Jurnal Fatwa Hukum
type: channel
description: Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional
publisher: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
language: en-US
publication name: Jurnal Fatwa Hukum
items: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KEBERSIHAN MAKANAN DI PONTIANAK TENGGARA
items: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
items: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA) DI KOTA PONTIANAK
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KONSUMEN
items: IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PIUTANG KREDIT MACET TERHADAP ANGGOTA PADA KOPERASI KONSUMEN KOPMART UNIVERSITAS TANJUNGPURA
items: PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS FEMICIDE DI INDONESIA
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUSAKAN KUKU AKIBAT PENGGUNAAN JASA NAIL ART DI KABUPATEN KUBU RAYA
items: KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER AKIBAT TRANSAKSI GRABFOOD FIKTIF DENGAN KLAUSULA CASH ON DELIVERY MELALUI APLIKASI GRABFOOD DI KOTA PONTIANAK
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA TOKOPEDIA
items: EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
items: PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 5) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP JURU PARKIR DIPASAR FLAMBOYAN PONTIANAK SELATAN)
items: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 279 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
items: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SEPATU THRIFT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN
items: ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP GANGGUAN KEJIWAAN SEBAGAI PENGHALANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU KANDUNG
items: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN Nomor125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn TENTANG HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG DI PHK DALAM KEAADAN HAMIL DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
items: ANALISIS YURIDIS DALAM PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
items: TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RENTAL RIZKI TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK
items: IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN (Studi di Kabupaten Kubu Raya)
items: PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM KAITANNYA DENGAN KEADILAN HUKUM
items: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK
items: ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOSTUM COSPLAY DI GRUP WHATSAPP KANG RENTAL PONTIANAK- SINGKAWANG
items: PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN TANAH ULAYAT OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI DESA SALATIGA KECAMATAN MANDOR
items: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DISTRIBUSI KUALITAS AIR BERSIH DI KABUPATEN MELAWI
items: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGECUALIAN UPAH PEKERJA UMKM YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025
items: ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
items: ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH PENGGUGAT INTERVENSI (Studi Putusan No.774 K/PDT/2025)
items: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PT. DEKA CAHAYA GEMILANG)
items: ANALISIS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DANDAMPAKNYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KABUPATEN MEMPAWAH
items: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL ANAK DI KOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk)
items: PELAKSANAAN REGULASI PEMBATASAN PENJUALAN PRODUK TEMBAKAU DALAM RUANG LINGKUP USAHA MIKRO KECIL PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS DI KOTA PONTIANAK
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAS PEREDARAN MEREK ERSPO PALSU MELALUI E-COMMERCE
items: PROBLEMATIKA PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PEMEBASAN BERSYARAT DI PONTIANAK
items: ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG TIDAK BENAR
items: IMPLEMENTASI PENGENAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT
items: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021
items: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PRODUK PADA ALFAMART DI PONTIANAK UTARA
items: PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS (STUDI KASUS TRAGEDI SAMPIT )
items: TANGGUNG JAWAB GOLDEN LAUNDRY TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
items: PERLINDUNGAN TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM PADA PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU
items: TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL (Studi kasus di PT Rental Portal Kalimantan Barat Kota Pontianak)
items: PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK PESAGUAN KAWIN JADIK SUNTUNG DI DESA AUR GADING KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG
items: STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL
items: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN (BALAP LIAR) DI KOTA PONTIANAK OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
items: KAJIAN HUKUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI LEGALITAS USAHA DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021
items: PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI KOTA PONTIANAK
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR DIGITAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
items: PENERAPAN HUKUM ADAT PATI NYAWA DAYAK CUPANG DESA DILUAR WILAYAH BARU LOMBAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DI KECAMATAN MELIAU
items: STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (OVERSPEL) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN KABUPATEN LANDAK
items: ANALISIS HUKUM MEKANISME LELANG BARANG RAMPASAN MUDAH RUSAK DALAM KASUS PENILAIAN BAWANG BOMBAI DI PONTIANAK
items: MODEL PENYELESAIAN KASUS ATAS PEMBELIAN BARANG YANG SAMPAI TIDAK SESUAI SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE SHOPEE
items: AKIBAT HUKUM PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky
items: PENGARUH MENONTON KONTEN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU ANAK DI KOTA PONTIANAK
items: STUDI KOMPARATIF TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI LAKI-LAKI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
items: STUDI KASUS PERUBAHAN PERILAKU ANAK DISABILITAS INTELEKTUAL DARI KORBAN MENJADI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
items: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA KETAPANG
items: PELAKSANAAN PERKAWINAN DAYAK TOBAG DI DESA TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU
items: PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA : KASUS BRAND ARC'TERYX
items: RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI KEPOLISIAN KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL: ANALISIS REGULASI PADA KASUS KEHILANGAN UANG PENGGUNA
items: PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK
items: PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERCERAIAN TIONGHOA HAKKA DI KOTA SINGKAWANG SKRIPSI
items: ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA TERHADAP ZAKAT PROFESI
items: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASASI DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA FERDY SAMBO
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP KOPI “ASKARA COFFEE AND EATERY” DALAM PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG
items: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk)
items: FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN DALAM PENGUMPULAN DATA PRIBADI PADA PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA
items: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECURITY EXCEPTIONS BERDASARKAN PASAL XXI GATT DALAM HUBUNGAN DAGANG ANTARA TIONGKOK-AMERIKA SERIKAT
items: ANALISIS KONTRAKTUAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI BERBASIS ELEKTRONIK
items: PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA WISATA BAGAK SAHWA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
items: ANALISIS WASIAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN POTENSI PENERAPANNYA DALAM HUKUM INDONESIA
items: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Penetepan Nomor :412/Pdt.P/2024/PA.Sbs)
items: PERLINDUNGAN HUKUM LENDER ATAS GAGAL BAYAR BORROWER DALAM LAYANAN FINTECH PEER-TO-PEER LENDING
items: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KEBERSIHAN MAKANAN DI PONTIANAK TENGGARA
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana tanggung jawab pelaksanaan kewajiban dan tingkat kepatuhan pelaku usaha rumah makan terkait kebersihan rumah makan di Indonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9, khususnya yang terdapat di kota Pontianak Tenggara. Di dalam penelitian ini, penulis juga akan mencari tau penyebab pelaku usaha rumah makan dalam memenuhi kewajiban hukum dan menjaga kebersihan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berjenis normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana tanggung jawab dan tingkat kepatuhan pelaku usaha rumah makan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 di Kota Pontianak. Dan penulis juga akan memberikan kuesioner sebanyak 3 sampel responden rumah makan di Pontianak Tenggara untuk mendapatkan informasi mengenai hukum perlindungan konsumen dan mewawancarai ke satu instansi dinas kesehatan yang ada di kota Pontianak untuk dapat menemukan kendala yang dihadapi pelaku usaha rumah makan serta upaya yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kesadaran pelaku usaha rumah makan terhadap menjalankan kewajiban hukumnya. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 dalam bentuk tanggung jawab memastikan makanan yang mereka sajikan sehat, aman, dan layak dikonsumsi serta menjaga kebersihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, serta lingkungan rumah …
creator: PERSIA IRANI NIM. A1012221037
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-03
publication date: 2026-02-03
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
type: item
description: Abstract This study examines the factors that cause culinary business operators not to display food prices, the legal sanctions imposed for such practices, and the level of legal awareness among business actors regarding price transparency, particularly in Southeast Pontianak District. The research adopts a normative-empirical approach with qualitative methods and descriptive analysis, supported by questionnaires distributed to three restaurants and interviews with business owners. The findings show that the failure to list prices is driven by unstable raw material prices, low legal awareness, business strategies, limited resources and technology, traditional practices, lack of government supervision, and psychological considerations toward consumers. Such practices violate Indonesia’s Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and related regulations. Business actors who do not display prices may face administrative sanctions, including revocation of business licenses. Overall, the level of legal awareness among culinary business actors remains low, hindering price transparency in the sector. Keywords: Consumer Protection, Business Operators, Restaurants. Abstrak Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga makanan, sanksi hukum yang dikenakan, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman harga menu, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, didukung data kuesioner dari tiga restoran serta wawancara dengan pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya harga disebabkan oleh harga bahan baku yang tidak stabil, rendahnya pemahaman hukum, strategi bisnis, keterbatasan sumber daya dan teknologi, kebiasaan tradisional, kurangnya pengawasan pemerintah, serta pertimbangan psikologis konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung…
creator: SHAFA KESYA ARINDA NIM. A1012221112
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-03
publication date: 2026-02-03
volume: 9
number: 1

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA) DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: Abstract Sexual harassment in public spaces is an increasingly prevalent form of moral violation and causes public unrest, particularly among women. One common form of sexual harassment is physical breast groping, known locally as "begal payudara" (breast groping). Pontianak City, as an urban area with high mobility, also faces this problem. This study aims to analyze the causal factors of sexual harassment (begal payudara) in Pontianak City from a criminological perspective, as well as to examine mitigation efforts and legal protection for victims. The research methods used are descriptive, qualitative, and sociological legal studies. Data were obtained through interviews with perpetrators, victims, police investigators, the Regional Child Protection Commission (KPAD), and the community. The data are supported by a literature review of laws and regulations, specifically Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The analysis was conducted using criminological theories, including psychoanalysis and social control theory. The study's findings indicate that sexual harassment (breast groping) is influenced by internal factors on the part of the perpetrator, including uncontrolled sexual urges, poor self-control, and the influence of pornographic content. External factors include a lack of social supervision, quiet and poorly lit environments, weak community oversight, and limited surveillance equipment such as CCTV. This study concludes that eradicating breast groping requires not only strict law enforcement but also strengthened social oversight, public education, and increased protection and rehabilitation for victims. Keywords: Criminology, Sexual Harassment, Breast Groping, Causal Factors, Pontianak City. Abstrak Pelecehan seksual di ruang publik merupakan bentuk pelanggaran moral yang semakin marak dan menyebabkan keresahan publik, khususnya di kalangan perempuan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang umum adalah pelecehan seksual fisik …
creator: MAULIDYA AZZARA NIM. A1011221150
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-03
publication date: 2026-02-03
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KONSUMEN
type: item
description: Abstract This research aims to analyze the forms of legal protection for business operators who become victims of payment manipulation and the legal liability of consumers for the losses incurred This research employs an empirical juridical method supported by direct interviews with business operators who became victims, conducted directly with the owner of Cheryl Traditional Costume Rental Store. The juridical approach is used to examine statutory provisions governing the rights and legal protection of business actors as well as the obligations and responsibilities of consumers, while the empirical approach is applied to understand the implementation of these legal provisions in the practice of traditional costume rental. This research is descriptive-analytical in nature, systematically describing and analyzing legal phenomena based on normative data and empirical evidence. The results of this research conclude that legal protection for business operators is actually regulated in several laws and regulations, where their rights are guaranteed by the 1945 Constitution, Consumer Protection Law (UUPK), Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Civil Code. However, based on research findings on the handling efforts of consumer fraud cases at Cheryl Store, it can be concluded that handling is carried out in stages from internal verification to external efforts adjusted to the level of losses. Cases with limited material losses are handled minimally, while material and immaterial losses require intensive handling including identity tracing and third-party coordination. Although assets were successfully returned, the consumer's financial obligations remained unfulfilled, indicating that asset recovery does not guarantee comprehensive loss recovery. Thus, the consumer as the perpetrator did not fulfill their financial responsibility. Keywords: Digital Payment E…
creator: CHERYL THEREZA ISABEL NIM. A1011221046
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-11
publication date: 2026-02-11
volume: 9
number: 1

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PIUTANG KREDIT MACET TERHADAP ANGGOTA PADA KOPERASI KONSUMEN KOPMART UNIVERSITAS TANJUNGPURA
type: item
description: Abstract This study analyzes the implementation of bad debt deduction among members of the Kopmart Consumer Cooperative at Tanjungpura University and identifies the causes of failure in this mechanism. Non-performing loans significantly affect the cooperative’s financial stability and member trust. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews with cooperative administrators and members as well as library studies. The findings indicate that the failure of deductions results from internal factors such as weak administration and supervision, and external factors involving members’ deliberate actions to divert their salaries to other accounts to avoid repayment obligations. This situation leads to an increase in uncollectible receivables and decreased liquidity. As a resolution, the cooperative employs persuasive approaches, credit restructuring, and legal enforcement in accordance with Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The study emphasizes the importance of balancing kinship principles with legal firmness to maintain cooperative stability and sustainability. Keywords: Cooperative, Non-Performing Loan, Debt Deduction, Legal Protection, Kopmart Tanjungpura University. Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemotongan piutang kredit macet terhadap anggota Koperasi Konsumen Kopmart Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor penyebab kegagalannya. Permasalahan kredit macet berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemotongan disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya administrasi dan pengawasan, serta faktor eksternal berupa perilaku anggota yang sengaja mengalihkan gaji ke rekening lai…
creator: I S M A I L NIM. A1012221043
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-11
publication date: 2026-02-11
volume: 9
number: 1

PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS FEMICIDE DI INDONESIA
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran yang dilakukan UN Women dalam mengurangi kasus femisida di Indonesia. Fenomena femisida di Indonesia dilatarbelakangi oleh pengaruh budaya patriarki, dilihat dari maraknya kasus femisida yang terjadi, sebagaimana terlihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat ratusan kasus setiap tahun, dengan sebagian besar terjadi di ranah domestik yang seharusnya aman bagi perempuan. Fenomena ini telah memperoleh perhatian serius, terbukti dengan diakuinya femisida sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui Vienna Declaration on Femicide 2012 dan keterkaitannya dengan Connvention on the Elimination of All Forns of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam upaya mengurangi kasus femisida di Indonesia melalui kerangka kerja dan kebijakan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan eksplanatif, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat eksploratif (exploratory research). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), serta dokumen resmi UN Women seperti RESPECT Framework dan laporan Komnas Perempuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan argumentatif untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik dalam upaya pencegahan femisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women berperan signifikan sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam mengurangi kasus femisida di Indonesia. Sebagai instrumen, UN Women mendukung pemerintah dalam implementasi CEDAW dan program RESPECT Women Framework guna memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender. Sebagai arena, UN Women menc…
creator: ORLIAN DEZALSA NIM. A1011221245
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-11
publication date: 2026-02-11
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUSAKAN KUKU AKIBAT PENGGUNAAN JASA NAIL ART DI KABUPATEN KUBU RAYA
type: item
description: Abstract This research aims to identify and analyze how legal protection is provided to consumers of nail art services based on laws and regulations, as well as the forms of legal protection for consumers who experience nail damage due to nail art services in Kubu Raya Regency, with a focus on the obligations of business actors to provide safe services in accordance with legal provisions. The research method uses a juridical sociological type with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for nail art service consumers in Kubu Raya Regency has not been optimally implemented, both preventively and repressively. In practice, there are still business actors who do not provide adequate information about service risks, are not consistent in applying hygiene and sterilization standards for tools, and use nail art products that are not registered with BPOM. On the other hand, consumers who experience nail damage tend not to pursue legal remedies due to their low understanding of their rights. Keywords: Consumers Protection, Nail Art Services, Nail Damage Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa nail art berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kuku akibat penggunaan jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya, dengan fokus pada kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang aman dan sesuai dengan ketentua hukum. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana secara optimal, baik secara preventif maupun represif. Dalam praktik masih ditemukan pelaku usaha yang belum memberikan informasi risiko layanan secara memadai, belum konsisten menerapkan standar …
creator: MARIA ANTONIA LALA NIM. A1011221047
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-11
publication date: 2026-02-11
volume: 9
number: 1

KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini berjudul “KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK”. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya praktik pengunggahan web series ilegal di TikTok yang menimbulkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pengguna media sosial. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua aturan tersebut secara tegas melarang penggandaan maupun distribusi karya cipta tanpa izin, termasuk pengunggahan web series secara ilegal di platform digital.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial dalam mengunggah web series melalui aplikasi TikTok serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 10 pengunggah dan 10 penonton web series di TikTok, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum responden terhadap aturan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna TikTok masih rendah. Sebagian besar responden telah mengetahui bahwa web series dilindungi hak cipta, namun tidak semuanya menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku nyata. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya literasi hukum, motivasi ekonomi, budaya digital yang permisif, kemudahan teknologi, dan lemahnya penegakan hukum. Pengunggahan web series ilegal di TikTok terbukti melanggar Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 40 UUHC…
creator: SURYANI MARTHA NIM. A1011221014
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-11
publication date: 2026-02-11
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER AKIBAT TRANSAKSI GRABFOOD FIKTIF DENGAN KLAUSULA CASH ON DELIVERY MELALUI APLIKASI GRABFOOD DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRACT The increasing number of fictitious orders using the cash on delivery (COD) payment method on GrabFood services in Pontianak City has caused losses to driver partners as delivery service providers, both financially and in terms of work comfort and efficiency. This study aims to analyze the legal regulations concerning fictitious GrabFood transactions using the COD payment method and to examine the forms of legal protection provided to driver partners who suffer losses as a result of such transactions. This research employs an empirical legal research method with a descriptive nature, using a statutory approach and a conceptual approach. The data consist of primary data obtained through interviews with relevant informants and secondary data collected through library research, which are then analyzed qualitatively. The results show that legal regulations regarding the security of electronic transactions have been stipulated in Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, particularly Article 23 and Article 24 paragraph (2), which require e-commerce business actors to ensure the security of electronic transactions. However, in practice, PT Grab still faces difficulties in implementing preventive legal protection, particularly in detecting early indications of potential fictitious COD transactions. The legal protection provided to driver partners who experience losses due to fictitious GrabFood transactions is primarily repressive in nature, in the form of reimbursement policies based on established standard operating procedures and restrictions on problematic consumers from conducting further transactions through the GrabFood application. Therefore, it is recommended that PT Grab enhance preventive legal protection by developing an early warning system to detect potentially fictitious transactions and by permanently blocking consumer accounts involved in fictitious transactions. Keywords: Legal Protectio…
creator: TRI WULANDARI NIM. A1011221023
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-12
publication date: 2026-02-12
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA TOKOPEDIA
type: item
description: ABSTRAK Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital, khususnya di sektor perdagangan elektronik, mendorong penggunaan data pribadi konsumen dalam skala yang semakin luas. Di satu sisi, pemanfaatan data pribadi mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran data yang dapat merugikan konsumen. Kasus kebocoran data pribadi pada platform e-commerce Tokopedia menunjukkan adanya kerentanan dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus kebocoran data pribadi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Konsumen masih menghadapi kendala dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan hak secara efektif, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan data pribadi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, UU PDP. ABSTRACT The increasing reliance on digital platforms has intensified the collection and processing of consumers’ personal data, particularly within the e-commerce sector. While such practices support efficiency and economic growth, they also expose consumers to significant risks, including p…
creator: NATHANIA SABATINI HOPAYA NIM. A1011221048
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-12
publication date: 2026-02-12
volume: 9
number: 1

EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
type: item
description: Abstract The Pontianak City Government has established Local Regulation No. 2 of 2023, which regulates the control and distribution of alcoholic beverages. One of the articles in this local regulation stipulates stricter restrictions on the distribution and sale of alcoholic beverages in bars and/or restaurants, with permits only being granted to 3-, 4-, and 5-star hotels. A problem arises when this regional regulation is enforced, as there are still business operators in bars and/or restaurants who have been selling alcoholic beverages outside of hotel facilities prior to the enactment of Regional Regulation No. 2 of 2023. Meanwhile, Minister of Trade Regulation No. 20/M-DAG/PER/4/2014 permits businesses in bars and/or restaurants to sell alcoholic beverages both outside and inside hotel facilities. The purpose of this study is to identify the obstacles and efforts made by the Pontianak City Government in controlling the distribution and sale of alcoholic beverages. This study uses an empirical juridical research method in analysing the phenomenon under study, using a descriptive research approach to describe the phenomena that occurred during the study, based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The results of the study found that Local Regulation No. 2 of 2023 has not been fully implemented. The factor hindering the supervision of Local Regulation No. 2 of 2023 is the continued validity of alcoholic beverage business licences for bar and/or restaurant businesses outside hotel facilities in the Pontianak City area. Therefore, there have been no repressive actions from the integrated team as supervisors of the distribution and sale of alcoholic beverages against bar and/or restaurant businesses that sell alcoholic beverages. Keywords: Control, Supervision, Alcoholic Beverages. Abstrak Pemerintah Kota Pontianak membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur pengendalian dan peredaran minuman beralkohol yang bahwasannya di pasal 6 Ayat (…
creator: SOFIA KUSUMAWARDANI NIM. A1011221198
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-12
publication date: 2026-02-12
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 5) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP JURU PARKIR DIPASAR FLAMBOYAN PONTIANAK SELATAN)
type: item
description: ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang pelanggaran ketentuan menjadi Juru Parkir di Pasar Flamboyan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Parkir yang ada di Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Juru Parkir tidak memiliki izin, semua juru parkir liar di Pasar Flamboyan mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan juru parkir namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya bidang perparkiran dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin juru parkir di Kota Pontianak sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi juru parkir di Kota Pontianak dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pelaku juru parkir liar di Pasar Flamboyan dengan pemberlakukan sanksi yaitu diberhentikan. Kata kunci : Izin, Juru Parkir, Pengawasan ABSTRAC This thesis discusses violations of the provisions of becoming a parking attendant at the Flamboyan Market in Pontianak City in accordance with Pontianak City R…
creator: ENDRO RONIANUS NIM. A1011181004
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-13
publication date: 2026-02-13
volume: 9
number: 1

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 279 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
type: item
description: Abstract This research examines the clarity of the phrase “making a commotion” as stipulated in Article 279 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, as well as the forms of commotion occurring in court proceedings, in order to prevent multiple interpretations in law enforcement practice. The study focuses on criminal law policy in regulating crimes against the judicial process (Contempt of Court) to ensure legal certainty and the protection of fair trial principles. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study, including statutory regulations, criminal law doctrines, and relevant scholarly opinions. The analysis was conducted qualitatively through legal interpretation. The results indicate that the phrase “making a commotion” has not been formulated with clear and objective limitations, which creates the potential for subjective application by law enforcement authorities. The absence of definite criteria makes it difficult to distinguish between acts that genuinely disrupt court proceedings and lawful expressions of legal defense or criticism. This research concludes that although the regulation of Contempt of Court in the National Criminal Code reflects an effort toward criminal law reform, clearer normative boundaries are required to ensure legal certainty and to prevent violations of freedom of expression and fair trial principles. Keywords: Criminal Law Policy, Contempt of Court, National Criminal Code, Commotion. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna frasa “membuat gaduh” dalam Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta mengkaji bentuk-bentuk kegaduhan di dalam ruang sidang agar penerapannya tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam pengat…
creator: MUHAMMAD BAYU RIFQI DZULFIQAR NIM. A1011221151
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-13
publication date: 2026-02-13
volume: 9
number: 1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SEPATU THRIFT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN
type: item
description: Abstract The trade of thrift shoes or imported second-hand footwear has become increasingly popular in Indonesia, particularly among young consumers seeking affordable fashion alternatives. However, the widespread distribution of thrift shoes that do not meet health standards poses legal concerns, especially in relation to consumer protection. Products that are not properly sterilized and potentially contaminated with fungi, bacteria, or harmful substances may endanger consumer health and violate their rights to safety, comfort, and proper information as stipulated by law. This research aims to analyze the legal protection of consumers in the trade of thrift shoes that fail to meet health standards and to examine the legal responsibilities of business actors under the prevailing laws and regulations. This study uses a normative juridical approach, employing statutory, conceptual, and case-based methods, with secondary data sources from legal literature, regulations, and relevant case decisions. The results of the study indicate that the trade of non-sterilized thrift shoes contradicts the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 7 of 2014 on Trade. Business actors may be held civilly, administratively, and criminally liable for selling goods that cause harm or pose risks to consumers. Moreover, the ineffectiveness of government oversight and the low public awareness of product safety issues have worsened the circulation of unsafe thrift footwear. Keywords: Consumer Protection, Thrift Shoes, Health Standards, Business Liability, Second-Hand Trade Abstrak Perdagangan sepatu thrift atau sepatu bekas impor semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fesyen berbiaya rendah. Namun, maraknya peredaran sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Produk yang tidak steril dan berpotensi membahayakan …
creator: DIMAS SYAFUTRA NIM. A1012211016
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-23
publication date: 2026-02-23
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP GANGGUAN KEJIWAAN SEBAGAI PENGHALANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU KANDUNG
type: item
description: Abstract This study examines the perspective of Indonesian positive law regarding mental disorders as an impediment to the determination of child custody for biological mothers. The study aims to identify and analyze the perspective of positive law on mental disorders as a barrier to the determination of child custody for biological mothers, as well as to examine and analyze the legal consequences when child custody is granted to the father due to the mother’s mental health condition. This research employs a normative juridical research design with a descriptive-analytical approach, conducted through the examination of statutory regulations, legal concepts, and relevant literature. The research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are comprehensively analyzed to interpret legal norms, the principle of the best interests of the child, and the principle of non-discrimination. The analysis is carried out qualitatively and descriptively by considering the relevance of legal norms to child custody determination practices in the context of mental disorders. The findings indicate that mental disorders cannot be regarded as an absolute ground for preventing biological mothers from obtaining child custody. The determination of custody must take into account the mother’s actual caregiving capacity, the support of the family environment, and the best interests of the child. Furthermore, the transfer of custody to the father without objective evidence of the mother’s incapacity to provide care may result in legal consequences, including limitations on the child’s emotional relationship with the mother and the potential for discrimination against individuals with mental disorders. Therefore, the application of positive law requires proportional and evidence-based assessments in determining child custody. Keywords: juridical; law; positive; mental; determination. Abstrak Penelitian ini membahas pandangan hukum positif Indonesia terhadap ga…
creator: AGREATY ANDINI KANIA NIM. A1012221067
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-23
publication date: 2026-02-23
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN Nomor125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn TENTANG HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG DI PHK DALAM KEAADAN HAMIL DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
type: item
description: Abstract Protection of maternity rights is a crucial aspect of labor law to ensure the welfare of female workers. Although regulations explicitly prohibit the termination of employment for workers who are pregnant, in practice there remains a significant gap between normative legal provisions and their implementation. Pregnant female workers are often placed in a weak bargaining position, resulting in the neglect of their constitutional rights in favor of corporate administrative formalities. This study employs a descriptive-analytical research type using a normative juridical method with a case approach to Decision Number 125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative analysis was conducted to examine the judges’ legal considerations and their conformity with labor protection principles applicable in Indonesia. The results indicate that the judges’ legal reasoning in the decision tends to be formalistic, with primary emphasis placed on formal evidence such as fixed-term employment agreements and resignation letters. This condition results in legal protection for pregnant female workers being fulfilled only normatively while failing substantively. The judges overlooked indications of coercion in the resignation process, thereby preventing the achievement of optimal justice for female workers who experienced termination of employment during pregnancy. Keywords: worker, pregnant, termination, employment, relationship Abstrak Perlindungan terhadap hak maternitas merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan guna menjamin kesejahteraan pekerja perempuan. Meskipun regulasi secara tegas melarang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang sedang dalam keadaan hamil, namun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan. Seringkali, pekerja perempuan hamil berada dalam posisi tawar yang renda…
creator: BINTANG RAMADHAN NIM. A1012221084
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-23
publication date: 2026-02-23
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS DALAM PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
type: item
description: Abstract Advances in information technology have led to the emergence of various digital applications that rely on the management of personal data and electronic transactions, one of which is the FotoYu application, which collects and processes user data such as email addresses, facial photos, and location information, and facilitates transactions between users and photographers. This situation raises potential legal issues, particularly regarding the protection of personal data and the security of electronic transactions. This study aims to analyze personal data protection for FotoYu users and examine the legal implications of the application provider's potential non-compliance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments. The research method used is normative legal with a legislative and conceptual approach, using secondary data in the form of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the management of personal data in the FotoYu application does not yet fully comply with the principles of transparency, purpose limitation, and fulfillment of user rights as stipulated in the PDP Law. There is also potential non-compliance in terms of system security and electronic transaction reliability according to the provisions of the ITE Law. Therefore, it is necessary for application providers to improve their legal compliance in order to provide more optimal legal protection and strengthen legal certainty in electronic transactions in Indonesia. Keywords: Personal Data Protection, Electronic Transactions, Legal Compliance Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang bergantung pada pengelolaan data pribadi dan transaksi elektronik, salah satunya aplikasi FotoYu yang mengumpulkan dan memproses data pengguna seperti email, foto wajah, dan informasi lokasi serta mem…
creator: SABILA FITHRIA NIM. A1011221058
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-23
publication date: 2026-02-23
volume: 9
number: 1

TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RENTAL RIZKI TRANSPORT DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyewa terhadap perjanjian sewa-menyewa kendaraan pada Rental Rizki Transport di Kota Pontianak, khususnya terkait kerusakan mobil selama masa sewa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan jasa rental mobil di Kota Pontianak serta masih sering terjadinya permasalahan wanprestasi akibat kerusakan kendaraan sewaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa di Rental Rizki Transport dilakukan secara lisan dengan bukti pendukung berupa invoice pembayaran dan serah terima kendaraan, namun tetap sah dan mengikat para pihak. Kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa umumnya bersifat ringan dan disebabkan oleh faktor di luar unsur kesengajaan penyewa. Meskipun demikian, penyewa tetap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata, baik melalui pembayaran ganti rugi, perbaikan kendaraan, maupun klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, sebagian penyewa belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab secara tepat waktu sehingga menimbulkan wanprestasi. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak rental lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan guna menjaga hubungan baik dan menghindari proses hukum formal. Kata Kunci: tanggung jawab penyewa, perjanjian sewa-menyewa, rental mobil, wanprestasi, hukum perdata. ABSTRACT This study aims to analyze the responsibility of lessees in car rental agreements at Rizki Transport Rental in Pontianak City, particularly regarding vehicle damage occurring during the rental period. The research is motivated by the increasing demand for car rental services in Pontianak alongside frequent disputes arising from lessees’ failure to fulfill their contractual obligations. …
creator: WAN FADHILAH FAZRO NIM. A1012221028
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
volume: 9
number: 1

IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN (Studi di Kabupaten Kubu Raya)
type: item
description: ABSTRAK Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi dasar dan harapan yang kuat untuk perkembangan Pesantren diwiliyah Kalimantan Barat. melalui Penelitian ini akan dibahas bagaimana realisasi peraturan daerah ini dilapangan, khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren. Penelitian ini merupakan Penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan Instansi terkait dan Pondok Pesantren sebagai sampel. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Good Governance, dan Teori Koordinasi. Hasil Penelitian membuktikan Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 sudah dilaksanakan salah satunya dalam bentuk Pembinaan, namun belum merata keseluruh Pesantren di Kabupaten Kubu Raya, Faktor penghambat yang ditemukan yaitu isi dari Peraturan Daerah ini terutama yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pemberdayaan yang masih belum jelas atau menggantung karena perangkat daerah terkait tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, belum terbitnya Peraturan Pelaksana (Peraturan Gubernur) juga menjadi faktor pemghambat. Oleh karena itu, Peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah Provinsi Agar memperjelas siapa yang dimaksud perangkat daerah sebagai penaggungjawab Peraturan Daerah ini, dan juga percepatan pembentukan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini. Mengingat tanpa Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren belum bisa direalisasikan. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pondok Pesantren, Peraturan Pelaksana. ABSTRACT West Kalimantan Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning the Facilitation of the Implementation of Islamic Boarding Schools is a strong basis and hope for the development of Islamic Boarding Schools in the West Kalimantan region. Through this research, it will be discussed how the realization of this regional regulation in the field, especially those…
creator: MUHAMMAD TAJUL ARIFIN NIM. A1011221181
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
volume: 9
number: 1

PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM KAITANNYA DENGAN KEADILAN HUKUM
type: item
description: ABSTRAK Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengubah orientasi hukum pidana dari retributive justice ke arah restorative justice melalui pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang untuk mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, restorative justice di Belanda diatur dalam Pasal 51 KUHAP Belanda merupakan dasar untuk melakukan mediasi penal. Pengaturan restorative justice tersebut menunjukan orientasi sistem peradilan pidana Belanda yang menjunjung kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Belanda dalam kaitannya dengan keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian didapati adanya perbedaan mendasar, mulai dari sistem hukum yang memengaruhi paradigma hukum, paradigma hukum yang memengaruhi asas legalitas, kemudian asas legalitas memengaruhi dasar hukum serta aspek-aspek dalam restorative justice. Perbedaan aspek-aspek restorative justice meliputi perbedaan nilai keadilan adat, para pihak, proses, dan hasil. Keseluruhan perbandingan tersebut kemudian mencapai suatu kesimpulan sebagai puncak dari perbandingan ini adalah perbedaan nilai keadilan sebagai tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia dan Belanda. Kata Kunci: Restorative Justice, Nilai Keadilan, Perbandingan Hukum. ABSTRACT Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code) reforms Indonesia’s criminal law. It reorients the system from retributive to restorative justice by recognizing living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) in Article 2. Article 2 of the National Criminal Code opens the door to the realization of substantive justice within Indonesia's criminal justice system. In the Netherlands, restorative justice is regula…
creator: ANNISAA RAISADINNA NIM. A1011221201
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Masih peredarannya Skincare yang mengandung bahan berbahaya mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil berupa kerusakan fisik dan uang yang dikeluarkan untuk membeli produk dan juga kerugian immateriil berupa beban psikologis akibat rusaknya fisik yang diakibatkan oleh produk Skincare mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan masih beredarnya produk Skincare mengandung bahan berbahaya di kota Pontianak, mengetahui pengawasan yang dilakukan pihak terkait atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa masih beredarnya produk skincare mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pra-peredaran (pre-market) dan pasca-peredaran (post- market) oleh instansi terkait, terutama terhadap toko kecil dan pelaku usaha mikro. kurangnya literasi konsumen mengenai bahaya bahan berbahaya serta kesadaran hukum pelaku usaha turut memperparah kondisi ini. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah sesuai ketentuan, namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil yang menjadi celah peredaran produk skincare berbahaya. Upaya perlindungan konsumen di Kota Pontianak memerlukan sinergi antara Balai …
creator: DWI NADILA SEPRIYANTI NIM. A1011221066
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOSTUM COSPLAY DI GRUP WHATSAPP KANG RENTAL PONTIANAK- SINGKAWANG
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan budaya cosplay di Indonesia telah mendorong munculnya usaha penyewaan kostum cosplay, termasuk Kota Pontianak. Dalam praktiknya, pelaku usaha rental kostum cosplay sering menghadapi permasalahan wanprestasi yang dilakukan konsumen, seperti keterlambatan pengembalian kostum, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, hingga penyalahgunaan kostum. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriill bagi pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian sewa-menyewa kostum cosplay yang diterapkan oleh pelaku usaha di Grup WhatsApp Kang Rental Pontianak-Singkawang, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan teknik snowball, pembagian angket dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa praktik perjanjian sewa-menyewa yang diterapkan terdiri dari perjanjian tertulis berbentuk formulir dan perjanjian lisan berbasis kepercayaan. Kedua bentuk perjanjian ini sah berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHperdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pengembalian, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, pembatalan sepihak, penyalahgunaan kostum, dan penyewa tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahap somasi, negosiasi dan musyawarah, sesuai Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 UUPK, serta sanksi berupa sistem blacklist yang perlu dilakukan secara h…
creator: SHENDY DWINATASYA HENDRI NIM. A1011221179
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 9
number: 1

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN TANAH ULAYAT OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI DESA SALATIGA KECAMATAN MANDOR
type: item
description: Abstract This thesis discusses the resolution of disputes involving customary land burning by customary officials in Salatiga Village, Mandor District. Disputes over customary land burning are a significant issue within the Dayak Kanayatn indigenous community in Salatiga Village. This study aims to uncover the factors that contribute to disputes over customary land burning, the legal consequences (sanctions) for perpetrators of customary land burning, and the efforts made by customary officials to resolve disputes concerning customary land burning within the Dayak Kanayatn indigenous community. The research method used is empirical juridical research with a qualitative descriptive approach, combining primary data obtained through direct interviews with customary officials, perpetrators of burning, and community members as witnesses, along with secondary data in the form of legal materials and literature relevant to the research topic. The results indicate that customary officials play a crucial role in resolving customary land burning disputes. In the Dayak Kanayatn customary legal system, customary officials serve as supreme leaders, tasked with upholding justice, maintaining balance, and protecting the rights of indigenous communities. Negligence, unclear land boundaries, and a lack of awareness of customary law contribute to the burning of customary land. Based on customary deliberations led by customary officials, those who burn customary land are subject to the customary sanction "Siam Pahar Pangalabur Temenggung," a sanction regulated in Article 68 of the Musdat concerning Pangalabur Timawakng and Article 80 concerning Forest Burning. The efforts of customary officials demonstrate that the Dayak Kanayatn customary dispute resolution mechanism emphasizes not only legal aspects but also social and moral aspects. Thus, customary law serves as an instrument for maintaining social order, order, and the sustainability of the indigenous community in Salatiga Village …
creator: FREDDY SAKSESA NIM. A1012211077
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 9
number: 1

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DISTRIBUSI KUALITAS AIR BERSIH DI KABUPATEN MELAWI
type: item
description: ABSTRAK Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Melawi sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa kualitas air yang tidak layak, gangguan distribusi, serta pelayanan yang belum optimal sehingga merugikan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab belum optimalnya layanan distribusi dan kualitas air bersih serta mengkaji bentuk tanggung jawab Perumdam Tirta Melawi terhadap konsumen di Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumdam Tirta Melawi serta pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan perlindungan konsumen. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum Perumdam Tirta Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya distribusi dan kualitas air bersih di Kabupaten Melawi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi jaringan pipa yang sudah tua, serta kendala teknis dan nonteknis dalam pengelolaan pelayanan air bersih. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya terkait pemenuhan…
creator: DELVINGKY PAULINE NIM. A1012221022
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGECUALIAN UPAH PEKERJA UMKM YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025
type: item
description: Abstract Legal protection of workers’ wages constitutes an essential component of the national labor system aimed at ensuring the fulfillment of the right to a decent livelihood as mandated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Government Regulation Number 49 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages provides an exception to minimum wage provisions for Micro and Small Enterprises (MSMEs), allowing wages to be determined based on agreement between employers and workers subject to certain limitations. This policy is intended to maintain the sustainability of MSMEs; however, it also raises concerns regarding justice and the potential weakening of legal protection for workers who generally possess a weaker bargaining position. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The research examines wage regulation provisions for MSME workers under Government Regulation Number 49 of 2025 and analyzes the forms of legal protection available to workers who receive wages inconsistent with the sense of justice. The findings indicate that the wage exception policy for MSMEs provides flexibility for business actors but has not fully ensured optimal protection of workers’ rights. The wage agreement mechanism may be subject to misuse in the absence of effective supervision and adequate legal awareness among the parties. Therefore, strengthening the role of the state through labor supervision and affirmative policies is necessary to ensure that the wage exception policy remains aligned with the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. Abstrak Perlindungan hukum terhadap upah pekerja merupakan bagian penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasa…
creator: HENDRIANSYAH IKHSAN FAKHRY NIM . A1012221056
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-02
publication date: 2026-03-02
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
type: item
description: Abstract Persons with mental disabilities are legal subjects who have the right to inheritance; however, limitations in their legal capacity require the involvement of a guardian in managing such property. In practice, the position and responsibilities of guardians often give rise to issues that may adversely affect the heirs. This research aims to examine the legal standing of guardians in the management of inherited property and the legal consequences of negligence or abuse of authority. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research applies statutory and conceptual approaches by examining provisions of the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and other relevant legislation. The data were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that guardians have a legal position as lawful representatives of heirs with mental disabilities in managing inherited property. However, their authority is limited by law and subject to supervision by the court and the Heritage Office (Balai Harta Peninggalan). Therefore, proper regulation and supervision of guardians are essential to ensure legal protection and certainty of rights for heirs with mental disabilities. Keywords: Law Number 8 of 2016, guardian (curator), inheritance, persons with disabilities, civil law Abstrak Penyandang disabilitas mental memiliki hak atas harta waris sebagai subjek hukum, namun keterbatasan dalam bertindak secara hukum menuntut adanya peran wali pengampu dalam pengelolaannya. Dalam praktik, kedudukan dan tanggung jawab wali pengampu masih kerap menimbulkan permasalahan yang berpotensi merugikan ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan wali pengampu dalam pengelolaan harta waris serta akibat hukum atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan ada…
creator: ANNISA GYANDINI NIM. A1012221082
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-02
publication date: 2026-03-02
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH PENGGUGAT INTERVENSI (Studi Putusan No.774 K/PDT/2025)
type: item
description: ABSTRAK Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan perdata, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Persoalan ini sering kali melibatkan pihak ketiga yang mengajukan gugatan melalui mekanisme intervensi, terutama ketika terdapat klaim kepemilikan atas objek tanah yang telah bersertifikat. Dalam praktik peradilan perdata, muncul persoalan mengenai kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik ketika digugat oleh penggugat intervensi yang mendasarkan haknya pada alat bukti di luar sertifikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti serta konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian pada setiap tingkat peradilan. Penelitian ini difokuskan pada analisis kekuatan pembuktian dalam sengketa Sertifikat Hak Milik yang melibatkan penggugat intervensi berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ptk, dengan menitikberatkan pada putusan kasasi No. 774/K/2025 sebagai putusan akhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan hukum pertanahan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan hukum pembuktian dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dapat digugurkan apabila penggugat intervensi mampu membuktikan adanya cacat yuridis dalam proses perolehannya. Cacat tersebut dapat berupa ketidaksesuaian prosedur pendaftaran tanah, adanya perolehan hak yang tidak sah, atau tumpang tindih hak atas objek tanah yang sama. Dalam putusan kasasi sebagai putusan akhir, Mahkamah Agung ber…
creator: NAJWA ALMIRA DWI LASMI NIM. A1011221084
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-02
publication date: 2026-03-02
volume: 9
number: 1

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PT. DEKA CAHAYA GEMILANG)
type: item
description: ABSTRAK Pembangunan perumahan yang dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering kali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian objek perjanjian dan legalitas tanah. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah tumpang tindih tanah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara objek perjanjian dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pembeli serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PPJB dalam jual beli rumah serta mengkaji akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan tumpang tindih tanah yang terjadi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan penunjang untuk memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih dalam pelaksanaan PPJB disebabkan oleh kelalaian dalam memastikan batas dan legalitas objek perjanjian sebelum pembangunan dilakukan. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pengembang dalam menjamin kejelasan objek perjanjian, sehingga pembeli belum memperoleh kepastian hukum atas rumah yang diperjanjikan. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah pada umumnya dilakukan melalui jalur administrasi pertanahan sebagai upaya utama, sedangkan jalur litigasi ditempuh sebagai langkah terakhir apabila penyelesaian administratif tidak memberikan hasil yang efektif. Kata Kunci: Kepastian Hukum, PPJB. ABSTRACT Housing development conducted through a Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) often gives rise to l…
creator: ADIEL SHAVA THAHARAH NIM. A1011221092
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-02
publication date: 2026-03-02
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DANDAMPAKNYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KABUPATEN MEMPAWAH
type: item
description: Abstract This study examines corporate responsibility for arrears in contributions to the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and their impact on the fulfillment of workers’ rights in Mempawah Regency. Employment social security constitutes a normative right of workers that is mandatory and guaranteed by statutory regulations; therefore, employers are legally obligated to register their employees and pay contributions in a timely manner.`However, in practice, there are still companies that fail to fulfill these obligations by accumulating contribution arrears, resulting in workers losing access to social security benefits. This research employs a sociological legal research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with representatives of BPJS Ketenagakerjaan, companies, and workers, and were supported by secondary data in the form of laws and regulations as well as official documents. The findings indicate that arrears in BPJS Ketenagakerjaan contributions are caused by low legal awareness among companies, weak supervision, and financial constraints faced by employers. Such arrears have a direct impact on the non-fulfillment of workers’ rights to employment injury insurance, death benefits, old-age security, and pension security, thereby contradicting the principles of legal protection and workers’ normative rights. Therefore, firm law enforcement and enhanced supervision by the government and BPJS Ketenagakerjaan are necessary to ensure optimal protection of workers’ rights. Keywords: Corporate Responsibility, Contribution Arrears, BPJS Ketenagakerjaan, Workers’ Rights. Abstrak Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan terhadap penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Kabupaten Mempawah. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak normatif pekerja yang bersifat wajib dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan sebagai pemberi ke…
creator: ALYA ANNISA NIM. A1012221148
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-03
publication date: 2026-03-03
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL ANAK DI KOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk)
type: item
description: Abstract This research analyzes the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of child sexual exploitation in Pontianak City. The study focuses on Decision Number 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, in which the defendant was found guilty of exploiting a 17-year-old child for economic gain through digital platforms. Despite the prosecutor’s demand for two years of imprisonment, the panel of judges sentenced the defendant to one year and four months. This research employs a normative legal method with a case approach, supported by statutory analysis and relevant legal doctrines. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are examined qualitatively to understand the reasoning underlying the judicial decision. The findings indicate that the judges’ considerations were predominantly influenced by non-juridical factors, such as the defendant’s polite demeanor during trial and expression of remorse. These considerations appeared to outweigh the gravity of the psychological harm suffered by the victim. Furthermore, the court did not apply broader criminal provisions, including those concerning the facilitation of obscene acts, which could have strengthened the legal accountability of the defendant. Consequently, the judgment may be viewed as lacking proportionality and not fully aligned with the fundamental spirit of child protection as mandated by Law Number 35 of 2014, thereby highlighting the need for a more victim-oriented judicial approach in similar cases. Keywords: Judicial Consideration, Child Sexual Exploitation, Child Protection. Abstrak Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di Kota Pontianak. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, di mana terdakwa dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi seorang anak berusia 17 tahun untuk keuntungan ekonomi melalui platform digital. Meskipun jaksa pen…
creator: NADIA RISQI FADJRIN NIM. A1012221064
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-03
publication date: 2026-03-03
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN REGULASI PEMBATASAN PENJUALAN PRODUK TEMBAKAU DALAM RUANG LINGKUP USAHA MIKRO KECIL PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Regulasi larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan merupakan strategi pemerintah Kota Pontianak dalam mengurangi penggunaan rokok pada anak dibawah umur, namun fakta lapangan masih banyak usaha mikro kecil yang masih menjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peraturan dan fakta lapangan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis faktor – faktor penyebab larangan penjualan produk tembakau dari lingkungan universitas di Kota Pontianak belum efektif diterapkan dan apa saja upaya pemerintah Kota Pontianak dalam mengefektivitaskan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundangan – undangan dan konseptual. Data diperoleh dari hasil wawancara pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari area universitas yang dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dibentuk dalam Peraturan Walikota Pontianak, maka dari itu Pemerintah Kota Pontianak belum sama sekali menjalankan kewajibannya sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kata Kunci : Regulasi Pembatasan Penjualan Produk Tembakau, Usaha Mikro Kecil, Universitas ABSTRACT The regulation prohibiting the sale of tobacco products within a 200-meter radius of educational units is a strategy of the Pontianak City government to reduce cigarette use among minors, but in fact there are still many small retail businesses that still sell. This condition shows that the regulations do not match the facts on the ground. The purpose of this study is to analyze the factors causing the ban on the sale of tobacco products in university environments in Pontianak City to not be …
creator: HERDY FATURRAHMAN NIM. A1012221071
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-06
publication date: 2026-03-06
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAS PEREDARAN MEREK ERSPO PALSU MELALUI E-COMMERCE
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui platform marketplace telah mendorong kemudahan transaksi jual beli, namun sekaligus menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait peredaran barang bermerek palsu. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah peredaran jersey Tim Nasional Indonesia merek Erspo palsu yang diperdagangkan melalui marketplace, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab marketplace atas peredaran jersey timnas Erspo palsu melalui e-commerce serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas peredaran jersey palsu di e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, tanggung jawab marketplace, serta perlindungan hukum terhadap pemegang merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace secara normatif bertanggung jawab menjamin legalitas dan keaslian merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemeritah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun marketplace dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas masih beredarnya produk bermerek palsu sepanjang telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan mekanisme pelaporan. Meskipun demikian, teknologi marketplace belum mampu mengimplementasikan norma tersebut secara preventif. Sistem e-commerce masih memungkinkan produk bermerek diunggah dan diperdagangkan tanpa kewajiban verifikasi atau unggah bukti legalitas merek sejak tahap awal, sehingga perlindungan hukum yang berjalan cenderung bersifat represif melalui mekanisme pelaporan dan penindakan administratif. Ole…
creator: YOGA TRI IRAWAN NIM. A1011221191
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-06
publication date: 2026-03-06
volume: 9
number: 1

PROBLEMATIKA PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PEMEBASAN BERSYARAT DI PONTIANAK
type: item
description: Abstract One of the privileges granted to prisoners as part of the correctional system's efforts to help them reintegrate into society is parole. With parole, the Correctional Institution (BAPAS) can play an important role in ensuring that prisoners who are released on parole receive the support they need to avoid reoffending. However, there are still a number of practical challenges that can affect the effectiveness of the program in terms of guiding and supervising prisoners who are released on parole. The purpose of this study is to examine the approach of the Pontianak Class II Correctional Center in monitoring and guiding parole, as well as to determine what works and what does not. This study uses a sociological-legal approach in empirical legal research. Data was collected through in-depth interviews with community counselors and prisoners who were granted parole, including successful and unsuccessful participants. This study is supported by a literature review of relevant laws and regulations. The findings show that the guidance and supervision of parole clients at BAPAS Class II Pontianak has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, but has not been implemented optimally. The main obstacles identified include the limited number of community counselors, the vastness of the working area, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the low participation of the clients' families and social environment. On the other hand, factors supporting the success of parole include the clients' awareness to change, family support, and good communication between clients and community counselors. Based on these findings, this study concludes that optimizing the guidance and supervision of parolees requires an increase in human resources, strengthening a guidance approach based on client needs, and synergy between BAPAS, families, and the community. Thus, the implementation of parole is expected to be more effective in preventing rec…
creator: SY. AHMAD RIDWAN NIM. A1012221163
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG TIDAK BENAR
type: item
description: Abstract The research on "Legal Analysis of Consumer Protection Against Incorrect Advertising" aims to obtain data and information on legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the factors causing the lack of implementation of legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the efforts that consumers can take against incorrect advertising. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that functions to examine the law in a concrete sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: Legal protection for consumers against incorrect advertising has not been optimally implemented because there are still advertisements that cause harm to consumers. This of course violates consumer rights as stipulated in Article 4 of the Consumer Protection Law, specifically the third point, namely that consumers have the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of the goods and/or services they will use. It also contradicts Article 9 of the Consumer Protection Law. The reason why legal protection for consumers regarding false advertising has not been implemented is due to a lack of public understanding, as businesses are often compelled to provide accurate information to consumers, driven by a desire for immediate profits and a lack of understanding and accurate information regarding the products they intend to use. Consumers can address false advertising by reporting their complaints to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and through the complaint services typically provided by businesses to prevent similar false or misleading advertising from occurring to other consumers. Another option is to seek comp…
creator: IKHSAN KAMAL NIM. A1012221032
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
volume: 9
number: 1

