masa sewa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan jasa rental mobil di Kota Pontianak serta masih sering terjadinya permasalahan wanprestasi akibat kerusakan kendaraan sewaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa di Rental Rizki Transport dilakukan secara lisan dengan bukti pendukung berupa invoice pembayaran dan serah terima kendaraan, namun tetap sah dan mengikat para pihak. Kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa umumnya bersifat ringan dan disebabkan oleh faktor di luar unsur kesengajaan penyewa. Meskipun demikian, penyewa tetap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata, baik melalui pembayaran ganti rugi, perbaikan kendaraan, maupun klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, sebagian penyewa belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab secara tepat waktu sehingga menimbulkan wanprestasi. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak rental lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan guna menjaga hubungan baik dan menghindari proses hukum formal. Kata Kunci: tanggung jawab penyewa, perjanjian sewa-menyewa, rental mobil, wanprestasi, hukum perdata. ABSTRACT This study aims to analyze the responsibility of lessees in car rental agreements at Rizki Transport Rental in Pontianak City, particularly regarding vehicle damage occurring during the rental period. The research is motivated by the increasing demand for car rental services in Pontianak alongside frequent disputes arising from lessees’ failure to fulfill their contractual obligations. This study employs an empirical juridical approach with a descriptive research design. The data were obtained through library research and field research, including interviews and observations, and were analyzed qualitatively. The findings reveal that car rental agreements at Rizki Transport are predominantly conducted orally, supported by payment invoices and vehicle handover documents. Although not made in written form, such agreements remain legally valid and binding under Indonesian civil law. The vehicle damages encountered during the rental period were generally minor and occurred due to factors beyond the lessees’ intent, such as accidents involving third parties. Nevertheless, lessees remain legally responsible for the damages, either through compensation payments, vehicle repairs, or insurance claims. In practice, however, some lessees failed to fulfill their obligations in a timely manner, resulting in default (wanprestasi). To resolve these issues, Rizki Transport prioritizes amicable and family-based settlement approaches rather than formal legal proceedings, in order to maintain good relations between the parties. Keywords: lessee responsibility, rental agreement, car rental, default, civil law
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN (Studi di Kabupaten Kubu Raya)
ABSTRAK Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi dasar dan harapan yang kuat untuk perkembangan Pesantren diwiliyah Kalimantan Barat. melalui Penelitian ini akan dibahas bagaimana realisasi peraturan daerah ini dilapangan, khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren. Penelitian ini merupakan Penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan Instansi terkait dan Pondok Pesantren sebagai sampel. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Good Governance, dan Teori Koordinasi. Hasil Penelitian membuktikan Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 sudah dilaksanakan salah satunya dalam bentuk Pembinaan, namun belum merata keseluruh Pesantren di Kabupaten Kubu Raya, Faktor penghambat yang ditemukan yaitu isi dari Peraturan Daerah ini terutama yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pemberdayaan yang masih belum jelas atau menggantung karena perangkat daerah terkait tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, belum terbitnya Peraturan Pelaksana (Peraturan Gubernur) juga menjadi faktor pemghambat. Oleh karena itu, Peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah Provinsi Agar memperjelas siapa yang dimaksud perangkat daerah sebagai penaggungjawab Peraturan Daerah ini, dan juga percepatan pembentukan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini. Mengingat tanpa Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren belum bisa direalisasikan. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pondok Pesantren, Peraturan Pelaksana. ABSTRACT West Kalimantan Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning the Facilitation of the Implementation of Islamic Boarding Schools is a strong basis and hope for the development of Islamic Boarding Schools in the West Kalimantan region. Through this research, it will be discussed how the realization of this regional regulation in the field, especially those related to the Development and Empowerment of Islamic Boarding Schools. This research is an Empirical Research with a qualitative approach through direct interviews with related Agencies and Islamic Boarding Schools as samples. The theories used are the Theory of Legal Effectiveness, Theory of Good Governance, and Theory of Coordination. The results of the study prove that the Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2024 has been implemented, one of which is in the form of Development, but it has not been evenly distributed across all Islamic Boarding Schools in Kubu Raya Regency. The inhibiting factors found are the contents of this Regional Regulation, especially those related to Development and Empowerment, which are still unclear or hanging because the relevant regional apparatus is not explicitly mentioned. In addition, the lack of issuance of the Implementing Regulation (Governor's Regulation) is also an inhibiting factor. Therefore, the researcher recommends that the Provincial Government clarify the regional apparatus responsible for this Regional Regulation and expedite the development of its Implementing Regulations. Without these Implementing Regulations, West Kalimantan Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning the Facilitation of Islamic Boarding Schools (Pesantren) cannot be implemented. Keywords: Regional Regulation, Islamic Boarding School, Implementing Regulations.
PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM KAITANNYA DENGAN KEADILAN HUKUM
ABSTRAK Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengubah orientasi hukum pidana dari retributive justice ke arah restorative justice melalui pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang untuk mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, restorative justice di Belanda diatur dalam Pasal 51 KUHAP Belanda merupakan dasar untuk melakukan mediasi penal. Pengaturan restorative justice tersebut menunjukan orientasi sistem peradilan pidana Belanda yang menjunjung kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Belanda dalam kaitannya dengan keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian didapati adanya perbedaan mendasar, mulai dari sistem hukum yang memengaruhi paradigma hukum, paradigma hukum yang memengaruhi asas legalitas, kemudian asas legalitas memengaruhi dasar hukum serta aspek-aspek dalam restorative justice. Perbedaan aspek-aspek restorative justice meliputi perbedaan nilai keadilan adat, para pihak, proses, dan hasil. Keseluruhan perbandingan tersebut kemudian mencapai suatu kesimpulan sebagai puncak dari perbandingan ini adalah perbedaan nilai keadilan sebagai tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia dan Belanda. Kata Kunci: Restorative Justice, Nilai Keadilan, Perbandingan Hukum. ABSTRACT Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code) reforms Indonesia’s criminal law. It reorients the system from retributive to restorative justice by recognizing living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) in Article 2. Article 2 of the National Criminal Code opens the door to the realization of substantive justice within Indonesia's criminal justice system. In the Netherlands, restorative justice is regulated by Article 51 of the Dutch Code of Criminal Procedure, which provides the legal basis for penal mediation. This restorative justice provision reflects on the orientation of the Dutch criminal justice system, which prioritizes legal certainty. This study intends to examine the similarities and differences between restorative justice in Indonesia and the Netherlands in relation to legal justice. This study is a normative legal research conducted using comparative law approach. The study found fundamental differences, starting from the legal system that shape legal paradigm; the legal paradigm that influence the principle of legality; and the principle of legality that influence the legal basis and various aspects of restorative justice. Differences in aspects of restorative justice include customary justice values, the parties involved, the procedure, and the outcomes. The comparison ultimately finds that the fundamental divergence lies in the value of justice as the legal objective upheld by Indonesia and the Netherlands. Key Words: Restorative Justice, Justice Value, Comparative Law.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Masih peredarannya Skincare yang mengandung bahan berbahaya mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil berupa kerusakan fisik dan uang yang dikeluarkan untuk membeli produk dan juga kerugian immateriil berupa beban psikologis akibat rusaknya fisik yang diakibatkan oleh produk Skincare mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan masih beredarnya produk Skincare mengandung bahan berbahaya di kota Pontianak, mengetahui pengawasan yang dilakukan pihak terkait atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa masih beredarnya produk skincare mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pra-peredaran (pre-market) dan pasca-peredaran (post- market) oleh instansi terkait, terutama terhadap toko kecil dan pelaku usaha mikro. kurangnya literasi konsumen mengenai bahaya bahan berbahaya serta kesadaran hukum pelaku usaha turut memperparah kondisi ini. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah sesuai ketentuan, namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil yang menjadi celah peredaran produk skincare berbahaya. Upaya perlindungan konsumen di Kota Pontianak memerlukan sinergi antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pengawasan, edukasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar perlindungan konsumen lebih optimal. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Skincare, Bahan Berbahaya. ABSTRACT Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. The continued circulation of Skincare products containing hazardous materials results in consumers experiencing material losses in the form of physical damage and money spent to purchase the product and also immaterial losses in the form of psychological burdens due to physical damage caused by Skincare products containing hazardous materials. The purpose of this study is to reveal the factors that cause the continued circulation of Skincare products containing hazardous materials in the city of Pontianak, to find out the supervision carried out by related parties on the circulation of Skincare products containing hazardous materials, and efforts made to improve consumer protection. The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive nature. Data obtained came from two sources: primary data and secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary data. Data collection techniques used included observation, interviews, and literature review. The data analysis method used was qualitative analysis, which produced descriptive data. Based on the research results, it was found that the continued circulation of skincare products containing hazardous ingredients in Pontianak City is caused by suboptimal pre-market and post-market supervision by relevant agencies, especially for small shops and micro-businesses. Low consumer literacy regarding the dangers of hazardous materials and legal awareness of business actors also exacerbate this condition. Supervision carried out by the Food and Drug Monitoring Agency in Pontianak is in accordance with regulations, but has not reached all business actors, especially micro and small businesses that become a loophole for the circulation of hazardous skincare products. Consumer protection efforts in Pontianak City require synergy between the Food and Drug Monitoring Agency, business actors, and the community through supervision, education, and increasing legal awareness for more optimal consumer protection. Keyword : Consumer Protection, Supervision, Skincare, Hazardous Materials.
ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOSTUM COSPLAY DI GRUP WHATSAPP KANG RENTAL PONTIANAK- SINGKAWANG
ABSTRAK Perkembangan budaya cosplay di Indonesia telah mendorong munculnya usaha penyewaan kostum cosplay, termasuk Kota Pontianak. Dalam praktiknya, pelaku usaha rental kostum cosplay sering menghadapi permasalahan wanprestasi yang dilakukan konsumen, seperti keterlambatan pengembalian kostum, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, hingga penyalahgunaan kostum. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriill bagi pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian sewa-menyewa kostum cosplay yang diterapkan oleh pelaku usaha di Grup WhatsApp Kang Rental Pontianak-Singkawang, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan teknik snowball, pembagian angket dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa praktik perjanjian sewa-menyewa yang diterapkan terdiri dari perjanjian tertulis berbentuk formulir dan perjanjian lisan berbasis kepercayaan. Kedua bentuk perjanjian ini sah berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHperdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pengembalian, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, pembatalan sepihak, penyalahgunaan kostum, dan penyewa tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahap somasi, negosiasi dan musyawarah, sesuai Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 UUPK, serta sanksi berupa sistem blacklist yang perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pelanggaran Pasal 27B ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE dan Pasal 433 ayat (2) KUHP. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha bersumber dari KUHPerdata, khususnya ketentuan tentang sewa-menyewa (Pasal 1548-1600), ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1243,1246,1267) serta UUPK (Pasal 1 angka 10, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47) yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa, Kostum Cosplay, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, penyelesaian Sengketa ABSTRACT The growth of cosplay culture in Indonesia has spurred the emergence of cosplay costume rental businesses, including in Pontianak City. In practice, cosplay costume rental businesses often face issues of consumer default, such as late costume returns, damaged costumes, lost accessories, and misuse of costumes. These conditions result in material and immaterial losses for businesses, necessitating adequate legal protection. This study aims to determine the cosplay costume rental agreement practices implemented by businesses in the Kang Rental Pontianak-Singkawang WhatsApp Group and to analyze the dispute resolution mechanisms used between businesses and consumers. The method used in this study is empirical juridical with a descriptive nature. Data were obtained from two sources: primary and secondary data, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used included interviews using the snowball technique, questionnaire distribution, and observation. The data analysis method employed was qualitative analysis. The results of the study revealed that rental agreement practices consist of written agreements in the form of forms and verbal agreements based on trust. Both forms of agreement are valid based on Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code as long as they meet the requirements for a valid agreement. Forms of default that occur include late returns, damaged costumes, lost accessories, unilateral cancellations, misuse of costumes, and irresponsible renters, which can give rise to claims for compensation based on Article 1243 and Article 1246 of the Civil Code. Dispute resolution is carried out through the stages of summons, negotiation and deliberation, in accordance with Article 45 paragraph (2) and Article 47 of the UUPK, as well as sanctions in the form of a blacklist system that needs to be carried out carefully to avoid violations of Article 27B paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to the ITE Law and Article 433 paragraph (2) of the Criminal Code. Legal protection for business actors comes from the Civil Code, especially provisions on rent (Articles 1548-1600), provisions on default (Articles 1243, 1246, 1267) and the Consumer Protection Law (Article 1 number 10, Article 45 paragraph (2), Article 47) which gives business actors the right to receive protection from consumer actions with bad intentions. Keywords: Rental Agreement, Cosplay Costumes, Breach of Contract, Legal Protection, Dispute Resolution
SHENDY DWINATASYA HENDRI NIM. A1011221179
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN TANAH ULAYAT OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI DESA SALATIGA KECAMATAN MANDOR
Abstract This thesis discusses the resolution of disputes involving customary land burning by customary officials in Salatiga Village, Mandor District. Disputes over customary land burning are a significant issue within the Dayak Kanayatn indigenous community in Salatiga Village. This study aims to uncover the factors that contribute to disputes over customary land burning, the legal consequences (sanctions) for perpetrators of customary land burning, and the efforts made by customary officials to resolve disputes concerning customary land burning within the Dayak Kanayatn indigenous community. The research method used is empirical juridical research with a qualitative descriptive approach, combining primary data obtained through direct interviews with customary officials, perpetrators of burning, and community members as witnesses, along with secondary data in the form of legal materials and literature relevant to the research topic. The results indicate that customary officials play a crucial role in resolving customary land burning disputes. In the Dayak Kanayatn customary legal system, customary officials serve as supreme leaders, tasked with upholding justice, maintaining balance, and protecting the rights of indigenous communities. Negligence, unclear land boundaries, and a lack of awareness of customary law contribute to the burning of customary land. Based on customary deliberations led by customary officials, those who burn customary land are subject to the customary sanction "Siam Pahar Pangalabur Temenggung," a sanction regulated in Article 68 of the Musdat concerning Pangalabur Timawakng and Article 80 concerning Forest Burning. The efforts of customary officials demonstrate that the Dayak Kanayatn customary dispute resolution mechanism emphasizes not only legal aspects but also social and moral aspects. Thus, customary law serves as an instrument for maintaining social order, order, and the sustainability of the indigenous community in Salatiga Village as a whole. Keywords: Resolution, Dispute, Perpetrators, Burning, Customary_Land Abstrak Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa terhadap pelaku pembakaran tanah ulayat yang dilakukan oleh fungsionaris adat di Desa Salatiga, Kecamatan Mandor. Sengketa pembakaran tanah ulayat merupakan persoalan penting dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor yang meyebabkan terjadinya sengketa pembakaran tanah ulayat, mengungkapkan akibat hukum (sanksi) bagi pelaku pembakaran tanah ulayat dan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran tanah ulayat masyarakat adat Dayak Kanayatn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan fungsionaris adat, pelaku pembakaran dan masyarakat sebagai saksi, serta data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang relavan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsionaris adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa adat. Dalam sistem hukum adat Dayak Kanayatn, fungsionaris adat berperan sebagai pemimpin tertinggi yang bertugas menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembakaran tanah ulayat disebabkan oleh kelalaian, batas tanah yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran terhadap hukum adat. Berdasarkan musyawarah adat yang dipimpin oleh fungsionaris adat, pelaku pembakaran tanah ulayat dikenakan sanksi adat “Siam Pahar Pangalabur Temenggung”, sanksi tersebut diatur dalam Musdat Pasal 68 tentang Pangalabur Timawakng dan Pasal 80 tentang Pembakaran Hutan. Sedangkan upaya fungionaris adat menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Kanayatn tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan moral. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai instrumen menjaga tatanan sosial, ketertiban, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Desa Salatiga secara menyeluruh. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pelaku, Pembakaran, Tanah_Ulayat
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DISTRIBUSI KUALITAS AIR BERSIH DI KABUPATEN MELAWI
ABSTRAK Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Melawi sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa kualitas air yang tidak layak, gangguan distribusi, serta pelayanan yang belum optimal sehingga merugikan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab belum optimalnya layanan distribusi dan kualitas air bersih serta mengkaji bentuk tanggung jawab Perumdam Tirta Melawi terhadap konsumen di Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumdam Tirta Melawi serta pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan perlindungan konsumen. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum Perumdam Tirta Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya distribusi dan kualitas air bersih di Kabupaten Melawi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi jaringan pipa yang sudah tua, serta kendala teknis dan nonteknis dalam pengelolaan pelayanan air bersih. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya terkait pemenuhan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum. Bentuk tanggung jawab Perumdam Tirta Melawi terhadap konsumen diwujudkan melalui upaya perbaikan teknis, penanganan pengaduan pelanggan, serta pemberian kompensasi tertentu, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, transparansi pelayanan, serta komitmen Perumdam dalam memenuhi hak konsumen atas air bersih yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Air Bersih, Konsumen, Pelayanan Publik, Perumdam, Tanggung Jawab ABSTRAK Clean water is a basic human need that the state, through local governments, must fulfill as a form of implementation of citizens' constitutional rights. The Regional Drinking Water Company (Perumdam) Tirta Melawi, as a Regionally-Owned Enterprise, is responsible for providing and distributing clean water that meets quality, quantity, and continuity standards. However, in its implementation, various problems persist, including substandard water quality, distribution disruptions, and suboptimal service, which harm consumers. Based on these conditions, this study aims to analyze the factors causing suboptimal clean water distribution and quality services and to examine the form of Perumdam Tirta Melawi's responsibility to consumers in Melawi Regency. This study uses an empirical legal research method with a descriptive analytical approach. The data used consists of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with Perumdam Tirta Melawi and other relevant parties, while secondary data was obtained through a literature review of laws and regulations, legal books, journals, and official documents related to clean water provision and consumer protection. All data obtained was then analyzed qualitatively to provide a clear picture of the problems and the form of Perumdam Tirta Melawi's legal accountability. The results of the study indicate that the less than optimal distribution and quality of clean water in Melawi Regency is caused by several factors, including limited facilities and infrastructure, the condition of the aging pipe network, and technical and non-technical obstacles in the management of clean water services. These conditions result in the non-fulfillment of minimum service standards as stipulated in Government Regulation Number 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System, especially regarding the fulfillment of aspects of quality, quantity, and continuity of drinking water. The form of responsibility of Perumdam Tirta Melawi towards consumers is realized through technical improvement efforts, handling customer complaints, and providing certain compensation, but the implementation is still not fully effective as stipulated in Article 41 and Article 42 of Government Regulation Number 122 of 2015. Therefore, it is necessary to increase supervision, service transparency, and Perumdam's commitment to fulfilling consumers' rights to clean water that is suitable in accordance with the provisions of laws and regulations. Keywords: Clean Water, Consumers, Public Services, Perumdam, Responsibility
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGECUALIAN UPAH PEKERJA UMKM YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025
Abstract Legal protection of workers’ wages constitutes an essential component of the national labor system aimed at ensuring the fulfillment of the right to a decent livelihood as mandated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Government Regulation Number 49 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages provides an exception to minimum wage provisions for Micro and Small Enterprises (MSMEs), allowing wages to be determined based on agreement between employers and workers subject to certain limitations. This policy is intended to maintain the sustainability of MSMEs; however, it also raises concerns regarding justice and the potential weakening of legal protection for workers who generally possess a weaker bargaining position. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The research examines wage regulation provisions for MSME workers under Government Regulation Number 49 of 2025 and analyzes the forms of legal protection available to workers who receive wages inconsistent with the sense of justice. The findings indicate that the wage exception policy for MSMEs provides flexibility for business actors but has not fully ensured optimal protection of workers’ rights. The wage agreement mechanism may be subject to misuse in the absence of effective supervision and adequate legal awareness among the parties. Therefore, strengthening the role of the state through labor supervision and affirmative policies is necessary to ensure that the wage exception policy remains aligned with the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. Abstrak Perlindungan hukum terhadap upah pekerja merupakan bagian penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur adanya pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil (UMKM), yang memungkinkan penetapan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan batasan tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dan melemahnya perlindungan hukum bagi pekerja yang berada pada posisi tawar yang lemah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan pengaturan upah terhadap pekerja UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian upah bagi UMKM memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak pekerja secara optimal. Mekanisme kesepakatan upah berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan yang efektif dan pemahaman hukum yang memadai dari para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui pengawasan ketenagakerjaan dan kebijakan afirmatif guna memastikan bahwa kebijakan pengecualian upah tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Upah Pekerja, Perlindungan Hukum, UMKM, Pengupahan
HENDRIANSYAH IKHSAN FAKHRY NIM . A1012221056
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
Abstract Persons with mental disabilities are legal subjects who have the right to inheritance; however, limitations in their legal capacity require the involvement of a guardian in managing such property. In practice, the position and responsibilities of guardians often give rise to issues that may adversely affect the heirs. This research aims to examine the legal standing of guardians in the management of inherited property and the legal consequences of negligence or abuse of authority. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research applies statutory and conceptual approaches by examining provisions of the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and other relevant legislation. The data were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that guardians have a legal position as lawful representatives of heirs with mental disabilities in managing inherited property. However, their authority is limited by law and subject to supervision by the court and the Heritage Office (Balai Harta Peninggalan). Therefore, proper regulation and supervision of guardians are essential to ensure legal protection and certainty of rights for heirs with mental disabilities. Keywords: Law Number 8 of 2016, guardian (curator), inheritance, persons with disabilities, civil law Abstrak Penyandang disabilitas mental memiliki hak atas harta waris sebagai subjek hukum, namun keterbatasan dalam bertindak secara hukum menuntut adanya peran wali pengampu dalam pengelolaannya. Dalam praktik, kedudukan dan tanggung jawab wali pengampu masih kerap menimbulkan permasalahan yang berpotensi merugikan ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan wali pengampu dalam pengelolaan harta waris serta akibat hukum atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali pengampu memiliki kedudukan hukum sebagai wakil sah dari ahli waris penyandang disabilitas mental dalam pengelolaan harta waris, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum dan berada di bawah pengawasan pengadilan serta Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan terhadap wali pengampu sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hak bagi ahli waris penyandang disabilitas mental. Kata kunci: Undang-Undang N. 8 Tahun 2016, pengampu, harta waris, penyandang disabilitas, hukum perdata
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH PENGGUGAT INTERVENSI (Studi Putusan No.774 K/PDT/2025)
ABSTRAK Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan perdata, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Persoalan ini sering kali melibatkan pihak ketiga yang mengajukan gugatan melalui mekanisme intervensi, terutama ketika terdapat klaim kepemilikan atas objek tanah yang telah bersertifikat. Dalam praktik peradilan perdata, muncul persoalan mengenai kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik ketika digugat oleh penggugat intervensi yang mendasarkan haknya pada alat bukti di luar sertifikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti serta konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian pada setiap tingkat peradilan. Penelitian ini difokuskan pada analisis kekuatan pembuktian dalam sengketa Sertifikat Hak Milik yang melibatkan penggugat intervensi berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ptk, dengan menitikberatkan pada putusan kasasi No. 774/K/2025 sebagai putusan akhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan hukum pertanahan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan hukum pembuktian dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dapat digugurkan apabila penggugat intervensi mampu membuktikan adanya cacat yuridis dalam proses perolehannya. Cacat tersebut dapat berupa ketidaksesuaian prosedur pendaftaran tanah, adanya perolehan hak yang tidak sah, atau tumpang tindih hak atas objek tanah yang sama. Dalam putusan kasasi sebagai putusan akhir, Mahkamah Agung bertindak sebagai judex juris yang menilai penerapan hukumnya, sehingga perbedaan putusan dengan tingkat sebelumnya mencerminkan perbedaan dalam penerapan hukum pembuktian, bukan semata-mata perbedaan penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Kekuatan Pembuktian, Penggugat Intervensi. ABSTRACT Land disputes remain a frequent issue in civil court practice, particularly those related to the evidentiary strength of Certificates of Ownership (Sertifikat Hak Milik) as proof of land ownership. Such disputes often involve third parties who file claims through intervention mechanisms, especially when there are competing ownership claims over registered land objects. In civil litigation practice, problems arise concerning the evidentiary value of Certificates of Ownership when they are challenged by intervening plaintiffs who rely on evidence outside the certificate. This condition raises questions regarding the legal status of Certificates of Ownership as evidence and the consistency of judges’ legal reasoning in assessing evidence at each level of judicial review. This study focuses on analyzing the evidentiary strength of Certificates of Ownership in land disputes involving intervening plaintiffs based on Decision Number 292/Pdt.G/2023/PN Ptk, with emphasis on the cassation decision Number 774/K/2025 as the final judgment. This research is normative legal research employing a statutory approach and a case approach. Data were obtained through library research on legislation, court decisions, and legal literature related to the law of evidence and land law. All legal materials were analyzed qualitatively to examine the application of evidentiary law in the case under study. The results indicate that Certificates of Ownership possess strong evidentiary value as proof of land ownership; however, such strength is not absolute and may be rebutted if the intervening plaintiff can prove the existence of juridical defects in the process of acquisition. Such defects may include non-compliance with land registration procedures, unlawful acquisition of rights, or overlapping rights over the same land object. In the cassation decision as the final judgment, the Supreme Court acted as judex juris by reviewing the application of law, thereby demonstrating that differences from lower court decisions reflect divergences in the application of evidentiary law rather than merely differences in the assessment of facts revealed at trial. Keywords: Certificate of Ownership, Evidentiary Strength, Intervening Plaintiff.
