Jurnal ini merupakan kumpulan karya ilmiah mahasiswa berupa resensi hasil penelitian (Tesis) dalam penyelesaian Strata 2 pada Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura untuk program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Politik dan Sosiologi. Publikasi e-jurnal ini dimaksudkan sebagai uji publik dan sekaligus penyebarluasan hasil penelitian ilmiah mahasiswa. Penerbitan jurnal dilakukan secara cetak maupun online pada setiap semester dengan jumlah terbitan 2 (dua) kali penerbitan pertahun. Semua artikel jurnal yang ditanyangkan telah melalui "˜peer-review process"™ setelah memenuhi persyaratan sesuai pedoman penulisan artikel yang ditetapkan.
IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KEGIATAN KEMASAN DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dengan target sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kubu Raya dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 192 pelaku usaha yang sudah mendapat fasilitasi melalui kegiatan kemasan sebanyak 66 pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melalui bidang pemasaran dan pengembangan usaha berusaha mengimplementasikan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa pelaku usaha mikro selain mendapatkan bantuan fisik juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. Namun begitu pembuatan kemasan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dilakukan di Bandung Jawa Barat (Packaging House), hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa masalah antara lain jarak yang jauh, kurang efisien, biaya tinggi. Mengingat di Kalimantan Barat belum ada tempat pembuatan kemasan yang standar seperti packaging house di bandung, sehingga Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan jasa packaging house di Bandung hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sumberdaya manusia, kegiatan lain yang termasuk dalam program ini adalah sosialisasi tentang kemasan dengan narasumber dari Kementerian koperasi dan UKM RI dan narasumber lokal. Untuk dapat mengoptimalkan implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan, dapat ditelaah mulai dari siapa yang terlibat dalam implementasi atau sebagai implementaor, dasar administrasi dari program fasilitasi pengembangan usaha mikro, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya diharapkan memberi pengetahaun bagi pelaku usaha mikro bagaimana kemasan yang baik dan diharapkan produk yang dikemas dengan baik dapat melebarkan pasaran dari produk tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Fasilitasi, Kemasan, Produk Pangan, Pengembangan, Pemasanan, Usaha Mikro.
PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana.
HUBUNGAN IMBALAN JASA PERAWATAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis hubungan imbalan jasa perawatan dan karakter perawat terhadap kepuasan kerja perawat. Sampel dalam penelian ini adalah para perawat, sebanyak 65 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Variabel penelitian adalah imbalan jasa keperawatan, karakteristik perawat dan kepuasan kerja perawat. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara imbalan jasa keperawatan dan karakteristik perawat terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Azis Kota Singkawang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa dapat bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/kota. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa "alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus". Pengalokasian dana ADD di tiap-tiap desa di Kecamatan Putussibau Selatan sudah cukup merata. Sementara penggunaan dana alokasi desa untuk operasional pemerintahan desa dan belanja modal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat juga sudah cukup berimbang. Akan tetapi khusus untuk pemanfaatan dana dalam pembangunan masyarakat dari pengamatan pra penelitian penulis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksingkronan antara alokasi dana dengan hasil pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan yang sifatnya fisik. Tidak mengherankan apabila hasil pembangunan juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak penggunaan dana ADD tersebut tidak sejalan dengan rencana program kerja yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan jenis kegiatan dan besar anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada ditingkat desa di Kecamatan Putussibau Selatan yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa di Kecamatan Putussibau Selatan menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa di Kecamatan Putussibau Selatan mengalami kesulitan.
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subyek penelitian ini adalah Pejabat dan Pegawai di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemampuan pegawai pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat ditinjau berdasarkan aspek pendidikan maupun aspek pengalaman sudah sangat memadai, akan tetapi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum mengacu pada ketepatan/keakurasian dan kecepatan. Disamping itu mindset pegawai sebagai pelaksana masih terjebak pada kegiatan rutinitas sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan masih rendah. Motivasi kerja pegawai yang tercermin pada sikap kerja pegawai, sudah sesuai dengan uraian tugas, akan tetapi komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya masih rendah, terutama dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan tata usaha Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelayanan tata usaha Setda. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; hendaknya pemberian sanksi (punishment) diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Demikian juga terhadap aparatur yang telah menunjukkan kinerja yang baik seharusnya mendapatkan penghargaan (reward) atas dedikasi yang telah ditunjukkan aparatur tersebut pada organisasinya.
PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DINAMIS OFFLINE PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG
SiMARDi Offline adalah sebuah program yang berfungsi untuk mengolah data Arsip Dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk dan keluar, membuat DPA (Daftar Pertelaan Arsip), membuat Lembar Disposisi dan Kartu Kendali secara otomatis, Menetapkan Arsip Permanen, Arsip Musnah dan Arsip Dinilai Kembali, Merekam data akusisi arsip, mengatur Jadwal Retensi Arsip secara otomatis dan proses dijalankan secara periodik, Membantu proses manufer arsip, merekam data penyusutan arsip, memberikan pelayanan informasi arsip (penemuan kembali arsip). Hasil penelitian tentang pengelolaan kearsipan dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang. menunjukkan bahwa : Pengelolaan kearsipan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline. Hal ini terbukti dengan hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan yang menunjukkan segala aspek pengelolaan arsip dari proses permulaan surat masuk, proses pencatatan hingga penyusutan telah berjalan sesuai aturan/prosedur walaupun belum optimal. Implementasi kebijakan ini memudahkan pencarian arsip/dokumen apabila suatu saat diperlukan memberikan manfaat praktis bagi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA PADA MASYARAKAT DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) pada masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan program tersebut, sehingga masyarakat merasa belum mengetahui dan memahami berbagai kegiatan program yang akan dilaksanakan. Melalui teori yang dikemukakan oleh Jones (2006:46) yang menyatakan bahwa, untuk mengoperasikan sebuah program ada tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi mendeskripsikan bahwa proses implementasi PSKS di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kebupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, hal tersebut disebabkan : a) Tahap pengorganisasian PSKS terlihat belum maksimal; b) Tahap interpretasi, menunjukkan bahwa Tim Pelaksana Program belum dapat menginterpretasikan sepenuhnya maksud dan tujuan PSKS dan juga dalam mensosialisasikan kebijakan PSKS belum optimal ; c) Tahap aplikasi PSKS dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan langsung belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi demikian perlu beberapa tindakan untuk mengatasinya, diantaranya : penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, melakukan sosialisasi yang intensif, pendataan yang akurat, serta memfasilitasi proses musyawarah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT - INTERNATIONAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT DI KABUPATEN KUBU RAYA
Berbagai program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya belum dapat memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam pengembangan ekonomi produktifnya, membebaskan diri dari jeratan utang para rentenir, memperoleh hak perlindungan dan hak dasar maupun hak rasa amannya. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD "“ IFAD di Kabupaten Kubu Raya adalah untuk menjawab kebuntuan dari segenap kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir sebelumnya. Penelitian ini mendskripsikan implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD "“ IFAD di Kabupaten Kubu Raya yang menunjukkan bahwa pada proses implementasi menunjukkan, CCD "“ IFAD bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Realisasi kegiatan Program CCD "“ IFAD di Kabupaten Kubu Raya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program, berupa; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tesis ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat". Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta factor penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengunakan teori implemetasi kebijakan meliputi proses organisasi, interpretasi dan aplikasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanaholehKanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan efektif, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Negara berupa tanah. Belum optimalnya proses implementasi itu dapat dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, proses implementasi belum ditunjang dengan SDM petugas ukur yang memadai, sarana prasarana dan pendanaan untuk menjangkau tanah milik negara yang dikuasaioleh instansi vertikal di daerah. Dari aspek interpretasi, SOP (standard operational procedure) kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Kalimantan Barat belum tersosialisasi dengan baik kepada instansi vertikal yang akan dilakukan pensertipikatan tanah, sehingga berdampak terhadap kecepatan proses pengurusan pensertipikatan tanah. Dari aspek aplikasi, proses pensertipikatan tanah menunjukkan target yang ditetapkan tidak terealisasi seluruhnya, karena minimnya informasi yang tersedia berupa data riwayat tanah yang saat ini digunakan olehinstansi vertikal, sehingga proses pengukuran tanah sebagai dasar dikeluarkannya sertipikat menjadi tidak efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLANKO AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripisikan dan menganalisis implementasi kebijakan blanko akta PPAT di Kabupaten Kubu Raya dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pertanahan. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan blanko akta PPAT belum memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Belum efektifnya implementasi kebijakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disebabkan oleh faktor a) Komunikasi; komunikasi yang terjalin antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan PPAT belum berjalan dengan baik sehingga masing sering terjadi kesalahpahaman terutama menyangkut kejelasan peran PPAT dalam membuat dan mengeluarkan blanko Akta. BPN dalam hal ini masih belum menunjukkan kejelasan dan konsistensi prihal kewenangan dalam pembuatan blanko akta PPAT; b) Sumber daya, keterbatasan sumber daya PPAT menyebabkan proses pelayanan untuk pengurusan berbagai dokumen pertanahan yang diserahkan kepada PPAT tidak berjalan efektif; c) Disposisi, dalam melaksanakan kebijakan blanko akta PPAT, baik Kantor Pertanahan maupun PPAT di Kabupaten Kubu Raya belum menunjukkan komitmen yang tinggi. Secara khusus bagi BPN masih terlihat setengah hati dalam memberikan kewenangan kepada PPAT dalam mencetak blanko akta PPAT; d) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP yang jelas dan koordinasi yang baik antara BPN dan PPAT yang berdampak terhadap kepastian kewenangan yang diberikan dalam rangka pembuatan blanko akta PPAT.
KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang belum mencerminkan pelayanan prima. Hal ini terlihat dari aspek kualitas layanan, dan reponsivitas yang masih belum terwujud. Rendahnya kualitas meliputi aspek waktu pelayanan masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP, prosedur pelayanan masih kurang dimengerti oleh masyarakat dan perlakuan petugas pemberi layanan kurang menunjukkan kemampuan. keterampilan, dan etika yang memadai. Adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan proses pelayanan kurang ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Belum maksimalnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sintang dalam bidang perizinan meliputi faktor kualitas personil, ketatalaksanaan dan sumber daya keuangan dan peralatan yang msih kurang memadai. Kondisi pelayanan demikian menunjukkan bahwa pelayaan yang diberikan belum memenuhi prinsip standarisasi pelayanan yang diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003.
KINERJA SEKRETARIS DESA SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG
Diangkatnya Sekretaris Desa di Kecamatan Sungai Tebelian sebagai PNS dalam rangka mendukung fungsi Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya belum tercapai sebagaimana mestinya, karena beberapa keterbatasan, berupa: Minimnya tingkat pendidikan, ditambah minimnya pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak Kecamatan Sungai Tebelian menjadikan kemampuan dan kecakapan Sekretaris Desa dalam tata administrasi dan pelayanan desa berjalan seadanya. Kondisi demikian terjadi karena antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak dapat bekerjasama, Sekretaris Desa dinilai kurang disiplin, rendah kreativitas dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Realitas yang terjadi beberapa Sekretaris Desa mengajukan mutasi pindah untuk menjadi staf di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, sedangkan Kepala Desa kemudian mengangkat Sekretaris Desa baru sesuai visi politiknya tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, kecakapan dan keahlian. Realitas demikian tentunya menjadi salah satu persoalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena hal ini selalu terjadi setiap kali pergantian Kepala Desa.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH PERBATASAN DI PUSKESMAS SENANING KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG
Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah! "Kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sintang adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Sintang, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Sintang dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Sintang. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif
KINERJA PETUGAS PEMERIKSAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TANAH DI KOTA PONTIANAK
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja petugas pemeriksaan tanah Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pemeriksaan tanah di Kota Pontianak. Dalam menganalisis masalah digunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bernadian dan Russel, (1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas pemeriksa tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam melaksanakan pemeriksaan tanah masih belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan. Hal ini terlihat dari jumlah tanah yang dapat diperiksa masih belum seimbang dengan jumlah permohonan yang harus dilakukan pengukuran tanah. Selain itu, petugas ukur juga belum dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan tanah dengan cepat dan akurat. Masih rendahnya kinerja petugas pemeriksa tanah juga terlihat dari perilaku petugas yang dalam melakukan tugas masih masih memerlukan pengawasan, tanpa adanya inisiatif untuk melaksanakan perintah dengan responsif. Kinerja petugas pemeriksa tanah masih belum optimal, disebabkan oleh faktor internal yaitu motivasi kerja, pengalaman kerja, dan disiplin kerja, sementara faktor eksternal yaitu fasilitas kerja, pendanaan dan koordinasi.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK
Kantor Pertanahan terhadap PPAT dalam pembuatan Akta Tanah di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pemeriksaan laporan bulanan PPAT yang sifatnya tertulis. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan belum sampai pada pemeriksaan mendalam (materil) terhadap prosedur kerja dan operasional PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan juga belum efektif, karena hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh PPAT dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak, belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor-faktor komunikasi yang kurang dan konsisten; faktor sumber daya, yaitu minimnya dukungan SDM dan informasi; factor disposisi yaitu motivasi Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pengawasan kepada PPAT masih rendah; dan factor struktur birokrasi; yaitu SOP pengawasan yang kurang diatur dengan jelas.
