Penerapan Hukum Adat Terhadap Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Tembawang di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak

Abstract

Tembawang forest management often comes from traditional communities, Tembawang forest sustainability dependent on community participation, therefore the Pakumbang Village community still applies customary law in managing and preserving Tembawang forests. This research aims to examine how customary law is implemented in efforts to preserve the Tembawang forest, examine the level of compliance of the Pakumbang Village community with applicable customary law and examine whether there are sanctions given to communities who violate customary law and what form the sanctions take. The method used in this research is a survey method, a data collection technique carried out by interviews and followed up by direct observation in the field, sampling was carried out using a purposive sampling technique. The number of respondents interviewed was 98 respondents from calculations using slovin and added 4 respondents from the Pakumbang Village traditional administrators, data analysis using qualitative descriptive. The results of the research are forms of application of customary law in an effort to preserve Tembawang forests in the form of prohibitions/restrictions on the use of Tembawang forests, such as restrictions on community use of areas, fires, felling of trees, and prohibitions on stepping on trees. Customary law in Pakumbang Village is obeyed by the community because the Tembawang forest provides direct benefits and a place to respect, therefore the community really respects and upholds the existing customary law and also the customary law in Pakumbang Village has been applied and carried out from generation to generation since their ancestors so that The community really understands, understands and obeys customary law. A form of customary law sanction in an effort to preserve the forests of Tembawang, Blood ampa, Sabuah Siam, Siam Pahar, Siam Manyaynyi, Patakilant, and Buah Tanggah. Key words: Customary law, Indigenous communities, Tembawang, Pakumbang Village Abstrak Pengelolaan hutan tembawang seringkali datang dari masyarakat tradisional, kelestarian hutan tembawang tergantung kepada partisipasi masyarakat oleh karena itu masyarakat Desa Pakumbang masih menerapkan hukum adat dalam penegelolaan dan kelestarian hutan tembawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagimana penerapan hukum adat dalam upaya melestarikan hutan tembawang, mengkaji bagimana tingkat kepatuhan masyarakat Desa Pakumbang terhadap hukum adat yang berlaku serta mengkaji apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar hukum adat dan apa bentuk dari sanksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan ditindak lanjuti observasi langsung dilapangan, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah responden yang diwawancarai 98 responden dari perhitungan menggunakan slovin dan ditambah 4 orang responden dari pengurus adat Desa Pakumbang, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bentuk penerapan hukum adat dalam upaya melestarikan hutan tembawang berupa larangan/batasan penggunaan hutan tembawang seperti pembatasan masyarakat dalam pengalih fungsi kawasan, kebakaran, penebangan pohon, larangan menginjak pantak. Hukum adat di Desa Pakumbang dipatuhi oleh masyarakat karena hutan tembawang memberikan manfaat langsung dan tempat untuk menghromati oleh karena itu masyarakat sangat dihormati dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku dan juga hukum adat di Desa Pakumbang ini diterapkan dan dijalankan secara turun temurun sejak nenek moyang dahulu sehingga masyarakat sangat memahami, mengerti dan mematuhi adanya hukum adat. Bentuk sanksi hukum adat dalam upaya melestarikan hutan tembawang Darah ampa, sabuah siam , Siam Pahar, Siam manyaynyi, patahilant, dan Buah tanggah. Kata kunci: Hukum adat, Masyarakat adat, Tembawang, Desa Pakumbang.