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PT. DEKA CAHAYA GEMILANG)
ABSTRAK Pembangunan perumahan yang dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering kali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian objek perjanjian dan legalitas tanah. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah tumpang tindih tanah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara objek perjanjian dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pembeli serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PPJB dalam jual beli rumah serta mengkaji akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan tumpang tindih tanah yang terjadi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan penunjang untuk memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih dalam pelaksanaan PPJB disebabkan oleh kelalaian dalam memastikan batas dan legalitas objek perjanjian sebelum pembangunan dilakukan. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pengembang dalam menjamin kejelasan objek perjanjian, sehingga pembeli belum memperoleh kepastian hukum atas rumah yang diperjanjikan. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah pada umumnya dilakukan melalui jalur administrasi pertanahan sebagai upaya utama, sedangkan jalur litigasi ditempuh sebagai langkah terakhir apabila penyelesaian administratif tidak memberikan hasil yang efektif. Kata Kunci: Kepastian Hukum, PPJB. ABSTRACT Housing development conducted through a Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) often gives rise to legal issues, particularly those related to the certainty of the contractual object and land legality. One recurring problem is land overlapping, which results in discrepancies between the object stipulated in the agreement and the factual conditions on the ground. Such circumstances may cause losses to buyers and create legal uncertainty in the implementation of the agreement. This study aims to analyze the implementation of PPJB in house sale transactions and to examine the legal consequences and settlement efforts concerning land overlapping issues that occur in practice. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research, supported by interview data as supplementary material to strengthen the analysis. All collected data are analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the legal issues examined. The results of the study indicate that land overlapping in the implementation of PPJB is caused by negligence in ensuring clear land boundaries and legal status prior to construction. This condition leads to the developer’s failure to fulfill its obligation to guarantee the certainty of the contractual object, resulting in the buyer not obtaining legal certainty over the agreed house. The settlement of land overlapping issues is generally pursued through administrative land procedures as the primary mechanism, while litigation is considered a last resort when administrative remedies do not provide effective resolution. Keywords:Legal Certainty, PPJB.
ANALISIS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DANDAMPAKNYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KABUPATEN MEMPAWAH
Abstract This study examines corporate responsibility for arrears in contributions to the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and their impact on the fulfillment of workers’ rights in Mempawah Regency. Employment social security constitutes a normative right of workers that is mandatory and guaranteed by statutory regulations; therefore, employers are legally obligated to register their employees and pay contributions in a timely manner.`However, in practice, there are still companies that fail to fulfill these obligations by accumulating contribution arrears, resulting in workers losing access to social security benefits. This research employs a sociological legal research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with representatives of BPJS Ketenagakerjaan, companies, and workers, and were supported by secondary data in the form of laws and regulations as well as official documents. The findings indicate that arrears in BPJS Ketenagakerjaan contributions are caused by low legal awareness among companies, weak supervision, and financial constraints faced by employers. Such arrears have a direct impact on the non-fulfillment of workers’ rights to employment injury insurance, death benefits, old-age security, and pension security, thereby contradicting the principles of legal protection and workers’ normative rights. Therefore, firm law enforcement and enhanced supervision by the government and BPJS Ketenagakerjaan are necessary to ensure optimal protection of workers’ rights. Keywords: Corporate Responsibility, Contribution Arrears, BPJS Ketenagakerjaan, Workers’ Rights. Abstrak Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan terhadap penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Kabupaten Mempawah. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak normatif pekerja yang bersifat wajib dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerja serta membayar iuran secara tepat waktu. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan perusahaan yang melakukan penunggakan iuran, yang mengakibatkan pekerja kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, dan pekerja, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum perusahaan, lemahnya pengawasan, serta alasan kondisi keuangan perusahaan. Penunggakan tersebut berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan pengawasan dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak pekerja secara optimal. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Penunggakan Iuran, BPSJ Ketenagakerjaan, Hak Pekerja
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL ANAK DI KOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk)
Abstract This research analyzes the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of child sexual exploitation in Pontianak City. The study focuses on Decision Number 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, in which the defendant was found guilty of exploiting a 17-year-old child for economic gain through digital platforms. Despite the prosecutor’s demand for two years of imprisonment, the panel of judges sentenced the defendant to one year and four months. This research employs a normative legal method with a case approach, supported by statutory analysis and relevant legal doctrines. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are examined qualitatively to understand the reasoning underlying the judicial decision. The findings indicate that the judges’ considerations were predominantly influenced by non-juridical factors, such as the defendant’s polite demeanor during trial and expression of remorse. These considerations appeared to outweigh the gravity of the psychological harm suffered by the victim. Furthermore, the court did not apply broader criminal provisions, including those concerning the facilitation of obscene acts, which could have strengthened the legal accountability of the defendant. Consequently, the judgment may be viewed as lacking proportionality and not fully aligned with the fundamental spirit of child protection as mandated by Law Number 35 of 2014, thereby highlighting the need for a more victim-oriented judicial approach in similar cases. Keywords: Judicial Consideration, Child Sexual Exploitation, Child Protection. Abstrak Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di Kota Pontianak. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, di mana terdakwa dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi seorang anak berusia 17 tahun untuk keuntungan ekonomi melalui platform digital. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama dua tahun, majelis hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun empat bulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar pertimbangan dalam putusan hakim tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan dan penyesalan yang disampaikan, dibandingkan dengan tingkat penderitaan psikologis yang dialami korban. Selain itu, pengadilan tidak menerapkan ketentuan pidana yang lebih luas, termasuk ketentuan mengenai perbuatan memfasilitasi perbuatan cabul, yang sebenarnya dapat memperkuat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai belum mencerminkan asas proporsionalitas dan belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga menunjukkan perlunya pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada korban dalam perkara serupa. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Eksploitasi Seksual Anak, Perlindungan Anak.
PELAKSANAAN REGULASI PEMBATASAN PENJUALAN PRODUK TEMBAKAU DALAM RUANG LINGKUP USAHA MIKRO KECIL PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Regulasi larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan merupakan strategi pemerintah Kota Pontianak dalam mengurangi penggunaan rokok pada anak dibawah umur, namun fakta lapangan masih banyak usaha mikro kecil yang masih menjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peraturan dan fakta lapangan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis faktor – faktor penyebab larangan penjualan produk tembakau dari lingkungan universitas di Kota Pontianak belum efektif diterapkan dan apa saja upaya pemerintah Kota Pontianak dalam mengefektivitaskan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundangan – undangan dan konseptual. Data diperoleh dari hasil wawancara pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari area universitas yang dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dibentuk dalam Peraturan Walikota Pontianak, maka dari itu Pemerintah Kota Pontianak belum sama sekali menjalankan kewajibannya sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kata Kunci : Regulasi Pembatasan Penjualan Produk Tembakau, Usaha Mikro Kecil, Universitas ABSTRACT The regulation prohibiting the sale of tobacco products within a 200-meter radius of educational units is a strategy of the Pontianak City government to reduce cigarette use among minors, but in fact there are still many small retail businesses that still sell. This condition shows that the regulations do not match the facts on the ground. The purpose of this study is to analyze the factors causing the ban on the sale of tobacco products in university environments in Pontianak City to not be realized and what efforts the Pontianak City government has made to make the regulation effective. This study uses an empirical legal method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data were obtained from interviews with business actors, the Pontianak City Health Office, and the Pontianak City Civil Service Police Unit. The collected data will be analyzed qualitatively and quantitatively. The study results indicate that many business actors remain unaware of the prohibition on selling tobacco products within a 200-meter radius of the university area, primarily due to the lack of clear instructions for implementing guidance and supervision as required by the Pontianak Mayor's Regulation; consequently, the Pontianak City Government has not fulfilled its obligations under Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2025 regarding Smoke-Free Areas. Keyword : Regulations Restricting the Sale of Tobacco Products, Micro, Small Enterprises, Universities
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAS PEREDARAN MEREK ERSPO PALSU MELALUI E-COMMERCE
ABSTRAK Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui platform marketplace telah mendorong kemudahan transaksi jual beli, namun sekaligus menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait peredaran barang bermerek palsu. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah peredaran jersey Tim Nasional Indonesia merek Erspo palsu yang diperdagangkan melalui marketplace, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab marketplace atas peredaran jersey timnas Erspo palsu melalui e-commerce serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas peredaran jersey palsu di e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, tanggung jawab marketplace, serta perlindungan hukum terhadap pemegang merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace secara normatif bertanggung jawab menjamin legalitas dan keaslian merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemeritah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun marketplace dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas masih beredarnya produk bermerek palsu sepanjang telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan mekanisme pelaporan. Meskipun demikian, teknologi marketplace belum mampu mengimplementasikan norma tersebut secara preventif. Sistem e-commerce masih memungkinkan produk bermerek diunggah dan diperdagangkan tanpa kewajiban verifikasi atau unggah bukti legalitas merek sejak tahap awal, sehingga perlindungan hukum yang berjalan cenderung bersifat represif melalui mekanisme pelaporan dan penindakan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merek dalam e-commerce perlu diarahkan pada pengembangan dan optimalisasi teknologi marketplace agar mampu mengaplikasikan norma jaminan legalitas barang secara preventif guna mencegah peredaran produk bermerek palsu. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelanggaran Merek, Jersey Timnas Indonesia. ABSTRACT The development of electronic commerce (e-commerce) through marketplace platforms has facilitated buying and selling transactions, but at the same time has given rise to legal issues, particularly those related to the distribution of counterfeit branded goods. One of the issues that has come to light is the circulation of counterfeit Erspo Indonesian National Team jerseys traded through marketplaces. Therefore, this study aims to examine and analyze the responsibility of marketplaces for the circulation of counterfeit Erspo national team jerseys through e-commerce and to analyze the forms of legal protection for brand owners against the circulation of counterfeit jerseys in e-commerce. This study uses a normative legal research method with secondary data types, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of legal regulations, marketplace responsibilities, and legal protection for trademark holders in electronic commerce. The results of the study show that marketplaces are normatively responsible for ensuring the legality and authenticity of brands in electronic trading as stipulated in Article 13 paragraph (2) letter (d) of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. However, marketplaces can be exempted from legal responsibility for the continued circulation of counterfeit branded products as long as they have fulfilled their obligations by providing a reporting mechanism. Nevertheless, marketplace technology has not been able to implement this norm preventively. The e-commerce system still allows branded products to be uploaded and traded without the obligation to verify or upload proof of brand legality from the initial stage, so that the legal protection that is in place tends to be repressive through reporting and administrative enforcement mechanisms. Therefore, this study emphasizes that legal protection of brands in e-commerce needs to be directed towards the development and optimization of marketplace technology so that it is able to apply the norm of legal assurance of goods preventively in order to prevent the circulation of counterfeit branded products. Keywords: Liability, Trademark Infringement, Indonesian National Team Jersey.
PROBLEMATIKA PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PEMEBASAN BERSYARAT DI PONTIANAK
Abstract One of the privileges granted to prisoners as part of the correctional system's efforts to help them reintegrate into society is parole. With parole, the Correctional Institution (BAPAS) can play an important role in ensuring that prisoners who are released on parole receive the support they need to avoid reoffending. However, there are still a number of practical challenges that can affect the effectiveness of the program in terms of guiding and supervising prisoners who are released on parole. The purpose of this study is to examine the approach of the Pontianak Class II Correctional Center in monitoring and guiding parole, as well as to determine what works and what does not. This study uses a sociological-legal approach in empirical legal research. Data was collected through in-depth interviews with community counselors and prisoners who were granted parole, including successful and unsuccessful participants. This study is supported by a literature review of relevant laws and regulations. The findings show that the guidance and supervision of parole clients at BAPAS Class II Pontianak has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, but has not been implemented optimally. The main obstacles identified include the limited number of community counselors, the vastness of the working area, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the low participation of the clients' families and social environment. On the other hand, factors supporting the success of parole include the clients' awareness to change, family support, and good communication between clients and community counselors. Based on these findings, this study concludes that optimizing the guidance and supervision of parolees requires an increase in human resources, strengthening a guidance approach based on client needs, and synergy between BAPAS, families, and the community. Thus, the implementation of parole is expected to be more effective in preventing recidivism and realizing the objectives of the correctional system. Keywords: Parole, Correctional Center, Guidance, Supervision, Social Reintegration. Abstrak Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari upaya sistem pemasyarakatan untuk membantu mereka reintegrasi ke masyarakat adalah pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan bersyarat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghindari kekambuhan kejahatan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan praktis yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam hal membimbing dan mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pendekatan Pusat Pemasyarakatan Kelas II Pontianak dalam pemantauan dan bimbingan pembebasan bersyarat, serta menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Studi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis dalam penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konselor masyarakat dan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk peserta yang berhasil dan yang tidak berhasil. Studi ini didukung oleh tinjauan literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan memperlihatkan pembimbingan dan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat di BAPAS Kelas II Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum berjalannya secara maksimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan sosial klien. Di sisi lain, faktor pendukung keberhasilan Pembebasan Bersyarat antara lain adanya kesadaran klien untuk berubah, dukungan keluarga, serta komunikasi yang baik antara klien dan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pembimbingan dan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat memerlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan pendekatan pembimbingan berbasis kebutuhan klien, serta sinergi antara BAPAS, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Reintegrasi Sosial.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG TIDAK BENAR
Abstract The research on "Legal Analysis of Consumer Protection Against Incorrect Advertising" aims to obtain data and information on legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the factors causing the lack of implementation of legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the efforts that consumers can take against incorrect advertising. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that functions to examine the law in a concrete sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: Legal protection for consumers against incorrect advertising has not been optimally implemented because there are still advertisements that cause harm to consumers. This of course violates consumer rights as stipulated in Article 4 of the Consumer Protection Law, specifically the third point, namely that consumers have the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of the goods and/or services they will use. It also contradicts Article 9 of the Consumer Protection Law. The reason why legal protection for consumers regarding false advertising has not been implemented is due to a lack of public understanding, as businesses are often compelled to provide accurate information to consumers, driven by a desire for immediate profits and a lack of understanding and accurate information regarding the products they intend to use. Consumers can address false advertising by reporting their complaints to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and through the complaint services typically provided by businesses to prevent similar false or misleading advertising from occurring to other consumers. Another option is to seek compensation if the product's use results in a loss for the consumer, through deliberation and negotiation with the business. Keywords: Protection, Consumers, False Advertising Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Tidak Benar”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas iklan yang tidak benar Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat iklan yang menyebkan kerugian bagi konsumen hal ini tentu saja bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK khususnya pada butir ketiga yaitu bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan mereka gunakan selain itu juga bertentangan dengan Pasal 9 UUPK. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar adalah disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat selaku pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen karena adanya keinginan untuk segera mendapatkan keuntungan segera dan kurangnya pemahaman serta informasi yang benar oleh konsumen terhadap produk yang akan digunakan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas iklan yang tidak benar adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK serta melalui aduan pelayanan yang biasa disediakan oleh pelaku-pelaku usaha terhadap konsumen sehingga persoalan iklan yang tidak benar atau menyesatkan ini tidak terjadi kepada konsumen yang lainnya. Upaya lain dapat dilakukan dengan mangajukan Ganti kerugian jika ternyata dampak dari pemakaian produk tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen melalui cara-cara musyawarah dan negosiasi kepada pelaku usaha. Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Iklan Tidak Benar
IMPLEMENTASI PENGENAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Abstract This study aims to analyze the implementation of market service levies imposed on business actors, particularly in markets located in West Pontianak District. The focus of this research includes the implementation of policies such as the fulfillment of obligations to pay market service levies, the revenue from market service levies during the 2021–2025 period, and the challenges faced by business actors in fulfilling their levy payment obligations. The research method used is empirical, with data collected through interviews with business actors in traditional markets and with officials from the Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DISKUMDAG) of Pontianak City. This study was conducted at Teratai Market, Dahlia Market, and the Pontianak City DISKUMDAG office. The results of this research indicate that revenues from market service levies fluctuate from year to year and are unstable. The revenue from market service levies also does not show a significant influence on the Regional Original Revenue of Pontianak City. This condition is also caused by the suboptimal use of stalls and kiosks available in traditional markets. Many stalls and kiosks remain unoccupied, which affects revenue from market service levies. Economic factors also encourage traders not to occupy the markets due to the lack of buyers. Based on these findings, strategic measures are needed in the form of optimizing the use of market facilities and infrastructure, improving existing market facilities, reorganizing trading locations, and enhancing cleanliness. Keywords: Market Service Levy, UMKM. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan retribusi pelayanan pasar terhadap pelaku usaha, khususnya pada pasar-pasar yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Fokus dari penelitian ini mencakup pelaksanaan kebijakan seperti pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar, penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam periode 2021-2025, tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara ke pelaku usaha di pasar tradisional dan ke pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di pasar Teratai, pasar Dahlia dan DISKUMDAG Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun atau tidak stabil. Penerimaan dari retribusi pelayanan pasar juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Hal ini juga dikarenakan dari faktor belum maksimalnya penggunaan los dan kios yang tersedia di pasar tradisional. Banyak los dan kios yang tidak ditempati sehingga memengaruhi pendapatan dari retribusi pelayanan pasar. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu bagi para pedagang untuk tidak menempati pasar dikarenakan sepi pembeli. Berdasarkan temuan tersebut, dibutuhkan langkah strategis berupa optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, perbaikan fasilitas pasar yang sudah ada, penataan lokasi berjualan, dan peningkatan kebersihan. Kata kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, UMKM
AQIL IMSAKIYAH RAMADHANI NIM. A1011221164
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021
Abstract This research is motivated by the fundamental change in the execution mechanism of fiduciary security following Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, which reinterpreted the executorial power of fiduciary security certificates as regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Prior to the decision, creditors were authorized to conduct direct parate execution upon debtor default. However, the Constitutional Court emphasized that execution may only be carried out if there is mutual agreement regarding the default and voluntary surrender of the collateral object, or through a court execution order (fiat) if a dispute arises. This study aims to analyze the changes in the execution mechanism of fiduciary security and to examine the forms of legal protection available to creditors in consumer financing agreements. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that legal protection for creditors remains available in preventive forms through strengthened contractual clauses, fiduciary registration to obtain preferential rights, and the application of prudential principles, as well as in repressive forms through formal notices and execution applications to the District Court. Therefore, the Constitutional Court’s decision does not eliminate creditors’ executorial rights but restructures their implementation to ensure procedural fairness and balance between creditors and debtors. Keywords: Legal Protection, Fiduciary Execution, Default, Creditors, Fiduciary Security. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan mendasar mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sebelum putusan tersebut, sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan parate eksekusi tanpa melalui pengadilan. Perubahan ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi pasca putusan terbagi menjadi dua, yaitu eksekusi sukarela apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan, serta eksekusi melalui permohonan fiat ke Pengadilan Negeri apabila debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur tetap tersedia dalam bentuk preventif melalui penguatan klausul perjanjian, pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh hak preferen, serta penerapan prinsip kehati-hatian, dan dalam bentuk represif melalui pemberian somasi serta pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus hak eksekutorial kreditur, melainkan menata ulang mekanisme pelaksanaannya guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan prosedural antara para pihak. Kata Kunci: Perlindungan, Eksekusi, Fidusia, Kreditur, dan Wanprestasi.
RENDY ANGGIAT SAPUTRA SILITONGA NIM. A1011221027
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PRODUK PADA ALFAMART DI PONTIANAK UTARA
ABSTRAK Kewajiban pelaku usaha salah satunya memberikan informasi yang benar dan jujur terkait harga produk yang dijual. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 7 (b) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 2 (ayat 1). Namun, faktanya masih ada pelaku usaha minimarket yang mencantumkan label harga produk berbeda dengan data harga pada mesin kasir, akibat kelalian karyawan dalam melakukan pencantuman harga. Perbedaan informasi antara label harga produk dengan data pada mesin kasir jelas menimbulkan kerugian pada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan pencantuman label harga produk, serta upaya yang dilakukan konsumen dalam memperoleh haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan wawancara di lapangan kepada karyawan minimarket, serta kepada konsumen yang pernah mengalami kerugian dan data sekunder yaitu perundang-undangan, dokumen, buku. Pengumpulan data dengan cara, observasi, interview dan studi dokumen. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawan Alfamart terhadap konsumen yang mengalami kerugaian akibat kesalahan pencantuman label harga, memperlihatkan ada yang menerapkan harga terendah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 7 dengan memberikan harga yang terendah seperti yang tercantum pada label harga, namun masih ada Alfamart yang tidak menerapkan aturan tersebut dan konsumen tetap melakukan pembayaran dengan berat hati. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan komplain terhadap selisih harganya dan menceritakan pegalaman mengenai peristiwa tersebut ke konsumen lain (Ragam Aksi/Missalaneus), mesikipun ada juga yang diam (Nir Aksi/Do Nothing Strategy) karena tidak memiliki keberanian atau tidak mau harus berselisih. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kerugian Konsumen, Pencantuman Label Harga, Produk Alfamart ABSTRACT One of the obligations of business actors is to provide correct and honest information regarding the prices of products sold. This is regulated in Article 7 (b) of the Consumer Protection Law Number 9 of 1999 and the Regulation of the Minister of Trade Number 35 of 2013 concerning the Listing of Prices of Traded Goods and Services, Article 2 (paragraph 1). However, in fact, there are still minimarket business actors who list product price labels that differ from the price data on the cash register, due to employee negligence in listing prices. The difference in information between the product price label and the data on the cash register clearly causes losses to consumers. The purpose of this study is to examine the responsibility of business actors for errors in listing product price labels, as well as the efforts made by consumers to obtain their rights. This study uses an empirical legal research method, which describes the situation at the time of the study and analyzes it to draw conclusions. The nature of this study is descriptive, with primary data collected through field interviews with minimarket employees and consumers who have experienced losses, and secondary data collected through legislation, documents, and books. Data collection was carried out through observation, interviews, and document studies. Primary and secondary data were analyzed qualitatively to answer the research questions. The results of the study show that Alfamart's responsibility towards consumers who suffer losses due to errors in listing price labels, shows that some apply the lowest price in accordance with the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 35 of 2013 concerning the Listing of Prices of Traded Goods and Service Tariffs Article 7 by providing the lowest price as stated on the price label, but there are still Alfamarts that do not apply these rules and consumers still make payments reluctantly. Meanwhile, efforts made by consumers are by complaining about the price difference and telling experiences about the incident to other consumers (Various Actions/Missalaneus), although there are also those who are silent (Nir Aksi/Do Nothing Strategy) because they do not have the courage or do not want to have to dispute. Keywords: Business Actor Responsibility, Consumer Losses, Price Label Inclusion, Alfamart Products
PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS (STUDI KASUS TRAGEDI SAMPIT )
Abstract The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders and members of the community who had direct knowledge of the Sampit Tragedy, supported by literature studies on laws and regulations, books, academic journals, and other relevant sources. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the ethnic conflict in the Sampit Tragedy was caused by an accumulation of various factors, including cultural differences, social and economic disparities, and weak law enforcement prior to the conflict. Dayak customary law played a significant and effective role in post-conflict resolution through customary deliberation mechanisms, mediation by customary leaders, and cultural approaches that emphasize peace and the restoration of social relations. Therefore, it can be concluded that Dayak customary law remains relevant and plays an important role in resolving ethnic conflicts and fostering peace and social harmony. Keywords: Dayak Customary Law, Sampit Tragedy, Ethnic Conflict, Conflict Resolution. Abstrak Tragedi Sampit merupakan konflik etnis yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang melibatkan masyarakat Dayak dan masyarakat Madura. Konflik ini menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti rusaknya hubungan antar kelompok etnis, trauma sosial, serta terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan keharmonisan sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut adalah melalui hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelesaian konflik pasca Tragedi Sampit, mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, serta menganalisis peran dan efektivitas hukum adat Dayak dalam menciptakan perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menangani konflik etnis tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang mengetahui secara langsung peristiwa Tragedi Sampit, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis pada Tragedi Sampit disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, antara lain perbedaan budaya, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum sebelum konflik terjadi. Hukum adat Dayak memiliki peran yang signifikan dan efektif dalam penyelesaian konflik pascakonflik melalui mekanisme musyawarah adat, mediasi oleh tokoh adat, serta pendekatan kultural yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Dayak masih relevan dan berperan penting dalam penyelesaian konflik etnis serta dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan masyarakat. Kata kunci: Hukum Adat Dayak, Tragedi Sampit, Konflik Etnis, Penyelesaian Konflik.