IMPLEMENTASI PENGENAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT
type: item
description: Abstract This study aims to analyze the implementation of market service levies imposed on business actors, particularly in markets located in West Pontianak District. The focus of this research includes the implementation of policies such as the fulfillment of obligations to pay market service levies, the revenue from market service levies during the 2021–2025 period, and the challenges faced by business actors in fulfilling their levy payment obligations. The research method used is empirical, with data collected through interviews with business actors in traditional markets and with officials from the Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DISKUMDAG) of Pontianak City. This study was conducted at Teratai Market, Dahlia Market, and the Pontianak City DISKUMDAG office. The results of this research indicate that revenues from market service levies fluctuate from year to year and are unstable. The revenue from market service levies also does not show a significant influence on the Regional Original Revenue of Pontianak City. This condition is also caused by the suboptimal use of stalls and kiosks available in traditional markets. Many stalls and kiosks remain unoccupied, which affects revenue from market service levies. Economic factors also encourage traders not to occupy the markets due to the lack of buyers. Based on these findings, strategic measures are needed in the form of optimizing the use of market facilities and infrastructure, improving existing market facilities, reorganizing trading locations, and enhancing cleanliness. Keywords: Market Service Levy, UMKM. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan retribusi pelayanan pasar terhadap pelaku usaha, khususnya pada pasar-pasar yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Fokus dari penelitian ini mencakup pelaksanaan kebijakan seperti pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar, penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam periode 2021-2025, tantangan yang dihadap…
creator: AQIL IMSAKIYAH RAMADHANI NIM. A1011221164
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021
type: item
description: Abstract This research is motivated by the fundamental change in the execution mechanism of fiduciary security following Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, which reinterpreted the executorial power of fiduciary security certificates as regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Prior to the decision, creditors were authorized to conduct direct parate execution upon debtor default. However, the Constitutional Court emphasized that execution may only be carried out if there is mutual agreement regarding the default and voluntary surrender of the collateral object, or through a court execution order (fiat) if a dispute arises. This study aims to analyze the changes in the execution mechanism of fiduciary security and to examine the forms of legal protection available to creditors in consumer financing agreements. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that legal protection for creditors remains available in preventive forms through strengthened contractual clauses, fiduciary registration to obtain preferential rights, and the application of prudential principles, as well as in repressive forms through formal notices and execution applications to the District Court. Therefore, the Constitutional Court’s decision does not eliminate creditors’ executorial rights but restructures their implementation to ensure procedural fairness and balance between creditors and debtors. Keywords: Legal Protection, Fiduciary Execution, Default, Creditors, Fiduciary Security. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan mendasar mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sebelum putusan terse…
creator: RENDY ANGGIAT SAPUTRA SILITONGA NIM. A1011221027
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
volume: 9
number: 1

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PRODUK PADA ALFAMART DI PONTIANAK UTARA
type: item
description: ABSTRAK Kewajiban pelaku usaha salah satunya memberikan informasi yang benar dan jujur terkait harga produk yang dijual. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 7 (b) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 2 (ayat 1). Namun, faktanya masih ada pelaku usaha minimarket yang mencantumkan label harga produk berbeda dengan data harga pada mesin kasir, akibat kelalian karyawan dalam melakukan pencantuman harga. Perbedaan informasi antara label harga produk dengan data pada mesin kasir jelas menimbulkan kerugian pada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan pencantuman label harga produk, serta upaya yang dilakukan konsumen dalam memperoleh haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan wawancara di lapangan kepada karyawan minimarket, serta kepada konsumen yang pernah mengalami kerugian dan data sekunder yaitu perundang-undangan, dokumen, buku. Pengumpulan data dengan cara, observasi, interview dan studi dokumen. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawan Alfamart terhadap konsumen yang mengalami kerugaian akibat kesalahan pencantuman label harga, memperlihatkan ada yang menerapkan harga terendah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 7 dengan memberikan harga yang terendah seperti yang tercantum pada label harga, namun masih ada Alfamart yang tidak menerapkan aturan tersebut dan konsumen tetap melakukan pembayaran dengan berat hati. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh konsumen…
creator: AGALAPEA JANE NIM. A1011221060
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS (STUDI KASUS TRAGEDI SAMPIT )
type: item
description: Abstract The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders and members of the community who had direct knowledge of the Sampit Tragedy, supported by literature studies on laws and regulations, books, academic journals, and other relevant sources. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the ethnic conflict in the Sampit Tragedy was caused by an accumulation of various factors, including cultural differences, social and economic disparities, and weak law enforcement prior to the conflict. Dayak customary law played a significant and effective role in post-conflict resolution through customary deliberation mechanisms, mediation by customary leaders, and cultural a…
creator: FARHAN ARIF MUHARDI NIM. A1012221020
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

TANGGUNG JAWAB GOLDEN LAUNDRY TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
type: item
description: Abstract The development of laundry service businesses in Pontianak City, particularly in Pontianak Kota District, has given rise to legal issues concerning the responsibility of business actors for damage to or loss of customers’ clothing. In practice, there are still unilateral limitations on compensation values imposed by business actors without considering the actual economic value of the goods, which potentially creates an imbalance in the legal position between business actors and consumers. This study aims to analyze the responsibility of Golden Laundry in providing compensation within service agreements, the factors influencing the implementation of such responsibility, the legal consequences arising therefrom, and the legal remedies available to customers. This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with the owner of Golden Laundry and questionnaires distributed to five customers who had experienced losses, supported by secondary data in the form of statutory regulations and legal literature. Data were analyzed descriptively and qualitatively using the interactive analysis model of Miles and Huberman. The results indicate that the legal relationship between Golden Laundry and its customers is based on a legally valid laundry service agreement under civil law. However, in its implementation, Golden Laundry imposes a compensation limitation of Rp80,000 per item and requires specific evidence, such as an unboxing video, as a basis for claims. Such limitations do not fully reflect the principles of proportionality, good faith, and the provisions of Articles 18 and 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, it can be concluded that Golden Laundry has not fully fulfilled its legal responsibility to provide fair and proportional compensation in accordance with applicable legal provisions. Keywords: legal responsibility, compensation, service agreement, limitati…
creator: DINDA AULIA SALSABILA NIM. A1012221061
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM PADA PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU
type: item
description: Abstract The phenomenon of digital transactions in the FOTOYU application as a platform for buying and selling photos and videos has the potential to lead to violations related to copyright infringement, misuse of personal data, and the use of works without permission. This condition reflects violations of consumer rights and photographers' copyrights. The purpose of this study is to analyze the forms of violations as well as the forms of protection against these violations on the FOTOYU application. This research uses a normative legal method with a descriptive approach. Data is obtained through literature research and the application of legal norms in accordance with legislation. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on research findings, consumer protection for users of the FOTOYU application is an important aspect in the continuity of transactions that require guarantees of consumer rights, which include comfort and safety, clear information, compensation claims, opinions or complaints, and the right to privacy protection for uploaded images as stated in Article 4 of the Consumer Protection Law. Conversely, uploaders, in this case photographers, are certainly also entitled to security guarantees against violations of moral rights and economic rights of the creator in protecting their works, such as reproduction and adaptation of creations that may cause economic losses, as stipulated in Article 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Copyright, FOTOYU Abstrak Fenomena transaksi digital dalam aplikasi FOTOYU sebagai platform jual beli foto dan video berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan karya tanpa izin. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan hak cipta fotografer. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis apa saja bentuk pelanggaran serta bentuk perlindungan dari pelanggaran t…
creator: FATHURRAHMAN NIM. A1012221091
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL (Studi kasus di PT Rental Portal Kalimantan Barat Kota Pontianak)
type: item
description: Abstract The development of transportation services, particularly car rental businesses, is increasing in line with the increasing demand for mobility. However, in practice, car rental businesses often face legal challenges due to renter defaults, such as late vehicle returns, vehicle damage, and even vehicle embezzlement. These conditions result in losses for car rental businesses and demonstrate the suboptimal legal protection for business owners, particularly in simple rental agreements. This study aims to analyze the legal protection provided to car rental businesses that experience losses due to renter defaults and examine the legal remedies available to them, using a case study of PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City. This study employed an empirical legal research method with both a legislative and a conceptual approach. Data were obtained through literature review and field research, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that legal protection for car rental businesses is essentially regulated in the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Renters who fail to fulfill their obligations under a rental agreement can be categorized as in breach of contract and are responsible for compensating the business owner for any losses incurred. However, in practice at PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City, this legal protection has not been optimally implemented because rental agreements are made verbally and based solely on trust, creating legal uncertainty for business actors. Legal remedies available to business actors include non-litigation resolution through deliberation or mediation, as well as litigation if the lessee continues to fail to fulfill their obligations. Based on the research findings, it is concluded that strengthening legal protection for car rental businesses is necessary through the creation of clear written agreements, increasing legal awareness among the parties, and…
creator: AQELLA SHIFA ADELIA NIM. A1012221038
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK PESAGUAN KAWIN JADIK SUNTUNG DI DESA AUR GADING KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG
type: item
description: Abstract The Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, adheres to customary law, one of which is the marriage tradition, which is still adhered to and practiced today. Marriage customs are ancestral traditions that are still practiced from generation to generation. However, over time, the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, has stopped practicing traditional marriages according to their original customs. The research question is, "Are the traditional marriage ceremonies of the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, carried out according to their original customs?" The research method used was an empirical research method with a descriptive analytical approach, which provides a detailed description of the conditions or phenomena of the research object, with the aim of solving problems based on the collected facts. So it is concluded that the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village has experienced a shift so that the implementation is more simplified, such as the implementation and completeness are more simplified; The factors causing the shift in the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village are due to economic factors, religious factors, and the lack of equipment for the ceremony and wedding customs. The legal consequences for violators of the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung in Aur Gading Village for failing to perform the traditional marriage ceremony are subject to a fine of one hundred three amas (a fine) in the form of goods or objects specified in the law, or in rupiah by paying a customary fine of a predetermined value. The legal efforts undertak…
creator: JOSAFAT PUTRA BUNGAS NIM. A1012221121
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
volume: 9
number: 1

STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL
type: item
description: Abstract The researcher’s study is entitled “A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC AND CONVENTIONAL LAND CERTIFICATE ISSUANCE”. The purpose of this research is to compare the effectiveness of electronic and conventional land certificate issuance, analyze the similarities and differences between the two systems, and propose a model of issuance that is adaptive to the needs of society. The background of this study stems from the digitalization policy of land services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through Ministerial Regulation No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, which was later amended by Ministerial Regulation No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. These regulations aim to create efficiency and legal certainty, yet still face challenges in infrastructure and public digital literacy. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research of laws and regulations, legal literature, and scientific studies related to the land registration system. The analysis was carried out qualitatively to assess the effectiveness, similarities, and differences between the two certificate issuance models. The results show that the electronic system is more efficient and administratively secure, while the conventional system is more accessible to communities in areas with limited network coverage and digital literacy. Based on this analysis, the study proposes a hybrid land certificate issuance model as a transitional solution that combines manual and digital mechanisms to ensure accessibility and legal certainty for all members of society. Keywords: Land Certificate; Electronic; Conventional; Effectiveness Abstrak Penelitian peneliti berjudul “STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL”. Tujuan penelitian ini adalah untuk m…
creator: THERESIA REVALINA SILVERIUS NIM. A1011221107
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-11
publication date: 2026-03-11
volume: 9
number: 1

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN (BALAP LIAR) DI KOTA PONTIANAK OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
type: item
description: Abstract The phenomenon of illegal racing in Pontianak City is a form of traffic violation that often occurs at night, especially on straight, wide, and quiet roads such as Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen Sutoyo, and the Cathedral Church area in Pontianak City which has the potential to endanger the safety of road users. Illegal racing uses vehicles that do not meet safety standards, such as not equipped with a motorcycle body, headlights, brake lights, or indicator lights. Perpetrators often ignore safety by using non- standard tires, loud exhausts and not using mandatory equipment when driving. These activities cause public unrest because they create noise, crowds, and the risk of accidents that endanger the perpetrators and other road users. This study aims to analyze the implementation of law enforcement by the Pontianak Police Traffic Unit against illegal racing perpetrators and identify factors that cause law enforcement to not run optimally. This study uses an empirical sociological juridical method that refers to normative provisions. The legal basis for enforcing illegal racing refers to Article 115 letter b jo. Article 297 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Law enforcement efforts are carried out through two forms: preventive measures, including outreach programs in schools and universities, education for automotive communities, banner and print media placement, outreach and outreach with Jasa Raharja, and repressive measures, such as ticketing, vehicle confiscation, summoning parents, coaching, and signing statements. The study found that law enforcement against illegal racing perpetrators has not been optimal due to erroneous policies by police leaders, limited personnel, and inappropriate patrol strategies. Therefore, a strengthened law enforcement strategy is needed that is more measured and responsive to the perpetrators' movement patterns, accompanied by increased legal education for the public and t…
creator: NANDA WIDYANI NIM. A1011221037
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-11
publication date: 2026-03-11
volume: 9
number: 1

KAJIAN HUKUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI LEGALITAS USAHA DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021
type: item
description: Abstract This study aims to analyze the implementation of street vendor (PKL) control in the Universitas Tanjungpura area based on Pontianak Regional Regulation Number 19 of 2021 and to identify the inhibiting factors. The research employs an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, field observations, and questionnaires distributed to relevant stakeholders and street vendors around the campus area. The results indicate that control measures have been carried out by the Municipal Police through stages of socialization, warnings, and enforcement actions. However, the implementation has not been fully optimal because it remains predominantly repressive and is not balanced with comprehensive vendor arrangement policies. The main obstacles include limited strategic relocation sites, low legal awareness among vendors, limited enforcement personnel, and the absence of internal campus regulations. A more persuasive approach, provision of proper business locations, and stronger inter-agency coordination are required. Keywords: street vendors control, public order, law enforcement, Pontianak Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Universitas Tanjungpura berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada pihak terkait dan PKL di sekitar kawasan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tahapan sosialisasi, peringatan, hingga tindakan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dominan bersifat represif dan belum diimbangi penataan yang komprehensif. Kendala utama meliputi keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, rendahnya kesadar…
creator: ELVIRO HERNANDA NIM. A1011191167
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-11
publication date: 2026-03-11
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian fisik, material, dan sosial bagi masyarakat, sehingga menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui Program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan korban kecelakaan lalu lintas melalui implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban dalam proses pengajuan santunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan langsung dari narasumber, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak telah memberikan perlindungan hukum dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan perbandingan data, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh korban kecelakaan lalu lintas memperoleh santunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kendala dalam proses pengajuan santunan, antara lain persoalan administratif, keterbatasan informasi dan literasi hukum korban, serta belum optimalnya koordinasi dan pendampingan antarinstansi dalam memastikan terpenuhinya hak korban kecelakaan lalu lintas. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas santunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pelaksanaan program SWDKLLJ agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci: Pe…
creator: HIASINTA NIM. A1011221053
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-12
publication date: 2026-03-12
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR DIGITAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan karya seni gambar digital yang semakin mudah diakses, diperbanyak, dan disebarluaskan melalui internet. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak cipta, terutama berupa penggunaan karya tanpa izin dari penciptanya, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui kajian bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mekanisme perlindungan hukum dalam ranah perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya seni gambar digital diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat ditempuh melalui pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kontrak lisensi, serta penerapan teknologi digital seperti watermark. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yang memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi serta penghentian penggunaan karya. Akibat hukum bagi pelanggar meliputi kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil, penghentian distribusi karya, hingga kerugian reputasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Seni Gambar Digital, Perlindungan Hukum, Hukum Perdata ABSTRACT The rapid development of digital technology has given rise to digital visual artworks that are increasingly accessible, reproducible, and distributable through the internet. This condition creates a high potential for copyright infringeme…
creator: NOVAL ALIFFO NIM. A1012211113
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-12
publication date: 2026-03-12
volume: 9
number: 1