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisi skualitas pelayanan program Larasita dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan menganalisis faktor yang menjadi kendala kualitas pelayanan program Larasita. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithami-Parasuraman-Berry (1985:18-20), dengan indikatorya itu berwujud (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program Larasita yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum mencerminkan kualitas pelayanan, hal ini dapat dilihat dari aspek berwujud (tangibles); kehandalan (reliability); ketanggapan (responsiveness); kepastian (assurance); dan empati (empathy) belum tercermin dalam proses pelayanan pengurusan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya petuga sbelum sepenuhnya memberikan empati kepada masyarakat apabila menemui kendala ata utidak paham dengan persyaratan dan prosedur pelayana. Pelayanan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya yang belum menunjukkan kualitas disebabkan oleh faktor, yaitu a) sistem, prosedur dan metode kerja yang masih memerlukan prosedur yang sulit dipahami dan dipenuhi oleh masyarakat; b) pengorganisasian program Larasita yang belum didukung dengan kerjasama yang baik antara pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa; c) Kemampuan pegawai yang kurang memadai; d) tidak tersedianya sarana prasarana pelayanan yang memadai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Secara prosedural masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal baik dari segi persyaratan maupun waktu penyelesaian untuk memperoleh sertipikat. Sementara dari segi hasil, kebijakan Prona belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan sertipikat tanah secara gratis sebagai bukti kepemilikan tanah dan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Implementasi kebijakan Prona yang belum efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a) faktor komunikasi, yaitu kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan prona; b) Faktor sumber daya; yaitu kurangnya dukungan sumber daya yaitu jumlah petugas ukur yang terbatas, sarana prasarana dan pendanaan belum representatif; c) Faktor disposisi; yaitu motivasi petugas di lapangan terutama petugas ukur masih rendah; dan d) Faktor struktur birokrasi, koordinasi antara pihak petugas Kantor Pertanahan dengan Aparatur Pemerintah kurang berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BALITA GIZI BURUK DI KLINIK THERAPUITEK FEEDING CENTER PUSKESMAS SAIGON KOTA PONTIANAK
Tesis ini berjudul implementasi kebijakan Program Penanggulangan Balita Gizi Buruk di klinik Thetapeutik Feeding Center (TFC) di Puskesmas Saigon Kota Pontianak. Gizi buruk yang terjadi pada balita menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penyakit rawan yang dapat diderita balita gizi buruk adalah tubercolosis dan penyakit infeksi lainnya. Dampak paling buruk yang diterimaadalahkematianpadaumur yang sangatdini.Pusat Pemulihan Gizi atau yang dikenal sebagai Therapeutic Feeding Centre (TFC) berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan secara intensif, dengan melibatkan ibu atau keluarga dalam perawatan anak. Penyelenggaraan TFC dapat memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada di Puskesmas perawatan/Rumah Sakit atau membuat bangunan khusus atau baru. Klinik TFC Puskesmas Saigon Kota Pontianak berdasarkan fungsinya adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk, oleh karena itu keberadaannya perlu dikembangkan dan didukung. Untuk itu diperlukan usaha yang seriusdari Tim pelaksana klinik TFC ini, yaitu dengan cara menerapkan SOP sesuai dengan buku pedoman yang telah ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi proses implementasi penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah teori Charles O' Jones. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam proses pengumpulan data penulis merupakan instrumen utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan baik yang disebabkan pada tahap proses implementasi masih dihadapkan dengan berbagai hambatan pada aspek : a) organisasi, implementor kebijakan belum ditunjang dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana seperti gedung maupun fasilitas kerja termasuk sumber pendanaan yang dimiliki belum memadai sehingga mempengaruhi kelancaran petugas, b) interpretasi, Kantor Pertanahan belum memiliki petunjuk teknis, sehingga petugas sepenuhnya memahami tahapan dalam hal adanya kehilangan atau sertipikat rusak bahkan hilang, karena masing-masing alasan yang diusulkan oleh masyarakat itu berbeda-beda, c) aplikasi; proses penerbitan sertipikat tanah pengganti tidak berjalan dengan baik karena prosednr, persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pengganti belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat mengajukan penggantian banyak yang tidak dapat diproses dengan segera. Kondisi ini berdampak terhadap waktu pelayanan yang belum sesuai dengan standar.
EVALUASI PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PERAWAT PADA RUANG KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
Rumah Sakit Umum Daerah dokter Soedarso adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Barat, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua spesialistik. Memiliki 446 tempat tidur dengan kunjungan setiap tahunnya berjumlah 19.345 orang, dengan jumlah perawat 402 orang, yang dirasa sangat kurang oleh manajemen rumah sakit maupun keperawatan sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan yang diberikan oleh perawat pada ruang perawatan kelas III, dan untuk mengetahui beban kerja perawat pada ruang perawatan kelas III rumah sakit umum daerah dokter Soedarso. Di dalam pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien di ruang kelas III rumah sakit umum daerah dokter soedarso, sesuai dengan standar asuhan keperawatan minimal yang ada yaitu dengan pendekatan, pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi keperawatan, walaupun dokumentasi yang dilakukan tidak tergambar dengan baik. dengan jumlah perawat yang bertugas di ruang kelas III sebanyak 157 orang, dimana jumlahnya perawat yang ada, kurang 20% dari perhitungan kebutuhan tenaga perawat oleh rumah sakit yaitu sebanyak 190 orang, walaupun rumah sakit belum memiliki standar yang baku untuk menjadi acuan perhitungan kebutuhan tenaga. Untuk itu disarankan bagi manajemen keperawatan rumah sakit, untuk membuat catatan keperawatan lebih sederhana, agar perawat tidak perlu menulis dan berfikir lama, dan menambah jumlah kekurangan perawat sebanyak 20% dari jumlah yang ada atau menambah tenaga non keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan tidak langsung. Kata Kunci : Rumah Sakit, Keperawatan.
PELAKSANAAN HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU
Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peranaktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom Up Planning) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2010, menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal ini tercermin dari prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan tidak sepenuhnya menjadi prioritas dan muncul di APBD, sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Melalui penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang tersebut. Penjelasan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disingkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat Top-Down. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang makismalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran. Kata Kunci : Implementasi, Musrenbang, Renja SKPD.
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini berjudul: Kinerja Organisasi Pemerintah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi bila dilihat dari tugas dan fungsi secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari masih rendah dan hanya sekedar ide belaka serta belum ditindaklanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja aparatur Bagian Organisasi ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok belum optimal. Sementara itu dari hasil penelitian diketahui juga bahwa masih rendahnya kinerja aparatur bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor sumber daya aparatur, faktor kepemimpinan dan faktor lingkungan kerja.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. PINANG WITMAS ABADI DI DESA PASAK PIANG DAN DESA LINGGA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan TSLP/CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PWA. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi CSR berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014 oleh PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga, sudah dilakukan berupa, pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan jalan dan jembatan penghubung desa, dan juga pemberian bantuan berupa dana tunai untuk kegiatan hari raya. Akan tetapi CSR yang dijalankan masih bersifat fisik, sementara bantuan beasiswa pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM belum maksimal dilaksanakan.Belum optimalnya implementasi CSR PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga disebabkan oleh : 1) Faktor komunikasi, yaitu kebijakan CSR belum tersosialisasi dengan baik kepada perusahaan dan masyarakat, sehingga sosialisasi CSR perusahaan belum dilakukan secara transparan; 2) Faktor sumber daya; PT. Pinang Witmas Abadi sebagai implementor belum dapat melaksanakan CSR dengan maksimal karena mereka tidak memiliki dana CSR yang besar dan terprogram dengan baik; 3) Faktor disposisi; PT. Pinang Witmas Abadi belum menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari bentuk CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik belum dilaksanakan; 4) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP baku, yang mengatur mengenai bentuk CSR yang sifatnya pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu, pembagian tugas mengenai CSR antara pemerintah perusahaan dan masyarakat masih belum diatur dengan jelas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dalam pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang menyebabkan lamanya pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memmjukkan bahwa implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah di Kabupaten Sintang oleh Kantor Pertanahan belum terlaksana efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari waktu pengurusan yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah belum berjalan efisien dari segi waktu disebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan sturktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga berkas permohonan masyarakat tidak dapat diperoses dengan cepat. Bberapa factor yang berpengaruh diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan pemecahan sertipikat tanah, minimnya dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan serta komitmen dan motivasi petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan baik juga masih belum terlihat, ditambah dengan minimnya koordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan pada saat dilakukannya pengukuran tanah.
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi public yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa, kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MENUNGGAL SATU ATAP DIKABUPATEN MELAWI
Judul dalam penelitian ini adalah "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Melawi". Untuk mencapai pelayanan publik yang baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum pelayanan publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merupakan salah satu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis pada aktivitas layanan pengurusan surat kendaraan bermotor. Penanganan layanan ini melibatkan tiga instansi yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polisi Daerah (Polda), dan Jasa Raharja. SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjadi pusat pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan di kantor SAMSAT diharapkan mempermudah, memperlancar dan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Di sisi lain harapan masyarakat tidak selalu berjalan searah dengan realitas kegiatan SAMSAT. Hingga kini kenyataan di lapangan masih dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat. Bertolak dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan dalam kacamata masyarakat maka lahirlah persepsi-persepsi tentang kualitas pelayanan publik di kantor SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAPUAS HULU
Sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat propinsi, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Nomor 105 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada pasal 179 dinyatakan bahwa secara umum tugas Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan inventarisasi, pengadaan dan pengamanan aset, pemeliharaan dan pendayagunaan aset dan perlengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal yang sangat utama adalah profesionalitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, sumber daya organisasi seperti peralatan kerja (komputer, penyimpanan data), dan sistem informasi (manajemen data dasar) untuk pengumpulan data aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala eksternal dalam dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain menyangkut dukungan (supporting) dari legislatif terutama dukungan penganggaran bagi kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas Hulu akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.
KEPEMIMPINAN INSPEKTUR DALAM ENINGKATKAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam penugasan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim audit yang tidak memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menginterprestasikan bagaimana kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran bawahan terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan, mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok organisasi, bukan pada kepentingan pribadi serta mengembangkan potensi bawahan seoptimal mungkin sehingga terwujudnya kapabilitas APIP yang efektif dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena hanya pada tataran administratif saja. Kedua Inspektur belum sepenuhnya mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan keterbukaan mengenai rencana program dan kegiatan yang dijalankan. Dan yang ketiga Belum optimal dalam mengembangkan potensi APIP. Kondisi ini menyebabkan tidak ada pengembangan sumber daya secara berkelanjutan terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan serta meningkatkan kapabilitas profesional auditor.
IMPLEMENTASI PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada realisasi populasi ternak sapi belum mampu memenuhi target yang diinginkan dalam mensukseskan Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan Program Swasembada Daging Sapi 2014 apabila dilihat dari aspek efektivitas kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu belum mengarah pada kesesuaian dan ketepatan kebijakan, sehingga belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Tepat pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah dan kelompok tani sebagai penerima manfaat serta pihak swasta di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat belum menunjukkan kerja sama yang baik. Tepat target yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, belum sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga masih banyak ketimpangan kebijakan yang terjadi. Tepat lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan harapan yang terlihat dari kurangnya interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta lembaga terkait. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu untuk memaksimalkan kebijakan program dapat ditempuh, diantaranya : Pembentukan Komite Penjaringan Sapi Betina Produktif dan Bibit Unggul, Perluasan kelembagaan keuangan mikro di pedesaan untuk mendorong ekonomi keluarga peternak, Penstrukturan usaha perbibitan sapi, dan Penataan sistem koordinasi antar instansi terkait berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS RAWAT JALAN WAJOK HULU KABUPATEN MEMPAWAH
Penelitian ini berjudul Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Latar belakang penelitian ini antara lain pencapaian program KB implan dan IUD yang masih rendahnya tingkat pendidikan PUS dan kurangnya informasi tentang implan dan IUD yang diterima PUS. Hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Berencana implan dan IUD di Puskesmas Rawat Jalan masih belum terimplementasi dengan baik. Kondisi ini terlihat dari beberapa hasil temuan terhadap factor-faktor yang dianalisis seperti misalnya : a. Komunikasi yang berlangsung sehubungan dengan proses sosialisasi program yang dilakukan, terlihat dari tidak konsistennya jadwal kegiatan sosialisasi yang dilakukan, b. Struktur birokrasi dalam progam KB terdiri dari kepala puskemas sebagai penanggungjawab, pemegang program KB dan pelaksana sudah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya dengan baik dan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kontrasepsi program KB di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi dalam program KB implan dan IUD serta optimalisasi jumlah bidan yang ada serta meningkatkan kualitasnya melalui pelatihan, pertahankan disposisi dengan saling menghargai dan berkoordinasi serta meningkatkan peran dalam struktur organisasi dan selalu melakukan pengawasan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) agar pelaksanaan program KB implan dan IUD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT PADA KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini mendeskripsikan aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi dari proses implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1) Pengorganisasian program KIS di Kecamatan Sungai Kakap terlihat belum maksimal. seperti pendataan masyarakat miskin yang belum merata; 2) Interpretasi atau pemahaman masyarakat pengguna KIS masih rendah yang disebabkan minimnya pelaksanaan sosialisasi program KIS dalam satu tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan oleh tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi program KIS di Kecamatan Sungai Kakap belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin serta kurangnya keterlibatan aparatur kecamatan atau desa sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pendataan mayarakat miskin.