TANGGUNG JAWAB GOLDEN LAUNDRY TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
Abstract The development of laundry service businesses in Pontianak City, particularly in Pontianak Kota District, has given rise to legal issues concerning the responsibility of business actors for damage to or loss of customers’ clothing. In practice, there are still unilateral limitations on compensation values imposed by business actors without considering the actual economic value of the goods, which potentially creates an imbalance in the legal position between business actors and consumers. This study aims to analyze the responsibility of Golden Laundry in providing compensation within service agreements, the factors influencing the implementation of such responsibility, the legal consequences arising therefrom, and the legal remedies available to customers. This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with the owner of Golden Laundry and questionnaires distributed to five customers who had experienced losses, supported by secondary data in the form of statutory regulations and legal literature. Data were analyzed descriptively and qualitatively using the interactive analysis model of Miles and Huberman. The results indicate that the legal relationship between Golden Laundry and its customers is based on a legally valid laundry service agreement under civil law. However, in its implementation, Golden Laundry imposes a compensation limitation of Rp80,000 per item and requires specific evidence, such as an unboxing video, as a basis for claims. Such limitations do not fully reflect the principles of proportionality, good faith, and the provisions of Articles 18 and 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, it can be concluded that Golden Laundry has not fully fulfilled its legal responsibility to provide fair and proportional compensation in accordance with applicable legal provisions. Keywords: legal responsibility, compensation, service agreement, limitation of liability clause, consumer protection. Abstrak Perkembangan usaha jasa laundry di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota, menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan atau kehilangan pakaian pelanggan. Dalam praktiknya, masih ditemukan pembatasan nilai ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan nilai ekonomis riil barang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Golden Laundry terhadap ganti rugi dalam perjanjian jasa, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab tersebut, akibat hukum yang timbul, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Golden Laundry dan penyebaran kuesioner kepada lima orang pelanggan yang pernah mengalami kerugian, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Golden Laundry dan pelanggan didasarkan pada perjanjian jasa laundry yang sah menurut hukum perdata. Namun, dalam pelaksanaannya, Golden Laundry menetapkan pembatasan ganti rugi sebesar Rp80.000 per item serta mensyaratkan bukti tertentu, seperti video unboxing, sebagai dasar klaim. Pembatasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, asas itikad baik, serta ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Golden Laundry belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab hukum terhadap pemberian ganti rugi secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: tanggung jawab hukum, ganti rugi, perjanjian jasa, klausula pembatasan tanggung jawab, perlindungan konsumen..
PERLINDUNGAN TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM PADA PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU
Abstract The phenomenon of digital transactions in the FOTOYU application as a platform for buying and selling photos and videos has the potential to lead to violations related to copyright infringement, misuse of personal data, and the use of works without permission. This condition reflects violations of consumer rights and photographers' copyrights. The purpose of this study is to analyze the forms of violations as well as the forms of protection against these violations on the FOTOYU application. This research uses a normative legal method with a descriptive approach. Data is obtained through literature research and the application of legal norms in accordance with legislation. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on research findings, consumer protection for users of the FOTOYU application is an important aspect in the continuity of transactions that require guarantees of consumer rights, which include comfort and safety, clear information, compensation claims, opinions or complaints, and the right to privacy protection for uploaded images as stated in Article 4 of the Consumer Protection Law. Conversely, uploaders, in this case photographers, are certainly also entitled to security guarantees against violations of moral rights and economic rights of the creator in protecting their works, such as reproduction and adaptation of creations that may cause economic losses, as stipulated in Article 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Copyright, FOTOYU Abstrak Fenomena transaksi digital dalam aplikasi FOTOYU sebagai platform jual beli foto dan video berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan karya tanpa izin. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan hak cipta fotografer. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis apa saja bentuk pelanggaran serta bentuk perlindungan dari pelanggaran tersebut pada aplikasi FOTOYU.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penerapan norma-norma hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul kemudian dianalasis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi FOTOYU merupakan aspek penting dalam keberlangsungan transaksi yang memerlukan jaminan hak atas konsumen yang meliputi kenyamanan serta kemanan, informasi yang jelas, klaim ganti rugi, pendapat atau keluhan, dan hak atas perlindungan privasi pada gambar yang diunggah tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Sebaliknya, pengunggah yang disini ialah fotografer tentunya berhak juga mendapatkan jaminan keamanan dari pelanggaran hak moral dan hak ekonomi si pencipta dalam melindungi hasil karya ciptaannya seperti penggandaan serta pengadaptasian ciptaan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi sesuai yang tercantum dalam pasal 9 UUHC nomor 28 tahun 2014. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Hak Cipta, FOTOYU
TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL (Studi kasus di PT Rental Portal Kalimantan Barat Kota Pontianak)
Abstract The development of transportation services, particularly car rental businesses, is increasing in line with the increasing demand for mobility. However, in practice, car rental businesses often face legal challenges due to renter defaults, such as late vehicle returns, vehicle damage, and even vehicle embezzlement. These conditions result in losses for car rental businesses and demonstrate the suboptimal legal protection for business owners, particularly in simple rental agreements. This study aims to analyze the legal protection provided to car rental businesses that experience losses due to renter defaults and examine the legal remedies available to them, using a case study of PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City. This study employed an empirical legal research method with both a legislative and a conceptual approach. Data were obtained through literature review and field research, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that legal protection for car rental businesses is essentially regulated in the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Renters who fail to fulfill their obligations under a rental agreement can be categorized as in breach of contract and are responsible for compensating the business owner for any losses incurred. However, in practice at PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City, this legal protection has not been optimally implemented because rental agreements are made verbally and based solely on trust, creating legal uncertainty for business actors. Legal remedies available to business actors include non-litigation resolution through deliberation or mediation, as well as litigation if the lessee continues to fail to fulfill their obligations. Based on the research findings, it is concluded that strengthening legal protection for car rental businesses is necessary through the creation of clear written agreements, increasing legal awareness among the parties, and providing more effective regulatory support and law enforcement to create a fair and balanced rental relationship. Keywords: Legal Protection, Default, Lease, Car Rental, Business Actors. Abstrak Perkembangan jasa transportasi, khususnya usaha rental mobil, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, usaha rental mobil sering menghadapi permasalahan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan, hingga penggelapan mobil. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha rental mobil dan menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya dalam praktik perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh penyewa serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha rental mobil, dengan studi kasus di PT Portal Rental Kalimantan Barat Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktik di PT Portal Rental Kalimantan Barat Kota Pontianak, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara lisan dan hanya didasarkan pada asas kepercayaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha meliputi penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah atau mediasi, serta melalui jalur litigasi apabila penyewa tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil melalui pembuatan perjanjian tertulis yang jelas, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta dukungan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif agar tercipta hubungan sewa-menyewa yang adil dan berimbang. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Sewa-Menyewa, Rental Mobil, Pelaku Usaha.
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK PESAGUAN KAWIN JADIK SUNTUNG DI DESA AUR GADING KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG
Abstract The Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, adheres to customary law, one of which is the marriage tradition, which is still adhered to and practiced today. Marriage customs are ancestral traditions that are still practiced from generation to generation. However, over time, the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, has stopped practicing traditional marriages according to their original customs. The research question is, "Are the traditional marriage ceremonies of the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, carried out according to their original customs?" The research method used was an empirical research method with a descriptive analytical approach, which provides a detailed description of the conditions or phenomena of the research object, with the aim of solving problems based on the collected facts. So it is concluded that the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village has experienced a shift so that the implementation is more simplified, such as the implementation and completeness are more simplified; The factors causing the shift in the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village are due to economic factors, religious factors, and the lack of equipment for the ceremony and wedding customs. The legal consequences for violators of the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung in Aur Gading Village for failing to perform the traditional marriage ceremony are subject to a fine of one hundred three amas (a fine) in the form of goods or objects specified in the law, or in rupiah by paying a customary fine of a predetermined value. The legal efforts undertaken by customary officials to preserve the customary marriage laws of the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, include holding deliberations with the Aur Gading Village community to serve as role models for future generations. Keywords: Law, Custom, Marriage Abstrak Masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading bepedoman pada hukum adat yang berlaku salah salah satunya adalah adat perkawinan yang sampai saat ini masih ditaati dan dilaksanakan. Adat perkawinan merupakan salah satu adat warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang tidak melaksanakan perkawinan adat sesuai adat aslinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “ Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya” Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan menggunakan sifat penelitian deskriptif data kepustakaan dan data lapangan yaitu cara pengumpulaan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data memberikan gambaran secara cermat mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang di capai bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan seperti pelaksanaan dan kelengkapanny yang lebih disederhanakan; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading dikarenakan faktor Ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara dan adat perkawinan dikarenakan faktor ekonomi , faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan ditemukan, bahwa akibat hukum Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading bagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan dikenakan melanggar adat setongah tiga amas berupa bisa dalam bentuk barang atau benda yang sudah ditentukan atau dapat juga dirupiahkan dengan membayar denda adat sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Aur Gading agar dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnya Kata Kunci : Hukum, Adat, Perkawinan
STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL
Abstract The researcher’s study is entitled “A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC AND CONVENTIONAL LAND CERTIFICATE ISSUANCE”. The purpose of this research is to compare the effectiveness of electronic and conventional land certificate issuance, analyze the similarities and differences between the two systems, and propose a model of issuance that is adaptive to the needs of society. The background of this study stems from the digitalization policy of land services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through Ministerial Regulation No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, which was later amended by Ministerial Regulation No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. These regulations aim to create efficiency and legal certainty, yet still face challenges in infrastructure and public digital literacy. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research of laws and regulations, legal literature, and scientific studies related to the land registration system. The analysis was carried out qualitatively to assess the effectiveness, similarities, and differences between the two certificate issuance models. The results show that the electronic system is more efficient and administratively secure, while the conventional system is more accessible to communities in areas with limited network coverage and digital literacy. Based on this analysis, the study proposes a hybrid land certificate issuance model as a transitional solution that combines manual and digital mechanisms to ensure accessibility and legal certainty for all members of society. Keywords: Land Certificate; Electronic; Conventional; Effectiveness Abstrak Penelitian peneliti berjudul “STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas penerbitan sertipikat tanah berbasis elektronik dan berbasis konvensional, menganalisis persamaan dan perbedaan kedua sistem penerbitan, serta memberikan tawaran model sistem penerbitan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebijakan digitalisasi layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang bertujuan menciptakan efisiensi dan kepastian hukum namun masih menghadapi kendala infrastruktur serta literasi digital masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian ilmiah terkait sistem pertanahan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas, kesamaan, dan perbedaan kedua model penerbitan sertipikat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik lebih efisien dan aman secara administratif, sedangkan sistem konvensional lebih mudah diakses oleh masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan dan literasi digital. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model penerbitan sertipikat tanah Hibrida sebagai solusi transisi yang menggabungkan mekanisme manual dan digital untuk menjamin aksesibilitas serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Kata Kunci: Sertipikat Tanah; Elektronik; Konvensional; Efektivitas
THERESIA REVALINA SILVERIUS NIM. A1011221107
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN (BALAP LIAR) DI KOTA PONTIANAK OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
Abstract The phenomenon of illegal racing in Pontianak City is a form of traffic violation that often occurs at night, especially on straight, wide, and quiet roads such as Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen Sutoyo, and the Cathedral Church area in Pontianak City which has the potential to endanger the safety of road users. Illegal racing uses vehicles that do not meet safety standards, such as not equipped with a motorcycle body, headlights, brake lights, or indicator lights. Perpetrators often ignore safety by using non- standard tires, loud exhausts and not using mandatory equipment when driving. These activities cause public unrest because they create noise, crowds, and the risk of accidents that endanger the perpetrators and other road users. This study aims to analyze the implementation of law enforcement by the Pontianak Police Traffic Unit against illegal racing perpetrators and identify factors that cause law enforcement to not run optimally. This study uses an empirical sociological juridical method that refers to normative provisions. The legal basis for enforcing illegal racing refers to Article 115 letter b jo. Article 297 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Law enforcement efforts are carried out through two forms: preventive measures, including outreach programs in schools and universities, education for automotive communities, banner and print media placement, outreach and outreach with Jasa Raharja, and repressive measures, such as ticketing, vehicle confiscation, summoning parents, coaching, and signing statements. The study found that law enforcement against illegal racing perpetrators has not been optimal due to erroneous policies by police leaders, limited personnel, and inappropriate patrol strategies. Therefore, a strengthened law enforcement strategy is needed that is more measured and responsive to the perpetrators' movement patterns, accompanied by increased legal education for the public and the affirmation of repressive measures so that the sanctions imposed have a genuine deterrent effect and can reduce the number of illegal racing cases in Pontianak City. Keywords: Law Enforcement, Illegal Racing, Pontianak Police Abstrak Fenomena balap liar di Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi pada malam hari, terutama pada ruas jalan yang lurus, lebar, dan sepi seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen Sutoyo, dan kawasan Gereja Katedral di Kota Pontianak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Balap liar menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak dilengkapi bodi motor, lampu utama, lampu rem, maupun lampu penunjuk arah. Pelaku sering mengabaikan keselamatan dengan memakai ban tidak standar, knalpot bersuara keras serta tidak menggunakan perlengkapan wajib saat berkendara. Kegiatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, kerumunan, serta risiko kecelakaan yang membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Pontianak terhadap pelaku balap liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis empiris yang mengacu pada ketentuan normatif. Dasar hukum penegakan balap liar mengacu pada Pasal 115 huruf b jo. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui dua bentuk tindakan, yaitu upaya preventif antara lain penyuluihan ke sekolah, penyuluhan ke perguruan tinggi, pemberian edukasi kepada komunitas otomotif, pemasangan banner dan media cetak, sosialisasi dan penyuluhan bersama Jasa Raharja serta upaya represif seperti tilang, penyitaan kendaraan, pemanggilan orang tua, pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar belum maksimal disebabkan oleh kebijakan oleh pimpinan kepolisian yang masih menitikberatkan pada pendekatan administratif, keterbatasan personel dan strategi patroli yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan hukum yang lebih terukur dan responsif terhadap pola pergerakan pelaku, disertai peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penegasan tindakan represif agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan efek jera dan mampu menekan angka balap liar di Kota Pontianak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Balap Liar, Polresta Pontianak
KAJIAN HUKUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI LEGALITAS USAHA DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021
Abstract This study aims to analyze the implementation of street vendor (PKL) control in the Universitas Tanjungpura area based on Pontianak Regional Regulation Number 19 of 2021 and to identify the inhibiting factors. The research employs an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, field observations, and questionnaires distributed to relevant stakeholders and street vendors around the campus area. The results indicate that control measures have been carried out by the Municipal Police through stages of socialization, warnings, and enforcement actions. However, the implementation has not been fully optimal because it remains predominantly repressive and is not balanced with comprehensive vendor arrangement policies. The main obstacles include limited strategic relocation sites, low legal awareness among vendors, limited enforcement personnel, and the absence of internal campus regulations. A more persuasive approach, provision of proper business locations, and stronger inter-agency coordination are required. Keywords: street vendors control, public order, law enforcement, Pontianak Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Universitas Tanjungpura berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada pihak terkait dan PKL di sekitar kawasan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tahapan sosialisasi, peringatan, hingga tindakan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dominan bersifat represif dan belum diimbangi penataan yang komprehensif. Kendala utama meliputi keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan aparatur, serta belum adanya regulasi internal kampus. Diperlukan pendekatan persuasif, penyediaan lokasi usaha yang layak, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Kata kunci: penertiban PKL, ketertiban umum, penegakan hukum, Pontianak
PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian fisik, material, dan sosial bagi masyarakat, sehingga menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui Program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan korban kecelakaan lalu lintas melalui implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban dalam proses pengajuan santunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan langsung dari narasumber, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak telah memberikan perlindungan hukum dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan perbandingan data, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh korban kecelakaan lalu lintas memperoleh santunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kendala dalam proses pengajuan santunan, antara lain persoalan administratif, keterbatasan informasi dan literasi hukum korban, serta belum optimalnya koordinasi dan pendampingan antarinstansi dalam memastikan terpenuhinya hak korban kecelakaan lalu lintas. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas santunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pelaksanaan program SWDKLLJ agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, SWDKLLJ, Kecelakaan Lalu Lintas ABSTRACT Traffic accidents are events that cause physical, material, and social losses to the community, thereby requiring the presence of the state to provide legal protection for victims. One form of such protection is realized through the Mandatory Traffic Accident Fund Contribution Program (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan / SWDKLLJ) administered by PT Jasa Raharja. This study aims to analyze the protection of traffic accident victims through the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City and to identify the obstacles faced by victims in the process of submitting compensation claims. This research employs a juridical-sociological legal research method by combining primary and secondary data. Primary data consist of direct information obtained from informants, while secondary data include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through interviews and document studies and were qualitatively analyzed to address the research problems. The research findings indicate that the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City has provided basic legal protection for traffic accident victims in accordance with the applicable laws and regulations. However, based on data comparison, it is evident that not all traffic accident victims have received compensation. This condition is caused by various obstacles in the compensation claim process, including administrative issues, limited access to information and legal literacy among victims, as well as suboptimal coordination and institutional assistance among relevant agencies in ensuring the fulfillment of victims’ rights. These obstacles have implications for delays and barriers in the realization of victims’ entitlement to compensation. Therefore, strengthening the role of the state through improved inter- agency coordination and optimization of the implementation of the SWDKLLJ program is necessary to ensure that legal protection for traffic accident victims can be implemented more effectively. Keywords: Legal Protection, SWDKLLJ, Traffic Accidents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR DIGITAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan karya seni gambar digital yang semakin mudah diakses, diperbanyak, dan disebarluaskan melalui internet. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak cipta, terutama berupa penggunaan karya tanpa izin dari penciptanya, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mekanisme perlindungan hukum dalam ranah perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat ditempuh melalui pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kontrak lisensi, serta penerapan teknologi digital seperti watermark. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yang memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi serta penghentian penggunaan karya. Akibat hukum bagi pelanggar meliputi kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil, penghentian distribusi karya, hingga kerugian reputasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Seni Gambar Digital, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata ABSTRACT The rapid development of digital technology has given rise to digital visual artworks that are increasingly accessible, reproducible, and distributable through the internet. This condition creates a high potential for copyright infringements, particularly in the form of unauthorized use of works by third parties, either for personal or commercial purposes. This study aims to analyze the legal protection of digital visual artworks used without permission under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, as well as to examine the legal consequences for the parties involved. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using primary legal materials such as legislation and jurisprudence, along with secondary sources including literature, journals, and previous studies. The analysis focuses on the implementation of moral rights and economic rights of creators, as well as legal protection mechanisms within the civil law framework. The findings indicate that legal protection for digital artworks is provided in two forms: preventive and repressive. Preventive measures can be taken through copyright registration at the Directorate General of Intellectual Property, license agreements, and the use of digital technologies such as watermarking. Repressive measures include civil lawsuits based on unlawful acts or breach of contract, enabling creators to claim compensation and demand the cessation of unauthorized use. The legal consequences for infringers include obligations to pay material and immaterial damages, withdrawal of infringing works from circulation, and reputational losses. Keywords: Copyright, Digital Visual Art, Legal Protection, Civil Law.
PENERAPAN HUKUM ADAT PATI NYAWA DAYAK CUPANG DESA DILUAR WILAYAH BARU LOMBAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DI KECAMATAN MELIAU
Abstract This study discusses the application of Pati Nyawa customary law in the Dayak Cupang community of Baru Lombak Village outside the customary law area towards accident victims in Singkawang City on Thursday, December 12, 2024, resulting in the death of one of the Dayak Cupang indigenous people. The fine for the perpetrator is in accordance with the provisions of the Dayak Cupang customary law book and according to the agreement between the two parties in exchange for the victim's life. The problem formulation in this study is How is the Application of the Customary Law "Pati Nyawa" outside the customary law area of Dayak Cupang Baru Lombak Village to Accident Victims in Meliau District. The type of research method used is an empirical legal research method. The nature of the research is descriptive. The types of data used in this study are literature studies and field studies. The method of data collection in this study is interviews and documentation. The population in this study is the Dayak Cupang village customary functionaries and the perpetrator's family while the sample is the perpetrator's family. The research objectives of this study are to obtain data and information as well as an overview related to the implementation of the Pati Nyawa Customary Law of the Dayak Cupang tribe of Kumpang Meliau Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To reveal the factors causing the perpetrator to be subject to the customary sanction "Pati Nyawa" based on the Dayak Cupang Customary Law Book of Kumpang Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To describe the implementation of the "Pati Nyawa" Customary Law of the Dayak Cupang Kumpang Meliau Village for accident victims outside the customary law area. To explain the efforts made by the traditional leader towards the perpetrator and victim regarding the implementation of the customary law of the Dayak Cupang village Pati Nyawa. The results of this study show that even though the accident occurred outside the customary law area, the Dayak Cupang community still implemented the Pati Nyawa customary law as a form of moral and social responsibility to maintain customary values, a sense of justice, and social balance. The resolution was reached through customary deliberation involving the traditional leader, the victim's family, and the perpetrator, until a mutual agreement was reached and relations between residents were restored. The application of customary sanctions is not merely interpreted as a form of punishment, but also as an effort to maintain harmony and prevent further conflict. These findings confirm that Dayak Cupang customary law is both flexible and holds noble values as a means of social justice that remains respected both within and outside its customary territory. Keywords: Pelanjau Hamlet, Dayak Cupang, Pati Nyawa, Victims, Fines Abstrak Penelitian ini membahas penerapan hukum adat Pati Nyawa pada masyarakat Dayak Cupang Desa Baru Lombak di luar wilayah hukum adat terhadap korban kecelakaan di kota singkawang pada kamis, tanggal 12 desember 2024 sehingga mengakibatkan salah satu masyarakat adat dayak cupang meninggal dunia. denda untuk pihak pelaku sesuai ketentuan buku hukum adat dayak cupang dan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak sebagai ganti nyawa korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Hukum Adat “Pati Nyawa” diluar wilayah hukum adat Dayak Cupang Desa Baru Lombak Terhadap Korban Kecelakaan Di Kecamatan Meliau. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian adalah deskrittif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Cara pegumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah fungsionalis adat dayak cupang desa dan pihak keluarga pelaku sedangkan sampel keluarga pelaku. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran terkait pelaksanaan Hukum Adat Pati Nyawa suku Dayak Cupang Desa Kumpang Meliau terhadap korban kecelakaan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaku dikenakan sanksi adat “Pati Nyawa” berdasarkan Buku Hukum Adat Dayak Cupang Desa Kumpang terhadap korban kecelakaan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Untuk menjabarkan penerapan Hukum Adat “Pati Nyawa” Dayak cupang Desa Kumpang Meliau korban Kecelakaan diluar wilayah hukum adat. Menjelaskan upaya yang dilakukan ketua adat terhadap pelaku dan korban terhadap penerapan hukum adat pati nyawa dayak cupang desa. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa walaupun peristiwa kecelakaan terjadi di luar wilayah hukum adat, masyarakat Dayak Cupang tetap melaksanakan hukum adat Pati Nyawa sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga nilai adat, rasa keadilan, serta keseimbangan sosial. Penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah adat yang melibatkan ketua adat, pihak keluarga korban, dan pelaku, hingga tercapai kesepakatan bersama serta pemulihan hubungan antarwarga. Penerapan sanksi adat tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai upaya menjaga keharmonisan dan mencegah timbulnya konflik lebih lanjut. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Dayak Cupang memiliki sifat lentur sekaligus nilai luhur sebagai sarana keadilan sosial yang tetap dihormati, baik di dalam maupun di luar wilayah adatnya. Kata kunci : Dusun Pelanjau, Dayak Cupang, Pati Nyawa, Korban, Denda
STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (OVERSPEL) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perbandingan sanksi tindak pidana perzinahan dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak. Kajian diarahkan untuk memahami perbedaan tujuan pengaturan, konstruksi norma, serta konsekuensi yuridis dan sosial dari masing masing sistem hukum dalam merespons perbuatan perzinahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang undangan dan ketentuan tertulis terkait sanksi, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami praktik dan mekanisme penyelesaian perkara adat di Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Nasional menekankan kepastian hukum melalui rumusan delik dan bentuk sanksi yang terstandardisasi, dengan mekanisme pengaduan yang membatasi pihak pelapor sesuai ketentuan. Sebaliknya, Hukum Adat Dayak Kanayatn menempatkan perzinahan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial komunal, sehingga sanksi dirancang bertingkat dan kontekstual dengan penekanan pada pemulihan keseimbangan, relasi sosial, dan penghormatan terhadap nilai kesusilaan. Implikasi temuan ini mengarah pada kebutuhan penguatan kerangka relasi antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara agar reformasi hukum pidana mampu mendorong keadilan substansial dalam masyarakat majemuk. Kata kunci: Perzinahan; Sanksi; KUHP; Hukum Adat; Dayak Kanayatn ABSTRACT This study examines the comparison of sanctions for adultery under Indonesian national criminal law and the customary law of the Dayak Kanayatn community in Landak Regency. The analysis is designed to clarify differences in regulatory objectives, normative construction, and the legal and social consequences produced by each system in addressing adultery. The research applies a normative and sociologist approach with a descriptive analytical design. Secondary data are collected through a review of statutory instruments and written provisions on sanctions, while primary data are obtained through interviews with actors who understand the practice and procedures of customary dispute settlement in Landak Regency. The findings indicate that national law prioritizes legal certainty through standardized offence formulations and sanction models, supported by a complaint mechanism that limits eligible complainants in accordance with the law. In contrast, Dayak Kanayatn customary law frames adultery as a violation of communal moral order, leading to tiered and contextual sanctions that emphasize restoration of social harmony, accountability to the community, and the reaffirmation of decency values. These results suggest the need for clearer guidance on the relationship between customary settlement and state criminal proceedings so that criminal law reform can better promote substantive justice in a legally plural society.e substantive justice in a legally plural society. Keywords: Adultery, Sanctions, Criminal Code, Customary Law, Dayak Kanayatn
AGATA SANDRINA PEBRICIA JOIS NIM. A1011221188
ANALISIS HUKUM MEKANISME LELANG BARANG RAMPASAN MUDAH RUSAK DALAM KASUS PENILAIAN BAWANG BOMBAI DI PONTIANAK
Abstract This article is entitled Legal Analysis of the Auction Mechanism of Confiscated Perishable Goods in the Case of Onion Valuation in Pontianak. This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. Primary data was obtained through semi-structured interviews and secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The formulation of the problem in this research is 1) How are the regulations regarding the assessment and auction mechanisms for confiscated perishable goods? 2) What is the appropriate assessment mechanism in the auction process for confiscated perishable goods? This research concludes that the relevant agencies do not specifically regulate the assessment process (SOP) in the auction process for confiscated perishable goods. The research method used is a normative juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data but does not rule out other possibilities to conduct field research by reviewing primary data. The results of this study are that the legal regulations regarding the assessment mechanism in the auction process of seized goods do not differentiate between the mechanisms of seized goods that are easily damaged/not damaged, so that the long procedure in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged causes the risk of decreasing the economic value of the seized goods. Meanwhile, the rules regarding the appropriate mechanism in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged should be distinguished by priority handling and fast-track procedures to avoid state losses. Therefore, it is recommended that the relevant agencies regulate specifically regarding the assessment process (SOP) in the auction process of seized goods that are easily damage. Keywords: Auction Mechanism, Perishable Confiscated Goods, Pontianak Onion Valuation Case. Abstrak Artikel ini berjudul Analisis Hukum Mekanisme Lelang Barang Rampasan Mudah Rusak Dalam Kasus Penilaian Bawang Bombai Di Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak? 2) Bagaimana mekanisme penilaian yang tepat dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak?. Penelitian ini menyimpulkan bahwa instansi terkait tidak mengatur secara khusus/spesifik mengenai proses (SOP) penilaian dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan lain untuk melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Hasil Penlitian ini adalah bahwa pengaturan hukum mengenai mekanisme penilaian dalam proses lelang barang rampasan tidak membedakan antara mekanisme barang rampasan yang mudah rusak/tidak, sehingga prosedur yang panjang dalam proses penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak menyebabkan terjadinya risiko penurunan nilai ekonomis barang rampasan tersebut. Sedangkan, aturan mengenai mekanisme yang tepat dalam proses penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak seharusnya dibedakan dengan penanganan prioritas dan prosedur cepat (fast track) untuk menghindari kerugian negara. Oleh karena itu, disarankan kepada instansi terkait untuk mengatur secara khusus/spesifik mengenai proses (SOP) penilaian dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak. Kata Kunci: Mekanisme Lelang, Barang Rampasan Mudah Rusak, Kasus Penilaian Bawang Bombai Pontianak.
