PUSKESMAS RAWAT INAP BANJAR SERASAN PONTIANAK TIMUR

Authors

  • Rohemah Rohemah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.26418/jmars.v6i2.28098

Abstract

Pusat kesehatan masyarakat berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesamas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota,sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan,yang tercantum dalam Rencana Pebangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota. Kota Pontianak memiliki beberapa fasilitas kesehatan salah satunya Pusat kesehatan masyarakat Banjar Serasan. Pusat kesehatan masyarakat ini melayanai masyarakat sekitar Kecamtan Pontianak Timur dan daerah sekitarnya. Pembangunan puskesmas tersebut memang perlu dilakukan mengingat bangunan ini sudah cukup lama berdiri. Selain itu kondisi bangunan Pusat kesehatan masyarakat ini sudah tidak memadai lagi, hal ini dapat dilihat dari struktur bangunan yang sudah mulai rapuh dan kapasitas ruangan di Pusat kesehatan masyarakat yang sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan ulang Pusat kesehatan masyarakat Banjar Serasan yang dapat menyelesaikan permasalahan diatas. Perancangan ulang Pusat kesehatan masyarakat Banjar Serasan ini didasarkan atas standar yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Standar tersebut meliputi kenyamanan ruang, tata layout, sirkulasi, fasilitas parkir, struktur bangunan, dan sistem utilitas.

 

Kata kunci: Puskesmas Rawat Inap, Banjar Serasan

Author Biography

Rohemah Rohemah, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

References

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2017. Kota Pontianak Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. Pontianak

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. 2011. SNI 0225-2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik 2011 Indonesia. Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Downloads

Published

2018-09-26

Issue

Vol. 6 No. 2 (2018): September

Section

Design Articles (Student)

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Adapt  "” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution  "”  You must give  appropriate credit, provide a link to the license, and  indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions  "” You may not apply legal terms or  technological measures  that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable  exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as  publicity, privacy, or moral rights  may limit how you use the material.