IMPLEMENTASI STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK
Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak yang dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari: 1) Komunikasi, antara pihak pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak dengan keluarga pasien rawat inap belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal; 2) Sumberdaya, untuk implementasi standar pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran); 3) Disposisi, karateristik yang dimiliki oleh pihak pelaksana pemberi pelayanan belum maksimal, karena konsistensi keberlangsungan pelayanan belum sepenuhnya mengacu kepada SOP; 4) Struktur birokrasi, implementasi standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap belum tertata dengan baik. Baik dari susunan unit-unit kerja, tugas masing-masing komponen dengan fungsinya, tanggung jawab dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan.
PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang sanggup melaksanakannya, baik dalam bentuk kesanggupan secara fisik, ekonomi, tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan, hingga masalah keamanan dalam perjalanan. Namun, apabila kita analisa lebh lanjut bahwa, kesanggupan seperti yang dimaksud juga harus diimbangi oleh pelayanan administrasi haji oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat yang mutlak harus disediakan secara layak oleh pihak penyelenggara haji (pemerintah). Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan melalui analisis teori pelayanan dari Irfan Islamy yaitu: aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, akuntabilitas, maka penulis memberikan kesimpulan secara umum bahwa pelayanan administrasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya : a. Tingkat Pendidikan calon jemaah mayoritas Sekolah Dasar, b. Usia jemaah rata-rata 55 tahun keatas, c. Kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis komputer d. Sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan peralatan pendukung Teknologi Informasi (TI) yang ketersediaannya masih belum memadai sehingga masih dilaksanakan secara manual dan belum tersambung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. e. Jarak tempuh domisili calon jemaah yang cukup jauh ke Ibukota Kabupaten. Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan solusi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji agar dapat berjalan lebih baik lagi adalah peningkatan sumber daya manusia dan sarana/prasarana serta koordinasi terhadap lembaga terkait lainnya, adanya pengadaan dan perbaikan sarana / prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi serta pemahaman mengenai SISKOHAT (sistem komputer haji terpadu) secara lebih optimal.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan APIP Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan menggunakan teori kinerja Robbins Stephan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan bentuk pengawasan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, belum didukung dengan jumlah auditor yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara mendalam. pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas, hal ini terlihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian yang belum menunjukkan perubahan kearah yang positif guna mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standar pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini tercerrmin dari banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugas.
EVALUASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PROGRAM DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA PONTIANAK Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat
Penelitian ini mengevaluasi dan menganalisis lingkungan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis menyangkut nilai budaya, ekonomi, sosial, demografi di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menemukan bahwa lingkungan kebijakan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yang belum optimal karena masih ditemukan masyarakat berisiko TB yang harus mengulang pengobatan TB. Hal tersebut dilihat dari nilai budaya, ekonomi, sosial dan demografi. Sebagian masyarakat Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yakni di lingkungan tempat tinggal pasien TB sebagian besar masih menganggap TB adalah penyakit memalukan atau kotor. Pasien TB kerap menghentikan pengobatan dikarenakan sudah merasa sehat dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Sebagian masyarakat berisiko tidak mematuhi larangan dalam pengobatan DOTS misalnya penggunaan masker sehingga menyebabkan mudahnya penyebaran bakteri TB kepada individu lain. Berkembangnya kawasan tidak layak huni atau kumuh menyebabkan cepatnya perkembangan bakteri TB sehingga hal tersebut berakibat banyaknya kasus TB yang ditemui petugas kesehatan.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI DAN BESARNYA SEWA BANGUNAN DAN ATAU TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Penyewaan tanah adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendayagunakan barang milik daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tesis ini meendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Bupati Kapuas Hulu yang menetapkan tentang penyewaan bangunan dan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum kebijakan penyewaan tersebut di dalamnya memuat luas tanah yang disewakan, nama-nama penyewa serta besaran sewa yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah. Melalui metode deskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar unit kerja pengelola barang milik daerah selaku implementor dalam kebijakan ini belum terjalin dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pelaksana. Aspek lain yang masih perlu diperhatikan adalah kemampuan sumber daya manusia yang relatif masih kurang, sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga mempengaruhi belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN MALARIA MENUJU ELIMINASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU STUDI KASUS KECAMATAN BATANG LUPAR
Tujuan penelitian ini mengevaluasi dan menganalisis kebijakan program pengendalian penyakit malaria menuju eliminasi di Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Batang Lupar. Hasil penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukan bahwa kebijakan program pengendalian penyakit malaria menuju eliminasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilihat dari efektivitas, efesiensi, responsivitas, perataan dan ketepatan belum memberikan hasil yang optimal dalam rangka penanggulangan malaria di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Kecamatan Batang Lupar. Pelaksanaan program yang meliputi penemuan, pengobatan dan pemberantasan sudah terlaksana sesuai buku pedoman yang dibagikan disetiap daerah, akan tetapi upaya untuk meningkatkan pemberantasan nyamuk jantan melalui penyemprotan belum secara keseluruhan dilaksanakan, masih terdapat daerah yang belum terjangkau. Hal ini menyebabkan masih ditemukan daerah yang masih berisiko malaria. Keterbatasan anggaran serta sumber daya baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan program kebijakan pengendalian malaria menuju eliminasi belum berjalan secara efektif, efesien, dan merata.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) Suatu Studi Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sekaligus sebagai strategi peningkatan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera. Adapun fokus dan lokasi penelitian ini pada aspek proses Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Kapuas Hulu melalui studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Mentebah, yang juga sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui metode analisis kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya kuantitas dan kualitas kepesertaan KB pria yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : intentitas komunikasi oleh PLKB yang masih rendah dan kualitas peserta dan calon peserta program KB Pria yang sebagian besar masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dan berakibat rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di kecamatan yang masih belum baku bentuknya. Kenyataan lainnya juga menunjukkan adanya faktor yang juga cenderung mempengaruhi seperti mislnya pengaruh tokoh agama dan budaya masyarakat dimana mereka masih meragukan kehalalan KB Pria dan biasanya perempuan lebih bersifat mengalah dan lebih terbiasa untuk menjadi peserta KB dibandingkan pria dikarenakan hal yang dianggap baru serta karena kurangnya media penyuluhan bagi kaum pria.
ASPEK KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DIWILAYAH PINGGIRAN KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)
Bencana kabut asap mempakan salah satu permasalahan krusial di wilayah pinggiran kota Pontianak terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana khususnya bencana kabut asap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penanggulangan kabut asap dari aspek komunikasi menggunakan tinjauan teoritis konsep komunikasi Edward III yang mengkombinasikan dengan konsep Van Hom dan Van Meter pada aspek komunikasi antar organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih belum maksimal. Terutama Sosialisasi sebagai salah satu aspek komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga komunikasi antar organisasi atau antar unit pelaksana belum seperti yang diharapkan. Komunikasi ini sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara terpadu antar unit pelaksana sehingga kinerja komunikasi baik itu internal dan ekstemal organisasi tidak mencapai sasaran yang tepat. Di samping itu, kondisi sosial, budaya, serta ekonomi-politik masyarakat belum diperhatikan sedemikian dalam oleh pelaksana kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksana kebijakan melakukan terobosan baru dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan tindakan komunikasi satu arah dalam bentuk lain misalnya pembuatan stiker, poster, rambu - rambu dan papan peringatan dan bentuk lainnya. Pemahaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi politik masyarakat periu ditingkatkan dalam pelaksanaan kebijakan.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK
Tujuan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian (informan) yang dipilih secara purposive (bertujuan), dan dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Pontianak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang masih belum memuaskan dalam upaya mereka melakukan penertiban PKL di lapangan.
FAKTOR KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Suatu Studi di Kota Pontianak
Pasar tradisional menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang relatif lemah, kondisi fisik yang belum memenuhi standar pasar sehat, kesan kumuh dan kotor yang belum sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; serta teknik analisis kombinasi (metode, kelembagaan, substantif, historis) pada objek penelitian di Pasar Dahlia dan Pasar Teratai oleh SKPD bidang Pasar dan Perdagangan. Dengan teori Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA(Studi di Hotel Garuda Pontianak))
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata lainnya di Hotel Garuda Pontianak dan untuk mengetahui apakah pembagian uang service tersebut apakah bisa mempengaruhi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Garuda Pontianak telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Uang Service kepada karyawannya. Uang Service ini diberikan sebagai hasil dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang membeli makanan dan minuman di hotel serta menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Pihak manajemen yang dalam hal ini bertindak mewakili perusahaan, membagikan uang service yang diterima tersebut dan dibagikan kepada karyawan setelah dikurangi untuk resiko kehilangan atau kerusakan dan untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia Hotel Garuda. Uang Service ini juga dimaksudkan sebagai penghasilan tambahan diluar upah yang diterima setiap bulan. Namun dalam pelaksanaanya pembagian uang service ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service pada Uuaha Hotel, Restoran dan Pariwisata lainnya. Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu faktor mengurangi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah didalam peraturan tersebut diatur juga mengenai pajak sarang burung walet, namun masih ditemui pelanggaran dimasyarakat. Adapun metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Penelitian implementasi ini menggunakan model implementasi Edward III sebagai acuan mengidentifikasi data penelitian. Adapun analisis data menggunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data penelitian. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011. Leading Sector implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu(DPPKAD) dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.
KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
Penelitian ini dilatar belakangi dengan memperhatikan fenomena berdasarkan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (DCM) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara pada tahun 2015. Tujuan penelitian untuk mengkaji kualitas pelayanan rawat jalan puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftip kualitatif berdasarkan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan dipilih informan penelitian sebagai berikut: Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Koordinator Ruangan, Pelaksana Pelayanan, para pegawai dilingkungan dan masyarakat pengguna pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan Puskesmas kecamatan Pontianak Tenggara pada faktor Kemampuan, Tanggung jawab dan Penampilan dalam pelayanan sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Hal ini dilihat dari tenaga kesehatan yang masih kurang pada bagian pendaftaran dan faktor sikap, perhatian dan tindakan yang belum memenuhi kualitas pelayanan.
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM REKRUTMEN PEGAWAI GUNA MENGHASILKAN PEGAWAI YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi sistem CAT dan faktor yang mempengaruhi implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang profesional di Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis terhadap penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan efektif dalam konteks proses penyeleksian pegawai yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Akan tetapi, dalam proses pendaftaran sampai pada tahap pelaksanaan tes yang menggunakan media computer masih dihadapkan dengan kurang siapnya daerah pada aspek sarana dan prasarana untuk mendukung system tersebut. Dalam konteks implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang professional. Sebagian kalangan berpendapat bahwa sistem CAT baru mampu memberikan jaminan transparansi dan keadilan, sementara untuk menghasilkan CPNS yang professional masih belum terwujud, karena tidak ada jaminan jika lulus dengan sistem CAT secara otomatis memiliki kompetensi dan profesioanlitas dalam bekerja. Implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan optimal lebih disebabkan oleh belum siapnya sumber daya kebijakan berupa sarana prasarana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perangkat computer dan jaringan internet yang lancar untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan tes.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BP2AMKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 . Kata Kunci: Pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung.
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS DI DESA SUNGAI ANTU KECAMATAN PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisisi kualitas pelayanan dan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui metode kualitatif penelitian ini mendeskripsikan bahwa, sebagai unit pelaksana terkecil dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Kantor Desa Sungai Antu belum memiliki Buku Register Desa, sehingga data jumlah realialisasi akte kelahiran penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan standar kualitas pelayanan public dari aspek tampilan (tangible), aspek kehandalan (reliability) aspek ketanggapan (responsiveness), aspek kepastian (assurance) dan aspek empati (Empathy) belum tercapai sehingga belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Belum terciptanya kualitas dalam pelayanan oleh Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh, etika pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta koordinasi.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEJABAT ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi diklat pejabat eselon IV pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan factor yang mempengaruhi efektivitas implementasi diklat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan Diklat menurut Manulang (1998), yaitu reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi diklatpim tingkat IV pejabat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan materi kurikulum diklatpim tingkat IV, namun demikian dari segi kemampuan peserta untuk mengikuti standar kompetensi diklat masih kurang memadai, belum semua peserta mampu menuntaskan standar kompetensi yang diterapkan. Kondisi ini menyebabkan output diklat belum sesuai dengan harapan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan eselon IV yang operasional, inovatif dan kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pelaksanaan diklat dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja pejabat eselon IV disebabkan oleh faktor internal, yaitu minimnya kesiapan peserta pada saat mengikuti diklatpim tingkat IV menyebabkan mereka tidak siap untuk menerima materi diklat dan mengimbangi pendekatan yang digunakan dalam diklat. Selain itu, factor motivasi dan komitmen peserta diklat yang rendah menyebabkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat tidak diterapkan dalam lingkungan kerja, dalam bentuk kreativitas, inovasi dan responsivita skerja. Faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tidak kompetitif menyebabkan kreativitas yang dimiliki pejabat eselon IV tidak berkembang, karena tidak ada tantangan dalam bekerja. Selain itu, tidak adanya system reward and punishment terhadap pejabat yang berprestasi maupun tidak.
AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PARA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK
Penelitian tesis ini berjudul: Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Para Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realibility, responsivitas dan empati kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak. Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan para medis masih belum dapat sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis pendekatan diskriptif dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan wawancara kepada pasien rawat inap, Direktur RSUD, Bidang Pelayanan dan Para Medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di RSUD dr. Soedarso Pontianak belum menunjukkan hasil yang diharapkan, baik dilihat dari reliability kinerja pelayanan para medis, responsiveness kinerja pelayanan para medis dan empaty kinerja pelayanan para medis, pada umumnya belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal ini, terjadi karena pertama, lemahnya penerapan kode etik para madis dalam memberikan pelayanan kesehatan, kedua, rendahnya kesadaran para madis akan tanggung jawab dan disiplin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahap pengorganisasian (organization) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Pemerintah Desa Sungai Raya masih mengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Raya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antara lain : isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan dengan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik.
PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisi kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang dilakukan di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dilakukan secara baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, melalui sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dapat mendukung tercapainya jasa pelayanan yang murah. Hal ini disebabkan petugas dapat bekerja lebih cepat dan akurat dan lebih hemat tenaga, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan, fasilitas dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pengkadan cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Petugas yang memberikan pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Pengkadan senantiasa ramah dan sopan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan sudah cepat. Proses terkadang memakan waktu lama karena masyarakat yang mengajukan KK dan KTP tidak ada persiapan untuk kelengkapan pengurusan pembuatan KK dan KTP.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Layanan Fasilitasi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perkuliahan serta mengambil program Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan Pasca Sarjana. Isi Kebijakan (Content of Policy) pemberian tugas belajar mencakup Kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang digunakan. Adapun Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap.
PELAYANAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Bagian Hukum merupakan unit kerja di dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah merupakan salah satu pelayanan yang disediakan Bagian Hukum. Produk hukum diajukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penelitian ini dilakukan terhadap produk hukum berupa peraturan daerah yang dibahas, disetujui, ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif. Untuk menilai kualitas pelayanan publik, penulis mempergunakan teori dari Valarie V. Zeithaml, Parasuraman & Berry, yaitu penilaian terhadap pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah mempergunakan lima ukuran, yaitu tangible, realibility, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ukuran tangible, realibility, responsiveness dan assurance, pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena Bagian Hukum tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, kurangnya sarana kerja dan kurangnya jumlah aparatur. Sedangkan dari ukuran assurance, pelayanan sudah optimal. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Bagian Hukum untuk menambah fasilitas dan sarana kantor, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Bagian Hukum, menambah jumlah aparatur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, meningkatkan disiplin aparatur dalam bekerja dan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan.
PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PASCA PEMBERDAYAAN : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang dapat diartikan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal partisipasi juga terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Mendukung Program Pembangunan Pasca Pemberdayaan : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya". Tujuan penelitian difokuskan pada aspek tingkat partisipasi, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat, termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, untuk menggali informasi dan keterangan-keterangan dari informan yaitu kepala Keluarga, pemimpin formal dan informal di Desa Teluk Bakung serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Sedangkan teknik analisis secara kualitatif yang secara bersamaan yaitu pengumpulan informasi, catatan lapangan, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian beberapa faktor menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Teluk Bakung dalam pembangunan di desanya yang bersifat internal (rendahnya kesadaran, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat), dan bersifat eksternal (kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah). Faktor yang mendorong (budaya dan keinginan masyarakat Desa Teluk Bakung untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik). Bentuk partisipasi masyarakat (memberikan saran/masukan, keterlibatan secara fisik dan bantuan bahan bangunan). Agar pembangunan desa berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, diperlukan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat dan dampak pembangunan bagi masyarakat.
EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian dapat dideskripsikan diketahui bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah berjalan dengan cukup lancar.Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para pegawai dalam kegiatan rapat pegawai.Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu juga didukung dengan sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang cukup memadai.Pengelolaan anggaran dilakukan cukup ketat, implementasi peraturan tersebut juga didukung dengan jumlah personel yang memadai serta memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja yang cukup memadai. Disposisi dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai NegeriSipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu cukup memadai. Hal ini tercermin dari karakteristik serta sikap pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung implementasi peraturan.Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu telah disusun secara terinci dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan nasional di Indonesia melalui progran seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inpres Daerah Tertinggal (IDT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Kebijakan Pemberdayaan Daerah, serta kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya program transmigrasi, kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan lain sebagainya. Pendekatan kebijakan-kebijakan tersebut dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada hakekatnya adalah penyaluran kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatannya secara demokratis tanpa adanya suatu paksaan. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa dan merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Chalres O Jones yaitu proses implementasi yang terdiri dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Menggunakan metode deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kurang berjalan efektif dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini tercermin dari proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah belum mampu menerapkan kepemimpinan yang baik untuk mengerakan para bawahan untuk dapat menerapkan perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas, meskipun sudah terdapat struktur dan hirarkis kewenangan dalam organisasi. Dari aspek interpretasi, implementasi kebijakan disiplin pegawai sudah didukung dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada, namun hal tersebut kurang diterapkan dengan baik oleh pimpinan dan bawahan. Dari aspek aplikasi, disiplin pegawai terhadap ketenutuan jam kerja masih rendah, karena masih ditemukan pegawai yang lambat masuk kerja dan pulang lebih awal. Dilihat dari aspek cara berpakaian dan bertingkah laku, masih ditemukan berapa PNS yang tidak disiplin dalam berpakaian terutama dalam mengenakan atribut pakaian dinas. Kurang efektifnya proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi yang kurang optimal; kurangnya sumber daya; yaitu pejabat eselon yang berani memberikan sanki kepada pelanggar disiplin, masih rendahnya motivasi dan komitmen dalam nenegakkan disiplin pegawai; dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan disiplin apabila ada pegawai yang meninggalkan jam kerja dengan alasan dinas.
PENGARUH KOMPETENSI APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP KUALITAS AUDIT KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan teori-teori yang relevan dihitung menggunakan teeknik analisis regresi dengan menggunakan program SPSS. Variabel penelitian ini adalah variable bebas(independent) kompetensi (X), sedangkan variable terikatnya (dependent) adalah kualitas audit (Y). Hasil penelitian analisis regresi menunjukkan bahwa, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi memberikan sumbangan terhadap variable dependen (kualitas audit) sebesar 41.8%, sedangkan sisanya 58.2% dipengaruhi oleh variable lain di luar model seperti Indefendensi, Motifasi, dan sebagainya. Kedua, kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparat inspektorat X= 0.759dan nilai t hitung 2.183 diterima pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain Ha diterima, dan juga dilihat dari hasil uji F dimana nilai F hitung sebesar 25,457 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05,maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi aparat inspektorat secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa, variabel kompetensi mempengaruhi variabel kualitas audit. Hasil konfirmasi semua hipotesis penelitian ini membawa beberapa implikasi praktis maupun teoritis bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas dengan melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kompetensi aparat inspektorat daerah.
EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi implementasi penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menganalisi masalah, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli yang meliputi efektivitas dan efisiensi proses implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan belumberjalan efektif dan efisien. Dari segi efektivitas penyelesaian melalui jalur pengadilan lebih efektif dalam hal kepastian hukum, namun demikian tidak efisien dari segi waktu karena memerlukan proses yang panjang sebelum ada keputusan dari pengadilan, selain itu penyelesaian melalui pengadilan, kurang memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik karena hasil keputusan pengadilan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang kalah. Sementara penyelesaian konflik melalui jalur luar pengadilan lebih efektif dalam hal memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik dan cenderung tidak ada gejolak setelah ada kesepakatan hasil musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari segi waktu, juga lebih efisien, karena semua pihak dapat duduk bersama kapan saja tanpa dibatasi waktu.
Rudolfus Adji Winursito E/2072141055 - 2016
EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2007. TENTANG GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI DESA JONGKONG KIRI KABUPATEN KAPUAS HULU
Sasaran pokok Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) adalah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan HPH, tercapainya peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta kesadaran lingkungan bagi masyarakat desa hutan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kesadaran lingkungan, program GNRHL dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa yang di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan, dengan demikian diharapkan akan tumbuh rasa ikut memiliki hutan di sekitarnya sehingga hutan akan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pernyataan menteri kehutanan menunjukkan bahwa GNRHL sebagai proses pencarian format pengelolaan yang paling ideal dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat. Namun tersirat pula adanya kekhawatiran terhadap kelestarian hutan itu sendiri serta pengaruh pengelolaan GNRHL terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Manfaat hutan sebagai kelompok fungsi produksi memiliki nilai komersil, dan sebagai fungsi sosial budaya ekonomi serta fungsi ekologis, manfaat hutan dapat berupa jasa yang dihasilkan hutan dalam rangka memenuhi kepentingan umum (Suhendang, 2002:132). Keberadaan manfaat hutan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan. Karenanya hasil hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, air segar, dan lingkungan hutan lestari hanya akan dapat kita nikmati bila ketiga fungsi hutan terjaga dengan baik. Dari ketiga manfaat tersebut, yang menjadi perioritas saat ini adalah menjaga dan melestarikan hutan sebagai fungsi ekologis, karena itu kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius dan merupakan kebijakan yang harus dilakukan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini telah menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang rusak dan berupaya memperbaiki dan mengembalikan fungsi produktivitas SDA tersebut.
Eka Fitriadie Syafaad E/2072141075 - 2016
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini berjudul "Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu" dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada profesionalisme pegawai Badan Kepagawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dilihat dari kualitas kinerja, kuantitas kinerja dan waktu pelaksanaan tugas yang masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas kinerja pegawai belum optimal, tingkat konsistensi kebijakan program belum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari aspek kuantitas kinerja pegawai belum mencapai hasil sesuai dengan harapan dan dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan pegawai, terlihat bahwa ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan, program pencapaian motivasi kerja bereprestasi dan program penghargaan serta menambah jumlah pegawai dengan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan di bidang kepegawaian.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUTUSSIBAU
Kebijakan Standarisasi Mutu Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara dibuatnya standarisasi Mutu Pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 153/U/2015 tentang tujuan akhir nasional tahun pelajaran 2014/2015. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang muaranya adalah terwujudnya produk pendidikan yang bermutu, merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakannya. Standarisasi kelulusan 3,01 sesuai dengan Nomor 421.3/411/DIKMEN maret 2014 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada sistem standar Mutu Pendidikan ini, dari 207 peserta (97,10%) di SMK Negeri 1 Putussibau yang mengikuti Ujian Nasional ternyata 2 orang (2,90%) dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah mengikuti Ujian Nasional Ulang 2 orang peserta tersebut dinyatakan lulus (100%), Kemudian pada tahun 2014/2015 diberlakukan standarisasi kelulusan 4,01 ini tertuang di Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor 153/U/2015. Pada sistem kelulusan ini, dari peserta yang berjumlah 123 (100%) orang yang mengikuti Ujian Nasional, semuanya dinyatakan lulus semua dan tidak ada yang ikut Ujian Nasional Ulang. Pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menaikan lagi persentase kelulusan menjadi 4,26 dalam Surat Keputusan dengan Nomor 421.3/394.a/Dikmen-SMK 11 April 2015 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2004/2015. SMK Negeri 1 Putussibau, mendapatkan sosialiasi pula tentang kebijakan standarisasi dari Dinas Pendidikan tingkat kota. Selanjutnya pihak sekolah yang diberikan sosialisasi akan menyampaikan informasi kepada, wakil kepala sekolah, guru pengajar dan juga staf, murid, orang tua murid dan komite sekolah yang semuanya termasuk sebagai target sosialisasi kebijakan standarisasi kelulusan tersebut
EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pengalokasian ADD oleh aparatur desa di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengalokasian ADD di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif dan efisien karena belum melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagaimana yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari penyusunan alokasi dana untuk setiap kegiatan yang dibayai ADD belum didasarkan atas perhitungan yang matang jumlah biaya dan hasil yang ingin di capai, selain itu kurang dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sehingga hasil (output) ADD dalam pembangunan desa belum menunjukkan manfaat yang signifikan. Pengalokasian ADD yang belum efektif dan efisien ini juga disebabkan oleh lemahnya aspek organisasi pemerintahan desa yang belum ditunjang dengan kemampuan SDM dalam menganalisis dan menyusun program kegiatan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga usulan kegiatan tidak sesusai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta kondisi geografis wilayah sebagian besar desa masih sulit dijangkau sehingga dalam pengalokasian ADD yang terbatas tidak dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan infra struktur desa.