MODEL PENYELESAIAN KASUS ATAS PEMBELIAN BARANG YANG SAMPAI TIDAK SESUAI SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE SHOPEE
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara online melalui marketplace, salah satunya marketplace Shopee. Kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan tidak selalu diikuti dengan terpenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan berupa barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dicantumkan oleh penjual, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum akibat wanprestasi. Kondisi tersebut menuntut adanya model penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus yang timbul dari transaksi jual beli secara online di marketplace Shopee, faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dengan deskripsi barang yang dipesan sebelumnya, akibat yang dialami pembeli, serta model penyelesaian kasus yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap penjual di marketplace Shopee dan penyebaran kuesioner kepada pembeli yang mengalami ketidaksesuaian barang yang diterima, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian barang umumnya disebabkan oleh kelalaian penjual, seperti kurangnya pengecekan ulang sebelum pengiriman dan ketidakakuratan deskripsi produk. Akibat hukum yang dialami pembeli berupa kerugian materiil dan immateriil serta dalam perspektif hukum perdata, diterimanya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi toko merupakan bentuk wanprestasi. Penyelesaian sengketa paling banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, khususnya negosiasi, karena dinilai lebih cepat, praktis, dan efektif karena selaras dengan kebutuhan pembeli yang melakukan transaksi jual beli melalui E-commerce. Kata Kunci: transaksi jual beli online, wanprestasi, negosiasi, marketplace Shopee. ABSTRACT The rapid development of information technology has significantly increased online buying and selling transactions through marketplaces, one of which is Shopee. Although online transactions offer convenience and efficiency, in practice they are often accompanied by legal problems, particularly when the goods received by consumers do not match the product descriptions provided by sellers. Such conditions constitute a form of breach of contract (wanprestasi) and may result in legal disputes that require effective dispute resolution mechanisms to protect consumer rights. This study aims to analyze cases arising from online buying and selling transactions on the Shopee marketplace, identify the factors causing discrepancies between goods received and product descriptions, examine the consequences experienced by consumers, and determine the most appropriate dispute resolution model for such cases. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach, focusing on real conditions in society. Primary data were obtained through interviews with Shopee sellers and questionnaires distributed to consumers who experienced discrepancies in purchased goods, while secondary data were collected through legal literature studies, including statutes, books, and relevant legal references. The results of the study indicate that the mismatch of goods is generally caused by the seller's negligence, such as the lack of rechecking before shipment and inaccurate product descriptions. The legal consequences experienced by buyers include material and immaterial losses, and from the perspective of civil law, the receipt of goods that do not match the store description constitutes a form of breach of contract. Most dispute resolutions are carried out through non-litigation mechanisms, particularly negotiation, as it is considered faster, more practical, and effective, as it aligns with the needs of buyers who conduct transactions through e-commerce platforms. Keywords: online buying and selling transactions, breach of contract, negotiation, Shopee marketplace.
AKIBAT HUKUM PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky
ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut para pihak. Pada agama Islam, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang mengatur secara rinci mengenai syarat sah perkawinan, alasan putusnya perkawinan, serta akibat hukumnya. Namun, dalam praktiknya, perkawinan yang pada awalnya dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam mengalami permasalahan perpindahan agama oleh salah satu pihak didalam perjalanan rumah tangga. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perpindahan agama dalam perkawinan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dengan melalui studi Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menelaah norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky sebagai studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis akibat hukum perpindahan agama terhadap perkawinan dan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan alasan perceraian, namun tidak menghapus kedudukan anak sebagai anak sah. Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun, dalam aspek kewarisan, perbedaan agama mengakibatkan anak terhalang untuk mewarisi secara langsung, akan tetapi perlindungan hak kewarisannya tetap dapat diwujudkan melalui pengembangan konsep wasiat wajibah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Kata Kunci: Perpindahan Agama, Perkawinan, Perceraian, Fasakh ABSTRACT Law Number 1 of 1974 concerning Marriage affirms that the validity of a marriage is determined by the religious law of the parties. In Islam, the Compilation of Islamic Law serves as the substantive law, detailing the requirements for a valid marriage, grounds for dissolution, and its legal consequences. However, in practice, marriages initially legally conducted according to Islamic law encounter problems with religious conversion by one of the parties during the marriage. The primary focus of this research is the legal consequences of religious conversion within a marriage, based on positive law and the Compilation of Islamic Law, and the inheritance rights of children born from the marriage. This research aims to address these issues based on positive law and the Compilation of Islamic Law through a study of Decision Number 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky. This research uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a case study approach. The research was conducted by examining the norms in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as Decision Number 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky as a case study. The research method used was descriptive, systematically describing the legal consequences of religious conversion on marriage and the rights of children born from such marriages. The results indicate that religious conversion can be used as grounds for divorce, but does not eliminate a child's status as a legitimate child. Children retain a legal relationship with both parents and have the right to care, maintenance, support, education, and legal protection. However, in terms of inheritance, religious differences prevent children from inheriting directly. However, protection of their inheritance rights can still be achieved through the development of the concept of a mandatory will in Supreme Court jurisprudence. Keywords: Religious Change, Marriage, Divorce, Fasakh
PENGARUH MENONTON KONTEN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU ANAK DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pengaruh menonton konten pornografi terhadap perilaku anak di Kota Pontianak. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data kasus pornografi pada anak, menganalisis dampaknya terhadap perilaku, serta menyajikan kajian dalam menonton konten pornografi pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer dari wawancara KPAD Pontianak, Polresta Pontianak, Klinik Utama Sungai Bangkong, 4 anak responden, dan kuesioner 10 masyarakat serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menegaskan bahwa menonton konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku anak di Kota Pontianak. Paparan pornografi pada anak di Kota Pontianak dimulai usia 14-17 tahun yang diakibatkan penyalahgunaan gadget dan dorongan teman sebaya. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir (pikiran kotor, rasa penasaran tinggi), emosi tidak stabil (rasa bersalah, gelisah), perilaku menyimpang (candaan vulgar, isolasi sosial) serta peningkatan kasus: 8 kasus pornografi KPAD (2023-2025), 90 kasus kejahatan seksual. Penelitian ini juga terdapat dampak psikologis, dampak sosial dan dampak hukum. Penelitian ini kemudian di analisis menggunakan Social Learning Theory (Albert Bandura) dan Differential Association Theory (Edwin H.Sutherland) mengonfirmasi imitasi dan pembelajaran sosial dari media digital serta kelompok sebaya. Kesimpulan bahwa menonton konten pornografi pada anak secara signifikan memengaruhi perilaku anak, Fenomena pornografi telah diatur dalam UU No. 44/2008 tentang pornografi dan UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak. Pengaruh pornografi membuat anak cenderung meniru perilaku seksual yang mereka lihat. Saran mencakup pengawasan orang tua, edukasi literasi digital di sekolah, pemblokiran konten oleh pemerintah, serta kolaborasi lembaga untuk rehabilitasi psikologis. Kata Kunci: Pornografi, Anak, Gadget, Teman sebaya. ABSTRACT This study examines the impact of viewing pornographic content on children's behavior in Pontianak City. The primary objective was to collect data on child pornography cases, analyze their impact on behavior, and present a study of child pornography viewing. The study used a qualitative, descriptive-analytical, empirical legal approach, using primary data from interviews with the Pontianak Regional Police (KPAD), the Pontianak City Police, the Sungai Bangkong Main Clinic, four child respondents, and questionnaires from 10 community members. Secondary data from literature review were also obtained. The results confirm that viewing pornographic content can influence children's behavior in Pontianak City. Exposure to pornography in Pontianak City begins between the ages of 14 and 17, resulting from gadget abuse and peer pressure. This leads to changes in mindset (impure thoughts, high curiosity), emotional instability (guilt, anxiety), deviant behavior (vulgar jokes, social isolation), and an increase in cases: 8 cases of pornography reported by the KPAD (2023-2025) and 90 cases of sexual crimes. This study also examines the psychological, social, and legal impacts. This research was then analyzed using Social Learning Theory (Albert Bandura) and Differential Association Theory (Edwin H. Sutherland), confirming imitation and social learning from digital media and peer groups. The conclusion is that viewing pornographic content by children significantly influences children's behavior. The phenomenon of pornography is regulated by Law No. 44/2008 concerning pornography and Law No. 35/2014 concerning child protection. The influence of pornography makes children more likely to imitate the sexual behavior they see. Recommendations include parental supervision, digital literacy education in schools, government content blocking, and institutional collaboration for psychological rehabilitation. Keywords: Pornography, Children, Gadgets, Peers.
NAZALA MAHARANI PEBRIANTI NIM. A1011221035
STUDI KOMPARATIF TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI LAKI-LAKI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abstract This study is motivated by unequal treatment between men and women in the application of ‘iddah within Islamic law. Classical Islamic jurisprudence generally imposes the obligation of ‘iddah solely on women, while men are not subject to any waiting period after divorce. However, several contemporary scholars, including Wahbah az-Zuhaili, have introduced the concept of syibhul ‘iddah for men under certain conditions, such as the prohibition of marrying women who are closely related to a former wife or when a man has already reached the maximum number of four wives. This study aims to examine the similarities and differences in the concept of syibhul ‘iddah for men between Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to analyze the strengths and weaknesses of its regulation in both legal systems. This research employs a qualitative method with a normative legal approach. It is descriptive-comparative in nature and applies statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are collected through library research by examining primary legal sources and relevant secondary literature. The findings indicate that both Islamic law and the KHI recognize the existence of a waiting period for men after divorce before remarrying, which serves to preserve public welfare (maṣlaḥah), prevent lineage ambiguity, and protect women’s rights. Islamic law conceptualizes syibhul ‘iddah as a normative-theological doctrine derived from scholarly ijtihād, emphasizing moral awareness and individual responsibility. While this approach offers ethical flexibility, it lacks legal certainty and administrative enforceability. In contrast, the KHI regulates syibhul ‘iddah through binding written legal norms supported by institutional mechanisms such as the Religious Courts and the Office of Religious Affairs, thereby ensuring legal certainty and juridical protection for women and children, although it places greater emphasis on legal-formal aspects than on moral and spiritual dimensions. Overall, the study concludes that both legal systems are complementary in promoting justice and order within Islamic family law in Indonesia. Keywords: compilation of islamic law, islamic law, syibh al-‘iddah Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan ‘iddah dalam hukum Islam. Dalam fikih klasik, kewajiban ‘iddah hanya dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki tidak dikenai masa tunggu. Namun, sejumlah ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili, mengemukakan adanya kondisi tertentu yang menyerupai syibhul ‘iddah bagi laki-laki, antara lain larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan mantan istri atau ketika laki-laki telah memiliki empat istri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer dan literatur sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengakui adanya masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian sebelum menikah kembali, dengan tujuan menjaga kemaslahatan, mencegah kerancuan nasab, dan melindungi hak-hak perempuan. Hukum Islam memandang syibhul ‘iddah sebagai konsep normatif-teologis yang bersumber dari ijtihad ulama dan menekankan kesadaran moral serta tanggung jawab individual, sehingga bersifat fleksibel namun lemah dalam aspek kepastian hukum dan administrasi. Sebaliknya, KHI mengatur syibhul ‘iddah secara formal dan mengikat melalui mekanisme kelembagaan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yuridis, meskipun cenderung menitikberatkan pada aspek legal-formal. Temuan ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum tersebut bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum keluarga Islam di Indonesia. Kata kunci: hukum islam, kompilasi hukum islam, syibhul ‘iddah
STUDI KASUS PERUBAHAN PERILAKU ANAK DISABILITAS INTELEKTUAL DARI KORBAN MENJADI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
ABSTRAK Penelitian ini membahas perubahan perilaku anak penyandang disabilitas intelektual yang mengalami peralihan peran dari korban kekerasan seksual menjadi pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kota Pontianak yang menunjukkan kerentanan anak penyandang disabilitas intelektual, tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku tersebut serta menjelaskan perbuatan anak dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitati melalui studi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori psikogenesis dan teori kontrol sosial untuk memahami latar belakang terjadinya perubahan perilaku pada anak penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan fungsi intelektual, kesulitan memahami norma sosial, serta trauma psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami tanpa pendampingan yang memadai. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan orang tua, tidak terpenuhinya pendidikan formal dan pendidikan seksual yang sesuai, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Berdasarkan perspektif kriminologi, perbuatan anak tidak dapat dipahami sebagai niat kriminal murni, melainkan sebagai dampak lanjutan dari trauma dan lemahnya kontrol sosial, sehingga diperlukan penanganan yang berorientasi pada pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi. Kata kunci: kriminologi; kekerasan seksual; anak penyandang disabilitas intelektual; peralihan korban menjadi pelaku ABSTRACT This study examines behavioral changes in children with intellectual disabilities who experience a role transition from victims of sexual violence to perpetrators of sexual violence. The research is motivated by a case in Pontianak City that demonstrates the vulnerability of children with intellectual disabilities, not only as victims but also as perpetrators of sexual violence. This study aims to analyze the factors influencing such behavioral changes and to explain the child’s actions from a criminological perspective. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through a case study. Data were collected through interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on psychogenesis theory and social control theory to understand the underlying factors contributing to behavioral changes in children with intellectual disabilities. The findings indicate that behavioral changes are influenced by the interaction of internal and external factors. Internal factors include intellectual limitations, difficulties in understanding social norms, and psychological trauma resulting from sexual violence experienced without adequate assistance. External factors consist of weak parental supervision, the lack of formal education and appropriate sexual education, as well as the influence of an unhealthy social environment. From a criminological perspective, the child’s actions cannot be understood as purely criminal intent but rather as a consequence of trauma and weakened social control, thereby requiring handling approaches oriented toward prevention, assistance, and rehabilitation. Keywords: criminology; sexual violence; children with intellectual disabilities; transition from victim to perpetrator
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA KETAPANG
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, khususnya Pasal 140. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum diterapkannya sanksi pidana meskipun telah timbul korban keracunan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 140 Undang-Undang Pangan merupakan delik formil, karena menitikberatkan pada perbuatan memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, unsur tindak pidana telah terpenuhi sejak perbuatan melawan hukum dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya korban. Dalam konteks kasus MBG di Kota Ketapang, fakta adanya ahli gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan memperkuat indikasi adanya kesengajaan (dolus), bukan sekadar kelalaian. Keberadaan korban keracunan justru mempertegas hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Secara teoritis, berdasarkan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penerapan sanksi pidana dapat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini penting untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan seharusnya dipertimbangkan secara serius guna memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Keamanan Pangan ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability in the food poisoning case arising from the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Ketapang City as reviewed under Law Number 18 of 2012 concerning Food, particularly Article 140. The primary issue examined in this research is the absence of criminal sanctions despite the occurrence of food poisoning victims during the implementation of the program. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by relevant primary and secondary legal materials. The results indicate that Article 140 of the Food Law constitutes a formal offense, as it emphasizes the prohibited act of producing or distributing food that does not meet safety, quality, and nutritional standards without requiring the occurrence of a specific consequence. Accordingly, the elements of the crime are fulfilled at the moment the unlawful act is committed, regardless of whether victims have arisen. In the context of the MBG case in Ketapang City, the presence of a nutritionist within the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) and the use of food ingredients potentially harmful to health strengthen the indication of intent (dolus), rather than mere negligence. The existence of poisoning victims further reinforces the causal relationship between the act and the resulting harm. Theoretically, based on Soerjono Soekanto’s theory of law enforcement factors, the suboptimal application of criminal sanctions may be influenced by factors related to law enforcement officers, facilities and infrastructure, and legal culture. In fact, criminal law enforcement in this case is essential to create a deterrent effect and to ensure legal protection for the public, particularly children as a vulnerable group. Therefore, the application of criminal provisions under the Food Law should be seriously considered to ensure that law functions effectively as an instrument of protection and social justice. Keywords: Criminal Law Enforcement, Food Safety.