PENERAPAN HUKUM ADAT PATI NYAWA DAYAK CUPANG DESA DILUAR WILAYAH BARU LOMBAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DI KECAMATAN MELIAU
type: item
description: Abstract This study discusses the application of Pati Nyawa customary law in the Dayak Cupang community of Baru Lombak Village outside the customary law area towards accident victims in Singkawang City on Thursday, December 12, 2024, resulting in the death of one of the Dayak Cupang indigenous people. The fine for the perpetrator is in accordance with the provisions of the Dayak Cupang customary law book and according to the agreement between the two parties in exchange for the victim's life. The problem formulation in this study is How is the Application of the Customary Law "Pati Nyawa" outside the customary law area of Dayak Cupang Baru Lombak Village to Accident Victims in Meliau District. The type of research method used is an empirical legal research method. The nature of the research is descriptive. The types of data used in this study are literature studies and field studies. The method of data collection in this study is interviews and documentation. The population in this study is the Dayak Cupang village customary functionaries and the perpetrator's family while the sample is the perpetrator's family. The research objectives of this study are to obtain data and information as well as an overview related to the implementation of the Pati Nyawa Customary Law of the Dayak Cupang tribe of Kumpang Meliau Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To reveal the factors causing the perpetrator to be subject to the customary sanction "Pati Nyawa" based on the Dayak Cupang Customary Law Book of Kumpang Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To describe the implementation of the "Pati Nyawa" Customary Law of the Dayak Cupang Kumpang Meliau Village for accident victims outside the customary law area. To explain the efforts made by the traditional leader towards the perpetrator and victim regarding the implementation of the customary law of the Dayak Cupang village Pati Nyawa. The results of this study show th…
creator: KERISTINA APRIYANTI NIM. A1012211070
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-12
publication date: 2026-03-12
volume: 9
number: 1

STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (OVERSPEL) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN KABUPATEN LANDAK
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perbandingan sanksi tindak pidana perzinahan dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak. Kajian diarahkan untuk memahami perbedaan tujuan pengaturan, konstruksi norma, serta konsekuensi yuridis dan sosial dari masing masing sistem hukum dalam merespons perbuatan perzinahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang undangan dan ketentuan tertulis terkait sanksi, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami praktik dan mekanisme penyelesaian perkara adat di Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Nasional menekankan kepastian hukum melalui rumusan delik dan bentuk sanksi yang terstandardisasi, dengan mekanisme pengaduan yang membatasi pihak pelapor sesuai ketentuan. Sebaliknya, Hukum Adat Dayak Kanayatn menempatkan perzinahan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial komunal, sehingga sanksi dirancang bertingkat dan kontekstual dengan penekanan pada pemulihan keseimbangan, relasi sosial, dan penghormatan terhadap nilai kesusilaan. Implikasi temuan ini mengarah pada kebutuhan penguatan kerangka relasi antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara agar reformasi hukum pidana mampu mendorong keadilan substansial dalam masyarakat majemuk. Kata kunci: Perzinahan; Sanksi; KUHP; Hukum Adat; Dayak Kanayatn ABSTRACT This study examines the comparison of sanctions for adultery under Indonesian national criminal law and the customary law of the Dayak Kanayatn community in Landak Regency. The analysis is designed to clarify differences in regulatory objectives, normative construction, and the legal and social consequences produced by each system in addressing adultery. The research applies a normative and sociologist approach with a descriptive analytical design. Secondary data are collected through a review of statutory inst…
creator: AGATA SANDRINA PEBRICIA JOIS NIM. A1011221188
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-13
publication date: 2026-03-13
volume: 9
number: 1

ANALISIS HUKUM MEKANISME LELANG BARANG RAMPASAN MUDAH RUSAK DALAM KASUS PENILAIAN BAWANG BOMBAI DI PONTIANAK
type: item
description: Abstract This article is entitled Legal Analysis of the Auction Mechanism of Confiscated Perishable Goods in the Case of Onion Valuation in Pontianak. This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. Primary data was obtained through semi-structured interviews and secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The formulation of the problem in this research is 1) How are the regulations regarding the assessment and auction mechanisms for confiscated perishable goods? 2) What is the appropriate assessment mechanism in the auction process for confiscated perishable goods? This research concludes that the relevant agencies do not specifically regulate the assessment process (SOP) in the auction process for confiscated perishable goods. The research method used is a normative juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data but does not rule out other possibilities to conduct field research by reviewing primary data. The results of this study are that the legal regulations regarding the assessment mechanism in the auction process of seized goods do not differentiate between the mechanisms of seized goods that are easily damaged/not damaged, so that the long procedure in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged causes the risk of decreasing the economic value of the seized goods. Meanwhile, the rules regarding the appropriate mechanism in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged should be distinguished by priority handling and fast-track procedures to avoid state losses. Therefore, it is recommended that the relevant agencies regulate specifically regarding the assessment process (SOP) in the auction process of seized goods that are easily damage. Keywords: Auction Mechanism, Perishable Confiscated Goods, Pontianak Onion Valuation Case. Abstrak Artike…
creator: ELISABET SITI NIM. A1011221064
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-13
publication date: 2026-03-13
volume: 9
number: 1

MODEL PENYELESAIAN KASUS ATAS PEMBELIAN BARANG YANG SAMPAI TIDAK SESUAI SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE SHOPEE
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara online melalui marketplace, salah satunya marketplace Shopee. Kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan tidak selalu diikuti dengan terpenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan berupa barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dicantumkan oleh penjual, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum akibat wanprestasi. Kondisi tersebut menuntut adanya model penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus yang timbul dari transaksi jual beli secara online di marketplace Shopee, faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dengan deskripsi barang yang dipesan sebelumnya, akibat yang dialami pembeli, serta model penyelesaian kasus yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap penjual di marketplace Shopee dan penyebaran kuesioner kepada pembeli yang mengalami ketidaksesuaian barang yang diterima, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian barang umumnya disebabkan oleh kelalaian penjual, seperti kurangnya pengecekan ulang sebelum pengiriman dan ketidakakuratan deskripsi produk. Akibat hukum yang dialami pembeli berupa kerugian materiil dan immateriil serta dalam perspektif hukum perdata, diterimanya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi toko merupakan bentuk wanprestasi. Penyelesaian sengketa paling banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, kh…
creator: LEONARDO ARDITA NIM. A1011221156
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-13
publication date: 2026-03-13
volume: 9
number: 1

AKIBAT HUKUM PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky
type: item
description: ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut para pihak. Pada agama Islam, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang mengatur secara rinci mengenai syarat sah perkawinan, alasan putusnya perkawinan, serta akibat hukumnya. Namun, dalam praktiknya, perkawinan yang pada awalnya dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam mengalami permasalahan perpindahan agama oleh salah satu pihak didalam perjalanan rumah tangga. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perpindahan agama dalam perkawinan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dengan melalui studi Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menelaah norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky sebagai studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis akibat hukum perpindahan agama terhadap perkawinan dan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan alasan perceraian, namun tidak menghapus kedudukan anak sebagai anak sah. Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun, dalam aspek kewarisan, perbedaan agama mengakibatkan anak terhalang untuk mewarisi secara langsung, akan tetapi perlindungan hak kewarisannya tetap dapat diwujudkan melalui pengembangan konsep wasiat wajibah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Kata Kunci: Perpi…
creator: AMELIA ELGA NIM. A1011221120
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-13
publication date: 2026-03-13
volume: 9
number: 1

PENGARUH MENONTON KONTEN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU ANAK DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pengaruh menonton konten pornografi terhadap perilaku anak di Kota Pontianak. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data kasus pornografi pada anak, menganalisis dampaknya terhadap perilaku, serta menyajikan kajian dalam menonton konten pornografi pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer dari wawancara KPAD Pontianak, Polresta Pontianak, Klinik Utama Sungai Bangkong, 4 anak responden, dan kuesioner 10 masyarakat serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menegaskan bahwa menonton konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku anak di Kota Pontianak. Paparan pornografi pada anak di Kota Pontianak dimulai usia 14-17 tahun yang diakibatkan penyalahgunaan gadget dan dorongan teman sebaya. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir (pikiran kotor, rasa penasaran tinggi), emosi tidak stabil (rasa bersalah, gelisah), perilaku menyimpang (candaan vulgar, isolasi sosial) serta peningkatan kasus: 8 kasus pornografi KPAD (2023-2025), 90 kasus kejahatan seksual. Penelitian ini juga terdapat dampak psikologis, dampak sosial dan dampak hukum. Penelitian ini kemudian di analisis menggunakan Social Learning Theory (Albert Bandura) dan Differential Association Theory (Edwin H.Sutherland) mengonfirmasi imitasi dan pembelajaran sosial dari media digital serta kelompok sebaya. Kesimpulan bahwa menonton konten pornografi pada anak secara signifikan memengaruhi perilaku anak, Fenomena pornografi telah diatur dalam UU No. 44/2008 tentang pornografi dan UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak. Pengaruh pornografi membuat anak cenderung meniru perilaku seksual yang mereka lihat. Saran mencakup pengawasan orang tua, edukasi literasi digital di sekolah, pemblokiran konten oleh pemerintah, serta kolaborasi lembaga untuk rehabilitasi psikologis. Kata Kunci: Pornografi, Anak, Gadget, Teman sebaya. ABSTRACT This study examines the impact of viewing pornographic content on children's behav…
creator: NAZALA MAHARANI PEBRIANTI NIM. A1011221035
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-13
publication date: 2026-03-13
volume: 9
number: 1

STUDI KOMPARATIF TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI LAKI-LAKI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
type: item
description: Abstract This study is motivated by unequal treatment between men and women in the application of ‘iddah within Islamic law. Classical Islamic jurisprudence generally imposes the obligation of ‘iddah solely on women, while men are not subject to any waiting period after divorce. However, several contemporary scholars, including Wahbah az-Zuhaili, have introduced the concept of syibhul ‘iddah for men under certain conditions, such as the prohibition of marrying women who are closely related to a former wife or when a man has already reached the maximum number of four wives. This study aims to examine the similarities and differences in the concept of syibhul ‘iddah for men between Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to analyze the strengths and weaknesses of its regulation in both legal systems. This research employs a qualitative method with a normative legal approach. It is descriptive-comparative in nature and applies statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are collected through library research by examining primary legal sources and relevant secondary literature. The findings indicate that both Islamic law and the KHI recognize the existence of a waiting period for men after divorce before remarrying, which serves to preserve public welfare (maṣlaḥah), prevent lineage ambiguity, and protect women’s rights. Islamic law conceptualizes syibhul ‘iddah as a normative-theological doctrine derived from scholarly ijtihād, emphasizing moral awareness and individual responsibility. While this approach offers ethical flexibility, it lacks legal certainty and administrative enforceability. In contrast, the KHI regulates syibhul ‘iddah through binding written legal norms supported by institutional mechanisms such as the Religious Courts and the Office of Religious Affairs, thereby ensuring legal certainty and juridical protection for women and children, although it places greater emphasis on legal-formal aspects than on moral and s…
creator: NARATAMA RIZKI PUTRA NIM. A1011211135
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

STUDI KASUS PERUBAHAN PERILAKU ANAK DISABILITAS INTELEKTUAL DARI KORBAN MENJADI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini membahas perubahan perilaku anak penyandang disabilitas intelektual yang mengalami peralihan peran dari korban kekerasan seksual menjadi pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kota Pontianak yang menunjukkan kerentanan anak penyandang disabilitas intelektual, tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku tersebut serta menjelaskan perbuatan anak dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitati melalui studi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori psikogenesis dan teori kontrol sosial untuk memahami latar belakang terjadinya perubahan perilaku pada anak penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan fungsi intelektual, kesulitan memahami norma sosial, serta trauma psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami tanpa pendampingan yang memadai. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan orang tua, tidak terpenuhinya pendidikan formal dan pendidikan seksual yang sesuai, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Berdasarkan perspektif kriminologi, perbuatan anak tidak dapat dipahami sebagai niat kriminal murni, melainkan sebagai dampak lanjutan dari trauma dan lemahnya kontrol sosial, sehingga diperlukan penanganan yang berorientasi pada pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi. Kata kunci: kriminologi; kekerasan seksual; anak penyandang disabilitas intelektual; peralihan korban menjadi pelaku ABSTRACT This study examines behavioral changes in children with intellectual disabilities who experience a role transition from victims of sexual violence to perpe…
creator: SITI NURHASANAH NIM. A1011221009
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DI KOTA KETAPANG
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, khususnya Pasal 140. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum diterapkannya sanksi pidana meskipun telah timbul korban keracunan dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 140 Undang-Undang Pangan merupakan delik formil, karena menitikberatkan pada perbuatan memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, unsur tindak pidana telah terpenuhi sejak perbuatan melawan hukum dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya korban. Dalam konteks kasus MBG di Kota Ketapang, fakta adanya ahli gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penggunaan bahan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan memperkuat indikasi adanya kesengajaan (dolus), bukan sekadar kelalaian. Keberadaan korban keracunan justru mempertegas hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Secara teoritis, berdasarkan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penerapan sanksi pidana dapat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini penting untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan seharusnya dipertimbangkan secara serius guna memastikan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan sosial. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Keamanan Pangan ABSTRACT This study aims…
creator: KEVIN PAMIMPIN NABABAN NIM. A1012221003
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN PERKAWINAN DAYAK TOBAG DI DESA TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU
type: item
description: Abstract The problems addressed in this study focus on how the Dayak Tobag traditional marriage ceremony in Teraju Village is carried out, including the customary stages that contain philosophical values and sacred meanings. The study also highlights the shifts in traditional practices caused by modernization, financial constraints, and social changes within the community. In addition, the research examines the extent to which the implementation of Dayak Tobag traditional marriage aligns with national marriage law and the legal measures taken by the community to ensure protection and legal certainty for married couples. This study employs an empirical legal research method to observe how the Dayak Tobag traditional marriage is practiced in reality. Data were obtained through interviews with customary leaders, village officials, and community members, as well as through direct observation of the customary procession and the collection of relevant documents. The collected data were then analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions so as to provide a clear depiction of the actual implementation of the customary practices and their relationship with national law. Based on the research findings, the Dayak Tobag customary marriage in Teraju Village, Toba District, Sanggau Regency is still carried out through the main customary stages, namely Pado’k, Senggan Bebayo’, Tonya’ Menonya’, Batunang, and the marriage ceremony, which contain sacred meanings and emphasize togetherness, social solidarity, and respect for ancestors. However, there has been a shift (pergeseran) in its practice, as several customary stages have been simplified due to the influence of modernization, financial considerations, and community mobility. Despite this shift, core customary values such as the consent of both spouses, family involvement, and social aspects remain preserved. Moreover, the implementation of the Dayak Tobag customary marriage remains aligned with national marriage law,…
creator: RANGGA NIM. A1012211058
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA : KASUS BRAND ARC'TERYX
type: item
description: ABSTRAK Perlindungan terhadap merek terkenal asing menghadapi tantangan akibat pendaftaran bad faith walaupun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek terkenal seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Sebagaimana dilihat dalam kasus merek Arc’teryx milik Amer Sports Canada Inc yang didaftarkan lebih dahulu oleh Arc’teryx milik Perfect Supply Chain Co. LTD tanpa wewenang resmi dan lolos verifikasi pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, walaupun Arc’teryx sudah terkenal secara global, akan tetapi system pendaftaran First To File yang dianut Indonesia dalam pendaftaran merek memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut, kasus tersebut menunjukkan keterbatasan dalam penegakan pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan merek terkenal asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Merek, doktrin perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement, Protokol Madrid, Konvensi Paris serta sumber hukum lainnya yang berhubungan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami tentang kerangka perlindungan hukum bagi merek terkenal asing yang belum terdaftar serta menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Arc’teryx, kemudian mengkaji wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerbitkan pendaftaran merek yang ternyata mempunyai persamaan dengan merek terkenal asing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa merek terkenal asing mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui hukum merek Indonesia dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, TRIPs Agreement Tahun 1994, Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa penolakan permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik kemudian bentuk langka…
creator: REGINA JUNIA NESTA NIM. A1011221195
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI KEPOLISIAN KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah perkara pencurian biasa yang masuk ke kepolisian setiap tahunnya, sementara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice relatif sedikit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian biasa di Polres Kabupaten Sanggau belum berjalan secara maksimal. Restorative Justice belum menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang dominan dan masih bersifat alternatif. Rendahnya penerapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Sebagian masyarakat, khususnya korban masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila pelaku dijatuhi pidana penjara, sehingga menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani perkara melalui Restorative Justice menyebabkan peran penyidik sebagai mediator belum optimal. Kata Kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Pencurian Biasa, Kepolisian, Kabupaten Sanggau. ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in resolving ordinary theft criminal cases within the jurisdiction of the Sanggau Regency Police Resort, using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. This research is motivated by the persistently high number of ordinary theft cases reported to the police each year, while the number of cases resolved through the Restorative Justice mechanism remains relatively low, thus raising questions regarding the effectiveness of its implementation. The r…
creator: VIVI FITRIA YOLANDA NIM. A1011221115
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA DOMPET DIGITAL: ANALISIS REGULASI PADA KASUS KEHILANGAN UANG PENGGUNA
type: item
description: ABSTRAK Masifnya kemajuan teknologi finansial menciptakan metode pembayaran non-tunai seperti dompet digital yang menawarkan kemudahan sekaligus risiko hukum terkait dengan keamanan dana. Peneliti ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital melalui analisis kasus Senia yang mengalami kehilangan uang pada aplikasi ShopeePay sebesar Rp. 500.000 tanpa adanya verifikasi PIN atau OTP. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dalam melindungi aset digital pengguna dan menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus penelitian terletak pada inventarisasi dan sinkronisasi regulasi perlindungan konsumen digital. Bersumber pada bahan hukum primer seperti UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan PBI PJP, dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan solusi yuridis terhadap problematika kehilangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital mencakup dua instrumen utama yaitu perlindungan preventif yang telah mewajibkan penyelenggara untuk mengedukasi pengguna, melakukan mekanisme mitigasi risiko hingga menjamin sistem sesuai dengan UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, hingga PBI PJP, serta perlindungan represif dengan penerapan beban pembuktian terbalik namun pengguna perlu mengumpulkan bukti awal. Upaya yang dapat ditempuh yaitu pengaduan ke penyelenggara dan penyelenggara penampung transaksi, APPK oleh OJK dan LAPS-SJK, hingga jalur perdata dan pidana. Dalam kasus Senia, bukti awal yang dilampirkan terbatas pada bukti tangkap layar pengaduan layanan konsumen penyelenggara dan mutasi pemindahan dana. Upaya yang ditempuh cenderung parsial karena terfokus pada pengaduan penyelenggara tanpa melakukan mitigasi lintas lembaga kepada bank penampung. Kata Kunci: Dompet Digital; Perlindungan Hukum; Kehilanga…
creator: ANGGIH ALINCIA NIM. A1011221155
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK
type: item
description: Abstract This research is entitled "VIOLATIONS OF THE BAN ON SETE’ DARAH MARRIAGE IN THE DAYAK KANAYATN COMMUNITY IN SENUNUK HALL, AGAK VILLAGE, SEBANGKI DISTRICT, LANDAK REGENCY". Sete’ darah marriage is a marriage that is prohibited in the Dayak Kanayatn customs, because this sete’ darah marriage is considered to have violated local customary provisions. If this sete’ darah marriage is carried out, the couple will receive the consequences of applicable customary law. The problem studied in writing this thesis is "How Violations of the Prohibition on Sete’ darah Marriage in the Dayak Kanayatn Community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency". The purpose of this study is to determine violations of the prohibition on consanguineous marriage, the factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage, the legal consequences of violations of the prohibition on consanguineous marriage, and the efforts made by customary officials to prevent further violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency. This study uses an empirical research method and is descriptive in nature, namely legal research conducted through library research and direct field interviews. The results obtained in this study are: 1) Violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are still carried out according to applicable customary provisions, even though the couple in question has committed a violation in the form of consanguineous marriage (one blood/incest); 2) Factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are mutual love and personal desires, an increasingly open social environment, and social change and modernization. 3) The legal consequences of violating the prohibition on blood marriage are comprehensi…
creator: ELMA BANYU PADASE NIM. A1011221076
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERCERAIAN TIONGHOA HAKKA DI KOTA SINGKAWANG SKRIPSI
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat perceraian dalam komunitas Tionghoa di Kota Singkawang, yang hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme penyelesaian perceraian berdasarkan adat Tionghoa. Penelitian ini ingin menguraikan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses perceraian menurut adat, mulai dari upaya mediasi internal dalam keluarga besar, peran aktif tokoh masyarakat atau tetua adat dalam mendamaikan pasangan suami istri, hingga proses pengambilan keputusan secara adat jika perceraian tetap tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap praktik adat yang masih diterapkan. Sumber data utama berasal dari tokoh adat Tionghoa. Sementara itu, studi pustaka digunakan untuk mendukung analisis melalui buku hukum, dan kajian ilmiah terkait hukum adat dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat perceraian Tionghoa di Singkawang masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di kalangan masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan komunitas. Proses perceraian dilakukan secara musyawarah, mengedepankan perdamaian dan kehormatan keluarga. Namun demikian, dalam beberapa aspek seperti hak asuh anak dan harta bersama, terdapat potensi konflik antara prinsip adat dan ketentuan hukum negara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata Kunci: Hukum Adat, Perceraian, Tionghoa ABSTRACT This study aims to examine the implementation of customary divorce law within the Chinese community in Singkawang City, which continues to uphold traditional values in resolving domestic conflicts. The main focus of the research is on the mechanism of divorce resolution based on Chinese custom…
creator: RANGGA TRI WIDYANTO NIM. A1011211131
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-16
publication date: 2026-03-16
volume: 9
number: 1