IMPLEMENTASI UNDANG "“ UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KOTA PONTIANAK
Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap, sehingga memberikan hasil kinerja yang maksimal. Aspek-aspek dalam implementasi suatu kebijakan, terdiri dari: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Karakteristik Agen Pelaksanan, 4) Sikap/ Kecendurungan (Disposition) para Pelaksana, 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kota Pontianak sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan.Ukuran dan tujuan kebijakan dan sumberdaya serta karakteristrik agen pelaksana yang ada di Kantor Imigrasi Kota Pontianak sudah cukup baik. Demikian juga sikap/kecenderungan para pelaksana dan dari segi birokrasi sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya penyaringan yang lebih ketat lagi. Aspek komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana juga menunjukkan bahwa masih perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi dalam penyampaian informasi kepada pelanggan, pegawai Kantor Imigrasi sebaiknya lebih komunikatif kepada masyarakat yang mengurus sendiri paspornya sehingga tidak terjadi perbedaan komunikasi antara yang diurus oleh biro. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik dan keterlibatan unsur-unsur politik sebaiknya ditiadakan karena mekanisme dalam pembuatan paspor bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/ pengguna layanan.
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Kabupaten Kapuas Hulu" dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran dalam perencanaan keuangan berbasis kinerja pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pengelolaan keuangan belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 tahun 2007, baik dilihat dari akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, Profesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana dengan baik hal tersebut terlihat dari beberapa indikator diantaranya: Transparansi dan akuntabilitas anggaran BKD Kabupaten Kapuas Hulu belum mengalami kemajuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tersebut; Perencanaan anggaran yang dilakukan BKD belum mengarah sepenuhnya kepada keadilan anggaran dalam menyusun usulan program unit kerja BKD dari tahun sebelumnya; Perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas di BKD belum sampai pada tahap pertanggungjawaban, karena belum dilaksanakan secara profesionalitas. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan perencanaan keuangan berbasis kinerja yang dilakukan BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka tim RKA BKD perlu adanya satu pemahaman dalam hal verifikasi atas usulan dan konsistensi pelaksanaan asistensi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana, agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penyusunan anggaran.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan proses Standar Pelayanan Minimal di Pendidikan Dasar Negeri di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah /madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas yang mana untuk merealisasikan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam implementasi standar pelayanan minimal Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Badau. Standar Nasional Pendidikan Dasar akan lebih optimal apabila memperhatikan standarisasi, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BENGKAYANG
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan dan Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Instansi Lingkungan Hidup di Daerah untuk memberikan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif ataupun pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih belum optimalnya pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang, untuk itu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi itu sendiri sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang.
KINERJA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BELIAN PERMAI NANGA PINOH DI KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mengambarkan kinerja Organisasi SMK Belian Permai terutama berkaitan dengan aspek Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dan faktor "“ faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja dinilai dari Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dari organisasi tersebut di Organisasi SMK Belian Permai belum sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya tanggung jawab guru terhadap tugas dan fungsinya masing "“ masing sesuai jabatan dan kedudukannya. Pelayanan publik berupa pendidikan melalui guru kepada siswa/ siswi, melayani siswa/ Siswi merupakan perwujudan dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, pada kondisi ini guru dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerja dengan meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik itu sendiri dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan keadaan yang kondusif sehingga sumber daya dalam dunia pendidikan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang cerdas, pintar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan harus terus berupaya sebaik mungkin dalam pengembangan mutu pembelajaran, pengembangan guru, pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendudukung kegiatan belajar mengajar, perbaikan manajemen sekolah, maupun pembinaan kesiswaan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademis, melainkan aspek non akademis juga, baik penyelengaraan dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun kegiatan ekstra kurikuler, Dengan demikian peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman yang utuh, sehingga motivasi belajarnya dapat berkembang secara optimal.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG ARAK KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yaitu 1). BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan (yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun selama masa jabatanya), 2). Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama untuk mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang mengunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang akan disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan masyarakat. 3). Pengawasan juga dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dengan cara melibatkan masyarakat untuk memberikan lapor jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) PADA SIANG HARI DI JALAN RAYA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015
Evaluasi implementasi kebijakan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) menyalakan lampu utama pada siang hari di jalan raya Kota Pontianak dalam Operasi Rutin Kepolisian tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota belum berjalan dengan maksimal meskipun telah sering dilakukan secara rutin sosialisasi kepada pengendara sepeda motor namun masih banyak kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang belum menyalakan lampu utama pada siang hari. Belum berjalannya dengan maksimal implementasi kebijakan Pasal 107 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 dalam Operasi Rutin Kepolisian yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota tahun 2015 disebabkan oleh sistem manajemen operasi Kepolisian masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, kurangnya jumlah personel, masih kurangnya personel dalam memahami implementasi kebijakan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan personel, minimnya refrensi aturan bidang lalu lintas yang dimiliki, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung program serta masih minimnya dukungan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik pengurusan IMB kepada warga masyarakat, serta, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari kenyataan permasalahan di lapangan, seperti : jarak rumah penduduk dari jalan raya tidak teratur dan jarak antar rumah tidak seragam dan terdapat rumah-rumah yang menghadap bagian rumah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapka, ini disebabkan adanya aparat pelaksana masih bersikap kurang simpati sehingga urusan masih terlalu birokratis dan berbelit-belit. Sehubungan dengan hal itu, maka agar supaya aparat birokrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan sosialisasi peraturan dan peningkatan pendidikan aparatur pelaksana.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum terkelolanya sampah di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terealisasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain komunikasi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Dan Perumahan Kota Singkawang belum berjalan optimal dan tidak konsisten. Ketersediaan sumber daya tempat pembuangan sampah (TPS) dan kendaraan operasional yang masih terbatas dan banyak dalam kondisi rusak serta sanksi yang belum diberlakukan bagi warga yang melanggar Perda. Selain itu Standar Operating Procedure (SOP) yang baku belum ada. Saran dari peneliti adalah komunikasi lebih ditingkatkan secara berkala, pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan segera membuat SOP dalam menjalankan Perda.
Syarifah Mustika Sari E/2072141018 - 2016
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kapuas Hulu yang dilihat dari indikator Disiplin waktu, Disiplin Peraturan dan Berpakaian, dan Displin Tanggung jawab Kerja. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada belum sesuainya penegakan disiplin PNS, dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disipiln Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas terutama mengenai pelaksanaan hukuman terhadap kasus yang ada belum berjalan maksimal, disebabkan proses pemberian sanksi harus melalui prosedur yang berlaku, sehingga membutuhkan waktu yang relatip lama. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran yaitu dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin pegawai mengenai waktu kerja di Lingkungan Bagian Umum, maka Kepala Bagian Umum dapat mengoptimalkan kembali dengan cara perlu adanya ketegasan aturan dalam organisasi yang mempengaruhi kedisiplinan para pegawainya.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-REGISTRATION DAN TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem informasi e-Registration dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP pada KPP Pratama Pontianak baik secara simultan maupun parsial. Untuk menganalisa variabel sistem informasi, penulis menggunakan teori dari Wilkinson yang diterjemahkan oleh Maulana yang mengemukakan lima dimensi sistem informasi manajemen, yaitu: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, penyediaan informasi. Untuk menganalisa variabel kompetensi pegawai, penulis menggunakan teori dari Spencer and Spencer yang mengemukakan lima dimensi, yaitu: kompetensi pengetahuan, kompetensi keahlian, motif, watak dan konsep diri. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori Zeithaml yang mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: bukti fisik, keandalan, days tanggap, jaminan dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi e-registration berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 58,4% dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan pula terhadap kualitas pelayanan pendaftaran. NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 14,4%, serta sistem informasi e-registration dan kompetensi pegawai secara simultan mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 72,8% pada KPP Pratama Pontianak. Sedangkan sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis di dalam penelitian ini. Adapun direkomendasikan terhadap basil penelitian ini adalah pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dalam hal pungutan pembiayaan, pelaksanaan apel bersama setiap hari agar mempermudah penyampaian informasi terbaru, penggunaan password terhadap seluruh pegawai di setiap sistem informasi, pelaksanaan inhouse training khusus pegawai KPP Pratama Pontianak, melakukan pengecekan keakuratan informasi kembali setiap sore harinya, serta penambahan kursi dan sarana lainnya guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal pelayanan.
Chandra Permana Irawan E/2071141030 - 2016
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR 541/0515/INDAGKOP-C TENTANG PENETAPAN HARGA PREMIUM ECERAN TERTINGGI BAGI KIOS BERIZIN DI KABUPATEN SINTANG
Permasalahan mengenai ketidakpastian ketersediaan BBM saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang yang berakibat terjadinya kenaikan harga eceran BBM di tingkat kios yang melambung tinggi dan di luar batas kewajaran. Menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/0515/INDAGKOP-C tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran dan harga premium pada tingkat eceran di Kabupaten Sintang, khususnya kios-kios BBM resmi yang memiliki izin. Akan tetapi hal tersebut belum mampu mengendalikan harga eceran premium di kios-kios yang masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan hasilnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang berhasil. Penjelasan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan tentang Penetapan HET tersebut belum berjalan optimal atau kurang berhasil dalam implementasinya dimana harga eceran BBM Premium yang dijual oleh para pemilik kios masih diatas HET yang telah ditentukan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ada beberapa langkah atau proses dalam implementasinya yang juga belum optimal sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kurang berhasil apabila dilihat dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan banyaknya kepentingan yang melibatkan pemain (actors), serta kerumitan yang melekat dalam permasalahan BBM itu sendiri.. Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minyak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SANGGAU
Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau dan ingin menggali/mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkakn bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari aspek pengorganiasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut belum teroganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpetasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Bapertarum sebagai sarana untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Bapertarum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu faktor Komunikasi, faktor Sumber Daya, faktor disposis, faktor struktur birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Perumahan.
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Proses penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Dimulai dari penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, penghitungan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil, melakukan analisis kesenjangan jabatan, mengklasifikasikan kategori jumlah pegawai pada setiap SKPD dan melakukan redistribusi pegawai negeri sipil. Penataan PNS yang telah dilaksanakan saat ini hanya berdasarkan ketepatan kuantitas dan komposisi, belum berdasarkan sistem merit atau penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya kompetensi pegawai yang ada sehingga sulit untuk melakukan redistribusi berdasarkan Sistem Merit, dan keterbatasan anggaran sehingga belum dilakukan tes dan pemetaan kompetensi untuk pegawai. Penataan PNS berdasarkan Sistem Merit yang dilandasi oleh kompetensi sangat diperlukan untuk mencapai profesionalisme PNS.
IMPLEMENTASI PENERTIBAN RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2010, serta ingin mengetahui dan menganalisis kendala – kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para pengusaha kost masih rendahnya kesadaran untuk membuat kelengkapan perizinan rumah kost tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan agar para pengusaha kost membuat perizinan rumah kost melalui pada saat pelaksanaan penertiban rumah kost. Meskipun demikian tidak semua pengusaha rumah kost mematuhinya, dan yang mematuhinya hanya satu orang pengusaha rumah kost. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Rendahnya partisipasi pengusaha rumah kost dalam pembuatan perizinan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan exsternal. Diantara faktor-faktor internal yang berperan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat tentang perizinan, sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan aparat desa harus proactive dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang perizinan. Kata kunci : peran pemerintah, pelaksana, perizinan, sosialisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin cenderung kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penyimpangan dalam implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin di Kota Singkawang. Kecenderungan ini bermula dari penyimpangan unsur Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada proses pemeriksaan dan penandatangaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Misalkan proses pemeriksaan dan penandatangan yang seharusnya dilakukan oleh kepala SKPD, namun yang terjadi justru proses-proses tersebut langsung dilakukan oleh BKD Kota Singkawang. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka dikawatirkan akan terjadi keacuhan oleh seluruh pejabat esselon di lingkungan SKPD terutama dalam hal penegakan disiplin ASN.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan penyebab belum efektifnya implementasi penyusunan APBDesa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses implementasi penyusunan APBDesa belum sejalan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari program kegiatan dalam APBDesa yang disusun kurang berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan Desa, belum didasarkan atas perhitungan yang matang, dan kurang transparan karena belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa. Implementasi kebijakan penyusunan APBDesa belum berjalan dengan makismal, disebabkan oleh faktor a) komunikasi; dimana proses penyusunan APBDesa belum disosialisasikan secara menyeluruh baikkep ada aparatur Desa dan BPD serta masyarakat;b) Sumberdaya; dimana SDM aparatur Desa Riam Berasap Jaya masih rendah, sehingga mereka tidak dapat menyusun APBDesa dengan baik; c) Disposisi; implementor kebijakan belum menunjukan komitmen yang tinggi dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa, hal ini tercermin dari upaya maksimal dalam menggali prioritas pembangunan Desa; dan d) Struktur birokrasi, yaitu koordinasi dalam proses penyusunan antara pihak terkait juga masih minim sehingga hasilnya tidak optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU
Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pada program Akta Kelahiran yang dilakukan petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukan bahwa, permasalahan mengenai implementasi cara pembuatan program Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari rendahnya cakupan pencatatan kelahiran dan adanya faktor yang mempengaruhi, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, terkadang adanya pemungutan biaya untuk pencatatan pembuatan akta kelahiran, prosedur yang berbelit-belit dan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota serta akibat yang timbul oleh keadaan jarak tempuh perjalanan masyarakat yang tersebar dibeberapa wilayah yang jauh juga merupakan masalah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sekadau adalah sehingga proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran tiak berjalan dengan efektif fan efesien.