PELAKSANAAN PERKAWINAN DAYAK TOBAG DI DESA TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU
Abstract The problems addressed in this study focus on how the Dayak Tobag traditional marriage ceremony in Teraju Village is carried out, including the customary stages that contain philosophical values and sacred meanings. The study also highlights the shifts in traditional practices caused by modernization, financial constraints, and social changes within the community. In addition, the research examines the extent to which the implementation of Dayak Tobag traditional marriage aligns with national marriage law and the legal measures taken by the community to ensure protection and legal certainty for married couples. This study employs an empirical legal research method to observe how the Dayak Tobag traditional marriage is practiced in reality. Data were obtained through interviews with customary leaders, village officials, and community members, as well as through direct observation of the customary procession and the collection of relevant documents. The collected data were then analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions so as to provide a clear depiction of the actual implementation of the customary practices and their relationship with national law. Based on the research findings, the Dayak Tobag customary marriage in Teraju Village, Toba District, Sanggau Regency is still carried out through the main customary stages, namely Pado’k, Senggan Bebayo’, Tonya’ Menonya’, Batunang, and the marriage ceremony, which contain sacred meanings and emphasize togetherness, social solidarity, and respect for ancestors. However, there has been a shift (pergeseran) in its practice, as several customary stages have been simplified due to the influence of modernization, financial considerations, and community mobility. Despite this shift, core customary values such as the consent of both spouses, family involvement, and social aspects remain preserved. Moreover, the implementation of the Dayak Tobag customary marriage remains aligned with national marriage law, as reflected in marriage registration as a legal effort to ensure legal protection and certainty regarding the legal status of spouses, children, inheritance rights, and other civil rights and obligations, without diminishing the cultural identity of the Dayak Tobag community. Keywords: Marriage Implementation, Dayak Tobag Custom, Customary Law Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag di Desa Teraju dilaksanakan, termasuk tahapan-tahapan adat yang mengandung nilai filosofis dan makna sakral. Penelitian juga menyoroti adanya pergeseran praktik adat akibat pengaruh modernisasi, faktor biaya, dan perubahan sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag selaras dengan ketentuan hukum nasional serta bagaimana upaya hukum yang ditempuh masyarakat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana perkawinan adat Dayak Tobag dilaksanakan dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, dan Masyarakat, serta melalui observasi langsung terhadap prosesi adat dan pengumpulan dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan agar memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan adat dan hubungannya dengan hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan adat Dayak Tobag di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau masih dilaksanakan melalui tahapan adat utama, yaitu Pado’k, Senggan Bebayo’, Tonya’ Menonya’, Batunang, hingga prosesi pernikahan adat, yang mengandung makna sakral serta menekankan nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun demikian, terdapat pergeseran dalam praktik pelaksanaannya, di mana beberapa tahapan adat disederhanakan akibat pengaruh modernisasi, pertimbangan biaya, dan mobilitas masyarakat. Meskipun terjadi pergeseran, nilai-nilai inti adat seperti persetujuan kedua mempelai, peran keluarga, dan aspek sosial kemasyarakatan tetap dipertahankan. Selain itu, pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag tetap selaras dengan hukum perkawinan nasional, yang tercermin dari adanya pencatatan perkawinan sebagai upaya hukum untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terkait status pasangan, status anak, hak waris, serta hak dan kewajiban keperdataan lainnya, tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Dayak Tobag. Kata Kunci: Pelaksanaan Perkawinan, Adat Dayak Tobag, Hukum Adat
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA : KASUS BRAND ARC'TERYX
ABSTRAK Perlindungan terhadap merek terkenal asing menghadapi tantangan akibat pendaftaran bad faith walaupun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek terkenal seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Sebagaimana dilihat dalam kasus merek Arc’teryx milik Amer Sports Canada Inc yang didaftarkan lebih dahulu oleh Arc’teryx milik Perfect Supply Chain Co. LTD tanpa wewenang resmi dan lolos verifikasi pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, walaupun Arc’teryx sudah terkenal secara global, akan tetapi system pendaftaran First To File yang dianut Indonesia dalam pendaftaran merek memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut, kasus tersebut menunjukkan keterbatasan dalam penegakan pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan merek terkenal asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Merek, doktrin perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement, Protokol Madrid, Konvensi Paris serta sumber hukum lainnya yang berhubungan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami tentang kerangka perlindungan hukum bagi merek terkenal asing yang belum terdaftar serta menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Arc’teryx, kemudian mengkaji wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerbitkan pendaftaran merek yang ternyata mempunyai persamaan dengan merek terkenal asing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa merek terkenal asing mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui hukum merek Indonesia dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, TRIPs Agreement Tahun 1994, Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa penolakan permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik kemudian bentuk langkah hukum yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar pendaftaran dengan itikad tidak baik. Kemudian bentuk tanggungjawab DJKI yaitu melakukan pemeriksaan formal seperti substantif pada tahap awal untuk menolak pendaftaran yang mempunyai indikasi itikad tidak baik, apabila sertifikat sudah diterbitkan karena kelalaian maka tanggung jawab DJKI yaitu melakukan putusan pembatalan dari pengadilan Niaga. Kata Kunci: Merek Terkenal, Tanggungjawab, Perlindungan Hukum ABSTRACT Protection of well-known foreign brands faces challenges due to registration in bad faith, even though Article 21 paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides protection for well-known brands as regulated in the TRIPs Agreement. This is evident in the case of the Arc'teryx brand owned by Amer Sports Canada Inc., which was registered first by Arc'teryx owned by Perfect Supply Chain Co. LTD without official permission and passed registration verification by the Directorate General of Intellectual Property. Although Arc'teryx is already well-known globally, Indonesia's First to File registration system provides protection to the party who first registers the brand. This case demonstrates limitations in the implementation of regulations for the protection of well-known foreign brands. This research uses a normative approach, drawing on the Trademark Law, the doctrines of international agreements such as the TRIPs Agreement, the Madrid Protocol, the Paris Convention, and other related legal sources. The research objectives of this thesis are to understand the legal protection framework for unregistered foreign well-known trademarks and to analyze the legal steps that Arc'teryx can take. Furthermore, it examines the authority and responsibilities of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in issuing trademark registrations that are found to be similar to foreign well-known trademarks. The research concludes that foreign well-known trademarks are protected in Indonesia through Indonesian trademark law and international conventions ratified by Indonesia: Law Number 20 of 2016, the 1994 TRIPs Agreement, and the Paris Convention ratified by Presidential Decree Number 15 of 1997. The protection provided includes approval of registration applications issued in bad faith. Legal action that can be taken is to submit a proposed trademark application based on the bad faith registration. The DJKI's responsibility is to conduct formal, substantive, and preliminary examinations to reject registrations that indicate bad faith. If a certificate has been issued due to negligence, the DJKI is responsible for revoking the permit by the Commercial Court. Keywords: Well-known Trademark, Responsibility, Legal Protection
RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI KEPOLISIAN KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah perkara pencurian biasa yang masuk ke kepolisian setiap tahunnya, sementara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice relatif sedikit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian biasa di Polres Kabupaten Sanggau belum berjalan secara maksimal. Restorative Justice belum menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang dominan dan masih bersifat alternatif. Rendahnya penerapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Sebagian masyarakat, khususnya korban masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila pelaku dijatuhi pidana penjara, sehingga menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani perkara melalui Restorative Justice menyebabkan peran penyidik sebagai mediator belum optimal. Kata Kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Pencurian Biasa, Kepolisian, Kabupaten Sanggau. ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in resolving ordinary theft criminal cases within the jurisdiction of the Sanggau Regency Police Resort, using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. This research is motivated by the persistently high number of ordinary theft cases reported to the police each year, while the number of cases resolved through the Restorative Justice mechanism remains relatively low, thus raising questions regarding the effectiveness of its implementation. The results of the study indicate that the application of Restorative Justice to ordinary theft cases at the Sanggau Regency Police Resort has not been carried out optimally. Restorative Justice has not yet become the dominant mechanism for case resolution and remains an alternative approach. The low level of implementation is influenced by several factors, particularly community factors and law enforcement factors. Some members of the community, especially victims still believe that justice can only be achieved if offenders are sentenced to imprisonment, thereby rejecting case settlement through peaceful mechanisms. In addition, the absence of specialized training for investigators in handling cases through Restorative Justice has resulted in the investigators’ role as mediators not being optimal. Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Ordinary Theft, Police, Sanggau Regency.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL: ANALISIS REGULASI PADA KASUS KEHILANGAN UANG PENGGUNA
ABSTRAK Masifnya kemajuan teknologi finansial menciptakan metode pembayaran non-tunai seperti dompet digital yang menawarkan kemudahan sekaligus risiko hukum terkait dengan keamanan dana. Peneliti ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital melalui analisis kasus Senia yang mengalami kehilangan uang pada aplikasi ShopeePay sebesar Rp. 500.000 tanpa adanya verifikasi PIN atau OTP. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dalam melindungi aset digital pengguna dan menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus penelitian terletak pada inventarisasi dan sinkronisasi regulasi perlindungan konsumen digital. Bersumber pada bahan hukum primer seperti UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan PBI PJP, dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan solusi yuridis terhadap problematika kehilangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital mencakup dua instrumen utama yaitu perlindungan preventif yang telah mewajibkan penyelenggara untuk mengedukasi pengguna, melakukan mekanisme mitigasi risiko hingga menjamin sistem sesuai dengan UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, hingga PBI PJP, serta perlindungan represif dengan penerapan beban pembuktian terbalik namun pengguna perlu mengumpulkan bukti awal. Upaya yang dapat ditempuh yaitu pengaduan ke penyelenggara dan penyelenggara penampung transaksi, APPK oleh OJK dan LAPS-SJK, hingga jalur perdata dan pidana. Dalam kasus Senia, bukti awal yang dilampirkan terbatas pada bukti tangkap layar pengaduan layanan konsumen penyelenggara dan mutasi pemindahan dana. Upaya yang ditempuh cenderung parsial karena terfokus pada pengaduan penyelenggara tanpa melakukan mitigasi lintas lembaga kepada bank penampung. Kata Kunci: Dompet Digital; Perlindungan Hukum; Kehilangan Uang. ABSTRACT The massive advancement of financial technology has created non-cash payment methods such as digital wallets, which offer convenience but also pose legal risks related to fund security. This researcher examines legal protection for digital wallet users through a case study of Senia, who lost Rp. 500,000 on the ShopeePay app without any PIN or OTP verification. This research aims to examine the extent to which regulations protect users' digital assets and determine the legal measures that can be taken. This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The focus of the research is on the inventory and synchronization of digital consumer protection regulations. It is based on primary legal materials such as the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, and secondary legal materials which are then analyzed descriptively and qualitatively to provide legal solutions to the problem of digital asset loss. The results of the study show that legal protection for digital wallet users includes two main instruments, namely preventive protection, which requires operators to educate users, implement risk mitigation mechanisms, and ensure that the system complies with the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, as well as repressive protection with the application of reverse burden of proof, but users need to collect preliminary evidence. Efforts that can be taken include complaints to operators and transaction custodians, APPK by OJK and LAPS-SJK, and civil and criminal proceedings. In Senia's case, the preliminary evidence attached was limited to screenshots of complaints to the operator's customer service and fund transfer transactions. The efforts taken tended to be partial because they focused on complaints to the operator without mitigating across institutions to the holding bank. Keywords: Digital Wallet; Legal Protection; Loss of Money.
PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK
Abstract This research is entitled "VIOLATIONS OF THE BAN ON SETE’ DARAH MARRIAGE IN THE DAYAK KANAYATN COMMUNITY IN SENUNUK HALL, AGAK VILLAGE, SEBANGKI DISTRICT, LANDAK REGENCY". Sete’ darah marriage is a marriage that is prohibited in the Dayak Kanayatn customs, because this sete’ darah marriage is considered to have violated local customary provisions. If this sete’ darah marriage is carried out, the couple will receive the consequences of applicable customary law. The problem studied in writing this thesis is "How Violations of the Prohibition on Sete’ darah Marriage in the Dayak Kanayatn Community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency". The purpose of this study is to determine violations of the prohibition on consanguineous marriage, the factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage, the legal consequences of violations of the prohibition on consanguineous marriage, and the efforts made by customary officials to prevent further violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency. This study uses an empirical research method and is descriptive in nature, namely legal research conducted through library research and direct field interviews. The results obtained in this study are: 1) Violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are still carried out according to applicable customary provisions, even though the couple in question has committed a violation in the form of consanguineous marriage (one blood/incest); 2) Factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are mutual love and personal desires, an increasingly open social environment, and social change and modernization. 3) The legal consequences of violating the prohibition on blood marriage are comprehensive, encompassing social, symbolic, and ritual aspects. These sanctions are implemented through various traditional rituals, such as the muang tulah (marriage), natar ka' panyugu (marriage), jalu cancakng (marriage), bakaramp (marriage), ngalih sintalahatn (marriage), and tampukng tawar (marriage). 4) Efforts by traditional officials include providing advice to continue preserving cultural traditions. It is necessary to increase awareness among the Dayak Kanayatn indigenous community in Senunuk Hamlet to obey and preserve customary provisions, especially those related to the prohibition of consanguineous marriage. Customs inherited from their ancestors must continue to be maintained and obeyed, by parents providing advice and understanding to children and the younger generation so that they grow up to respect and obey customary rules, so that similar violations do not occur again in the future. Keywords: Marriage, Sete’, Blood, Dayak, Kanayatn Abstrak Penelitian ini berjudul "PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK". Perkawiann sete’ darah merupakan suatu perkawinan yang dilarang dalam adat istiadat Dayak Kanayatn, karena perkawinan sete’ darah ini dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan adat setempat. Jika perkawinan sete’ darah ini dilakukan, maka pasangan tersebut akan mendapatkan akibat hukum adat yang berlaku. Masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah “Bagaiman Pelanggaran Terhadap Larangan perkawinan Sete’ darah Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Dusun Senunuk, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, faktor penyebab pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, dan upaya yang dilakukan fungsionaris adat agar pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah tidak terjadi lagi pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta turun langsung kelapangan dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini ialah : 1) pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, meskipun pasangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa perkawinan sete darah (satu darah/incest); 2) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk ialah faktor saling cinta dan kehendak pribadi serta faktor kondisi lingkungan yang cenderung statis; 3) Akibat Hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah bersifat menyeluruh, baik secara sosial, simbolik, maupun ritual. Sanksi tersebut diwujudkan melalui berbagai ritual adat, seperti adat muang tulah, natar ka’ panyugu, jalu cancakng, bakaramp, ngalih sintalahatn, hingga tampukng tawar; 4) Upaya yang dilakukan fungsionaris adat memberikan nasihat untuk terus melestarikan adat budaya. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk untuk menaati dan melestarikan ketentuan adat, khususnya yang berkaitan dengan larangan perkawinan satu darah. Adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur perlu terus dijaga dan dipatuhi, dengan cara orang tua memberikan nasihat serta pemahaman kepada anak-anak dan generasi muda agar mereka tumbuh dengan menghargai serta mematuhi aturan adat, sehingga pelanggaran serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Kata Kunci: Perkawinan, Sete’, Darah, Dayak, Kanayatn
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERCERAIAN TIONGHOA HAKKA DI KOTA SINGKAWANG SKRIPSI
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat perceraian dalam komunitas Tionghoa di Kota Singkawang, yang hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme penyelesaian perceraian berdasarkan adat Tionghoa. Penelitian ini ingin menguraikan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses perceraian menurut adat, mulai dari upaya mediasi internal dalam keluarga besar, peran aktif tokoh masyarakat atau tetua adat dalam mendamaikan pasangan suami istri, hingga proses pengambilan keputusan secara adat jika perceraian tetap tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap praktik adat yang masih diterapkan. Sumber data utama berasal dari tokoh adat Tionghoa. Sementara itu, studi pustaka digunakan untuk mendukung analisis melalui buku hukum, dan kajian ilmiah terkait hukum adat dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat perceraian Tionghoa di Singkawang masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di kalangan masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan komunitas. Proses perceraian dilakukan secara musyawarah, mengedepankan perdamaian dan kehormatan keluarga. Namun demikian, dalam beberapa aspek seperti hak asuh anak dan harta bersama, terdapat potensi konflik antara prinsip adat dan ketentuan hukum negara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata Kunci: Hukum Adat, Perceraian, Tionghoa ABSTRACT This study aims to examine the implementation of customary divorce law within the Chinese community in Singkawang City, which continues to uphold traditional values in resolving domestic conflicts. The main focus of the research is on the mechanism of divorce resolution based on Chinese customary law. The study seeks to systematically describe the stages involved in the customary divorce process, starting from internal family mediation efforts, the active role of community leaders or elders in reconciling the couple, to the final decision- making process when divorce becomes unavoidable. The research adopts a socio-legal approach, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation of customary practices still observed by the community. The primary data sources are Chinese customary leaders, while literature studies are used to support the analysis through legal books and scholarly discussions related to customary law and legal pluralism. The findings show that Chinese customary divorce law in Singkawang still holds strong social legitimacy within the community, especially in maintaining social harmony. The divorce process is carried out through deliberation, prioritizing peaceful resolution and family honor. However, in several aspects such as child custody and division of property, there is potential conflict between customary principles and national legal provisions. This indicates the need for an integrative approach between customary law and state law in resolving divorce cases. Keywords: Customary Law, Divorce, Chinese Community
ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA TERHADAP ZAKAT PROFESI
ABSTRAK Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat modern. Meskipun zakat memiliki kedudukan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis, kewajiban zakat profesi masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan dan tidak mewajibkan zakat profesi, serta mengkaji dasar hukum syariah (nash) dan argumentasi yang melandasi masing-masing pendapat tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas, pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang mewajibkan zakat profesi, mendasarkan argumen mereka pada keumuman ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103 yang mewajibkan zakat atas segala hasil usaha yang baik. Mereka menggunakan metode qiyas (analogi) dengan menyamakan pendapatan profesi dengan zakat pertanian karena diterima saat panen/penerimaan gaji, atau zakat emas dan perak karena sifatnya sebagai aset moneter. Sebaliknya, kelompok ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi memandang zakat sebagai ibadah mahdhah yang aturannya harus memiliki dalil nash yang eksplisit dan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan analogi ijtihad, mengingat sepanjang 14 abad sejarah fikih, kategori zakat profesi tidak pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menyarankan pemerintah Indonesia khususnya instansi yang berwenang di bidang pengelolaan zakat seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan untuk dapat menyusun kebijakan dan pedoman yang lebih jelas serta komprehensif mengenai zakat profesi. Kata Kunci: Zakat Profesi, Hukum Islam, Perbedaan Pendapat Ulama ABSTRACT Professional zakat is one of the contemporary forms of zakat that has developed alongside changes in the economic structure of modern society. Although zakat holds a clear position in the Qur’an and Hadith, the obligation of professional zakat continues to generate differences of opinion among Islamic scholars. This study aims to analyze the differing views of scholars who obligate and those who do not obligate professional zakat, as well as to examine the sharia legal foundations (nash) and arguments underlying each perspective within the framework of Islamic law. The research method used is normative juridical research with conceptual and historical approaches. This study examines the sources of Islamic law, including the Qur’an, Hadith, ijma’, qiyas, and the opinions of Islamic scholars. The results of the study indicate that Islamic scholars who consider professional zakat obligatory base their arguments on the general meanings of the Qur’anic verses, namely QS. Al-Baqarah: 267 and QS. At-Taubah: 103, which require the payment of zakat on all lawful earnings. They apply the method of qiyas (analogy) by equating professional income with agricultural zakat because it is received at the time of harvest or salary payment, or with zakat on gold and silver due to its nature as a monetary asset. Conversely, Islamic scholars who do not consider professional zakat obligatory view zakat as a form of mahdhah (pure) worship whose regulations must be based on explicit textual evidence (nash) and cannot be established solely through analogical reasoning (ijtihad), considering that throughout the fourteen centuries of the history of Islamic jurisprudence, the category of professional zakat had never previously existed. This study recommends that the Government of Indonesia, particularly authorized institutions in the field of zakat management such as the Ministry of Religious Affairs and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), formulate clearer and more comprehensive policies and guidelines regarding professional zakat. Keywords: Professional Zakat, Islamic Law, Differences of Islamic Scholars Opinion.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASASI DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA FERDY SAMBO
ABSTRAK Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus ini menjadi perhatian publik karena pembunuhan berencana dilakukan seorang atasan Polri terhadap ajudannya. Penelitian berfokus pada pertimbangan hakim kasasi dalam menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo pada tingkat kasasi, karena pada tingkat peradilan sebelumnya dijatuhkan vonis hukuman mati hingga hakim kasasi memutuskan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Penelitian menyoroti implikasi dan tanggapan masyarakat terhadap adanya putusan ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan sifat analitis deskriptif, tinjauan literatur untuk mengidentifikasi fakta hukum yang terkaitan, menganalisis keputusan Mahkamah Agung dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Hakim mempertimbangkan fakta – fakta dalam persidangan dan mengarah pada pembaruan hukum pidana nasional yang mengurangi penggunaan hukuman mati sebagai norma utama. Keputusan ini menimbulkan implikasi hukum terhadap peradilan pidana di Indonesia, terdapat perubahan orientasi penegakan hukum pidana yang semula bersifat pembalasan menuju pendekatan korektif dan distributif, menjamin asas kepastian hukum dan keadilan substantif serta menjadi yurisprudensi perkara sejenis dimasa depan. Terdapat perpecahan pendapat atas putusan ini sebagai masyarakat mendukung perubahan vonis, tidak sedikit yang bertolak belakang dengan keputusan tersebut. Keputusan ini menekankan kemanusiaan, proporsionalitas, dan moralitas dalam hukuman. Kata Kunci : Ferdy Sambo, pembunuhan berencana, kasasi, penjara seumur hidup, pertimbangan hakim, penalaran hukum, hukum pidana Indonesia. ABSTRACT This research discusses the legal considerations of the cassation judge in sentencing Ferdy Sambo to life imprisonment. This case attracted public attention because it involved the premeditated murder of a police aide by his superior. The research focuses on the considerations of the cassation judge in sentencing Ferdy Sambo at the cassation level, because at the previous level of court, the death penalty was imposed until the cassation judge decided to impose a life imprisonment sentence. The research highlights the implications and public response to this verdict. This research uses a qualitative normative method with descriptive analytical characteristics, a literature review to identify relevant legal facts, and an analysis of the Supreme Court's decision and relevant literature. The results of the research show that there were various legal considerations that formed the basis for sentencing Ferdy Sambo to life imprisonment. The judges considered the facts of the trial and pointed to a reform of national criminal law that reduced the use of the death penalty as the main norm. This decision has legal implications for criminal justice in Indonesia, with a shift in the orientation of criminal law enforcement from retribution to a corrective and distributive approach, ensuring the principles of legal certainty and substantive justice, and setting a precedent for similar cases in the future. There are divided opinions on this verdict, with some members of the public supporting the change in sentence and others opposing the decision. This decision emphasizes humanity, proportionality, and morality in punishment. Keywords : Ferdy Sambo, premeditated murder, cassation, life imprisonment, judge's consideration, legal reasoning, Indonesian criminal law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP KOPI “ASKARA COFFEE AND EATERY” DALAM PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG
ABSTRAK Persaingan usaha di bidang Coffee Shop yang semakin ketat menjadikan resep kopi sebagai salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu usaha. Resep kopi yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari pesaing berpotensi menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi secara hukum. Askara Coffee and Eatery sebagai salah satu Coffee Shop di Kota Pontianak memiliki racikan resep kopi khas yang dijaga kerahasiaannya dan menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Namun, keterlibatan karyawan dalam proses produksi membuka peluang terjadinya kebocoran informasi bisnis, khususnya resep kopi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap resep kopi sebagai Rahasia Dagang menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya peniruan, persaingan usaha tidak sehat, serta kerugian ekonomi bagi pemilik usaha. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap resep kopi Askara Coffee and Eatery dalam perspektif Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik Askara Coffee and Eatery, karyawan barista, pelanggan, serta pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan barista yang terlibat langsung dalam proses peracikan minuman. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan Rahasia Dagang terhadap resep kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi Askara Coffee and Eatery memenuhi unsur-unsur Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak. Pemilik usaha telah menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum secara preventif, antara lain dengan pembatasan akses terhadap resep, penerapan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dalam perjanjian kerja, serta pengawasan dan pelatihan karyawan. Selain itu, upaya represif juga disiapkan apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang, baik melalui penyelesaian internal maupun langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap resep kopi Askara Coffee and Eatery sebagai Rahasia Dagang telah dilaksanakan secara cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan sosialisasi kepada karyawan guna meminimalkan risiko pelanggaran di masa mendatang. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Resep, Perlindungan Hukum. ABSTRACT Increasing competition in the coffee shop industry has positioned coffee recipes as valuable intangible assets with high economic value and a crucial role in sustaining business continuity. A distinctive coffee recipe that offers a unique taste can serve as a competitive advantage that requires legal protection. Askara Coffee and Eatery, a coffee shop located in Pontianak City, possesses a unique coffee recipe that is carefully maintained as confidential and functions as the main attraction for customers. However, employee involvement in the production process creates potential risks of information leakage, particularly concerning confidential recipes. Therefore, legal protection of coffee recipes as Trade Secrets is essential to prevent imitation, unfair competition, and potential economic losses for business owners. This research focuses on the legal protection of Askara Coffee and Eatery’s coffee recipe from the perspective of Trade Secret law under Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets. This study employs a juridical-sociological research method with a descriptive nature. The approach combines an analysis of applicable legal regulations with an examination of their implementation in real business practices. The data used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with the owner of Askara Coffee and Eatery, barista employees, customers, and officials from the Regional Office of the Ministry of Law of West Kalimantan. In addition, questionnaires were distributed to barista employees who are directly involved in the coffee-making process. Secondary data were collected through literature studies, including laws and regulations, books, academic journals, and relevant previous research. All data were analyzed qualitatively using an analytical approach to provide a comprehensive understanding of the protection of coffee recipes as Trade Secrets. The results of the study indicate that the coffee recipe of Askara Coffee and Eatery fulfills the essential elements of a Trade Secret as stipulated in Law Number 30 of 2000, namely confidentiality, economic value, and reasonable efforts to maintain secrecy. The business owner has implemented preventive legal measures, including limiting access to confidential information, applying Non-Disclosure Agreements (NDAs) within employment contracts, and conducting employee supervision and training. Furthermore, repressive measures are also prepared in the event of a Trade Secret violation, either through internal resolution mechanisms or legal actions in accordance with applicable laws. Thus, the legal protection of Askara Coffee and Eatery’s coffee recipe as a Trade Secret has been implemented effectively, although further improvement in legal awareness and employee education is still required to minimize the risk of future violations. Keywords: Trade Secret, Recipe, Legal Protection.
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pontianak pada Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk serta menelaah makna unsur “alasan mendesak” dalam pengabulan dispensasi kawin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengabulan dispensasi kawin meskipun tidak ditemukan keadaan mendesak yang nyata sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dan kondisi sosial para pihak, meskipun tidak terdapat alasan mendesak yang bersifat faktual. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum terkait batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi kawin masih dipengaruhi oleh diskresi hakim dalam menafsirkan unsur “alasan mendesak”. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria “alasan mendesak” agar penerapan hukum lebih konsisten. Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pertimbangan Hakim; Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze legal certainty in the judges’ considerations at the Religious Court of Pontianak in Decision Number 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk, as well as to examine the meaning of the “urgent reasons” element in granting marriage dispensation. This research is motivated by the practice of granting marriage dispensation despite the absence of evident urgent circumstances as required under Law Number 16 of 2019 on Marriage. The results show that the judges granted the application by considering the readiness of the prospective spouses and the social conditions of the parties, even though no factual urgent reasons were found. Such considerations place greater emphasis on aspects of utility and justice rather than legal certainty regarding the minimum age requirement for marriage. This indicates that the granting of marriage dispensation is still influenced by judicial discretion in interpreting the element of “urgent reasons.” Therefore, a balance between justice, utility, and legal certainty is necessary, along with clearer guidelines on the criteria for “urgent reasons” to ensure more consistent legal application. Keywords: Marriage Dispensation, Judicial Considerations, Legal Certainty.
