RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI KALIMANTAN BARAT

Authors

  • Bethesda Bakara Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.26418/jmars.v8i1.40461

Abstract

Penyakit infeksi dan menular merupakan penyebab utama tingginya angka kematian pada negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki iklim tropis, endemik dengan beberapa penyakit infeksi dan menular seperti DHF dan diare. Pulau Kalimantan belum memiliki wadah atau rumah sakit khusus untuk menangani penyakit infeksi dan menular. Provinsi Kalimantan Barat dalam kondisi waspada Triple Burden's yang terdiri dari malaria, tuberkulosis (TBC), dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Perancangan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Kalimantan Barat menjadi wadah proses penyembuhan, pengobatan dan rehabilitasi pasien penyakit infeksi dan menular. Metode perancangan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu gagasan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, sintesis dan pengembangan rancangan. Perancangan berfokus pada desain yang memperhatikan perilaku, sirkulasi dan kebutuhan ruang. Hasil Perancangan terdiri dari 2 massa utama dan 3 massa pendukung. Analisis perancangan menghasilkan lima fungsi rumah sakit, yaitu pelayanan medis, penunjang pelayanan medis, pengelola, penunjang operasional dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Massa perancangan menggunakan kolom bentuk silinder dan struktur bentang lebar. Perancangan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Kalimantan Barat menggunakan pengolahan limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang berfungsi untuk menangani dan memusnahkan limbah berbahaya agar tidak membahayakan lingkungan.

 

Kata kunci: Perancangan, Rumah Sakit, Penyakit Infeksi

Author Biography

Bethesda Bakara, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

References

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 2018. Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1045/Menkes/Per/XI/2006. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 20116 Tentang Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Kesekretariatan Kota Pontianak. 2012. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Kesekretariatan Kota Pontianak. Pontianak

WHO. 2012. World Health Statistics 2012. World Health Organization. Switzerland

WHO. 2014. Maternal Mortality: World Health Organization. World Health Organization. Switzerland

Downloads

Published

2020-04-02

Issue

Vol. 8 No. 1 (2020): Maret

Section

Design Articles (Student)

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Adapt  "” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution  "”  You must give  appropriate credit, provide a link to the license, and  indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions  "” You may not apply legal terms or  technological measures  that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable  exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as  publicity, privacy, or moral rights  may limit how you use the material.