Catra Christatntio Ladito E/2072141005 - 2016
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan e-PUPNS di IPDN Kampus Kalbar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan program, antara lain : adanya overlapping tugas "“ tugas dilapangan, konsistensi user dan petugas pelaksanaan program masih rendah, serta kurangnya monitoring dan evaluasi program oleh petugas. Permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan perbaikan sehingga pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di IPDN Kampus Kalbar dapat berjalan dengan baik. Program e-PUPNS membawa dampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalbar khususnya dalam penyimpanan data kepegawaian, baik berupa hardcopy, maupun softcopy.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini bertujuan mengetahui kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dalam memotivasi pegawai kecamatan melalui beberapa aspek diantaranya aspek peningkatan kesejahteraan aparatur kecamatan, menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, bersikap adil, saling menghormati dan mengikutsertakan pegawainya, melengkapi fasilitas kerja, mengembangkan potensi dan pemberian hukuman dengan adil. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan batasan operasionalisasi variabel maka dapat dideskripsikan bahwa kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dapat dikualifikasikan baik dengan melakukan prinsip partisipatif, yakni Camat sebagai seorang pemimpin melibatkan pegawainya dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan, juga mampu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada pegawai kecamatan. Untuk lebih mengoptimalkan lagi efektivitas kepemimpinannya dalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya, maka peneliti menyarankan supaya Camat Sungai Ambawang hendaknya lebih mengintensifkan komunikasi maupun pengamatannya terhadap pegawainya serta menitik beratkan perhatian pada pemberian penghargaan pada pegawainya yang telah berprestasi.
KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui bahwa beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen kerja masih belum maksimal dan perlu perbaikan dibeberapa bagian. Adapun untuk indikator kemandirian sudah baik dan telah sesuai namun diperlukan peningkatan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan penulis agar dapat menciptakan kinerja pegawai untuk terwujudnya kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, diantaranya : a. Mengadakan perputaran pegawai baik di dalam maupun di luar kantor BP2T, b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan, pemberian reward and punnishment yang jelas, dan c. Mengadakan rapat-rapat koordinasi rutin baik ke dalam maupun ke luar kantor BP2T.
Mutiara Devi Ardhiya Gharini E/2071141012 - 2016
PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM IMUNISASI DASAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap efektivtas program imunisasi dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016. Penelitian dilakukan terhadap para aktor atau implementor program imunisasi dasar dengan jumlah sampel 155 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pernyataan responden terhadap aspek komunikasi pada efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 117 responden (75%), dan 38 responden (25%) menyatakan kurang baik, terhadap aspek sumber daya katagori baik yaitu 102 responden (66%), dan 34 responden (34%) menyatakan kurang baik, r disposisi, termasuk pada katagori baik yaitu 119 responden (77%), dan 36 responden (23%) menyatakan kurang baik. Struktur birokrasi termasuk pada katagori baik yaitu 107 responden (69%), dan 48 responden (31%) menyatakan kurang baik. Pernyataan responden tentang efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 96 responden (62%), dan 59 responden (38%) menyatakan kurang baik. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa r yang berpengaruh terhadap efektivtas program imunisasi dasar adalah r komunikasi dan sumber daya dengan persamaan regresi sebagai berikut: Y= 20,572+ 0,303 (komunikasi) + 4,247 (sumber daya). Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan program imunisasi dasar di Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun, namun sampai dengan tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dan masih terjadi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Oleh karena itu agar terjadi peningkatan program imunisasi dasar pada masa yang akan datang perlu memfokuskan pada upaya peningkatan variabel komunikasi dan sumber daya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BERDASARKAN PMK-91/PMK.03/2015 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 dengan menggunakan pendekatan / teori George C. Edwards III melalui empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan yang ditemukan bahwa hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% dari 167.330 jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak, yang menunjukkan komposisi yang tidak sebanding dengan keseluruhan total jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar pada KPP Pratama Pontianak. Selain itu, jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah, jumlah tambahan pajak ini tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal.
Anggoro Probo Baskoro E/2071141004 - 2016
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Kebijakan pemberian Ijin Belajar tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang sedangkan pemberian Tugas Belajar diatur melalui Surat Edaran Bupati Sintang, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Keadaan yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program Ijin Belajar dan Tugas Belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terlihat pada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan diluar domisili perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD serta pimpinan SKPD-nya. Dalam menganalisa permasalahan,peneliti melakukan penelitian pada aspek-aspekantara lainOrganisasi yaitu diperlukan komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan Stake Holder lain yaitu Pimpinan SKPD, Interpretasi yaitu bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS pemohon Ijin Belajar dan Tugas Belajar selanjutnya pada aspek Penerapan yaitu bagi PNS Pemroses program Ijin Belajar dan Tugas Belajar melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Pengahambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran/kepedulian sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan. Agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian Ijin Belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kata Kunci : Implementasi, Ijin Belajar, Tugas Belajar
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KECAMATAN PONTIANAK TIMU
Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yakni 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 62 kasus yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus terjadi di Kecamatan Pontianak Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Sumber informasi adalah guru BK, siswa SMA N 6, kader anti narkoba, Kepala Sekolah, Kepala BNN Kota Pontianak, Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak. Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN sangat terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa yaitu faktor komunikasi, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, faktor sumber daya, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, faktor disposisi, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir. Kata Kunci : Inpres No. 12 Tahun 2011, Implementasi.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN KEUANGAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak berdasarkan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Hasil penelitian lapangan dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa kinerja pegawai Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak ditinjau dari perilaku masih belum maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya perilaku inovatif, pengambilan inisiatif, tingkat potensi diri, manajemen waktu, pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemampuan diri untuk mencapai tujuan, dan hubungan dengan rekan kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, pegawai Bagian Keuangan masih belum menunjukkan budaya kerja pegawai yang professional dengan menunjukkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Masih rendahnya kinerja pegawai tersebut disebabkan oleh 1) faktor internal pegawai; hal ini disebabkan oleh motivasi kerja, kompetensi dan pengalaman kerja dan disiplin yang masih rendah; 2) faktor lingkungan pegawai; hal ini disebabkan oleh koordinasi, sarana prasarana kerja dan juga kepemimpinan yang belum dapat menunjang pegawai pada saat melaksanakan tugas; 3) faktor eksternal pegawai; hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan pergaulan para pegawai yang kurang produktif.
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN MELAWI (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu)
Penelitian "Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Melawi (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu)" dilakukan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Belimbing Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka otonomi desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu antara lain: kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih rendah terutama dalam merencanakan, menentukan, dan mengelola Dana Desa; lemahnya sistem pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Melawi; kurangnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa.
Novandhika Tandililing E/11212039 - 2016
IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SINTANG
Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kabupaten Sintang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Sintang. Pengadaan Barang/Jasa dalam ULP dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang anggotanya direkrut dari staf-staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah keanggotaannya hanya 15 (lima belas) orang yang terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Anggota yang merangkap kelompok kerja serta berada di bawah koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan Menggambarkan dan menganalisis proses penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kabupaten Sintang serta mengetahui hambatan dalam organisasi, interprestasi dan aplikasi oleh ULP Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa secara E-Procurement guna perbaikan dalam penerapan E-Procurement pada pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sintang. Pendekatan analisis yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sistem E-Procurement pada ULP Barang dan Jasa Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang menggunakan teori Jones yaitu dari Organisasi, kekurangan staf ULP, ketatausahaan dan masalah dalam proses pengadaan barang/jasa dalam menunjang Pelaksanaan Sistem E-Procurement pada ULP Kabupaten Sintang. Pada umumnya prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh ULP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 bahwa ULP yang dibentuk masih bersifat lembaga non struktural, artinya bukan lembaga yang terkategori sebagai Organisasi Perangkat Daerah, sehingga personilnya pun secara strukural masih merupakan bagian dari personil SKPD asalnya. Dengan kata lain, personel tersebut memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab yang rangkap yaitu sebagai "orang" SKPD dan sebagai "orang" ULP.
KUALITAS PELAYANAN REHABILITASI DI WISMA SIRIH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan rehabilitasi di Wisma Kecamatan Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Melalui metode kualitatif penelitian ini dideskripsikan bahwa, secara umum kualitas pelayanan rehabilitasi di Wisma Sirih Kecamatan Sungai Bangkong belum sesuai dengan standard kualitas pelayanan. Hal ini terlihat dari lima aspek kualitas pelayanan yaitu : aspek terwujud (tangibles), aspek kehandalan (reliability), dan aspek jaminan (assurance) yang masih rendah, namun aspek empati (empathy) dan ketanggapan (responsiveness) yang dinilai sudah cukup baik. Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhu kualitas pelayanan seperti struktur birokrasi, sistem pelayanan dan kemampuan aparatur juga belum terpenuhi dengan baik sehingga belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada residen yang sedang melakukan rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Belum terciptanya kualitas pelayanan rehabilitasi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan rehabilitasi bagi residen di Wisma Sirih.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 287 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA PONTIANAK
Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum tertibnya jalan Ahmad Yani I Pontianak sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi : komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, masih belum terwujudnya kawasan tertib lalu lintas dikarenakan masih terjadinya semrawutnya lalu lintas baik kemacetan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja, kesemrawutan tersebut seperti banyaknya pengendara roda dua yang melintas lajur roda empat, belum terpasangnya lajur jalan dan marka jalan, masih terbatasnya anggaran yang ada di dinas perhubungan komunikasi dan informatika bagi Satlantas Polresta Pontianak dari faktor sumber daya manusia masih mengalami kekurangan personil sebanyak 36 personil. Rekomendasi yang diberikan dalam hal ini yaitu perlu adanya penambahan personil di Satlantas Polresta Pontianak serta sarana yang ada di Polri, perlu adanya sosialisasi tentang SOP KTL dari pusat dalam hal ini Mabes Polri supaya di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas. perencanaan anggaran khusus KTL di Polri khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika perlu melakukan pembenahan dalam hal ini melakukan evaluasi KTL melalui rapat forum lalu lintas, perencanaan anggaran khusus KTL pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, pemberian fasilitas angkutan umum di wilayah KTL, Diharapkan adanya penambahan instansi yang terlibat dalam KTL ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LELANG MELALUI INTERNET (E-AUCTION) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PONTIANAK PADA TAHUN 2015
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (e-Auction) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan inovasi yang berkelanjutan dan merupakan salah satu indikasi kemajuan suatu organisasi. Salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service-user. Kebijakan Pelaksanaan lelang melalui media internet atau e-Auction ini juga dicanangkan sebagai salah program unggulan (Quickwins) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Beberapa keunggulan dari layanan pelaksanaan lelang menggunakan e-Auction khususnya lelang Internet adalah Modernisasi Lelang yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti lelang dengan lebih menghemat waktu dan biaya, membentuk database pelaksanaan lelang KPKNL, menghilangkan mafia lelang, dan menjadikan lelang sarana jual beli yang utama di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lelang melalui internet (e-Auction) di KPKNL Pontianak belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja frekuensi pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction) yang hanya sebesar 8% dari total pelaksanaan lelang dan juga dikaitkan dengan belum tercapai tujuan pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction)/ tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet (e-Auction) adalah adalah komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian mendiskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala telah terlaksana dengan cukup baik, namum terdapat berberapa permasalahan dalam impelementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan. Permasalahan tersebut terungkap di dalam 3 (tiga) aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati yang mengatur dalam penggunaan dana desa hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan dan pelaporan dana desa yang dilaksanakan dan isi peraturan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Ketidaksesuaian besaran dana kebijakan dana desa yang didengungkan oleh pemerintah pusat dengan dana desa yang diterima oleh desa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Permaslaahan yang lainnya adalah pendamping desa tidak memiliki kontribusi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala. Pemerintah juga tidak pernah memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam pengelolaan dana desa, sehingga perangkat desa harus melaksanakan kebijakan dengan kemampuan yang dimiliki. Permasalahan terakhir adalah Desa Sungai Ambawang Kuala belum memiliki Standard Operational Prodecure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, sehingga pemerintah desa hanya mengacu kepada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses seleksi dan perkembangan studi para peserta tugas belajar Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan William N. Dunn yakni terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas dari sebuah kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di Institut Agama Islam Negeri Pontianak terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan yakni meningkatkan kualitas Dosen PNS melalui studi lanjutan, terlaksananya sosialisasi kebijakan melalui media visual, sedangkan pemantauan terhadap kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak belum berjalan efektif dikarenakan belum terlaksananya pelaporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester kepada Biro Kepegawaian Kemeterian Agama dan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dikatakan belum sepenuhnya efisien, hal ini didasarkan pada masa studi yang ditempuh Dosen penerima tugas belajar masih banyak yang melewati masa studi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Sumber dana yang digunakan penerima tugas belajar yakni banyak dari dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selain itu bersumber dari BPPS, DIKTIS, dan Kementerian Agama. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap masuk kategori cukup memberikan nilai tambah bagi Institusi maupun dosen dan mahasiswa karena menambah jajaran dosen yang bergelar Doktor dan tidak dapat dipungkiri menjadi hal penting dalam memperbaiki kualitas Institusi. Pemerataan kebijakan pemberian tugas belajar terlaksana dengan baik didasarkan pada penyebaran informasi melalui sosialisasi terkait kebijakan kepada seluruh dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya semua dosen memiliki kesempatan sama untuk melanjutkan program Doktoral melalui kebijakan pemberian tugas belajar. Ketepatan kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap sudah tepat karena menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas Dosen dengan memberikan kesempatan studi lanjutan melalui kebijakan tugas belajar. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketersediaan dosen yang ada di Fakultas/Jurusan, maka pemangku kebijakan dianggap perlu memikirkan alternatif solusi lain jika dosen beberapa dosen di tiap Fakultas mengikuti tugas belajar. Pada aspek responsivitas, kebijakan pemberian tugas belajar dinilai responsif bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya pihak Institut membuka peluang bagi dosen untuk mengembangkan keilmuannya melalui studi lanjutan dan pihak Institut memfasilitasi dari segi pembiayaan selama masa studi. Pihak Institut juga sangat responsif dengan mengantisipasi minimnya dosen yang aktif mengampu mata kuliah dikarenakan beberapa dosen mengikuti studi lanjutan yakni dengan mengambil dosen luar yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengampu mata kuliah.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis evaluasi dampak program kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu melalui pemberian BOP dan PMT di Kabupaten Kubu Raya. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan metode mix method. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara dan data sekunder berupa data yang bersumber dari kader, pegawai BP3AKB dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. Sampel menggunakan Proportional Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kader, pegawai BP3AKB dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 80 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu di Kabupaten Kubu Raya berdampak pada peningkatan jumlah balita yang datang dan ditimbang berat badannya di Posyandu adalah berdasarkan Uji paired sample t-test di atas memperlihatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 sampai 0,001. Dengan demikian dari 6 observasi menunjukkkan hasil signifikan ini mengindikasikan bahwa peristiwa sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pos pelayanan terpadu di Kabupaten Kubu Raya terhadap peningkatan jumlah balita yang datang dan ditimbang berat badannya di Posyandu.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
Penelitian ini mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan perikanan diperairan umum Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu berkaitan dengan rpikanan tangkap dan perikanan budidaya. Banyak factor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Peranan berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif, legislative dan masyarakat pembudidaya perikanan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan produksi perikanan di perairan umum dan populasi ikan spesifik local dapat dipertahankan kelestariannya.