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA TERHADAP ZAKAT PROFESI
type: item
description: ABSTRAK Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat modern. Meskipun zakat memiliki kedudukan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis, kewajiban zakat profesi masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan dan tidak mewajibkan zakat profesi, serta mengkaji dasar hukum syariah (nash) dan argumentasi yang melandasi masing-masing pendapat tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas, pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang mewajibkan zakat profesi, mendasarkan argumen mereka pada keumuman ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103 yang mewajibkan zakat atas segala hasil usaha yang baik. Mereka menggunakan metode qiyas (analogi) dengan menyamakan pendapatan profesi dengan zakat pertanian karena diterima saat panen/penerimaan gaji, atau zakat emas dan perak karena sifatnya sebagai aset moneter. Sebaliknya, kelompok ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi memandang zakat sebagai ibadah mahdhah yang aturannya harus memiliki dalil nash yang eksplisit dan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan analogi ijtihad, mengingat sepanjang 14 abad sejarah fikih, kategori zakat profesi tidak pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menyarankan pemerintah Indonesia khususnya instansi yang berwenang di bidang pengelolaan zakat seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan untuk dapat menyusun kebijakan dan pedoman yang lebih jelas serta komprehensif mengenai zakat profesi. Kata Kunci: Zakat Profesi, Hukum Islam, Perbedaan Pendapat Ulama ABSTRACT Professional zakat is one of the contemporary forms of zakat that has developed alongside changes in the econom…
creator: BELVA AVISA ZIA NIM. A1011221197
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-17
publication date: 2026-03-17
volume: 9
number: 1

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASASI DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP KEPADA FERDY SAMBO
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus ini menjadi perhatian publik karena pembunuhan berencana dilakukan seorang atasan Polri terhadap ajudannya. Penelitian berfokus pada pertimbangan hakim kasasi dalam menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo pada tingkat kasasi, karena pada tingkat peradilan sebelumnya dijatuhkan vonis hukuman mati hingga hakim kasasi memutuskan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Penelitian menyoroti implikasi dan tanggapan masyarakat terhadap adanya putusan ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan sifat analitis deskriptif, tinjauan literatur untuk mengidentifikasi fakta hukum yang terkaitan, menganalisis keputusan Mahkamah Agung dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Hakim mempertimbangkan fakta – fakta dalam persidangan dan mengarah pada pembaruan hukum pidana nasional yang mengurangi penggunaan hukuman mati sebagai norma utama. Keputusan ini menimbulkan implikasi hukum terhadap peradilan pidana di Indonesia, terdapat perubahan orientasi penegakan hukum pidana yang semula bersifat pembalasan menuju pendekatan korektif dan distributif, menjamin asas kepastian hukum dan keadilan substantif serta menjadi yurisprudensi perkara sejenis dimasa depan. Terdapat perpecahan pendapat atas putusan ini sebagai masyarakat mendukung perubahan vonis, tidak sedikit yang bertolak belakang dengan keputusan tersebut. Keputusan ini menekankan kemanusiaan, proporsionalitas, dan moralitas dalam hukuman. Kata Kunci : Ferdy Sambo, pembunuhan berencana, kasasi, penjara seumur hidup, pertimbangan hakim, penalaran hukum, hukum pidana Indonesia. ABSTRACT This research discusses the legal considerations of the cassation judge in sentencing Ferdy Sambo to life imprisonment. This case attracted public atten…
creator: FORTUNATA ANGELI NIM. A1011211244
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-17
publication date: 2026-03-17
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP KOPI “ASKARA COFFEE AND EATERY” DALAM PERSPEKTIF RAHASIA DAGANG
type: item
description: ABSTRAK Persaingan usaha di bidang Coffee Shop yang semakin ketat menjadikan resep kopi sebagai salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu usaha. Resep kopi yang memiliki cita rasa khas dan berbeda dari pesaing berpotensi menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi secara hukum. Askara Coffee and Eatery sebagai salah satu Coffee Shop di Kota Pontianak memiliki racikan resep kopi khas yang dijaga kerahasiaannya dan menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Namun, keterlibatan karyawan dalam proses produksi membuka peluang terjadinya kebocoran informasi bisnis, khususnya resep kopi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap resep kopi sebagai Rahasia Dagang menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya peniruan, persaingan usaha tidak sehat, serta kerugian ekonomi bagi pemilik usaha. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap resep kopi Askara Coffee and Eatery dalam perspektif Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik Askara Coffee and Eatery, karyawan barista, pelanggan, serta pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan barista yang terlibat langsung dalam proses peracikan minuman. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan …
creator: FEBE ANGELA RUMAHORBO NIM. A1012211089
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 9
number: 1

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk)
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pontianak pada Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk serta menelaah makna unsur “alasan mendesak” dalam pengabulan dispensasi kawin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengabulan dispensasi kawin meskipun tidak ditemukan keadaan mendesak yang nyata sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dan kondisi sosial para pihak, meskipun tidak terdapat alasan mendesak yang bersifat faktual. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum terkait batas usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi kawin masih dipengaruhi oleh diskresi hakim dalam menafsirkan unsur “alasan mendesak”. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria “alasan mendesak” agar penerapan hukum lebih konsisten. Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pertimbangan Hakim; Kepastian Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze legal certainty in the judges’ considerations at the Religious Court of Pontianak in Decision Number 326/Pdt.P/2025/PA.Ptk, as well as to examine the meaning of the “urgent reasons” element in granting marriage dispensation. This research is motivated by the practice of granting marriage dispensation despite the absence of evident urgent circumstances as required under Law Number 16 of 2019 on Marriage. The results show that the judges granted the application by considering the readiness of the prospective spouses and the social conditions of the parties, even though no factual urgent reasons were found. Such considerations place greater emphasis on aspects of utility and justice rather than legal certainty regarding the minimum a…
creator: ANNISA NADIA ASYIFA AYU NIM. A1011221145
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-03-31
publication date: 2026-03-31
volume: 9
number: 1

FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN DALAM PENGUMPULAN DATA PRIBADI PADA PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA
type: item
description: ABSTRAK Pemilihan legislatif merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang salah satunya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Pada penyelanggaraan pemilihan umum, terdapat syarat berupa pemenuhan batas jumlah anggota partai politik yang menjadi peserta pileg yang dibuktikan dengan KTP sebagai data pribadi. Pada kenyataannya, terdapat partai politik yang mengumpulkan data pribadi dengan penipuan dalam pemilihan umum. Namun, baik pada UU Pemilu dan UU PDP tidak memberikan sanksi terhadap penipuan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian bertujuan untuk memformulasikan hukum pidana terhadap penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik pada pileg di Indonesia demi mengisi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau penelitian yang memberikan sumbang saran dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum pada penelitian ini. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap hukum yang ada di Indonesia mengenai penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik dalam pemilihan umum. Selain itu, perlu pula dilakukan formulasi hukum pidana terhadap delik dan sanksi pidana untuk menanggulangi penipuan tersebut demi memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menghasilkan suatu resolusi mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian ini berupa rekomendasi terhadap perumusan suatu delik yang menjadi instrumen penanggulangan kejahatan yang menyasar hak privasi seseorang dan mencederai kedaulatan rakyat. Kemudian, penelitian ini juga merekomendasikan sanksi pidana pokok dan tambahan yang menyertai delik yang dirumuskan berupa pidana penjara, denda, dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pelaku selama beberapa t…
creator: DENI CATUR PRASETYA NIM. A1011221269
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 9
number: 1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECURITY EXCEPTIONS BERDASARKAN PASAL XXI GATT DALAM HUBUNGAN DAGANG ANTARA TIONGKOK-AMERIKA SERIKAT
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausul pengecualian keamanan nasional (security exceptions) sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT 1994 dalam hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fokus kajian diarahkan pada indikator hukum yang menentukan legitimasi penggunaan security exceptions serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan multilateral WTO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya melalui analisis putusan WTO dalam perkara United States – Steel and Aluminium Products dan Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok tidak memenuhi unsur keadaan darurat dalam hubungan internasional sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal XXI(b)(iii) GATT. Penerapan kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan proteksionisme ekonomi dibandingkan perlindungan keamanan nasional yang sah. Penggunaan security exceptions yang tidak proporsional berpotensi melemahkan prinsip nondiskriminasi, kepastian hukum, serta legitimasi sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan interpretasi yang objektif dan penerapan prinsip itikad baik untuk mencegah penyalahgunaan klausul pengecualian keamanan dalam praktik perdagangan internasional. Kata Kunci: Security Exceptions, Pasal XXI GATT, Hubungan dagang, Amerika Serikat–Tiongkok, WTO, Keamanan Nasional ABSTRACT This research aims to analyze the application of the national security exception clause as regulated under Article XXI of the GATT 1994 in the context of the trade war between the United States and Tiongkok. The study focuses on identifying the legal indicators that determine the legitimacy of invoking security exceptions and examining their consistency with the fundamental principles of the WTO multilateral trading system. The research employs a nor…
creator: TRI SURBAKTI NIM. A1011221109
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 9
number: 1

ANALISIS KONTRAKTUAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI BERBASIS ELEKTRONIK
type: item
description: Abstract The development of electronic transactions through e-commerce platforms has created new legal consequences in contractual relationships between business actors and consumers, particularly when a breach of contract occurs. Disputes arising from electronic-based breaches of contract involve not only business actors and consumers but also the platform as the provider of the electronic system. The problem examined in this research is the legal consequences of breach of contract in electronic transactions as viewed from Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection based on the theory of contractual liability. This study aims to analyze the forms of business actors’ liability, consumers’ rights to remedies, and the limits of e-commerce platform responsibility in disputes concerning electronic-based breaches of contract from a theoretical perspective. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources, including the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Decision of the Medan District Court Number 183/Pdt.G/2018/PN Mdn, and the Terms and Conditions of the Tokopedia Platform. Secondary legal materials include legal literature, journals, and doctrines related to the theory of contractual liability. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed qualitatively to produce systematic and comprehensive conclusions. The results show that based on the theory of contractual liability, a breach of contract in electronic transactions gives rise to an obligation for business actors as debtors to compensate for damages as stipulated in Article 1243 of the Indonesian Civil Code and Article 19 of the Consumer Protection Law. Consumers as creditors have the right to demand performance, compensation, or cancellation of the agreement. Based on the principles of pa…
creator: JENNIFER OLIVIA NIM. A1011221247
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DAYAK SALAKO DI DESA WISATA BAGAK SAHWA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini membahas pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian masyarakat Dayak Salako di Desa Wisata Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap ketentuan adat asli. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tanda-tanda perubahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan adat yang diwariskan secara turun-temurun di tengah perkembangan sosial dan budaya modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya pelaksanaan adat perkawinan dan perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat di Desa Wisata Bagak Sahwa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan asli adat Dayak Salako. Pengaruh modernisasi, pergeseran nilai agama, kurangnya pemahaman generasi muda, dan perubahan sosial menjadi faktor utama penyebab ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelestarian adat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam pelestarian adat Dayak Salako, dengan melibatkan tokoh adat, generasi muda, akademisi, dan pemerintah. Program edukasi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam pendidikan formal, serta pemanfaatan teknologi dan media sebagai sarana edukasi dan promosi budaya, menjadi kunci utama keberhasilan pelestarian adat. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi riil pelaksanaan adat Dayak Salako di era modern dan menawarkan rekomendasi strategis untuk menjaga keberlanjutan serta keaslian adat dalam konteks sosial budaya kontemporer. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Hukum ABSTRACT This study discusses the implementation of traditional marriage and divorce customs among t…
creator: SAHRUL PRAMANA PUTRA NIM. A1011211148
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 9
number: 1

