PERANCANGAN POLRES KUBU RAYA

Authors

  • Wahyu Sanjaya Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.26418/jmars.v8i1.40144

Abstract

Kepolisian Resor atau Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Di Kabupaen Kubu Raya saat ini belum memiliki Polres sehingga masyarakat Kubu Raya masih menggunakan Mapolresta Pontianak untuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pihak kepolisian dan penegakan hukum. Kondisi ini jelas terasa sangat kurang efektif untuk beroperasi karena akan terjadi penumpukan masyarakat kabupaten dan masyarakat kota dalam satu lokasi yang sama. Oleh karena itu perancangan Mapolres Kubu Raya dibuat untuk memfasilitasi baik pihak aparat kepolisian maupun masyarakat di Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Analisa data dilakukan setelah seluruh data terkumpul yang kemudian dipelajari lebih lanjut untuk mendapatkan konsep perancangan yang mampu memberikan solusi permasalahan secara desain. Adapun analisa yang dilakukan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : analisa internal, analisa eksternal, analisa bentuk dan analisa struktur. Ide gagasan dalam konsep fungsi dan filosofis. Ide awal dari pemilihan bentuk didasarkan pada karakter kepolisian dan citra Kabupaten Kubu Raya itu sendiri yang kemudian dikombinasikan dengan hasil analisa internal maupun eksternal.

 

Kata kunci: Polres, Keamanan dan Ketertiban

Author Biography

Wahyu Sanjaya, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

References

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia, 2010. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta

Kepolisian Republik Indonesia, 2016. Keputusan Kapolri Nomor KEP.1010.IX.2016 tentang keseragaman warna cat bangunan Polri. Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Downloads

Published

2020-03-20

Issue

Vol. 8 No. 1 (2020): Maret

Section

Design Articles (Student)

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Adapt  "” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution  "”  You must give  appropriate credit, provide a link to the license, and  indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions  "” You may not apply legal terms or  technological measures  that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable  exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as  publicity, privacy, or moral rights  may limit how you use the material.