Vol. 1 No. 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

Articles

• TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PONTIANAK

  JUMHADI - A01107199

  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA

  BAGUS INDAH WAHYU UTOMO - A01108107

  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TEMAJOK KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

  RIDWAN - A01108210

  • PDF

• PERAN DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 2 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU

  AGUNG RIZKY HARIYO PUTRO - A01108042

  • PDF

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TANAHNYA HAPUS AKIBAT ABRASI PANTAI DI DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK

  SYARIFAH AYU SUHAIMI - A01108027

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG MENGHAKIMI TERSANGKA TINDAK PIDANA ALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI KOTA PONTIANAK

  RIRIS NOVA ULI - A01106187

  • PDF

• WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA CV. BINTANG HARAPAN MAKMUR DENGAN PENYEWA DI KOTA PONTIANAK

  Sy. YAHYA - A11110126

  • PDF

• PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR UNIT PENGEMBANGAN LATIHAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI KALBAR

  SABDA ANDIKA GALUH - A01106196

  • PDF

• KEWAJIBAN PENGUSAHA HOTEL GARUDA PONTIANAK UNTUK MEMBERIKAN HAK ISTIRAHAT MINGGUAN TERHADAP PEKERJANYA

  BAMBANG SATRIO - A01106018

  • PDF

• WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PONTIANAK

  ISNIAR SA'BANIAH - A11109101

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH DINAS HAKIM ANTARA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK DENGAN CV SURYA INDAH

  ERVITA RIANI - A11107001

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

  FAUZAN - A01107198

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PROVIDER TELKOMSEL TERHADAP PELANGGAN PAKET PASCA BAYAR DI KOTA PONTIANAK

  DEKY MUHARMAN - A11107117

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TERALIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA PESANAN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

  VERNANDHIO DICIPTA REZA NUGRAHA - AO1108146

  • PDF

• PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

  SUKARDI - A11110024

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KAPAL MOTOR IKAN TERHADAP PEKERJANYA AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN KERJA (STUDI DI KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK)

  EKO DONIANTO - A01102184

  • PDF

• DISKRESI POLISI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK

  YOGIE PRATAMA - A11108080

  • PDF

• WANPRESTASI PASIEN TERHADAP RUMAH SAKIT ANUGERAH BUNDA KHATULISTIWA DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI KOTA PONTIANAK

  EVAN DARI RACHMAN - A11108222

  • PDF

• TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PT. PIZZA HUT INDONESIA CABANG PONTIANAK TERHADAP PEMBELI DALAM HAL KETERLAMBATAN PESAN ANTAR MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

  MUHAMMAD APRIANSYAH - A11108080

  • PDF

• FUNGSI DAN PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009 PASAL 223 Ayat (1) ( STUDI DPD UTUSAN KALIMANTAN BARAT )

  MICO RAMLI PUTRA - A01106192

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS MASYARAKAT ADAT DAYAK MUALANG DI DESA TABUK DAN DESA BALAI SEPUAK KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU

  HERRY CHRISTIANUS - A11107169

  • PDF

• PENGGUNAAN BAHU – BAHU JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI TINJAU DARI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG “KETERTIBAN UMUM” DI KOTA PONTIANAK (STUDI SOSIOLOGIS)

  ABANG BUDIMAN - A01108197

  • PDF

• AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN PASAR KAPUAS INDAH PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.2457 K/pdt/2005)

  PRAHESTI ANANDA GOETOMO - A01106136

  • PDF

• UPAYA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TERHADAP ANGGOTANYA YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KOTA PONTIANAK

  RONIE GOZALI - A11106051

  • PDF

• PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS SUNGAI AMBAWANG)

  ABDUL QOWI - A01105104

  • PDF

• PRAKTIK CURANG DALAM JUAL BELI DI PASAR MAWAR PONTIANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

  SITI NURHALISA - A01108129

  • PDF

• PELAKSANAAN PASAL 53 PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

  DIDIK PURNOMO - A11108052

  • PDF