ANALISIS WASIAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN POTENSI PENERAPANNYA DALAM HUKUM INDONESIA
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum waris melalui munculnya konsep wasiat elektronik. Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, wasiat elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Uniform Electronic Wills Act (UEWA) sebagai bentuk wasiat terakhir yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Berbeda dengan perkembangan tersebut, hukum Indonesia masih mempertahankan sistem formalitas konvensional dalam pembuatan wasiat yang mensyaratkan bentuk tertulis, kehadiran fisik, serta keterlibatan langsung notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum wasiat elektronik di negara Amerika Serikat dan beberapa negara bagiannya, serta menganalisis kemungkinan penerapannya dalam praktik hukum notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan wasiat elektronik, hukum waris, serta kewenangan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum waris terhadap perkembangan teknologi yang tidak mengubah esensi wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak, sebagaimana telah diterapkan di Amerika Serikat melalui Uniform Electronic Wills Act dan diimplementasikan di beberapa negara bagian seperti District of Columbia, Indiana, dan Washington. Namun dalam hukum Indonesia, penerapan wasiat elektronik oleh notaris belum dapat dilaksanakan saat ini, karena masih adanya ketentuan hukum yang mewajibkan bentuk fisik dan prosedur konvensional dalam pembuatan wasiat dan akta autentik. Meskipun demikian, wasiat elektronik tetap memiliki peluang untuk diterapkan di I…
creator: LIA HARYANA NIM. A1011221216
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Penetepan Nomor :412/Pdt.P/2024/PA.Sbs)
type: item
description: ABSTRAK Permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya dapat diberikan apabila terpenuhi alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari sisi, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin mengintegrasikan tiga tujuan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dari aspek kepastian hukum, hakim secara konsisten menegakkan ambang batas usia perkawinan 19 tahun (UU No. 16/2019) dan mandat tanggung jawab asuh orang tua (UU No. 23/2002), dari aspek kemanfaatan, hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang yang timbul apabila perkawinan dini tetap dilangsungkan. Selain itu, dari aspek keadilan, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun akibat hukum dari penolakan tersebut adalah perkawinan tidak dapat dicatatkan secara resmi karena tidak memenuhi batas usia minimum. Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan Hukum Hakim, Tujuan Hukum ABSTRACT Marriage dispensation application is a form of exception to the provisions of the minimum age limit for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amen…
creator: VEERI NIM. A1011221268
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM LENDER ATAS GAGAL BAYAR BORROWER DALAM LAYANAN FINTECH PEER-TO-PEER LENDING
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan hadirnya layanan fintech peer-to-peer lending yang mempertemukan antara lender dan borrower melalui platform yang dikelola oleh penyelenggara untuk melakukan perjanjian pendanaan. Namun, dalam praktiknya layanan ini memiliki risiko yaitu gagal bayar (default) oleh borrower. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum gagal bayar bagi borrower, serta menganalisis perlindungan hukum bagi lender atas risiko gagal bayar oleh borrower dalam layanan fintech peer-to-peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui penafsiran konsep-konsep hukum perjanjian, pinjam-meminjam, serta pengaturan terkait fintech lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar oleh borrower diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau cedera janji. Sehingga akibat hukum yang timbul bagi borrower yaitu kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, akibat hukum lainnya yaitu surat peringatan atas gagal bayar, pengenaan denda keterlambatan, tercatatnya riwayat kredit buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga proses penagihan oleh pihak ketiga melalui debt collector. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap lender melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara untuk transparansi mengenai kinerja dan risiko pendanaan, melakukan penilaian kelayakan borrower melalui credit scoring, melakukan penagihan, dan melakukan pengalihan risiko melalui asuransi dan/atau pen…
creator: CHRISTIAN LEO RONALDO NIM. A1011221110
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
type: item
description: ABSTRACT This research, "A Legal Analysis of the Implementation of the Office Stationery Procurement Agreement at the Kubu Raya Regency Government Office," aims to obtain data and information on the implementation of the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to uncover the factors causing the office stationery procurement agreement to not be properly implemented at the Kubu Raya Regency Government Office. It also aims to identify the remedies available to parties affected by the office stationery procurement agreement at the Kubu Raya Regency Government Office. This research was conducted using empirical legal research, a legal research method that aims to examine the law in a concrete sense by examining how it operates within a community. Therefore, the empirical legal research method can also be considered sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement for the procurement of office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because there are still problems related to the delivery of stationery that does not match the order, causing dissatisfaction from the ordering party such as the brand of goods that is not the same as the order or the number of goods that does not match the order, for example, asking for 5 that arrives less or the number is reversed between pens and paper. That the factors causing the implementation of cooperation in ordering office stationery at the Kubu Raya Regency Government Office with CV Riski Garda Usaha/Rizky Shop (Photo Copy) has not been implemented properly because the agreement made verbally sometimes causes problems of forgetting due to records that are not stored properly and assumes that the ordering party will understand mistakes made by the provider, another factor …
creator: MUHAMMAD DITO PRAYOGA NIM. A1012221094
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 9
number: 1

UPAYA HUKUM PEMBELI TERHADAP PENJUAL BELUM MENGURUS BALIK NAMA TANAH DI JALAN WONODADI 2 KABUPATEN KUBU RAYA
type: item
description: ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah kavling yang terjadi Di Jalan Wonodadi 2 Kabupaten Kuburaya. Perjanjian jual beli tanah kavling tersebut dibuat secara lisan Dengan kata lain perjanjian antara para pihak tersebut dimaksudkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah pembeli melunasi sisa pembayaran harga tanah yang telah disepakati, penjual berjanji untuk mensertifikatkan tanah kavling tersebut dan Setelah kewajiban si pembeli untuk melunasi angsuran tanah kavling, pembeli menagih janji kepada penjual untuk memberikan sertifikatnya. Akan tetapi penjual belum juga mengurus sertifikat yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Seharusnya penjual memenuhi janji setelah pembeli melunasi angsuran tanah kavlingnya maka tanah tersebut sudah disertifikatkan. Adapun metode penelitian yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya dilapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa pihak Pemilik Tanah dan pihak Pembeli telah melakukan perjanjian Jual Beli tanah Kavling, serta telah mengatur hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.salah satu kewajiban pihak Pemilik tanah adalah menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi hak dari Pihak Pembeli sesuai dengan perjanjian, namun pada kenyataannya pihak pemilik tanah di anggap telah melakukan kelalaian, yaitu tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Jual beli tanah, Surat Kepemilikan Tanah, Tanah Kavling ABSTRACT Land plot sale and purchase agreement that occurre…
creator: ANGGITA NANDA MULIA NIM. A1012221191
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 9
number: 1

HAMBATAN PENERAPAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
type: item
description: ABSTRAK Pada saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk mengubah sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik. Pada saat ini banyak masyarakat yang merasa bahwa proses proses alih media sertifikat tanah analog menjadi sertifikat tanah elektronik membutuhkan waktu yang lama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penerapa sertifikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan satu permasalahan utama, yakni: “Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sertifikat tanah elektronik di BPN ATR Kubu Raya?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan desktriptif analisis yaitu penelitian yang menggunakan penjelasan dalam memberikan suatu informasi secara terperinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Data utama yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer yang berasal dari hasil wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hambatan dalam proses penerapan sertifikat tanah elektronik pada kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Salah satu penyebab utama terhambatnya penerapan sertifikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya yaitu adanya permasalahan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang tertera pada sertifikat tanah dan permasalahan teknis lainnya. . Terhambatnya proses alih media tersebut menyebabkan pelayanan sertifikat tanah elektronik menjadi tidak efisien dan terhambatnya integrasi data pertanahan sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya yaitu menetapkan target 200.000 sertifikat tanah elektronik pada tahun 2025 dan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyar…
creator: LUTHFI NIM. A1011221095
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK DIGITAL YANG KARYANYA DIUNGGAH PADA SITUS ILEGAL (STUDI TERHADAP MANHWA)
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah memudahkan masyarakat dalam mengakses komik, yang mana kini tersedia dalam bentuk digital salah satunya manhwa yaitu komik asal Korea Selatan. Namun, kemudahan akses ini diiringi dengan maraknya situs ilegal yang menerjemahkan dan mengunggah manhwa tanpa izin pencipta melalui metode scanlation yang telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimakah upaya perlindungan hukum terhadap pencipta komik digital manhwa yang karyanya diunggah pada situs ilegal di Indonesia? dan (2) apakah faktor pendorong seseorang membaca komik digital pada situs ilegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedua permasalahan tersebut secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari data sekunder dan survei dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunggahan dan penerjemahan manhwa melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, e dan h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat dituntut menggunakan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pencipta dapat juga memohon penutupan atau penghapusan situs ilegal menggunakan Peraturan Bersama MenkumHAM dan MenKomInfo No. 14 Tahun 2015/ No. 26 2015. Sesuai dengan asas nasional treatment dalam Hak Cipta, pencipta manhwa dapat menggunakan peraturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia untuk melindungi dan menegakan haknya yang dilanggar di Indonesia. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran digital seperti scanlation masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan pemblokiran yang hanya menyasar domain situs. Berdasarkan hasil analisis survei pada penelitian ini, menujukan bahwa faktor…
creator: ROSARIA JELI NIM. A1011191188
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-05
publication date: 2026-04-05
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, dalam praktiknya proses transisi dari sertipikat konvensional menuju sertipikat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang berasal dari sistem administrasi pertanahan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta akibat hukum yang timbul dari penerapannya dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertipikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat konvensional sebagai alat bukti hak yang sah sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang muncul dalam masa transisi menuju sistem elektronik pada umumnya disebabkan oleh ketidaktertiban administrasi pertanahan sebelumnya, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data serta tertib administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat elektronik, pendaft…
creator: ARWENDY SYAFRIANSYAH NIM. A1012221097
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-05
publication date: 2026-04-05
volume: 9
number: 1

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
type: item
description: ABSTRAK Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara normatif dirumuskan sebagai hubungan kontraktual yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara. Namun, dalam praktik pelaksanaannya muncul persoalan mengenai realisasi asas kesetaraan para pihak, khususnya dalam pengaturan dan pemenuhan hak serta kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam PKS serta menilai pengaturan hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari asas kesetaraan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa regulasi terkait JKN dan naskah PKS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum perjanjian dan asas kesetaraan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap konstruksi norma dan substansi klausul perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dan rumah sakit terikat dalam perikatan timbal balik yang menempatkan para pihak sebagai kreditur dan debitur secara bergantian. Dalam tahap pelayanan, Rumah Sakit berkedudukan sebagai kreditur atas pembayaran klaim dan BPJS sebagai debitur. Sebaliknya, dalam tahap verifikasi klaim, BPJS menjadi kreditur yang berhak menuntut kelengkapan dokumen, sedangkan Rumah Sakit sebagai debitur. Keduanya merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum publik. Secara tekstual, Perjanjian Kerja Sama menunjukkan pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Namun berdasarkan asas kesetaraan pada proporsionalitas kewajiban, distribusi kewenangan, akses terhadap pemenuhan hak, dan pembagian risiko, terdapat kecenderungan ketidakseimbangan karena kewenangan pengendalian lebih dominan berada pada BPJS. Akibatnya, hubungan kontraktual yang secara formal tampak koordinatif berubah menjadi relasi asimetris, di mana BPJS tidak hanya bertindak sebagai mitra kontrak, tetapi sekaligus seb…
creator: HAWA NIM. A1011221277
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS LELANG TERHADAP OBJEK YANG SEDANG DALAM SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 112 K/Pdt/1997)
type: item
description: ABSTRAK Pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan legalitas lelang dan kepastian peralihan hak atas tanah. Dalam praktik, lelang kerap tetap dilaksanakan meskipun status hukum objek belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 yang memberikan penegasan mengenai akibat hukum pelaksanaan lelang atas objek yang masih disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang sedang dalam sengketa serta mengkaji akibat hukumnya terhadap peralihan hak atas tanah Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek tanah yang masih berada dalam sengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, meskipun telah memenuhi prosedur formal lelang. Status objek yang masih disengketakan menimbulkan cacat hukum yang berakibat pada tidak sahnya peralihan hak atas tanah serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemenang lelang. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1997 menegaskan bahwa lelang hanya dapat dilakukan terhadap objek yang status hukumnya telah jelas dan tidak sedang dalam sengketa. Kata kunci: lelang, objek sengketa, peralihan hak atas tanah, kepastian hukum, yurisprudensi. ABSTRACT The execution of auctions involving land objects that are still under dispute often gives rise to legal issues, particularly concerning the legality of the auction and the certainty of the transfer of land rights. In practice, auctions are frequently carried out even though the legal status of the objec…
creator: NICHOLAS ARINDA PRASETYO NIM. A1011221006
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
type: item
description: Abstrak Perlindungan hak keperdataan anak adalah suatu bentuk perlindungan hak yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hak keperdataan anak tersebut. Dalam praktiknya perlindungan hak keperdataan anak ini wajib dilindungi tanpa memandang status perkawinan orang tuanya meskipun perkawinan tersebut terjadi dengan perbedaan kepercayaan atau disebut perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama serta apa akibat hukum dari orang tua yang melakukan penelantaran hak keperdataan anaknya tersebut berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari beban hukum primer dan sekunder yan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama tetap wajib dilindungi meskipun status perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang perkawinan. Serta terdapat ancaman bagi orang tua yang melakukan penelantaran terhadap hak anak tersebut. Sehingga sang anak tetap dapat mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu undang-undang perkawinan. Kata Kunci : Perlindungan Hak keperdataan, Penelantaran Hak. Abstract Protection of children's civil rights is a form of protection of rights granted by parents to their children in the child's civil rights. In practice, the protection of children's civil rights must be protected regardless of the marital status of the parents even though the marriage occurs with different beliefs or is called an interfaith marriage. This study discusses how the protection of children's civil rights from interfaith marriages and what are the legal consequences of parents who neglect their children's civil rights based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative juridical with a des…
creator: MUHAMMAD RIO FEBERIYANTO NIM. A1011221063
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MELAYU DI DESA PERIGI KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
type: item
description: ABSTRAK Upacara Adat Perkawinan merupakan tradisi yang dilaksnakan oleh Masyarakat adat Melayu di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Upacara ini tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu sebagai ikatan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan Masyarakat. seiring dengan perkembangan Zaman, pelaksananaan upacara adat Perkawinan mengalami penyederhanaan, pengabungan prosesi serta perubahan pada alat dan bahan yang digunakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebapkan terjadinya pergeseran pada pelaksananaan upacara adat Perkawinan di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Maka rumusan msasalah dalam penelitian ini “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Telah dilaksanakan Sesuai Dengan Aslinya”. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian non-doktrinal dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan data lapangan melalui Teknik Komunikasi langsung dan tidak langsung serta wawancara dan penyebaran angket kepada responden yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Perigi masih dilaksanakan, namun mengalami pergseran dalam pelaksanaanya. Baik dari segi penyederhanaan prosesi, penggabungan prosesi, dan Alat/bahan yang digunakan Yang disebapkan faktor yaitu Ekonomi, Modernisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan sosial dalam Masyarakat. Akibat yang ditimbulkan tidak berupa sanksi adat formal, melainkan lebih bersifat sosial dan kultural, yaitu berkura…
creator: SAVERA YANI NIM. A1011221165
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA JASA TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PT RIDHO PRATAMA MANDIRI DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Praktik alih daya dalam instansi pemerintah digunakan sebagai upaya efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan, salah satunya berupa keterlambatan pembayaran jasa oleh pengguna jasa kepada penyedia alih daya. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dan berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyedia alih daya dan pekerja. Penelitian ini membahas tentang faktor wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya kepada PT Ridho Pratama Mandiri sebagai penyedia alih daya dalam perjanjian kerja sama jasa alih daya dengan bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran serta implikasi hukumnya berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak pengguna jasa, penyedia alih daya, serta pekerja alih daya, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, perjanjian alih daya, serta literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum perdata, serta dikaitkan dengan teori wanprestasi, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor administratif dan pengelolaan anggaran daerah, seperti keterlambatan pencairan anggaran dan proses birokrasi keuangan. Akibat hukum dari keterlamabatan oleh pengguna jasa adalah tetap adanya kewajiban untuk memenuhi pembayaran terhadap penyedia alih daya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ridho Pratama Mandiri adalah dengan penagihan rutin dan pengiriman somasi formal yang mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pengguna …
creator: SADAM YORDAN NIM. A1011221199
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA MAKANAN DALAM PENCANTUMAN LOGO HALAL PALSU
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas pencantuman logo halal palsu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pencantuman logo halal yang tidak sah tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha serta bagaimana mekanisme ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan perlindungan konsumen dan prinsip pertanggungjawaban hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pencantuman logo halal palsu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Bidang Jaminan Produk Halal. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian ganti rugi secara materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, serta memungkinkan tuntutan kerugian immateriil berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Selain itu, prinsip strict liability memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pencantuman logo halal palsu menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Label Halal, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This research aims to analyze the legal re…
creator: PISKA MUTIARA MAIPANTI NIM. A1011221312
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP HAK WARIS PASANGAN YANG DITINGGAL MATI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
type: item
description: ABSTRAK Pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan masalah hukum ketika perkawinan tersebut berakhir karena salah satu pasangan meninggal. Dalam prakteknya, harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali langsung digolongkan sebagai harta warisan tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian suami/isteri yang masih hidup. Padahal, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, apabila suatu perkawinan putus karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak suami-istri yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi menjadi warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji status harta bersama dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam dan menelusuri akibat hukum jika harta tersebut tidak dipisahkan sebelum pembagiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, serta sumber tersier sebagai pendukung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk mengkaji hubungan norma harta bersama dan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi sebelum warisan dapat dibagikan. Suami istri yang masih hidup berhak mendapat separuh bagian, sedangkan separuh sisanya dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Pembagian harta bersama sebelum pemisahan merupakan pelanggaran Pasal 96 KHI karena mengabaikan hak mendiang pasangan, salah mengidentifikasi subjek warisan, dan melemahkan kepastian hukum pembagian harta. Dari sudut pandang keadilan d…
creator: NAZWA SALSABILA NIM. A1011221141
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