ANNISA NADIA ASYIFA AYU NIM. A1011221145
FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN DALAM PENGUMPULAN DATA PRIBADI PADA PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA
ABSTRAK Pemilihan legislatif merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang salah satunya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Pada penyelanggaraan pemilihan umum, terdapat syarat berupa pemenuhan batas jumlah anggota partai politik yang menjadi peserta pileg yang dibuktikan dengan KTP sebagai data pribadi. Pada kenyataannya, terdapat partai politik yang mengumpulkan data pribadi dengan penipuan dalam pemilihan umum. Namun, baik pada UU Pemilu dan UU PDP tidak memberikan sanksi terhadap penipuan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian bertujuan untuk memformulasikan hukum pidana terhadap penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik pada pileg di Indonesia demi mengisi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau penelitian yang memberikan sumbang saran dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum pada penelitian ini. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap hukum yang ada di Indonesia mengenai penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik dalam pemilihan umum. Selain itu, perlu pula dilakukan formulasi hukum pidana terhadap delik dan sanksi pidana untuk menanggulangi penipuan tersebut demi memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menghasilkan suatu resolusi mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian ini berupa rekomendasi terhadap perumusan suatu delik yang menjadi instrumen penanggulangan kejahatan yang menyasar hak privasi seseorang dan mencederai kedaulatan rakyat. Kemudian, penelitian ini juga merekomendasikan sanksi pidana pokok dan tambahan yang menyertai delik yang dirumuskan berupa pidana penjara, denda, dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pelaku selama beberapa tahun. Kata Kunci : Formulasi, Pidana, Pemilihan Umum, Data Pribadi. ABSTRACT General elections are an instrument for realizing popular sovereignty, one purpose of which is to elect members of the House of Representatives. General elections in Indonesia are held on the principles of directness, universality, freedom, secrecy, honesty, and fairness. To participate, political parties must meet a minimum membership threshold, evidenced by Indonesian identity cards (KTP), which constitute personal data. In practice, some political parties collect personal data through fraudulent means during elections. However, neither the Election Law nor the Personal Data Protection Law provides sanctions for such fraud. Therefore, this study aims to formulate a criminal law response to fraud in the collection of personal data during political party registration in Indonesian legislative elections, in order to fill this legal gap. This study is a normative, prescriptive legal study that offers suggestions to address the legal gap identified in this study. The research finds a gap in Indonesian law concerning fraud in the collection of personal data for political party registration in elections. Accordingly, the study proposes criminal-law formulations for the relevant offences and penalties to address such fraud, in order to ensure social protection and welfare. This study produces a resolution regarding legal subjects who can be held accountable. It also recommends formulating an offence to combat crimes that target individuals’ privacy and undermine popular sovereignty. The study further recommends principal and additional criminal sanctions for the formulated offence, namely imprisonment, fines, and an additional penalty of disenfranchisement (loss of the right to vote) for a specified number of years. Keyword: Formulation, Penal, General Election, Data Privacy
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECURITY EXCEPTIONS BERDASARKAN PASAL XXI GATT DALAM HUBUNGAN DAGANG ANTARA TIONGKOK-AMERIKA SERIKAT
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausul pengecualian keamanan nasional (security exceptions) sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT 1994 dalam hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokus kajian diarahkan pada indikator hukum yang menentukan legitimasi penggunaan security exceptions serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan multilateral WTO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya melalui analisis putusan WTO dalam perkara United States – Steel and Aluminium Products dan Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok tidak memenuhi unsur keadaan darurat dalam hubungan internasional sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal XXI(b)(iii) GATT. Penerapan kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan proteksionisme ekonomi dibandingkan perlindungan keamanan nasional yang sah. Penggunaan security exceptions yang tidak proporsional berpotensi melemahkan prinsip nondiskriminasi, kepastian hukum, serta legitimasi sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan interpretasi yang objektif dan penerapan prinsip itikad baik untuk mencegah penyalahgunaan klausul pengecualian keamanan dalam praktik perdagangan internasional. Kata Kunci: Security Exceptions, Pasal XXI GATT, Hubungan dagang, Amerika Serikat–Tiongkok, WTO, Keamanan Nasional ABSTRACT This research aims to analyze the application of the national security exception clause as regulated under Article XXI of the GATT 1994 in the context of the trade war between the United States and Tiongkok. The study focuses on identifying the legal indicators that determine the legitimacy of invoking security exceptions and examining their consistency with the fundamental principles of the WTO multilateral trading system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches, particularly through the analysis of WTO panel reports in United States – Steel and Aluminium Products and Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. The findings indicate that the tariff measures imposed by the United States on Chinese products do not fulfill the requirement of an emergency in international relations as stipulated under Article XXI(b)(iii) of the GATT. These measures tend to reflect economic protectionism rather than a genuine national security necessity. The improper use of security exceptions has the potential to undermine the principles of non-discrimination, legal certainty, and the credibility of the rules-based multilateral trading system. Therefore, an objective interpretative framework and the application of the principle of good faith are essential to prevent the misuse of national security exceptions in international trade practices Keywords: Security Exceptions, Article XXI GATT, Trade War, United States–Tiongkok, WTO, National Security
ANALISIS KONTRAKTUAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI BERBASIS ELEKTRONIK
Abstract The development of electronic transactions through e-commerce platforms has created new legal consequences in contractual relationships between business actors and consumers, particularly when a breach of contract occurs. Disputes arising from electronic-based breaches of contract involve not only business actors and consumers but also the platform as the provider of the electronic system. The problem examined in this research is the legal consequences of breach of contract in electronic transactions as viewed from Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection based on the theory of contractual liability. This study aims to analyze the forms of business actors’ liability, consumers’ rights to remedies, and the limits of e-commerce platform responsibility in disputes concerning electronic-based breaches of contract from a theoretical perspective. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Decision of the Medan District Court Number 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, and the Terms and Conditions of the Tokopedia Platform. Secondary legal materials include legal literature, journals, and doctrines related to the theory of contractual liability. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed qualitatively to produce systematic and comprehensive conclusions. The results show that based on the theory of contractual liability, a breach of contract in electronic transactions gives rise to an obligation for business actors as debtors to compensate for damages as stipulated in Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of the Consumer Protection Law. Consumers as creditors have the right to demand performance, compensation, or cancellation of the agreement. Based on the principles of pacta sunt servanda and the principle of privity of contract, consumer losses arise directly from the breach committed by the business actor. Therefore, the primary legal responsibility remains with the business actor, while the Tokopedia e-commerce platform only bears limited responsibility as the provider of an electronic system that must be reliable and secure in accordance with its role and authority. Keywords: Breach of Contract, Contractual Liability, Electronic. Abstrak Perkembangan transaksi elektronik melalui platform e-commerce menimbulkan konsekuensi hukum baru dalam hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Sengketa wanprestasi berbasis elektronik tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga platform sebagai penyedia sistem elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam transaksi elektronik ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan teori tanggung jawab kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha, hak konsumen atas pemulihan, serta batas tanggung jawab platform e-commerce dalam sengketa wanprestasi berbasis elektronik secara teoritis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, serta Syarat dan Ketentuan Platform Tokopedia. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum terkait teori tanggung jawab kontraktual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori tanggung jawab kontraktual, wanprestasi dalam transaksi elektronik menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha sebagai debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK. Konsumen sebagai kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dan asas personalitas perjanjian, kerugian konsumen merupakan akibat langsung dari wanprestasi pelaku usaha sehingga tanggung jawab utama berada pada pelaku usaha. Platform e-commerce Tokopedia hanya berperan sebagai penyedia sistem elektronik sehingga tanggung jawabnya terbatas pada penyelenggaraan sistem yang andal dan aman sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Kata Kunci: Wanprestasi, Tanggung Jawab Kontraktual, Elektronik.
PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA WISATA BAGAK SAHWA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
ABSTRAK Penelitian ini membahas pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian masyarakat Dayak Salako di Desa Wisata Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap ketentuan adat asli. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tanda-tanda perubahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan adat yang diwariskan secara turun-temurun di tengah perkembangan sosial dan budaya modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat di Desa Wisata Bagak Sahwa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asli adat Dayak Salako. Pengaruh modernisasi, pergeseran nilai agama, kurangnya pemahaman generasi muda, dan perubahan sosial menjadi faktor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelestarian adat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam pelestarian adat Dayak Salako, dengan melibatkan tokoh adat, generasi muda, akademisi, dan pemerintah. Program edukasi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam pendidikan formal, serta pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana edukasi dan promosi budaya, menjadi kunci utama keberhasilan pelestarian adat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi riil pelaksanaan adat Dayak Salako di era modern dan menawarkan rekomendasi strategis untuk menjaga keberlanjutan serta keaslian adat dalam konteks sosial budaya kontemporer. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Hukum ABSTRACT This study discusses the implementation of traditional marriage and divorce customs among the Dayak Salako community in Bagak Sahwa Tourism Village, East Singkawang District, with a focus on their conformity with original customary provisions. The background of this study stems from signs of change and inconsistency in the implementation of customs that have been passed down from generation to generation amid modern social and cultural developments. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data were analyzed descriptively to describe the actual conditions of the implementation of marriage and divorce customs and the factors that influence them. The results of the study show that the implementation of customs in Bagak Sahwa Tourism Village is not yet fully in accordance with the original provisions of Dayak Salako customs. The influence of modernization, shifting religious values, a lack of understanding among the younger generation, and social change are the main factors causing this incompatibility. In addition, technological advances and social media have not been optimally utilized to support the preservation of customs. The conclusion of this study emphasizes the need for a more comprehensive and inclusive approach to preserving Dayak Salako customs, involving traditional leaders, the younger generation, academics, and the government. A sustainable education program that integrates traditional values into formal education, as well as the use of technology and media as a means of education and cultural promotion, is key to the success of preserving customs. This study contributes to a deeper understanding of the real conditions of Dayak Salako customs in the modern era and offers strategic recommendations for maintaining the sustainability and authenticity of customs in the context of contemporary social culture. Keywords : Law, Marriage, Divorce
ANALISIS WASIAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN POTENSI PENERAPANNYA DALAM HUKUM INDONESIA
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum waris melalui munculnya konsep wasiat elektronik. Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, wasiat elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Uniform Electronic Wills Act (UEWA) sebagai bentuk wasiat terakhir yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Berbeda dengan perkembangan tersebut, hukum Indonesia masih mempertahankan sistem formalitas konvensional dalam pembuatan wasiat yang mensyaratkan bentuk tertulis, kehadiran fisik, serta keterlibatan langsung notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum wasiat elektronik di negara Amerika Serikat dan beberapa negara bagiannya, serta menganalisis kemungkinan penerapannya dalam praktik hukum notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan wasiat elektronik, hukum waris, serta kewenangan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum waris terhadap perkembangan teknologi yang tidak mengubah esensi wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat melalui Uniform Electronic Wills Act dan diimplementasikan di beberapa negara bagian seperti District of Columbia, Indiana, dan Washington. Namun dalam hukum Indonesia, penerapan wasiat elektronik oleh notaris belum dapat dilaksanakan saat ini, karena masih adanya ketentuan hukum yang mewajibkan bentuk fisik dan prosedur konvensional dalam pembuatan wasiat dan akta autentik. Meskipun demikian, wasiat elektronik tetap memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia pada masa mendatang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan, dengan esensi bahwa pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mulai mempersiapkan kerangka regulasi, standar teknis, serta peningkatan kapasitas notaris agar siap menghadapi transformasi digital. Kata Kunci: Wasiat Elektronik, Akta Notaris, Kewenangan Notaris, Hukum Waris, KUHPerdata. ABSTRACT The development of information technology has brought about significant changes in various areas of life, including in inheritance law through the emergence of the concept of electronic wills. Abroad, particularly in the United States, electronic wills have gained legal recognition through the Uniform Electronic Wills Act (UEWA) as a form of last will created and stored electronically. In contrast to these developments, Indonesian law still maintains a conventional formal system in making wills that requires a written form, physical presence, and the direct involvement of a notary as a public official making authentic deeds. Based on these conditions, this study aims to analyze the law on electronic wills in the United States and several of its states, as well as analyze the possibility of its application in notarial legal practice in Indonesia. This study employs a normative juridical research method with a descriptive nature. The approaches employed include a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data were obtained through a literature review, examining primary and secondary legal materials related to electronic wills, inheritance law, and notary authority. The results of the study indicate that electronic wills are a form of inheritance law adaptation to technological developments that do not change the essence of wills as unilateral legal acts, as has been implemented in the United States through the Uniform Electronic Wills Act and implemented in several states such as the District of Columbia, Indiana, and Washington. However, in Indonesian law, the implementation of electronic wills by notaries cannot be implemented at this time, because there are still legal provisions that require physical forms and conventional procedures in making authentic wills and deeds. Nevertheless, electronic wills still have the opportunity to be implemented in Indonesia in the future along with technological developments and community needs. Therefore, it is necessary to update legislation to adapt to technological developments, without reducing legal certainty and protection in notarial practice, with the essence that policymakers and legal practitioners need to begin preparing a regulatory framework, technical standards, and increasing the capacity of notaries to be ready to face the digital transformation. Keywords: Electronic Wills, Notarial Deeds, Notary Authority, Inheritance Law, Civil Code.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Penetepan Nomor :412/Pdt.P/2024/PA.Sbs)
ABSTRAK Permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya dapat diberikan apabila terpenuhi alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari sisi, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin mengintegrasikan tiga tujuan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dari aspek kepastian hukum, hakim secara konsisten menegakkan ambang batas usia perkawinan 19 tahun (UU No. 16/2019) dan mandat tanggung jawab asuh orang tua (UU No. 23/2002), dari aspek kemanfaatan, hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang yang timbul apabila perkawinan dini tetap dilangsungkan. Selain itu, dari aspek keadilan, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun akibat hukum dari penolakan tersebut adalah perkawinan tidak dapat dicatatkan secara resmi karena tidak memenuhi batas usia minimum. Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan Hukum Hakim, Tujuan Hukum ABSTRACT Marriage dispensation application is a form of exception to the provisions of the minimum age limit for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which can only be granted if urgent reasons are met. This study aims to analyze the legal considerations of Religious Court judges in Determination Number 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs regarding the rejection of marriage dispensation applications in terms of justice, benefit and legal certainty and to determine the legal consequences of the determination.. The research method used is normative juridical research using statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were conducted through library research, which was then analyzed and systematically compiled according to the main topic of discussion, to obtain conclusions regarding the problem under study. The results of the study show that the panel of judges rejected the request for dispensation by integrating three legal objectives in their legal considerations. From the aspect of legal certainty, the judge consistently upheld the marriage age threshold of 19 years (Law No. 16/2019) and the mandate of parental responsibility (Law No. 23/2002). From the aspect of utility, the judge considered the long-term impacts that would arise if early marriage were to continue. In addition, from the aspect of justice, the judge prioritized the best interests of the child. The legal consequence of the rejection is that the marriage cannot be officially registered because it does not meet the minimum age limit. Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Considerations, Legal Purposes
PERLINDUNGAN HUKUM LENDER ATAS GAGAL BAYAR BORROWER DALAM LAYANAN FINTECH PEER-TO-PEER LENDING
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan hadirnya layanan fintech peer-to-peer lending yang mempertemukan antara lender dan borrower melalui platform yang dikelola oleh penyelenggara untuk melakukan perjanjian pendanaan. Namun, dalam praktiknya layanan ini memiliki risiko yaitu gagal bayar (default) oleh borrower. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum gagal bayar bagi borrower, serta menganalisis perlindungan hukum bagi lender atas risiko gagal bayar oleh borrower dalam layanan fintech peer-to-peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui penafsiran konsep-konsep hukum perjanjian, pinjam-meminjam, serta pengaturan terkait fintech lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar oleh borrower diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau cedera janji. Sehingga akibat hukum yang timbul bagi borrower yaitu kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, akibat hukum lainnya yaitu surat peringatan atas gagal bayar, pengenaan denda keterlambatan, tercatatnya riwayat kredit buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga proses penagihan oleh pihak ketiga melalui debt collector. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap lender melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara untuk transparansi mengenai kinerja dan risiko pendanaan, melakukan penilaian kelayakan borrower melalui credit scoring, melakukan penagihan, dan melakukan pengalihan risiko melalui asuransi dan/atau penjaminan kredit dalam hal terjadi pendanaan macet. Secara represif, perlindungan hukum dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yaitu litigasi atau non-litigasi melalui Internal Dispute Resolution (IDR) dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lender, Gagal Bayar, Fintech Peer-To-Peer Lending. ABSTRACT The development of information technology has impacted the financial services sector, one example being the emergence of fintech peer-to-peer lending services that connect lenders and borrowers through platforms managed by providers to enter into financing agreements. However, in practice, these services carry the risk of borrower default. This study aims to determine the legal consequences of default for borrowers and analyze legal protection for lenders against the risk of default by borrowers in fintech peer-to-peer lending services. The research method used is normative juridical, with a descriptive nature. The research approach employed includes a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data, consisting of primary legal materials, legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively through the interpretation of legal concepts of contracts, borrowing and lending, and regulations related to fintech lending. The research results show that default by borrowers is classified as a form of breach of contract. Legal consequences for borrowers include the obligation to reimburse costs, losses, and interest. Other legal consequences include notification of default through the application, the imposition of late fees, recording of a bad credit history in the Financial Services Authority (OJK) Financial Information Services System (SLIK), and the collection process by third parties through debt collectors. Meanwhile, legal protection for lenders is through preventive and repressive efforts. Preventively, protection is realized through the organizer's obligation to be transparent regarding funding performance and risks, assessing borrower eligibility through credit scoring, collecting funds, and transferring risk through insurance and/or credit guarantees in the event of non-performing funding. Repressively, legal protection is carried out through dispute resolution mechanisms, namely litigation or non-litigation through Internal Dispute Resolution (IDR) and/or the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK) through mediation and arbitration using the Online Dispute Resolution (ODR) system. Keywords: Legal Protection, Lender, Default, Fintech Peer-To-Peer Lending.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRACT This research, "A Legal Analysis of the Implementation of the Office Stationery Procurement Agreement at the Kubu Raya Regency Government Office," aims to obtain data and information on the implementation of the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to uncover the factors causing the office stationery procurement agreement to not be properly implemented at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to identify the remedies available to parties affected by the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. This research was conducted using empirical legal research, a legal research method that aims to examine the law in a concrete sense by examining how it operates within a community. Therefore, the empirical legal research method can also be considered sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement for the procurement of office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because there are still problems related to the delivery of stationery that does not match the order, causing dissatisfaction from the ordering party such as the brand of goods that is not the same as the order or the number of goods that does not match the order, for example, asking for 5 that arrives less or the number is reversed between pens and paper. That the factors causing the implementation of cooperation in ordering office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because the agreement made verbally sometimes causes problems of forgetting due to records that are not stored properly and assumes that the ordering party will understand mistakes made by the provider, another factor is the delay in delivering goods that have been needed by the orderer so that the orderer sometimes has to pick up the ordered goods himself. The efforts made by the parties to implement the stationery ordering agreement between the Kubu Raya Regency Government Office and CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photocopy) are always undertaken through deliberation and negotiation to achieve a mutually acceptable solution that will not result in losses for either party. As agreed by both parties, any disputes will be resolved through deliberation. However, if a deadlock is reached, a lawsuit will be filed with the local district court, in this case the Pontianak District Court Keywords: Implementation, Procurement of Goods, Office Stationery ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana mestinya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian pengadaan alat tulis kantor di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat persoalan berkaitan dengan diserahkannya alat tulis yang tidak sesuai dengan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemesan seperti merek barang yang tidak sama dengan pemesanan maupun jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan misalnya minta 5 yang datang kurang atau jumlah terbalik antara pulpen dan kertas. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan perjanjian yang dilakukan secara lisan terkadang menimbulkan persoalan lupa akibat catatan yang tidak tersimpan rapid an menganggap bahwa pihak pemesan akan memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, faktor lain adalah keterlambatan menyerahkan barang yang sudah diperlukan oleh pemesan sehingga pemesan terkadang harus mengambil sendiri barang pesanan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan para pihak pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis antara Kantor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan CV Riski Garda Usaha/ Toko Rizky Shop (Foto Copy) selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak- pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengadaan Barang, Alat Tulis Kantor
UPAYA HUKUM PEMBELI TERHADAP PENJUAL BELUM MENGURUS BALIK NAMA TANAH DI JALAN WONODADI 2 KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah kavling yang terjadi Di Jalan Wonodadi 2 Kabupaten Kuburaya. Perjanjian jual beli tanah kavling tersebut dibuat secara lisan Dengan kata lain perjanjian antara para pihak tersebut dimaksudkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah pembeli melunasi sisa pembayaran harga tanah yang telah disepakati, penjual berjanji untuk mensertifikatkan tanah kavling tersebut dan Setelah kewajiban si pembeli untuk melunasi angsuran tanah kavling, pembeli menagih janji kepada penjual untuk memberikan sertifikatnya. Akan tetapi penjual belum juga mengurus sertifikat yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Seharusnya penjual memenuhi janji setelah pembeli melunasi angsuran tanah kavlingnya maka tanah tersebut sudah disertifikatkan. Adapun metode penelitian yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya dilapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa pihak Pemilik Tanah dan pihak Pembeli telah melakukan perjanjian Jual Beli tanah Kavling, serta telah mengatur hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.salah satu kewajiban pihak Pemilik tanah adalah menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi hak dari Pihak Pembeli sesuai dengan perjanjian, namun pada kenyataannya pihak pemilik tanah di anggap telah melakukan kelalaian, yaitu tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Jual beli tanah, Surat Kepemilikan Tanah, Tanah Kavling ABSTRACT Land plot sale and purchase agreement that occurred on Jalan Wonodadi 2, Kuburaya Regency. The land plot sale and purchase agreement was made verbally. In other words, the agreement between the parties was intended as an agreement between both parties. After the buyer paid off the remaining payment of the agreed land price, the seller promised to certify the land plot and After the buyer's obligation to pay off the land plot installments, the buyer demanded the seller's promise to provide the certificate. However, the seller has not yet processed the certificate that has been agreed upon in accordance with the agreement. This caused a commotion or commotion between the two parties, namely the buyer and the seller. The seller should have fulfilled the promise after the buyer paid off the land plot installments, the land has been certified. The research method used by the author in this study is empirical research, which describes and analyzes the problems. The author attempts to answer the problems raised in this study by examining existing laws and regulations, then their implementation in the field or by exploring the legal reality that exists within society. The Landowner and the Purchaser have entered into a Land Plot Sale and Purchase Agreement, which regulates the rights and obligations of both parties, as outlined in the agreement. One of the obligations of the Landowner is to hand over the land certificate that belongs to the Purchaser in accordance with the agreement. However, in reality, the Landowner is deemed to have committed negligence by failing to hand over the land certificate to the Purchaser in accordance with the agreement agreed upon by both parties. Keywords: Land Sale and Purchase, Land Ownership Certificate, Land Plot
HAMBATAN PENERAPAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK Pada saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk mengubah sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik. Pada saat ini banyak masyarakat yang merasa bahwa proses proses alih media sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik membutuhkan waktu yang lama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penerapa sertifikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan satu permasalahan utama, yakni: “Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sertifikat tanah elektronik di BPN ATR Kubu Raya?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan desktriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan penjelasan dalam memberikan suatu informasi secara terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer yang berasal dari hasil wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hambatan dalam proses penerapan sertifikat tanah elektronik pada kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Salah satu penyebab utama terhambatnya penerapan sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya yaitu adanya permasalahan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang tertera pada sertifikat tanah dan permasalahan teknis lainnya. . Terhambatnya proses alih media tersebut menyebabkan pelayanan sertifikat tanah elektronik menjadi tidak efisien dan terhambatnya integrasi data pertanahan sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya yaitu menetapkan target 200.000 sertifikat tanah elektronik pada tahun 2025 dan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci : Sertifikat , Elektronik, Pendaftaran. ABSTRACT Currently, the government has a policy to convert analogue land certificates into electronic land certificates. At present, many people feel that the process of converting analogue land certificates into electronic land certificates takes a long time. This study aims to identify the factors hindering the implementation of electronic land certificates at the Kubu Raya District Land Office. To achieve this objective, this study formulates one main problem, namely: “What are the factors hindering the implementation of electronic land certificates at the Kubu Raya ATR BPN?” This study utilises empirical legal research methods, which are legal research methods that aim to examine law in its practical sense and investigate how law works in society. This study uses a descriptive analytical approach, which is research that uses explanations to provide detailed information about matters related to the study. The main data used in this study comes from primary legal materials obtained from interviews and questionnaires. The results of the study indicate that there are obstacles in the process of implementing electronic land certificates at the Kubu Raya District Land Office. One of the main causes of the delay in implementing electronic land certificates at the Land Office in Kubu Raya District is the problem of discrepancies between the physical and legal data stated on the land certificates and other technical issues. The delay in the media transfer process has resulted in inefficient electronic land certificate services and hindered land data integration, making it difficult to obtain accurate data. The Kubu Raya District Land Office has made efforts to set a target of 200,000 electronic land certificates by 2025 and has also conducted public awareness campaigns. Keywords: Certificate, Electronic, Registration.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK DIGITAL YANG KARYANYA DIUNGGAH PADA SITUS ILEGAL (STUDI TERHADAP MANHWA)
ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah memudahkan masyarakat dalam mengakses komik, yang mana kini tersedia dalam bentuk digital salah satunya manhwa yaitu komik asal Korea Selatan. Namun, kemudahan akses ini diiringi dengan maraknya situs ilegal yang menerjemahkan dan mengunggah manhwa tanpa izin pencipta melalui metode scanlation yang telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimakah upaya perlindungan hukum terhadap pencipta komik digital manhwa yang karyanya diunggah pada situs ilegal di Indonesia? dan (2) apakah faktor pendorong seseorang membaca komik digital pada situs ilegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedua permasalahan tersebut secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari data sekunder dan survei dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunggahan dan penerjemahan manhwa melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, e dan h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat dituntut menggunakan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pencipta dapat juga memohon penutupan atau penghapusan situs ilegal menggunakan Peraturan Bersama MenkumHAM dan MenKomInfo No. 14 Tahun 2015/ No. 26 2015. Sesuai dengan asas nasional treatment dalam Hak Cipta, pencipta manhwa dapat menggunakan peraturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia untuk melindungi dan menegakan haknya yang dilanggar di Indonesia. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran digital seperti scanlation masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan pemblokiran yang hanya menyasar domain situs. Berdasarkan hasil analisis survei pada penelitian ini, menujukan bahwa faktor utama pembaca lebih memilih membaca pada situs ilegal ialah karena gratis, mudah diakses dan update lebih cepat. Kata kunci: Hak Cipta, Manhwa, Situs Ilegal, Perlindungan Hukum, Pembajakan Digital ABSTRACT The development of digital technology has made it easier for people to access comics, which are now available in digital form, one of which is manhwa, a comic from South Korea. However, this ease of access is accompanied by the proliferation of illegal websites that translate and upload manhwa without the creator's permission through scanlation methods that violate the moral and economic rights of the creator. Based on this, the research questions in this study are: (1) What are the legal protection efforts for creators of digital manhwa comics whose works are uploaded on illegal websites in Indonesia? and (2) What are the factors that drive people to read digital comics on illegal websites? This study aims to identify and analyze these two issues comprehensively. This study uses a descriptive normative legal method with a normative juridical approach through literature study and field research. Data was obtained from secondary data and surveys using purposive sampling techniques, then analyzed qualitatively using descriptive methods. The results of the study indicate that the uploading and translation of manhwa violate Article 5 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1) letters b, c, e, and h of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which can be prosecuted using Article 113 paragraph (4) of Law No. 28 of 2014, and creators may also request the closure or removal of illegal websites using Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Technology No. 14 of 2015/No. 26 of 2015. In accordance with the national treatment principle in copyright law, manhwa creators can use the copyright regulations applicable in Indonesia to protect and enforce their rights that have been violated in Indonesia. However, law enforcement against digital violations such as scanlation is still not optimal due to weak supervision and blocking that only targets website domains. Based on the results of the survey analysis in this study, it shows that the main factors why readers prefer to read on illegal websites are because they are free, easily accessible, and updated more quickly. Keywords: Copyright, Manhwa, Illegal Websites, Legal Protection, Digital Piracy
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, dalam praktiknya proses transisi dari sertipikat konvensional menuju sertipikat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang berasal dari sistem administrasi pertanahan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta akibat hukum yang timbul dari penerapannya dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat konvensional sebagai alat bukti hak yang sah sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam masa transisi menuju sistem elektronik pada umumnya disebabkan oleh ketidaktertiban administrasi pertanahan sebelumnya, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data serta tertib administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat elektronik, pendaftaran tanah, kepastian hukum. ABSTRACT The development of information technology has encouraged the modernization of land administration systems in Indonesia through the implementation of electronic land certificates. This policy aims to improve service efficiency, transparency, and legal certainty in the land registration system. However, in practice, the transition process from conventional certificates to electronic certificates still raises various issues, particularly those related to discrepancies in physical and juridical data originating from the previous land administration system. This condition raises questions regarding the form of legal protection for holders of electronic land certificates and the legal consequences arising from their implementation within the land registration system in Indonesia. This research aims to analyze the legal protection for holders of electronic land certificates and to examine the legal consequences arising from the implementation of electronic certificates in the land registration system. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that legal protection for holders of electronic land certificates has a clear legal basis within the Indonesian land law system. Electronic certificates have the same legal force as conventional certificates as valid evidence of land rights as long as they are issued in accordance with applicable regulations. Problems arising during the transition to the electronic system are generally caused by irregularities in previous land administration, therefore improvements in data verification and orderly land administration are necessary to ensure legal certainty and protection for land rights holders. Keywords: legal protection, electronic certificates, land registration, legal certainty.
KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara normatif dirumuskan sebagai hubungan kontraktual yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara. Namun, dalam praktik pelaksanaannya muncul persoalan mengenai realisasi asas kesetaraan para pihak, khususnya dalam pengaturan dan pemenuhan hak serta kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam PKS serta menilai pengaturan hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari asas kesetaraan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa regulasi terkait JKN dan naskah PKS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum perjanjian dan asas kesetaraan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap konstruksi norma dan substansi klausul perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dan rumah sakit terikat dalam perikatan timbal balik yang menempatkan para pihak sebagai kreditur dan debitur secara bergantian. Dalam tahap pelayanan, Rumah Sakit berkedudukan sebagai kreditur atas pembayaran klaim dan BPJS sebagai debitur. Sebaliknya, dalam tahap verifikasi klaim, BPJS menjadi kreditur yang berhak menuntut kelengkapan dokumen, sedangkan Rumah Sakit sebagai debitur. Keduanya merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum publik. Secara tekstual, Perjanjian Kerja Sama menunjukkan pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Namun berdasarkan asas kesetaraan pada proporsionalitas kewajiban, distribusi kewenangan, akses terhadap pemenuhan hak, dan pembagian risiko, terdapat kecenderungan ketidakseimbangan karena kewenangan pengendalian lebih dominan berada pada BPJS. Akibatnya, hubungan kontraktual yang secara formal tampak koordinatif berubah menjadi relasi asimetris, di mana BPJS tidak hanya bertindak sebagai mitra kontrak, tetapi sekaligus sebagai pengatur dan pengawas pelaksanaan kontrak, sehingga kedudukan rumah sakit berada pada posisi subordinat dalam pelaksanaan perikatan tersebut. Dengan demikian, asas kesetaraan terpenuhi secara formal, tetapi belum sepenuhnya secara substantif. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Asas Kesetaraan. ABSTRACT The Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama/PKS) between BPJS Kesehatan and hospitals in the implementation of the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) is normatively formulated as a contractual relationship that places the parties in an equal legal position. However, in its practical implementation, issues arise concerning the realization of the principle of equality of the parties, particularly in the regulation and fulfillment of their respective rights and obligations. This study aims to analyze the legal position of BPJS Kesehatan and hospitals within the PKS and to assess the regulation of the parties’ rights and obligations from the perspective of the principle of equality in contract law. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of regulations related to the JKN program and the PKS document, while the secondary legal materials include doctrines of contract law and the principle of equality. The analysis is conducted qualitatively by examining the normative construction and the substantive clauses of the agreement. The findings indicate that BPJS Kesehatan and hospitals are bound in a reciprocal contractual relationship in which the parties alternately assume the positions of creditor and debtor. In the service provision stage, the hospital acts as the creditor with respect to claim payments, while BPJS Kesehatan functions as the debtor. Conversely, in the claim verification stage, BPJS Kesehatan becomes the creditor entitled to demand the completeness of documents, whereas the hospital assumes the position of debtor. Both parties are legal subjects in the form of public legal entities. Textually, the Cooperation Agreement reflects a reciprocal exchange of rights and obligations. Nevertheless, when assessed under the principle of equality particularly in terms of proportionality of obligations, distribution of authority, access to the fulfillment of rights, and allocation of risk there is an indication of imbalance due to the predominance of controlling authority vested in BPJS Kesehatan. Consequently, the contractual relationship, which formally appears coordinative, tends to evolve into an asymmetric relationship in which BPJS Kesehatan not only acts as a contractual partner but also as regulator and supervisor of the contract’s implementation, placing hospitals in a subordinate position in the performance of the obligation. Therefore, the principle of equality is formally fulfilled, but not fully realized in substantive terms. Keywords: Legal Position, Cooperation Agreement, BPJS Kesehatan, Hospital, Principle Of Equality, Contract Law.
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS LELANG TERHADAP OBJEK YANG SEDANG DALAM SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 112 K/Pdt/1997)
ABSTRAK Pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan legalitas lelang dan kepastian peralihan hak atas tanah. Dalam praktik, lelang kerap tetap dilaksanakan meskipun status hukum objek belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 yang memberikan penegasan mengenai akibat hukum pelaksanaan lelang atas objek yang masih disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang sedang dalam sengketa serta mengkaji akibat hukumnya terhadap peralihan hak atas tanah Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun telah memenuhi prosedur formal lelang. Status objek yang masih disengketakan menimbulkan cacat hukum yang berakibat pada tidak sahnya peralihan hak atas tanah serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemenang lelang. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 menegaskan bahwa lelang hanya dapat dilakukan terhadap objek yang status hukumnya telah jelas dan tidak sedang dalam sengketa. Kata kunci: lelang, objek sengketa, peralihan hak atas tanah, kepastian hukum, yurisprudensi. ABSTRACT The execution of auctions involving land objects that are still under dispute often gives rise to legal issues, particularly concerning the legality of the auction and the certainty of the transfer of land rights. In practice, auctions are frequently carried out even though the legal status of the object is unclear, thereby creating the potential for legal conflicts in the future. This issue is reflected in Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997, which provides clarification regarding the legal consequences of conducting auctions on disputed objects. This study aims to analyze the legality of conducting auctions on disputed land objects and to examine the legal consequences on the transfer of land rights, using a case study of Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the execution of auctions on land objects that are still under dispute does not possess valid legal force, even if formal auction procedures have been fulfilled. The disputed status of the object creates a legal defect, resulting in the invalidity of the transfer of land rights and the failure to achieve legal certainty for the auction winner. Therefore, Supreme Court Decision Number 112 K/Pdt/1997 emphasizes that auctions may only be conducted on objects whose legal status is clear and not under dispute. Keywords: auction, disputed object, transfer of land rights, legal certainty, jurisprudence.
NICHOLAS ARINDA PRASETYO NIM. A1011221006
PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Abstrak Perlindungan hak keperdataan anak adalah suatu bentuk perlindungan hak yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hak keperdataan anak tersebut. Dalam praktiknya perlindungan hak keperdataan anak ini wajib dilindungi tanpa memandang status perkawinan orang tuanya meskipun perkawinan tersebut terjadi dengan perbedaan kepercayaan atau disebut perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama serta apa akibat hukum dari orang tua yang melakukan penelantaran hak keperdataan anaknya tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari beban hukum primer dan sekunder yan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama tetap wajib dilindungi meskipun status perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang perkawinan. Serta terdapat ancaman bagi orang tua yang melakukan penelantaran terhadap hak anak tersebut. Sehingga sang anak tetap dapat mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu undang-undang perkawinan. Kata Kunci : Perlindungan Hak keperdataan, Penelantaran Hak. Abstract Protection of children's civil rights is a form of protection of rights granted by parents to their children in the child's civil rights. In practice, the protection of children's civil rights must be protected regardless of the marital status of the parents even though the marriage occurs with different beliefs or is called an interfaith marriage. This study discusses how the protection of children's civil rights from interfaith marriages and what are the legal consequences of parents who neglect their children's civil rights based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical nature through a legislative approach. Data were obtained from primary and secondary legal burdens and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the civil rights of children from interfaith marriages must still be protected, even if their parents' marital status is deemed invalid under the marriage law. Furthermore, there are threats to parents who neglect their children's rights. Therefore, children can still exercise their rights in accordance with existing regulations, namely the marriage law. Keywords: Protection of Civil Rights, Neglect of Rights.
MUHAMMAD RIO FEBERIYANTO NIM. A1011221063
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MELAYU DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK Upacara Adat Perkawinan merupakan tradisi yang dilaksnakan oleh Masyarakat adat Melayu di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Upacara ini tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu sebagai ikatan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan Masyarakat. seiring dengan perkembangan Zaman, pelaksananaan upacara adat Perkawinan mengalami penyederhanaan, pengabungan prosesi serta perubahan pada alat dan bahan yang digunakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebapkan terjadinya pergeseran pada pelaksananaan upacara adat Perkawinan di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Maka rumusan msasalah dalam penelitian ini “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Telah dilaksanakan Sesuai Dengan Aslinya”. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan data lapangan melalui Teknik Komunikasi langsung dan tidak langsung serta wawancara dan penyebaran angket kepada responden yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Perigi masih dilaksanakan, namun mengalami pergseran dalam pelaksanaanya. Baik dari segi penyederhanaan prosesi, penggabungan prosesi, dan Alat/bahan yang digunakan Yang disebapkan faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Akibat yang ditimbulkan tidak berupa sanksi adat formal, melainkan lebih bersifat sosial dan kultural, yaitu berkurangnya kedalaman makna simbolik dan fungsi edukatif dalam setiap prosesi. Upaya pelestarian dilakukan oleh ketua adat melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah dinamika perubahan sosial. Kata kunci: Upacara Adat Perkawinan, penyederhanaan Adat, Desa Perigi ABSTRACT Traditional marriage ceremonies are a cultural practice carried out by the Malay indigenous community in Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This ceremony is not only understood as the union of two individuals in a marital bond but also as a social event involving extended families and the wider community. Along with the development of time, the implementation of traditional marriage ceremonies has undergone changes, including simplification of stages, merging of processions, and modifications in the tools and materials used. This study aims to identify the factors causing shifts in the implementation of traditional marriage ceremonies in Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. These shifts are influenced by several factors, namely economic conditions, modernization, changes in mindset, and social changes within the community. The research problem is formulated as follows: “Has the implementation of traditional marriage ceremonies in the Malay indigenous community of Perigi Village, Silat Hilir Subdistrict, Kapuas Hulu Regency been carried out in accordance with its original form?” This research employs an empirical legal (non-doctrinal) method with a descriptive approach. Data were obtained from literature studies and field data through direct and indirect communication techniques, including interviews and questionnaires distributed to respondents selected using non-probability sampling with a purposive sampling technique. The data were analyzed using qualitative analysis. The results show that traditional marriage ceremonies in Perigi Village are still practiced but have experienced shifts in their implementation. These changes are reflected in the simplification and merging of processions, as well as changes in tools and materials used, influenced by economic factors, modernization, changes in mindset, and social transformation. The impacts are not in the form of formal customary sanctions but are more social and cultural, namely the reduction of symbolic meaning and educational value in each procession. Preservation efforts are carried out by the customary leader through persuasive approaches and socialization to the community, especially the younger generation, in order to maintain the values of tradition amid ongoing social changes. Keywords: Traditional Marriage Ceremony, Customary Simplification, Desa Perigi.
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA JASA TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PT RIDHO PRATAMA MANDIRI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Praktik alih daya dalam instansi pemerintah digunakan sebagai upaya efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan, salah satunya berupa keterlambatan pembayaran jasa oleh pengguna jasa kepada penyedia alih daya. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dan berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyedia alih daya dan pekerja. Penelitian ini membahas tentang faktor wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya kepada PT Ridho Pratama Mandiri sebagai penyedia alih daya dalam perjanjian kerja sama jasa alih daya dengan bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran serta implikasi hukumnya berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak pengguna jasa, penyedia alih daya, serta pekerja alih daya, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, perjanjian alih daya, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum perdata, serta dikaitkan dengan teori wanprestasi, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor administratif dan pengelolaan anggaran daerah, seperti keterlambatan pencairan anggaran dan proses birokrasi keuangan. Akibat hukum dari keterlamabatan oleh pengguna jasa adalah tetap adanya kewajiban untuk memenuhi pembayaran terhadap penyedia alih daya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ridho Pratama Mandiri adalah dengan penagihan rutin dan pengiriman somasi formal yang mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pengguna jasa tetap bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pembayaran yang berdampak pada penyedia alih daya dan pekerja, khususnya dalam pemenuhan hak normatif pekerja. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian alih daya memuat klausul pembayaran dan sanksi yang lebih tegas serta diperlukan peningkatan pengelolaan anggaran dan pengawasan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Alih Daya, Keterlambatan Pembayaran, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata. ABSTRACT Outsourcing in government agencies is used as a means of improving the efficiency of public service delivery. However, in practice, problems often arise, one of which is the late payment of services by service users to outsourcing providers. This problem has the potential to cause default and impact legal certainty and legal protection for outsourcing providers and workers. This study discusses the occurrence of late payments by the Kubu Raya Regency Education and Culture Office to PT Ridho Pratama Mandiri as an outsourcing provider, examining why default on late payments occurred in the outsourcing agreement with the aim of analyzing the factors causing default on late payments and their legal implications based on the agreement and applicable laws and regulations. The approach used in this study is an empirical legal research method, whereby data is obtained through field research using interviews with service users, outsourcing providers, and outsourced workers, supported by a literature review of laws and regulations, outsourcing agreements, and relevant legal literature. The data obtained was analyzed qualitatively using civil law analysis and linked to the theory of default, the theory of legal protection, and the theory of legal certainty. The results of the study show that late payments are caused by administrative factors and regional budget management, such as delays in budget disbursement and financial bureaucratic processes. These delays are classified as default in the form of failure to fulfill obligations on time. This study confirms that service users remain legally responsible for late payments, which have an impact on outsourcing providers and workers, particularly in terms of fulfilling the normative rights of workers. Therefore, it is recommended that outsourcing agreements include more stringent payment and penalty clauses, and that budget management and supervision be improved to ensure legal certainty and legal protection for all parties. Keywords: Outsourcing, Late Payment, Default, Legal Protection, Civil Law.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA MAKANAN DALAM PENCANTUMAN LOGO HALAL PALSU
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pencantuman logo halal palsu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pencantuman logo halal yang tidak sah tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha serta bagaimana mekanisme ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan perlindungan konsumen dan prinsip pertanggungjawaban hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pencantuman logo halal palsu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian ganti rugi secara materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, serta memungkinkan tuntutan kerugian immateriil berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Selain itu, prinsip strict liability memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pencantuman logo halal palsu menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Label Halal, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This research aims to analyze the legal responsibility of business actors for the use of fake halal labels as a form of unlawful act from the perspective of consumer protection law in Indonesia. The use of unauthorized halal logos not only violates the provisions of Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector, but also has the potential to cause both material and immaterial losses to consumers. The main issue examined in this research concerns the form of legal liability imposed on business actors as well as the mechanism of compensation that can be provided to consumers who suffer losses. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of statutory regulations, books, and academic journals relevant to consumer protection and the principles of legal liability. The analysis is conducted qualitatively to examine the conformity between existing legal provisions and the practice of using fake halal labels occurring in society. The results of this study indicate that business actors may be held liable under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. Such liability includes material compensation as regulated in Article 19 of the Consumer Protection Law, as well as the possibility of claiming immaterial damages based on the principle of unlawful acts under the Civil Code. Furthermore, the principle of strict liability provides stronger legal protection for consumers without requiring proof of fault on the part of business actors. Therefore, the enforcement of legal responsibility for the misuse of halal labels is essential to ensure legal certainty and effective consumer protection. Keywords: Unlawful Act, Halal Label, Consumer Protection, Business Actor Liability.
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP HAK WARIS PASANGAN YANG DITINGGAL MATI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
ABSTRAK Pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan masalah hukum ketika perkawinan tersebut berakhir karena salah satu pasangan meninggal. Dalam prakteknya, harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali langsung digolongkan sebagai harta warisan tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian suami/isteri yang masih hidup. Padahal, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, apabila suatu perkawinan putus karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak suami-istri yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi menjadi warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji status harta bersama dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam dan menelusuri akibat hukum jika harta tersebut tidak dipisahkan sebelum pembagiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, serta sumber tersier sebagai pendukung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk mengkaji hubungan norma harta bersama dan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi sebelum warisan dapat dibagikan. Suami istri yang masih hidup berhak mendapat separuh bagian, sedangkan separuh sisanya dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Pembagian harta bersama sebelum pemisahan merupakan pelanggaran Pasal 96 KHI karena mengabaikan hak mendiang pasangan, salah mengidentifikasi subjek warisan, dan melemahkan kepastian hukum pembagian harta. Dari sudut pandang keadilan distributif, praktik ini juga tidak menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas karena tidak mensejajarkan para pihak dengan kedudukan hukumnya masing-masing. . Kata Kunci: Harta Bersama, Waris Islam, Keadilan. ABSTRAC The division of joint property within a marriage can give rise to legal issues when the marriage ends due to the death of one of the spouses. In practice, property acquired during the marriage is often immediately classified as part of the estate without first setting aside the share of the surviving spouse. However, Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that if a marriage is dissolved due to death, half of the joint property becomes the right of the surviving spouse, whilst the other half becomes part of the estate to be distributed amongst the heirs. Therefore, this study seeks to examine the status of joint property in the distribution of inheritance under Islamic Law and to explore the legal consequences if such property is not separated prior to its distribution. This study employs a descriptive-analytical approach within the framework of normative legal research. The methods used include a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach analysing court rulings on the division of joint property following the death of one spouse. The legal materials used include primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources such as literature, academic journals, and expert doctrines, as well as tertiary sources for supporting evidence. Data was collected through a literature review and analysed qualitatively using legal interpretation methods to examine the relationship between the norms governing joint property and inheritance in the Compilation of Islamic Law. The research findings indicate that joint property must be divided before the inheritance can be distributed. The surviving spouse is entitled to half of the share, whilst the remaining half is distributed to the heirs as an inheritance. The division of joint property prior to separation constitutes a violation of Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) as it disregards the rights of the deceased spouse, misidentifies the subject of the inheritance, and undermines the legal certainty of property division. From the perspective of distributive justice, this practice also fails to uphold the principle of proportionality as it does not align the parties with their respective legal statuses. Keywords: Joint Property, Islamic Inheritance, Justice.