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SUATU STUDI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) DI POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
Penerapan SOP belum melalui tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di POLTESA dan belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Agar SOP dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, penulis merekomendasikan kepada seluruh komponen dalam manajemen POLTESA agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di lembaga harus mendorong ketersedian anggaran yang dapat mengoptimalkan proses penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam mencapai tujuan POLTESA.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 471.1 "“ 866 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016, Kabupaten Sekadau dijadikan pilot project untuk pelaksanaan penerbitan KIA di Kalimantan Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan aspek penggorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Indikasi ini sebagaimana yang terlihat dari minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang masih kurang, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau belum optimal dan menjangkau keseluruhan warga masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MA
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi penyusunan LPPD di Kantor Camat Rasau Jaya. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan secara kuliatatif bahwa, implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya masih belum efektif karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Proses penyusunan LPPD masih bersifat formalitas dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai kondisi rill dari penyelenggaraan pemerintahan. Belum maksimalnya implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: a) komunikasi, penyusunan LPPD belum disosialisasikan secara intensif kepada seluruh personil, sehingga berdampak terhadap pemahanan personil terhadap aturan dan kemauan untuk melaksanakan penyusunan LPPD sesuai ketentuan dan kondisi rill; b) sumber daya, penyusunan LPPD belum didukung oleh sumber daya yang memadai, secara khusus menyangkut SDM yang mengetahui penyusunan LPPD masih sangat minim; c) disposisi, pimpinan maupun staf belum menunjukkan sikap dan motivasi ikut berpartisipasi dalam perencanaan program kerja dan menyusun LPPD sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi; d) struktur birokrasi, belum terjalinnya koordinasi yang baik antar unit kerja karena masih minimnya pemahaman terhadap pembuatan LPPD.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEKADAU
Pengelolaan sampah di Kabupaten Sekadau khususnya di Kota Sekadau belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maksudnya pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pengelolaan sampah rumah tangga berwawasan lingkungan belum dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: 1) Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan alternatif sistem yang terpilih, termasuk jenis dan jumlah peralatannya, 2) Pewadahan pengelolaan sampah umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu: wadah untuk sampah individual, dimana setiap sumber volume sampah terdapat tempat sampah, 3) Cara pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat dengan 2 cara, yaitu secara langsung ( door to door ) dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, 4) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sampah yang dilakukan di area TPA I masih menggunakan metode open dumping.
PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KETAPANG
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang. Data penelitian diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural belum dapat sepenuhnya ideal, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: masih ada beberapa jabatan yang belum sesuai dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang ditentukan, pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah dapat dilaksanakan, meskipun belum begitu memuaskan. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan pendidikan yang kurang sesuai, proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditinjau dari persyaratan jabatan yang diikuti pegawai kurang sesuai dengan kompetensi jabatan yang diperlukan seperti kurang memperhatikan kebutuhan organisasi, rentang kendali, karakter tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat ula tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S.1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun civil effect dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadposi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kata kunci : implementasi, pendidikan, pondok pesantren.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat)
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan kendala implementasi pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Analisis penelitian ini mengunakan teori Charles O"™Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif, yang dilihat dari : 1) proses pengaduan di Yanduan Bidpropam Polda kalbar belum dapat secara tepat dilaksanakan karena kurangnya personel dan kemampuan dalam hal pemeriksaaan saksi/korban. 2) belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara sehingga target penyelesaian kasus belum tercapai secara maksimal, dan 3) masih ditemukan putusan yang bermacam-macam terhadap kasus sama tetapi menyangkut terhadap terperiksa yang pangkat berbeda.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN PADA SATUAN RESKRIM POLISI RESORT BENGKAYANG
Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis implementasi diversi dan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang Belum Berumur 12 Tahun pada Satuan Reskrim Polres Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun belum sesuai dengan harapan. Hal tersebur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban; 2)iDisposisi atau sikap pihak penegak hukum dalam melaksanakan diversi dan penanganan anak belum terlaksana secara komprehensif, sehingga belum dapat sepenuhnya membawa perubahan baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum; 3) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 masih terbatas; 4) Pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 terlihat belum optimal. Karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak penegak hukum yang dapat menghambat terjadinya diversi antara korban dan pelaku.
EVALUASI PROSES PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES DI KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi melalui aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi belum terlaksana secara maksimal. Kondisi demikian terlihat dari beberapa hasil temuan seperti : a. Efektivitas pemberantasan penyakit rabies Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana terhadap pengendalian dan pencegahan penyakit rabies belum terlaksana secara maksimal, b. fisiensi pemberantasan penyakit rabies yang mana pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan, karena anggaran yang tersedia terbatas, c. Responsivitas pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya melalui sosialisasi belum terlaksana secara maksimal dan d. Ketepatan pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya belum maksimal mencapai sasaran karena terbatasnya kemampuan sumber daya petugas dalam mengevaluasi mencegah kasus gigitan HPR, baik melalui sosialisasi, pendataan HPR, vaksinasi HPR, pemberian VAR/SAR, eliminasi HPR, pembentukan rabies center, maupun tindak lanjut (SOP/Juklak).
Steven Andri Liunima E/2072151141 - 2017
KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Program di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari kemampuan dan Motivasi, pegawai dalam bekerja. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara dan data sekunder berupa data yang bersumber dari PLKB, Kepala BP3AKB, Kepala Bidang KB-KS BP3AKB, PPKBD dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa pegawai mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, kreativitas pegawai dalam bekerja, inovasi pegawai dalam bekerja dan kemampuan pegawai menggunakan fasilitas/peralatan kantor dalam bekerja. Sedangkan faktor motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa perhatian terhadap prestasi, penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, tanggung jawab pegawai didalam bekerja, pengakuan status pegawai, hubungan iterpersonal pegawai dan keseuaian penggajian dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PLKB.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU
Penelitian ini mendeskripsikan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang masih beraktifitas di lokasi yang bukan merupakan kawasan PKL. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau diantara factor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pelayanan perlindungan korban persetubuhan anak di bawah umur antara umur 6 - 14 tahun oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota, dilihat dari indikator Reliability, Responsivitas dan Empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Reliabilitas atau kehandalan pelayanan terhadap korban persetubuhan anak dibawah umur sudah terlaksana, namun belum maksimal, ini dapat dilihat dari keterbatasan kompetesi kemampuan petugas; 2) Responsivitas atau daya tanggap pelayanan sudah terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal, ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani dapat diselesaikan, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terungkap; 3) Empati pelayanan, belum terlaksana secara maksimal, ini terlihat dari sikap kontak petugas untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan korban, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan masih kurang.
I. Gusti Bagus Krisna Fuady E/2072151026 - 2017
KINERJA PEGAWAI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dilakukan pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang justru belum sepenuhnya optimal di lakukan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat diantaranya pegawai masih belum memahami tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk menunjang kinerja pegawai, masih dijumpai adanya pegawai yang belum memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, masih terlambatnya penyelesaian laporan. Untuk itulah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti. Penataan Kepegawaian terus berlangsung dan sekarang Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD KOTA SINGKAWANG
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum efektif masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua, salah satu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah kemudian di ubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karena adanya fenomena penurunan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terjadi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khusus di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Ada pun permasalahan utama yang terjadi, bagaimana pendapatan potensi pajak merupakan modal dasar dalam menentukan nilai perolehan pajak daerah yang dapat diukur secara pasti dasar untuk menentukan target-target pendapatan daerah, disamping masih ada faktor-faktor lain. Mekanisme atau sistem pelayanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap kesadaran,kemudahan, kecepatan dan kemudahan peayanan, penyuluhan pajak daerah mampu menunjukan dan memberi motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat Wajib Pajak, sehingga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Sumber daya manusia tidak ada instrument kebijakan berupa kewenangan yang mengarah masalah kebijakan pemungutan pajak itu sendiri. Staff sudah memadai baik dari kuantitas maupun kulaitas sebagai unit pelayanan pendapatan daerah. Fasilitas cukup baik dengan sarana sudah memadai, akan tetapi belum memenuhi standar yang dininginkan. Proses ini tidak akan memberikan infomasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga infomasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan standar operating prosedur (SOP).
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
Permasalahan utama pemerintahan desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa, terutama pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara benar. Penelitian ini menjelaskan Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (1) kualitas Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. (2) formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala, dan (3) kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Pertama, kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala dari segi pengetahuan dan keterampilannya masih rendah; dan dari Segi kualitas pelayanan pada aspek assurance, tangibles, empathy dan responsivitas sudah cukup baik, sedangkan aspek reability masih kurang. Kedua, Formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, tahapan penyusunan RPJMDes tidak dilaksanakan secara partisipatif dan outputnya belum maksimal; dan Ketiga, kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala disebabkan karena kendala eksternal dan kendala internal.