LEGALITAS PENGGUNAAN EXPLOSIVE WEAPONS OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAPEXPLOSIVE REMNANTS OF WAR DI WILAYAH BERPENDUDUK
type: item
description: ABSTRAK Penggunaan senjata peledak oleh Rusia dalam konflik bersenjata internasional dengan Ukraina menimbulkan permasalahan hukum dan kemanusiaan yang serius, khususnya ketika digunakan di wilayah berpenduduk. Karakteristik ledakan dengan dampak luas berpotensi menimbulkan efek yang tidak dapat dibatasi secara presisi terhadap sasaran militer, sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiscriminate attack) yang dapat membahayakan penduduk sipil dan objek sipil. Selain dampak langsung berupa korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil, penggunaan senjata tersebut juga menghasilkan sisa-sisa bahan peledak perang (explosive remnants of war / ERW) yang menimbulkan ancaman jangka panjang dan menghambat pemulihan pascakonflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan senjata peledak oleh Rusia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kehati-hatian (precaution), serta mengkaji peran Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) sebagai instrumen hukum tidak mengikat (soft law) dalam memperkuat implementasi hukum mengikat (hard law). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata peledak oleh Rusia dengan dampak luas di wilayah berpenduduk yang bersifat tidak membeda-bedakan tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, keberadaan sisa bahan peledak yang merupakan implikasi dari penggunaan senjata peledak, menimbulkan kewajiban negara terhadap Rusia dan Ukraina untuk melakukan pembersihan, memberikan perlindungan, serta menangani dampak lanjutan konflik terhadap penduduk sipil. Kata Kunci: senjata peledak, wilayah berpenduduk, sisa ba…
creator: DIMAS ADITYA NIM. A1011221256
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DRIVER TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERBASIS APLIKASI DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi mendorong hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti ojek Online, yang memudahkan mobilitas masyarakat. Dibalik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum terkait tanggung jawab Driver terhadap Penumpang, khususnya dalam perlindungan hukum akibat kelalaian selama pengangkutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Driver Ojek Online berbasis aplikasi dalam perlindungan Penumpang di kota Pontianak serta mengidentifikasi aspek hukum yang mempengaruhi hubungan antara Driver dan Penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terhadap Driver ojek Online mitra aplikasi Maxim dikota Pontianak. Data di analisis secara kualitatif dengan mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Driver terhadap Penumpang pada prinsipnya telah dilaksanakan, terutama dalam aspek pelayanan dan keselamatan perjalanan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat perbedaan pemahaman hukum Driver, praktik pengunaan akun yang tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman mengenai asuransi dan ganti rugi. Hubungan hukum Driver dan Penumpang di pengaruhi oleh perjanjian elektronik, status kemitraan Driver, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan perlindungan hukum Penumpang melalui penguatan pemahaman hukum Driver, pengawasan perusahaan aplikasi, dan peran regulatif perusahaan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Driver Ojek Online, Perlindungan Penumpang, Transportasi Berbasis Aplikasi ABSTRACT The development of information technology has encouraged the emergence of application-based transportation services, such as Online motorcycle taxis, which facilitate public mobility. Behind this convenience, legal issues arise…
creator: JULIANUS NIM. A1011221016
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan DAS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat pemerintah daerah, penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam Perda tersebut belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan sanksi dalam peraturan dengan praktik di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efektivitas penerapan sanksi melalui sosialisasi yang lebih intensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sanksi Administratif, Peraturan Daerah, Daerah Aliran Sungai Terpadu, Penegakan Hukum, Kota Pontianak. ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the implementation of sanction towards Local Regulation No. 02 of 2018 in West Kalimantan concerning about how to manage Watershed of River Basin (WRB). This regulation was made to regulate any aspects for managing Watershed of River Basin, including planning, executing, organizing, community participating, and administrative sanction for those who voilate the regulation. The research method used in this re…
creator: ARIEF PURNOMO MANIK NIM. A1011201150
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SODOMI DI KOTA PONTIANAK
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus sodomi terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang menimbulkan keresahan sosial serta menunjukkan posisi anak sebagai korban yang berada dalam kondisi rentan. Permasalahan yang dikaji adalah mengapa anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Penyidik Unit PPA Polresta Pontianak, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog Anak, serta wali korban. Selain itu, data diperoleh melalui dokumentasi dan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan sodomi, yaitu karakteristik anak sebagai sasaran yang rentan (suitable target), keberadaan pelaku yang termotivasi (motivated offender), serta ketiadaan pengawasan yang memadai (absence of capable guardian). Ketiga faktor tersebut selaras dengan Teori Aktivitas Rutin. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, edukasi, dan perlindungan anak sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan sodomi. Kata Kunci: Viktimologi, Anak, Kejahatan Sodomi, Kerentanan Korban, Teori Aktivitas Rutin. ABSTRACT This study aims to analyze the factors that make children vulnerable to becoming victims of sodomy crimes in Pontianak from a victimological perspective. The research is motivated by the increasing number of sodomy cases against children over the past three years, which has caused social unres…
creator: ORIEN MEIDINA RAIHAN NIM. A1011221019
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KAIN TENUN SONGKET ANTARA PENGRAJIN DENGAN PEMBELI SECARA PRE-ORDER DI DUSUN SEMBERANG DESA SUMBER HARAPAN KABUPATEN SAMBAS
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket antara Pengrajin dengan Pembeli Secara Pre-Order di Dusun Semberang Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli kain tenun songket yang dilakukan melalui sistem pre-order, di mana barang belum tersedia pada saat perjanjian dibuat dan proses produksi membutuhkan waktu cukup lama. Dalam praktiknya, perjanjian antara pengrajin dan pembeli umumnya dilakukan secara lisan dengan mengandalkan asas kepercayaan dan itikad baik. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi dari pihak pembeli, seperti pembatalan sepihak, keterlambatan pembayaran, atau tidak melakukan pelunasan setelah kain selesai diproduksi, yang pada akhirnya merugikan pengrajin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order antara pengrajin dan pembeli di Kabupaten Sambas telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pembeli, akibat hukum yang timbul, serta upaya yang dilakukan pengrajin dalam menyikapi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data lapangan dan analisis terhadap ketentuan hukum perdata, khususnya KUH Perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kain tenun songket secara pre-order di Kabupaten Sambas belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya perjanjian lisan tanpa pengaturan tertulis mengenai hak, kewajiban, serta sanksi, sehingga membuka peluang terjadinya wanprestasi oleh pembeli. Faktor penyebab wanprestasi antara lain alasan ekonomi pembeli, perubahan keinginan, serta kurangnya pemahaman terhadap k…
creator: MELLY YATI NIM. A1011221313
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DIKABUPATEN MELAWI)
type: item
description: Abstract Government Regulation (PP) Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline is principally intended to improve discipline and create a professional, dedicated, and integrity-based Civil Servant apparatus, thereby supporting good governance.The Melawi Regency Governmentisoneoftheregenciesin Wes tKalimantan Province with a significant number of Civil Servants. Between 2022 and 2025, several cases related to civil servant disciplinary violations were reported. Although the regulation shavebeenim plemented,sanction sarestillbeingimposedthatdonotcomply with Government Regulation Number 94 of 2021. Therefore, to determine whether the implementation of disciplinary sanctions for civil servant violations in Melawi Regency is in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 and what the causes orobstaclesare ,theauthorconductedastudyentitled"ImplementationofSanctionsfor Civil Servant Disciplinary Violations Based on Government Regulation Number 94 of 2021 (Study in Melawi Regency). This study uses empirical legal methods and is descriptive in nature, collecting data through interviews with relevant agencies, as well as data collection and direct observation in the field. Data analysis used qualitative data analysis. The results indicate that the implementation of sanctions for civil servant disciplinary violations based on Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency has been implemented, but is not yet optimal, due to the discovery of several cases ofdisciplinarysanctionsthatdonotcomplywithGovernmentRegulationNumber 94 of 2021. This study recommends increasing the dissemination of Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency, routinely, intensively, and sustainably. AllCivilServants, Optimizing and improvingcoordination astheroleof the State Civi lService Agency (BKN),the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM), and the Melawi Regency Inspectorate, Consistent enforcement of disciplinarysanctionsfor Civi…
creator: SYAMSURI NIM. A1012221188
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 9
number: 1

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2023/PN/Skw
type: item
description: ABSTRAK Kemajuan teknologi digital di era globalisasi telah mempermudah komunikasi, tetapi juga menciptakan kemungkinan penyalahgunaan teknologi, seperti eksploitasi keuangan dan seksual anak melalui aplikasi komunikasi online seperti MiChat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana serta mengevaluasi proporsionalitas tuntutan dan putusan pengadilan dalam kasus eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kejahatan dilakukan melalui serangkaian perilaku terorganisir yang memanfaatkan kerentanan anak dengan menggunakan aplikasi MiChat sebagai sarana untuk memperoleh pelanggan, sehingga pelaku dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda. Secara normatif, tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran, pengulangan perbuatan, serta dampak fisik, psikologis, dan sosial terhadap korban, tuntutan tersebut dinilai belum sepenuhnya proporsional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang evaluasi terkait keseimbangan antara beratnya akibat yang ditimbulkan dengan tuntutan pidana yang diajukan. Kata Kunci: Eksploitasi anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, aplikasi MiChat, perlindungan anak, tuntutan pidana, proporsionalitas. ABSTRAK The advancement of digital technology in the era of globalization has facilitated communication, but it has also created opportunities for misuse, including the economic and sexual exploitation of children through online communication applications such as MiChat. This study aims to analyze the considerations of the Public Prosecutor in determining criminal charges and to evaluate the proportionality of the charges an…
creator: DIVA NADYA ANDRIADI NIM. A1011221121
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAPTERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN COSPLAY DIKOTA PONTIANAK DALAM PERSPEKTIF PRESIPITASI KORBAN
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini mengkaji terjadinya pelecehan seksual di kalangan cosplayer di Kota Pontianak dalam perspektif viktimologi dengan menggunakan Teori Presipitasi Korban sebagai pisau analisis utama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual di ruang publik serta ditemukannya pengalaman cosplayer yang mengalami catcalling, komentar seksual, tatapan bernuansa cabul, hingga sentuhan fisik tanpa persetujuan saat mengikuti event. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap cosplayer, panitia, dan pengunjung event. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor situasional seperti keramaian (crowded public space) dan lemahnya pengawasan, faktor kultural berupa objektifikasi tubuh dan normalisasi candaan seksual, serta faktor struktural seperti minimnya mekanisme pengaduan dan literasi hukum. Dalam perspektif Teori Presipitasi Korban, representasi visual dan posisi cosplayer di ruang publik dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi, namun tidak pernah menjadi pembenaran atas tindakan pelaku karena tanggung jawab pidana tetap melekat pada pelaku. Dampak yang dialami korban meliputi trauma psikologis, rasa takut, penurunan kepercayaan diri, pembatasan partisipasi dalam komunitas, serta potensi terjadinya viktimisasi sekunder melalui praktik victim blaming. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan event, penyusunan kode etik, edukasi mengenai consent, serta pendekatan perlindungan korban guna menciptakan ruang cosplay yang aman dan berkeadilan. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Cosplayer, Viktimologi, Presipitasi Korban. ABSTRACT This study examines the occurrence of sexual harassment among cosplayers in Pontianak City from a victimological perspective, using Victim Precipitation Theory as the primary analytical framework. The research is grounded in the increasing preval…
creator: GOHAN MEHANDIQA SAYYIDINAA NIM. A1011221088
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1

KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM TEORI RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN KUBU RAYA
type: item
description: ABSTRAK Kejahatan kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya ketika korbannya adalah anak di bawah umur. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta perlindungan terhadap santri. Namun, fakta menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pondok pesantren, sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya dengan menggunakan teori relasi kuasa serta mengungkap faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kubu Raya dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault dan kriminologi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren Kubu Raya terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku yang merupakan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren memanfaatkan kekuasaan struktural, moral, dan institusional untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati yang masih anak di bawah umur. Selain itu, adanya praktik child grooming, lemahnya pengawasan internal, serta budaya takut dan bungkam korban, turut memperkuat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, kekerasan seksual di pondok pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai hasil dari penyalahgunaan relasi kuasa dalam institusi pendidikan keagamaan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Pondok Pesantren, Anak, Kriminologi Kritis. ABSTRACT Sexual …
creator: ANISA HIJRIAH ANDANI NIM. A1011221118
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1

ANALISIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TRANSAKSI DIGITAL ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA
type: item
description: ABSTRAK Perkembangan layanan pinjam meminjam berbasis transaksi digital telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum apabila diselenggarakan secara ilegal tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Permasalahan menjadi kompleks apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, sehingga timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab ahli waris atas pinjaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan akibat hukum bagi ahli waris atas pinjaman transaksi digital ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pengujian syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta prinsip tanggung jawab dalam hukum waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris bergantung pada keabsahan perjanjian. Jika perjanjian sah, pinjaman menjadi bagian dari pasiva warisan. Jika perjanjian tersebut batal demi hukum, akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. kewajiban yang timbul hanya sebagai restitusi atas dana pokok yang telah diterima, dengan pelaksanaan yang tetap dibatasi pada nilai harta warisan dan tidak mencakup harta pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum perjanjian, hukum waris, dan regulasi sektor jasa keuangan. Kata Kunci: Transaksi Digital Ilegal, Tanggung Jawab Ahli Waris, Keabsahan Perjanjian, Hukum Waris, Hukum Perdata. ABSTRACT The development of digital transaction-based lending and borrowing services has made financing easier for the public, but on the other hand, it has also raised legal issues if they are operated illegally without permission from …
creator: TAZKYA ANRELYA SABILA NIM. A1011221116
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PT SRITEX YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN
type: item
description: ABSTRAK Kepailitan perusahaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung terhadap pekerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja, terutama ketika pemenuhan hak tersebut bergantung pada proses pemberesan harta pailit. Kasus kepailitan PT Sritex yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak pekerja setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kepailitan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pekerja tetap memiliki hak-hak normatif dan ditempatkan sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik kepailitan PT Sritex, pemenuhan hak pekerja belum sepenuhnya terealisasi karena bergantung pada proses pemberesan dan penjualan aset perusahaan. Oleh karena itu, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak …
creator: VANESSA APRILIA UTAMI PUTRI NIM. A1011221113
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1

ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI E-COMMERCE DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN BUKU BAJAKAN
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas regulasi e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi penjualan buku bajakan, serta mengidentifikasi kelemahan substantif dan tantangan dalam implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini menguji kesenjangan antara hukum dalam teks (law in books) dan hukum dalam praktik (law in action) terkait perlindungan Hak Cipta di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta berbagai peraturan pelaksananya. Analisis data difokuskan pada evaluasi konsistensi, implementasi, dan kelemahan regulasi yang ada, dengan dukungan data sekunder dari jurnal, artikel, dan studi kasus aktual seperti kasus pembajakan buku milik Devina Hermawan dan Rintik Sendu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasi regulasi e-commerce belum optimal. Regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan penjualan buku bajakan masih tersebar dalam beberapa aturan berbeda sehingga menyulitkan dalam proses penegakan, bersifat reaktif, dan lebih mengandalkan mekanisme notice and takedown yang terbukti lambat dan rumit. Platform e-commerce belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban verifikasi proaktif dan pengawasan aktif terhadap produk yang dijual. Selain itu, koordinasi antarlembaga terkait masih lemah, teknologi pendeteksian buku bajakan belum maksimal, serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas regulasi e-commerce dalam menanggulangi penjualan buku bajakan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan peran pengawasan platform, ser…
creator: SALSABILA EGA SAPUTRI NIM. A1011221260
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Fatwa Hukum
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 9
number: 1