LEGALITAS PENGGUNAAN EXPLOSIVE WEAPONS OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAPEXPLOSIVE REMNANTS OF WAR DI WILAYAH BERPENDUDUK
ABSTRAK Penggunaan senjata peledak oleh Rusia dalam konflik bersenjata internasional dengan Ukraina menimbulkan permasalahan hukum dan kemanusiaan yang serius, khususnya ketika digunakan di wilayah berpenduduk. Karakteristik ledakan dengan dampak luas berpotensi menimbulkan efek yang tidak dapat dibatasi secara presisi terhadap sasaran militer, sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiscriminate attack) yang dapat membahayakan penduduk sipil dan objek sipil. Selain dampak langsung berupa korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil, penggunaan senjata tersebut juga menghasilkan sisa-sisa bahan peledak perang (explosive remnants of war / ERW) yang menimbulkan ancaman jangka panjang dan menghambat pemulihan pascakonflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan senjata peledak oleh Rusia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kehati-hatian (precaution), serta mengkaji peran Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) sebagai instrumen hukum tidak mengikat (soft law) dalam memperkuat implementasi hukum mengikat (hard law). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata peledak oleh Rusia dengan dampak luas di wilayah berpenduduk yang bersifat tidak membeda-bedakan tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, keberadaan sisa bahan peledak yang merupakan implikasi dari penggunaan senjata peledak, menimbulkan kewajiban negara terhadap Rusia dan Ukraina untuk melakukan pembersihan, memberikan perlindungan, serta menangani dampak lanjutan konflik terhadap penduduk sipil. Kata Kunci: senjata peledak, wilayah berpenduduk, sisa bahan peledak perang, hukum humaniter internasional. ABSTRACT The use of explosive weapons by Russia in the international armed conflict with Ukraine raises serious legal and humanitarian concerns, particularly when used in populated areas. The wide-area effects of such explosions may produce impacts that cannot be precisely limited to military objectives, thereby increasing the risk of indiscriminate attacks that endanger civilians and civilian objects. In addition to the immediate consequences in the form of casualties and damage to civilian infrastructure, the use of such weapons also generates explosive remnants of war (ERW), which pose long-term threats and hinder post-conflict recovery. This research aims to analyze the legality of Russia’s use of explosive weapons under International Humanitarian Law (IHL), particularly the principles of distinction, proportionality, and precaution, as well as to examine the role of the Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) as a non-binding legal instrument (soft law) in strengthening the implementation of binding law (hard law). This study constitutes normative legal research employing statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that Russia’s use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas that is indiscriminate in nature violates International Humanitarian Law. Furthermore, the existence of explosive remnants of war as a consequence of the use of explosive weapons creates state obligations for Russia and Ukraine to conduct clearance, provide protection, and address the continuing impacts of the conflict on the civilian population. Keywords: explosive weapons, populated areas, explosive remnants of war, international humanitarian law.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DRIVER TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti ojek Online, yang memudahkan mobilitas masyarakat. Dibalik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum terkait tanggung jawab Driver terhadap Penumpang, khususnya dalam perlindungan hukum akibat kelalaian selama pengangkutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Driver Ojek Online berbasis aplikasi dalam perlindungan Penumpang di kota Pontianak serta mengidentifikasi aspek hukum yang mempengaruhi hubungan antara Driver dan Penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terhadap Driver ojek Online mitra aplikasi Maxim dikota Pontianak. Data di analisis secara kualitatif dengan mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Driver terhadap Penumpang pada prinsipnya telah dilaksanakan, terutama dalam aspek pelayanan dan keselamatan perjalanan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat perbedaan pemahaman hukum Driver, praktik pengunaan akun yang tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman mengenai asuransi dan ganti rugi. Hubungan hukum Driver dan Penumpang di pengaruhi oleh perjanjian elektronik, status kemitraan Driver, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan perlindungan hukum Penumpang melalui penguatan pemahaman hukum Driver, pengawasan perusahaan aplikasi, dan peran regulatif perusahaan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Driver Ojek Online, Perlindungan Penumpang, Transportasi Berbasis Aplikasi ABSTRACT The development of information technology has encouraged the emergence of application-based transportation services, such as Online motorcycle taxis, which facilitate public mobility. Behind this convenience, legal issues arise concerning the liability of Drivers toward passengers, particularly in relation to legal protection resulting from negligence during transportation services. This study aims to analyze the legal liability of application-based Online motorcycle taxi Drivers in providing passenger protection in Pontianak City and to identify the legal aspects that influence the legal relationship between Drivers and passengers. This research employs an empirical legal research method with a field approach, conducted through interviews with Online motorcycle taxi Drivers who are partners of the Maxim application in Pontianak City. Data were analyzed qualitatively by referring to the Indonesian Civil Code, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results indicate that, in principle, Drivers’ liability toward passengers has been implemented, particularly in terms of service quality and travel safety. However, its implementation has not been optimal due to differences in Drivers’ legal understanding, improper use of Driver accounts, and limited awareness regarding insurance coverage and compensation mechanisms. The legal relationship between Drivers and passengers is influenced by electronic agreements, the partnership status of Drivers, and non-litigation dispute resolution mechanisms. Therefore, strengthening passenger legal protection requires improving Drivers’ legal awareness, enhancing supervision by application-based transportation companies, and reinforcing the role of company regulation. Keywords: Legal Liability, Online Motorcycle Taxi Drivers, Passenger Protection, Application-Based Transportation
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan DAS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat pemerintah daerah, penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam Perda tersebut belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan sanksi dalam peraturan dengan praktik di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efektivitas penerapan sanksi melalui sosialisasi yang lebih intensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sanksi Administratif, Peraturan Daerah, Daerah Aliran Sungai Terpadu, Penegakan Hukum, Kota Pontianak. ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the implementation of sanction towards Local Regulation No. 02 of 2018 in West Kalimantan concerning about how to manage Watershed of River Basin (WRB). This regulation was made to regulate any aspects for managing Watershed of River Basin, including planning, executing, organizing, community participating, and administrative sanction for those who voilate the regulation. The research method used in this research is empirical legal research with qualitative approach obtained from literature studies and interviewing with Local Governments, Enforcement of The Law, and the participated community that contribute to manage Watershed of River Basin. This analysis was done to evaluate the effectiveness of implementating sanction and the adversity of it. The result of this research shows that the implementation was not fully optimal. There are some influenced factor consist of lack of socialization to community, the limitation of Enforcement of The Law resources, and lack of communication among related agencies. On the other hand, there are some incompatibilities among the terms of the regulation applied on community. The conclusion is to increase effectiveness of regulation sanction thru intensive socialization, strengthen the Enforcement of The Law and harmonize the regulation with every related social instrumental. Therefore, the management of WRB in West Kalimantan will hopefully improve and be sutainable. Keyword : Administrative sanctions, Regional Regulation, integrated river basin, law enforcement, Pontianak City.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SODOMI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus sodomi terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang menimbulkan keresahan sosial serta menunjukkan posisi anak sebagai korban yang berada dalam kondisi rentan. Permasalahan yang dikaji adalah mengapa anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Penyidik Unit PPA Polresta Pontianak, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog Anak, serta wali korban. Selain itu, data diperoleh melalui dokumentasi dan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi, yaitu karakteristik anak sebagai sasaran yang rentan (suitable target), keberadaan pelaku yang termotivasi (motivated offender), serta ketiadaan pengawasan yang memadai (absence of capable guardian). Ketiga faktor tersebut selaras dengan Teori Aktivitas Rutin. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, edukasi, dan perlindungan anak sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan sodomi. Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Kejahatan Sodomi, Kerentanan Korban, Teori Aktivitas Rutin. ABSTRACT This study aims to analyze the factors that make children vulnerable to becoming victims of sodomy crimes in Pontianak from a victimological perspective. The research is motivated by the increasing number of sodomy cases against children over the past three years, which has caused social unrest and reflects the vulnerable position of children as victims. The research problem addressed is why children are vulnerable to becoming victims of sodomy crimes in Pontianak. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and a descriptive-analytical nature. Data were collected through in-depth interviews with the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Pontianak, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Pontianak Police, the Task Force for Women and Children Protection, child psychologists, and the guardians of victims. Additional data were obtained through documentation and questionnaires. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing with source triangulation. The findings reveal three main factors contributing to children’s vulnerability to sodomy crimes: children’s characteristics as suitable targets, the presence of motivated offenders, and the absence of capable guardians. These findings are consistent with the Routine Activities Theory. The study emphasizes the importance of strengthening supervision, education, and child protection measures as preventive efforts to combat sodomy crimes against children. Keywords: Victimology, Children, Sodomy Crime, Victim Vulnerability, Routine Activities Theory.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KAIN TENUN SONGKET ANTARA PENGRAJIN DENGAN PEMBELI SECARA PRE-ORDER DI DUSUN SEMBERANG DESA SUMBER HARAPAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket antara Pengrajin dengan Pembeli Secara Pre-Order di Dusun Semberang Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kain tenun songket yang dilakukan melalui sistem pre-order, di mana barang belum tersedia pada saat perjanjian dibuat dan proses produksi membutuhkan waktu cukup lama. Dalam praktiknya, perjanjian antara pengrajin dan pembeli umumnya dilakukan secara lisan dengan mengandalkan asas kepercayaan dan itikad baik. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi dari pihak pembeli, seperti pembatalan sepihak, keterlambatan pembayaran, atau tidak melakukan pelunasan setelah kain selesai diproduksi, yang pada akhirnya merugikan pengrajin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order antara pengrajin dan pembeli di Kabupaten Sambas telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pembeli, akibat hukum yang timbul, serta upaya yang dilakukan pengrajin dalam menyikapi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data lapangan dan analisis terhadap ketentuan hukum perdata, khususnya KUH Perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order di Kabupaten Sambas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya perjanjian lisan tanpa pengaturan tertulis mengenai hak, kewajiban, serta sanksi, sehingga membuka peluang terjadinya wanprestasi oleh pembeli. Faktor penyebab wanprestasi antara lain alasan ekonomi pembeli, perubahan keinginan, serta kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut pada dasarnya memberi hak kepada pengrajin untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian, namun dalam praktiknya penyelesaian lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah. Penelitian ini menyarankan pentingnya penerapan perjanjian tertulis serta kejelasan pengaturan pembayaran dan sanksi guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengrajin maupun pembeli. Kata kunci: Perjanjian jual beli, pre-order, kain tenun songket, wanprestasi ABSTRACT This study is entitled “The Implementation of Pre-Order Sale and Purchase Agreements of Songket Woven Fabric between Artisans and Buyers in Semberang Hamlet, Sumber Harapan Village Sambas Regency.” This research is motivated by the practice of buying and selling songket woven fabric through a pre-order system, in which the goods are not yet available at the time the agreement is made and the production process requires a considerable amount of time. In practice, agreements between artisans and buyers are generally conducted orally, relying on the principles of trust and good faith. This condition gives rise to legal issues, particularly when a breach of contract occurs on the part of the buyer, such as unilateral cancellation, late payment, or failure to complete payment after the fabric has been produced, which ultimately causes losses to the artisans. The problem formulation in this study is whether the implementation of the pre-order sale and purchase agreement of songket woven fabric between artisans and buyers in Sambas Regency has been carried out in accordance with the agreement of the parties. This research aims to examine the implementation of the agreement, the factors causing breach of contract by buyers, the resulting legal consequences, and the efforts made by artisans in responding to such breaches. The research method used is empirical legal research with a sociological approach, through field data collection and analysis of civil law provisions, particularly the Indonesian Civil Code concerning agreements and breach of contract. The results show that the implementation of pre-order sale and purchase agreements of songket woven fabric in Sambas Regency has not been fully carried out in accordance with the agreement of the parties. This is due to the predominance of oral agreements without written arrangements regarding rights, obligations, and sanctions, thereby creating opportunities for breach of contract by buyers. Factors causing breach of contract include the buyer’s economic reasons, changes in preferences, and lack of understanding of the legal consequences of agreements. The legal consequences of such breaches essentially grant artisans the right to demand fulfillment of the agreement or compensation for losses; however, in practice, dispute resolution is more often conducted through family-based deliberation or amicable settlement. This study suggests the importance of implementing written agreements and clear arrangements regarding payment and sanctions in order to provide legal certainty and protection for both artisans and buyers. Keywords: Sale and purchase agreement, pre-order, songket woven fabric, breach of contract.
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DIKABUPATEN MELAWI)
Abstract Government Regulation (PP) Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline is principally intended to improve discipline and create a professional, dedicated, and integrity-based Civil Servant apparatus, thereby supporting good governance.The Melawi Regency Governmentisoneoftheregenciesin Wes tKalimantan Province with a significant number of Civil Servants. Between 2022 and 2025, several cases related to civil servant disciplinary violations were reported. Although the regulation shavebeenim plemented,sanction sarestillbeingimposedthatdonotcomply with Government Regulation Number 94 of 2021. Therefore, to determine whether the implementation of disciplinary sanctions for civil servant violations in Melawi Regency is in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 and what the causes orobstaclesare ,theauthorconductedastudyentitled"ImplementationofSanctionsfor Civil Servant Disciplinary Violations Based on Government Regulation Number 94 of 2021 (Study in Melawi Regency). This study uses empirical legal methods and is descriptive in nature, collecting data through interviews with relevant agencies, as well as data collection and direct observation in the field. Data analysis used qualitative data analysis. The results indicate that the implementation of sanctions for civil servant disciplinary violations based on Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency has been implemented, but is not yet optimal, due to the discovery of several cases ofdisciplinarysanctionsthatdonotcomplywithGovernmentRegulationNumber 94 of 2021. This study recommends increasing the dissemination of Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency, routinely, intensively, and sustainably. AllCivilServants, Optimizing and improvingcoordination astheroleof the State Civi lService Agency (BKN),the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM), and the Melawi Regency Inspectorate, Consistent enforcement of disciplinarysanctionsfor Civil Servantsbasedon Government Regulation Number 94 of 2021 in the Melawi Regency Governmentisexpectedtoimplementdisciplinarysanctions objectively, fairly, and consistently without discrimination, thereby creating a deterrent effect and increasing Civil Servants' compliance with disciplinary regulations. Keywords : Discipline, Implementation o fSanctions, Civil Servants. Abstrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan disiplin serta untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas, sehingga akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Melawi adalah salah satu Pemerintah Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat dimana memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang cukup banyak. Pada tahun 2022–2025 terdapat beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun regulasi telah dijalankan namun masih ditemukan penjatuhan hukumanyang tidak sesuai dengan PP Nomor94 Tahun 2021. Maka dari itu untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Melawi telah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan apa saja yang menjadi penyebab atau kendalanya maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Studi di Kabupaten Melawi). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan bersifat deskriptif yakni dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan instansi terkait, serta pengumpulan data serta observasi langsung di lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan namun belum optimal, dikarenakan masih ditemukannya beberapa kasus penetapan sanksi hukuman disiplin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Melawi, secara rutin dan lebih intensif serta berkelanjutan kepada seluruh Pegawai Negreri Sipil. Selain itu melakukan optimalisasi dan meningkatkan koordinasi yang baik antara peran Badan Kepegawaian Negara (BKN), peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta peran Inspektorat Kabupaten Melawi, Konsistensi penegakkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil harus diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .94 Tahun 2021 pada Pemerintahan Kabupaten Melawi diharapkan agar dapat menerapkan sanksi disiplin secara objektif, adil, dan konsisten tanpa tebang pilih sehinga apat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan disiplin. Kata Kunci : Disiplin, Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil.
PERTIMBANGAN JAKSA DALAM TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2023/PN/Skw
ABSTRAK Kemajuan teknologi digital di era globalisasi telah mempermudah komunikasi, tetapi juga menciptakan kemungkinan penyalahgunaan teknologi, seperti eksploitasi keuangan dan seksual anak melalui aplikasi komunikasi online seperti MiChat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana serta mengevaluasi proporsionalitas tuntutan dan putusan pengadilan dalam kasus eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kejahatan dilakukan melalui serangkaian perilaku terorganisir yang memanfaatkan kerentanan anak dengan menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana untuk memperoleh pelanggan, sehingga pelaku dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda. Secara normatif, tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran, pengulangan perbuatan, serta dampak fisik, psikologis, dan sosial terhadap korban, tuntutan tersebut dinilai belum sepenuhnya proporsional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang evaluasi terkait keseimbangan antara beratnya akibat yang ditimbulkan dengan tuntutan pidana yang diajukan. Kata Kunci: Eksploitasi anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, aplikasi MiChat, perlindungan anak, tuntutan pidana, proporsionalitas. ABSTRAK The advancement of digital technology in the era of globalization has facilitated communication, but it has also created opportunities for misuse, including the economic and sexual exploitation of children through online communication applications such as MiChat. This study aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in determining criminal charges and to evaluate the proportionality of the charges and court decisions in cases of child exploitation. This research employs a socio-juridical legal approach using statutory and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that the criminal acts were carried out through a series of organized actions that exploited the vulnerability of a child by using the MiChat application as a means to obtain clients, resulting in a prosecution of 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment along with a fine. Normatively, the charges are in accordance with the applicable legal provisions. However, from a justice perspective, considering the severity of the offense, the repetition of the conduct, and the physical, psychological, and social impact on the victim, the charges are considered not fully proportional. Therefore, there remains room for evaluation regarding the balance between the severity of the consequences and the imposed criminal charges. Keywords: Child exploitation, economic and sexual exploitation, MiChat application, child protection, criminal charges, proportionality.
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAPTERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN COSPLAY DIKOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF PRESIPITASI KORBAN
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji terjadinya pelecehan seksual di kalangan cosplayer di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi dengan menggunakan Teori Presipitasi Korban sebagai pisau analisis utama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual di ruang publik serta ditemukannya pengalaman cosplayer yang mengalami catcalling, komentar seksual, tatapan bernuansa cabul, hingga sentuhan fisik tanpa persetujuan saat mengikuti event. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap cosplayer, panitia, dan pengunjung event. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor situasional seperti keramaian (crowded public space) dan lemahnya pengawasan, faktor kultural berupa objektifikasi tubuh dan normalisasi candaan seksual, serta faktor struktural seperti minimnya mekanisme pengaduan dan literasi hukum. Dalam perspektif Teori Presipitasi Korban, representasi visual dan posisi cosplayer di ruang publik dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi, namun tidak pernah menjadi pembenaran atas tindakan pelaku karena tanggung jawab pidana tetap melekat pada pelaku. Dampak yang dialami korban meliputi trauma psikologis, rasa takut, penurunan kepercayaan diri, pembatasan partisipasi dalam komunitas, serta potensi terjadinya viktimisasi sekunder melalui praktik victim blaming. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan event, penyusunan kode etik, edukasi mengenai consent, serta pendekatan perlindungan korban guna menciptakan ruang cosplay yang aman dan berkeadilan. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Cosplayer, Viktimologi, Presipitasi Korban. ABSTRACT This study examines the occurrence of sexual harassment among cosplayers in Pontianak City from a victimological perspective, using Victim Precipitation Theory as the primary analytical framework. The research is grounded in the increasing prevalence of sexual harassment in public spaces and findings that cosplayers have experienced catcalling, sexually explicit comments, leering, and non-consensual physical contact during events. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing observation, interviews, questionnaires, and field documentation involving cosplayers, event organizers, and visitors. The findings indicate that harassment arises from a complex interaction of situational factors such as crowded public spaces and weak supervision, cultural factors including body objectification and the normalization of sexual jokes, and structural factors such as the lack of reporting mechanisms and limited legal literacy. From the perspective of Victim Precipitation Theory, visual representation and the presence of cosplayers in public spaces may increase vulnerability to victimization; however, these factors never justify the perpetrator’s actions, as criminal responsibility remains solely with the offender. The impacts experienced by victims include psychological trauma, fear, decreased self-confidence, reduced participation in community activities, and the risk of secondary victimization through victim-blaming practices. This study recommends strengthening event supervision systems, establishing clear codes of conduct, promoting consent education, and adopting a victim-centered protection approach to create a safer and more equitable environment within the cosplay community. Keywords: Sexual Harassment, Cosplayers, Victimology, Victim Precipitation.
GOHAN MEHANDIQA SAYYIDINAA NIM. A1011221088
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM TEORI RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN KUBU RAYA
ABSTRAK Kejahatan kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya ketika korbannya adalah anak di bawah umur. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta perlindungan terhadap santri. Namun, fakta menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pondok pesantren, sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya dengan menggunakan teori relasi kuasa serta mengungkap faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kubu Raya dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault dan kriminologi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku yang merupakan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren memanfaatkan kekuasaan struktural, moral, dan institusional untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati yang masih anak di bawah umur. Selain itu, adanya praktik child grooming, lemahnya pengawasan internal, serta budaya takut dan bungkam korban, turut memperkuat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, kekerasan seksual di pondok pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai hasil dari penyalahgunaan relasi kuasa dalam institusi pendidikan keagamaan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Pondok Pesantren, Anak, Kriminologi Kritis. ABSTRACT Sexual violence constitutes a serious violation of human rights, particularly when the victims are children. Islamic boarding schools (pondok pesantren) as Islamic educational institutions are expected to provide a safe environment and uphold moral values as well as protection for students. However, empirical facts show that sexual violence may also occur within Islamic boarding schools, as evidenced by cases that took place in Kubu Raya Regency in 2025. This research aims to analyze sexual violence crimes in Islamic boarding schools in Kubu Raya by applying the theory of power relations and to identify the factors contributing to the occurrence of such crimes. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with investigators from the Kubu Raya Police and institutions concerned with the protection of women and children, supported by literature studies of relevant laws and legal materials. Data analysis was conducted qualitatively by linking field findings with Michel Foucault’s theory of power relations and critical criminology. The results of this study indicate that sexual violence in Islamic boarding schools in Kubu Raya occurs due to an imbalance of power relations between perpetrators and victims. The perpetrators, who are leaders or caregivers of the Islamic boarding schools, exploit their structural, moral, and institutional power to commit sexual violence against female students who are minors. In addition, practices of child grooming, weak internal supervision, and a culture of fear and silence among victims further contribute to the persistence of such crimes. Therefore, sexual violence in Islamic boarding schools cannot be understood merely as individual criminal acts, but rather as a consequence of the abuse of power relations within religious educational institutions. Keywords: Sexual Violence, Power Relations, Islamic Boarding School, Children, Critical Criminology.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TRANSAKSI DIGITAL ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA
ABSTRAK Perkembangan layanan pinjam meminjam berbasis transaksi digital telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum apabila diselenggarakan secara ilegal tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Permasalahan menjadi kompleks apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, sehingga timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab ahli waris atas pinjaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan akibat hukum bagi ahli waris atas pinjaman transaksi digital ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pengujian syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta prinsip tanggung jawab dalam hukum waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris bergantung pada keabsahan perjanjian. Jika perjanjian sah, pinjaman menjadi bagian dari pasiva warisan. Jika perjanjian tersebut batal demi hukum, akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. kewajiban yang timbul hanya sebagai restitusi atas dana pokok yang telah diterima, dengan pelaksanaan yang tetap dibatasi pada nilai harta warisan dan tidak mencakup harta pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum perjanjian, hukum waris, dan regulasi sektor jasa keuangan. Kata Kunci: Transaksi Digital Ilegal, Tanggung Jawab Ahli Waris, Keabsahan Perjanjian, Hukum Waris, Hukum Perdata. ABSTRACT The development of digital transaction-based lending and borrowing services has made financing easier for the public, but on the other hand, it has also raised legal issues if they are operated illegally without permission from the relevant authorities. This issue becomes more complex if the debtor dies before repaying their loan, raising questions about the heirs' responsibility for the loan. This study aims to analyze the legal responsibilities and consequences for heirs of illegal digital transaction loans from a civil law perspective. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach through an analysis of the Civil Code, the Financial Services Authority Law, the Electronic Information and Transactions Law, and other related regulations. The analysis was conducted qualitatively, focusing on examining the valid conditions of an agreement under Article 1320 of the Civil Code and the principle of liability in inheritance law. The results show that the heirs' responsibility depends on the validity of the agreement. If the agreement is valid, the debt becomes part of the inheritance's liabilities. If the agreement is void, its legal consequences are deemed never to have existed and cannot be passed on to the heirs. The obligation arises only as restitution for the principal funds received, with enforcement remaining limited to the value of the inheritance and excluding personal assets. This research emphasizes the importance of harmonization between contract law, inheritance law, and financial services sector regulations. Keywords: Illegal Digital Transactions, Heirs' Liability, Agreement Validity, Inheritance Law, Civil Law.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PT SRITEX YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN
ABSTRAK Kepailitan perusahaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung terhadap pekerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja, terutama ketika pemenuhan hak tersebut bergantung pada proses pemberesan harta pailit. Kasus kepailitan PT Sritex yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak pekerja setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kepailitan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pekerja tetap memiliki hak-hak normatif dan ditempatkan sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik kepailitan PT Sritex, pemenuhan hak pekerja belum sepenuhnya terealisasi karena bergantung pada proses pemberesan dan penjualan aset perusahaan. Oleh karena itu, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Kepailitan ABSTRACT Corporate bankruptcy can result in various legal consequences, one of which is the termination of employment that directly affects workers. This condition raises issues regarding legal protection of workers' rights, especially when the fulfillment of these rights depends on the bankruptcy asset settlement process. The case of PT Sritex’s bankruptcy, which ended in the termination of employment for thousands of workers, demonstrates the potential uncertainty in fulfilling workers' rights after a company is declared bankrupt. This study aims to analyze the legal protection of the rights of PT Sritex workers who experienced termination of employment due to the company's bankruptcy and to examine the legal remedies that workers can pursue to fight for their rights. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies. All of these legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of regulations related to labor, bankruptcy, and the settlement of industrial relations disputes. Research results show that normatively, legal protection for workers' rights who experience termination due to company bankruptcy is regulated within the Indonesian legal system. Workers still have normative rights and are positioned as preferential creditors in the bankruptcy asset settlement process. However, in the practice of PT Sritex's bankruptcy, the fulfillment of workers' rights has not been fully realized because it depends on the process of settling and selling the company's assets. Therefore, workers can pursue legal remedies through industrial relations dispute resolution mechanisms, namely bipartite resolution, mediation, and resolution through the Industrial Relations Court. Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Termination of Employment, Bankruptcy
VANESSA APRILIA UTAMI PUTRI NIM. A1011221113
ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI E-COMMERCE DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN BUKU BAJAKAN
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas regulasi e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi penjualan buku bajakan, serta mengidentifikasi kelemahan substantif dan tantangan dalam implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini menguji kesenjangan antara hukum dalam teks (law in books) dan hukum dalam praktik (law in action) terkait perlindungan Hak Cipta di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta berbagai peraturan pelaksananya. Analisis data difokuskan pada evaluasi konsistensi, implementasi, dan kelemahan regulasi yang ada, dengan dukungan data sekunder dari jurnal, artikel, dan studi kasus aktual seperti kasus pembajakan buku milik Devina Hermawan dan Rintik Sendu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasi regulasi e-commerce belum optimal. Regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan penjualan buku bajakan masih tersebar dalam beberapa aturan berbeda sehingga menyulitkan dalam proses penegakan, bersifat reaktif, dan lebih mengandalkan mekanisme notice and takedown yang terbukti lambat dan rumit. Platform e-commerce belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban verifikasi proaktif dan pengawasan aktif terhadap produk yang dijual. Selain itu, koordinasi antarlembaga terkait masih lemah, teknologi pendeteksian buku bajakan belum maksimal, serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas regulasi e-commerce dalam menanggulangi penjualan buku bajakan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan peran pengawasan platform, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. (Kata kunci: Buku Bajakan, E-commerce, Hak Cipta, Implementasi, Perlindungan Hukum, Regulasi) Abstract This study aims to analyze, from a juridical perspective, the effectiveness of e-commerce regulations in preventing and combating the sale of pirated books, as well as to identify substantive weaknesses and challenges in the implementation of these regulations. The study examines the gap between the law in books and the law in practice regarding copyright protection in the digital realm. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature review and legal document studies on primary legal materials such as Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 7 of 2014 on Trade, and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), along with various implementing regulations. Data analysis focused on evaluating the consistency, implementation, and weaknesses of existing regulations, supported by secondary data from journals, articles, and actual case studies, such as the book piracy cases involving Devina Hermawan and Rintik Sendu. Research findings indicate that although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework, the implementation of e-commerce regulations remains suboptimal. Regulations related to combating the sale of pirated books are still scattered across various different rules, making enforcement difficult; they are reactive in nature and rely heavily on notice-and-takedown mechanisms, which have proven to be slow and cumbersome. E-commerce platforms have not fully implemented their obligations for proactive verification and active monitoring of products sold. Additionally, coordination among relevant agencies remains weak, technology for detecting pirated books is not yet fully utilized, and public legal awareness remains low. The conclusion of this study underscores that the effectiveness of e-commerce regulations in combating the sale of pirated books is highly dependent on regulatory harmonization, consistent law enforcement, an enhanced supervisory role for platforms, and improved public legal literacy. (Keywords: Copyright, E-commerce, Implementation, Legal Protection, Pirated Books, Regulation)