PERANCANGAN KANTOR GUBERNUR PROVINSI KAPUAS RAYA

Authors

  • Muhammad Aji Ridha Santosa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.26418/jmars.v8i1.39874

Abstract

Jauhnya rentang kendali pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan tidak meratanya pembangunan. Pemekaran Provinsi baru Kapuas Raya menjadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yang mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau serta Sintang sebagai ibukotanya. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyediakan lokasi yang akan digunakan untuk perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya yang berada di Jalan Sintang-Putussibau, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang. Tahapan dalam perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menggunakan studi contoh kasus dan wawancara staf pegawai Kantor Gubernur. Perancangan ini bertujuan untuk memfasilitasi fungsi baik fungsi utama sebagai pusat pemerintahan maupun fungsi publik. Kedua fungsi tersebut menghasilkan lima massa perancangan. Perancangan Kantor Gubernur Kapuas Raya menerapkan pendekatan rancangan neo vernakular dari bangunan Rumah Panjang adat Dayak dengan konsep bangunan yang terbuka dan transparan. Aplikasi konsep dalam perancangan berupa penggunaan atap pelana dan miring, penonjolan kolom-kolom yang menyerupai kaki panggung dan bentuk massa yang memanjang, ruang yang luas untuk menunjukkan transparansi serta bagian entrance yang minim dinding untuk memberikan kesan bangunan yang terbuka dan menerima.

 

Kata kunci: Kantor Gubernur, Kapuas Raya, Neo Vernakular

Author Biography

Muhammad Aji Ridha Santosa, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

References

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Ghalia Indonesia. Jakarta

Ching, Fancis D. K. 2007. Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Tatanan. Erlangga. Jakarta

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2014. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta

Mediastika, C. E. 2005. Akustika Bangunan:Prinsip-prinsip dan Penerapannya di Indonesia.Erlangga. Jakarta

Neufert, Ernst. 1996. Data Arsitek Jilid 1. Erlangga. Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Satwiko, Prasasto. 2009. Fisika Bangunan. Andi. Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036. Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Sintang

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak

Rahmiati, Desti; Bambang Setioko; Gagoek Hardiman. 2012. Kantor Gubernur Sumatera Selatan. IMAJI Vol 1 (II). Hlm. 331- 340. Semarang

Downloads

Published

2020-03-09

Issue

Vol. 8 No. 1 (2020): Maret

Section

Design Articles (Student)

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Adapt  "” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution  "”  You must give  appropriate credit, provide a link to the license, and  indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions  "” You may not apply legal terms or  technological measures  that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable  exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as  publicity, privacy, or moral rights  may limit how you use the material.