EFEKTIFITAS PROGRAM PROMOSI DAN INVESTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai efektifitas Program Promosi dan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTST sebagai upaya untuk mencapai efektivitas progam promosi dan investasi adalah secara konsisten mengikuti pameran dan seminar/audiensi kepada masyarakat/calon investor. Sumberdaya kebijakan meliputi dana/anggaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, masih belum maksimal, terutama yang berhubungan dengan aplikasi pelayanan perizinan, tidak tersedianya media informasi pelayanan seperti situs online dan juga SMS Center, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada, tingkat pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya serta penguasaan teknologi informasi masih rendah. Disposisi pelaksana program promosi dan investasi, masih belum efektif, karena masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kabupaten Sintang, belum adanya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam bidang perizinan dan nonperizinan serta belum sinkronnya aturan-aturan pelaksanaan regulasi yang ada dalam perizinan dan nonperizinan. Struktur birokrasi implementasi program promosi dan investasi DPMPTSP, melibatkan berbagai SKPD dilingkungan Kabupaten Sintang menimbulkan ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis terkait. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, anggaran keuangan, sarana dan prasarana perizinan terpadu satu pintu. Untuk menghindari adanya ego sektoral dari masing-masing dinas/instansi teknis, hendaknya dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pelayanan publik tidak terlepas dan peranan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimatan Barat yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan perizinanan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat penyelenggara pelayanan umum. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berfungsi untuk melayani masyarakat (public services function) berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan. Salah satu dari tugas-tugas umum pemerintahan adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakat yang dilakukan oleh kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Perumusan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat?". Adapun secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat memberikan gambaran suatu sumbangan pemikiran dan dapat memberikan wawasan yang baik untuk menambah ilmu dibidang ilmu administrasi terutama di bidang pelayanan publik serta memberi sumbangan teoritis kepada Pelayanan Pemberian Izin Ormas di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Ormas/Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini berjudul "Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat". Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana jumlah pegawai di BKD Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 74 orang sedangkan seharusnya berjumlah 58 orang sehingga kelebihan sebanyak 16 orang, komposisi pegawai di setiap bagian/bidang yang belum seimbang, penempatan pegawai ada yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan persentase 55% yang belum sesuai dan 45% yang sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga uraian tugas yang belum sesuai dan belum standar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penataan pegawai di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Barat yang akan menentukan kualitas, kuantitas, komposisi dan distribusi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan di BKD Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum proses Penataan PNS yang dilaksanakan di BKD Provinsi Kalimantan Barat sudah optimal dilakukan seperti pada kegiatan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan PNS telah dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan redistribusi pegawai, kemudian melaksanakan penetapan kualitas dan kuantitas pegawai dengan menggunakan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja akan tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan optimal dalam melaksanakan uraian tugasnya dan untuk pengadaan PNS belum dapat dilaksanakan karena masih masa Moratorium serta untuk penempatan pegawai telah dilaksanakan dengan melaksanakan penempatan pegawai baik penempatan ke dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Penataan organisasi tersebut harus ditindak lanjuti dengan penataan pegawai agar terjadi keserasian antara organisasi dengan komposisi PNS baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi
KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan mengindentifikasinya melalui kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui subjek penelitian dengan metode purposive sampling dan subjek penelitian sebanyak 8 orang yaitu Kepala Kantor, Kepala Seksi Keluarga Berencana, Petugas R/R, Camat, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Desa. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Penyuluh keluarga berencana yang melaksanakan program kependudukan, keluarga berencan dan pembangunan keluarga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Belitang Hulu. kondisi tersebut terlihat pada kurangnya kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang cenderung bertele"“tele dari penyuluh keluarga berencana. Kemudian saran yang dapat diberikan antara lain pembinaan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga Kecamatan Belitang Hulu secara rutin, penambahan saran komunikasi, informasi dan edukasi serta kewajiban penyusunan rencana kerja agar pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga berencana dapat terukur keberhasilannya.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia Pintar untuk Sekolah Lanjutan Tingkat pertama di Kabupaten Sintang, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan Program KIP untuk lanjutan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang. Aspek yang dikaji melalui pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1)iPengorganisasian PIP terlihat belum maksimal. seperti pendataan siswa miskin yang belum merata; 2)Interpretasi atau pemahaman orangtua siswa pengguna PIP masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya pelaksanaan sosialisasi PIP dalam satu tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan yang dilakukan tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi PIP belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi siswa miskin. Hal terlihat dalam pelaksanaannya jarang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan PIP melalui Kartu Indonesia Pintar.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU
Memberikan pelayanan publik yang optimal merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagai perangkat daerah pelaksana harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima agar masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya. Namun pada kenyataannya kinerja pelayanan pada Dinas masih rendah yang dapat dilihat pada lambatnya proses pelayanan sampai pada penerbitan dokumen. Untuk itu, dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai teknologi penunjang yang mempermudah pekerjaan pegawai dalam menertibkan administrasi kependudukan mulai dari pendaftaran sampai pada penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan tujuan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tercapai dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kinerja pegawai dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, serta menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
KEBIJAKAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Kebijakan Pemberdayaan dan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi semula dimaksudkan untuk penyempurnaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) terhadap efektivitas pemberdayaaan masyarakat yang mempunyai arah pertama; upaya melepaskan belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran dan kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya dan dilengkapi dengan penyaluran bantuan modal guna mendukung dan membangun kemandiriannya. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK), serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah berjalan cukup baik. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya respon dari beberapa pelaksana karena alasan beban kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan dari Ketua Tim dan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kecamatan serta desa. Dilihat struktur birokrasi, masih ditemui faktor penghambat berupa rangkap tugas dari beberapa pelaksana tugas sehingga berdampak pada munculnya sikap kurang semangat (demotivasi) .
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DI BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sudah berjalan cukup efektif, informasi kenaikan gaji berkalan telah diinformasikan baik melalui surat atau website yang tersedia di BKD Kabupaten Sintang, namun masih ada pegawai yang masih kurang tanggap atau merespon artinya tidak segera mengurusnya sehingga target yang dilakukan belum dapat tercapai. Faktor sumber daya yang ada dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2015 sudah tersedia dengan baik hal ini tenaga di kepegawaian di Kabupaten Sintang jenjang pendidikannya para pegawainya sudah sesuai dengan jabatannya artinya tupoksinya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Sudah terdapat struktur yang jelas sehingga para pegawai yang ingin melakukan pengusulan tidak mengalami kendala. Para pegawai dalam melakukan implementasi PP No 30 Tahun 2015 sudah komitmen, artinya siapa yang berhak untuk naik pangakat maka pegawai tersebut berhak untuk memperoleh haknya, akan tetapi karena budaya yang malas kadang pegawai bagian Kepegawaian harus melakukan pendataan ulang untuk tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah usai, bahkan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan Kebijakan P4GN di Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik karena setelah belum menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi maka apat dikatakan bahwa, pelaksanaan Kebijakan P4GN di Kabupaten Sintang juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk BNN Kabupaten Sintang yaitu: (1) Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh BNN Kabupaten Sintang; (2) perlu penambahan personil atau pegawai BNN Kabupaten Sintang; (3) Sebaiknya penegakan hukum oleh BNN Kabupaten Sintang lebih tegas lagi terhadap para bandar/pengedar di wilayah hukum Kabupaten Sintang; (4) Perlu diusulkannya pembuatan gedung kantor BNN Kabupaten Sintang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya. Permasalahan dalam penelitian ini banyaknya cagar budaya yang hilang, tidak terawat, sampai dengan cagar budaya yang beralih fungsi, buruknya kondisi ini karena belum adanya perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Sumber daya yang tersedia masih terbatas, baik dilihat dari Ketercukupan tenaga pelaksana (staf), ketersediaan anggaran dan perlengkapan serta informasi dan wewenang yang masih minim. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi atau penyaluran komunikasi yang akurat, Kejalasan informasi sehingga mudah dipahami oleh kelompok sasaran, Konsistensi terhadap perintah, Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada potensi objek wisata Kabupaten Melawi yang terletak di Kabupaten Melawi belum dikelola atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan obyek wisata di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat dari transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dilaksanakan.Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata masih terbatas, baik dilihat dari ketercukupan tenaga pelaksana, ketersediaan informasi yang masih minim, kewenangan yang masih terbatas maupun ketersediaan fasilitas. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata alam dan sejarah di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi komunikasi yang akurat, kejalasan komunikasi, Konsistensi terhadap perintah, Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.
KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK KOTA DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DAN KEKERASAN
Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis kinerja aparat Unit Jatanras Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban kejahatan dan kekerasan yang dilihat dari indikator kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)iKualitas anggota Unit Jatanras pada umumnya masih terbatas dalam arti sebagian masih belum mengerti mengenai tugas pokok dan fungsinya; 2)iSecara kuantitas mengenai jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh anggota belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, sehingga masih banyak kasus yang belum diselesaikan atau belum teralisasikan; 3) Ketepatan waktu anggota Unit Jatanras dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan dan kekerasan belum maksimal, karena masih ada beberapa kasus yang belum terungkap. Saran atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja anggota Unit Jatanras maka perlu pemahaman visi dan misi dengan menambah jumlah anggota sesuai dengan keahlian yang diperlukan serta penggunaan waktu seefektif dan seefisien mungkin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sosialisasi Implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di Kecamatan Dalam hal mengurus e-KTP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan. Faktor sumber daya, masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Sikap Implementor dalam melaksanakan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada, pelayanan yang diberikan kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan yang menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Berdasarkan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh belum dapat berjalan dengan optimal.
Veronika Anirawati Sinaga E/2072151058 - 2017
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang belum sesuai dengan harapan. Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya: 1) organisasi implementasi kebijakan belum sesuai den ­gan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP). karakteristik organisasi pelaksana, 2) interpretasi implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 3)Aplikasi implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah para pelaksana, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang
STRATEGI SEKOLAH MENGHADAPI PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan dan menganalisis strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat antara lain: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya faktor kualitas dan kuantitas guru, masih banyak guru yang minim pengalaman mengajar, kesiapan mengajar dan fasilitas pengembangan diri; 2) Analisis lingkungan strategis peningkatan persaingan mutu pendidikan melalui SKL belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari: Ketersediaan kurikulum dan rencana pembelajaran, struktur organisasi dan menajemen yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas sekolah) yang sesuai dengan kebutuhan program, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang professional dengan komitmen yang tinggi dan terbatasnya peserta didik atau siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PROGRAM POSYANDU DI PUSKESMAS ELLA HILIR KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI
Menurut data Depertemen Kesehatan jumlah balita yang menderita malnutrisi di Indonesia adalah 4,2 juta jiwa, sebanyak 3,38 juta jiwa berstatus kurang gizi dan 755 ribu termasuk resiko gizi buruk. (Harian Republika, kamis 12 maret 2009) Tingginya angka malnutrisi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor namun penyebab yang dominan adalah disebabkan oleh kemiskinan yang menyebabkan orang tua terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi maupun balitanya, Selain masalah kurang gizi dan gizi buruk diatas, strategi pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2014 yang lalu mengisyaratkan bahwa seluruh pembangunan kesehatan ditujukan pada upaya menyehatkan bangsa, indikator keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah angka mortalitas dan morbiditas yatni angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan. Salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas yang terhindar dari gizi buruk maupun kurang gizi adalah melalui kegiatan posyandu selain itu kegiatan posyandu juga dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu serta bayi dengan melakukan kontrol kesehatan melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya. Untuk meningkatkan kegiatan posyandu kembali pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor : 441.3.1116/SJ. Tanggal 13 juni tahun 2001 tentang pedoman umum Revitalisasi Program Posyandu yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk melaksanakan revitalisasi yaitu mengaktifkan kembali fungsi utama dari posyandu. Revitalisasi posyandu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pokok kegiatan revitalisasi meliputi : a) Meningkatkan kualitas dan kemampuan ketrampilan kader. b) Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu.c) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di posyandu. c) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk ke sinambungan posyandu. d) Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan posyandu.
FUNGSI PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PERTANIAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepenyuluh Pertaninan Pasal 12 Ayat 2 menyatakan: Bahwa; Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Penyuluh pertanian Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kurangnya penyuluh lapangan pertanian memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pertanian yang diusahakan masyarakat petani, selain dapat mengurangi semangat kerja di suatu lembaga juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan kemampuan penyuluh pertanian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak hanya didasarkan pengalaman, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan, kualitas sumber daya manusia (human capital) selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu, Kepercayaan, kemampuan (competency), penempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu organisasi, kewenangan yang jelas, tanggung jawab penyuluh pertanian yang jelas, kepercayaan terhadap penyuluh pertanian yang bersangkutan, dukungan terhadap penyuluh pertanian yang bersangkutan sangat menentukan kemampuan setiap PNS di lingkungan BP4KKP dalam menjalankan tugas, khususnya fungsi penyuluh lapangan di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Subyek penelitian ini adalah Petugas Penyuluh Lapangan di Kecamatan Ella Hilir pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Melawi, Pejabat Struktural dan Staf khususnya tenaga penyuluhan pertanian lapangan yang ada di BPP Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi yang tersebar di wilayah desa di Kecamatan Ella Hilir. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan kinerja penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi sangat dirasakan kurang, hal itu dapat dilihat dari wewenang yang terkait dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan target. Di samping itu banyak faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan kinerja penyuluh lapangan yang dilakukan, baik faktor internal maupun external.
KINERJA PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DAN 13 DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis kinerja fungsi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di SDN 6 dan SDN 13 di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Permasalahan yang terjadi bersumber pada belum terlaksananya fungsi Komite Sekolah, baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol dan badan mediaor dalam proses penyelenggaraan operasional sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksana fungsi Komite Sekolah sebagai badan yang memberikan pertimbangan, belum memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan, sebagai badan pendukung, Komite Sekolah belum berfungsi dalam memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, sebagai badan pengontrol/pengawas terhadap perencanaan pendidikan belum terlaksana secara optimal, dan sebagai badan mediator, minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Kemudian saran atau rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksana fungsi komite sekolah baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan mediator, maka Komite Sekolah harus mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, seperti keterlibatan dalam terhadap penyusunan perencanaan program pendidikan yang jelas dan terarah, pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MELAWI
Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 32 tahun 2004), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis. Dengan tercapainya kinerja yang tinggi, maka diharapkan imbalan yang akan diterima juga bertambah besar. Gomes (dalam Dessler 2004:44) memberikan kesan bahwa kinerja yang tinggi akan terjadi, bila ada hubungan yang kuat antara kinerja dan nilai imbalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Padsakoff sebagaimana dikutif oleh Swasto (1996:36) yang menyatakan bahwa kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap imbalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 66 Tahun 2008, telah mengeluarkan kebijakan memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMA NEGERI 1 KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI
Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam pelaksanan sistem penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan MBS. dilihat dari indikator berupa pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan MBS yaitu menururnnya jumlah siswa kelas X, XI dan XII dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses impementasi kebijakan MBS di SMA Negeri 1 Kecamatan Sayan secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan, karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan, seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas. Hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah, proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan, Kemudian saran atau rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS, seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontimum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas.
PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalis peningkatan kompetensi dalam pemberdayaan ASN melalui pelaksanaan Diklat fungsional pada Bappeda Kabupaten Sintang, baik dilihat dari analisis organisasi, analisis pekerjaan maupun analisis pribadi aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: analisa organisasi terhadap program pemberdayaan kompetensi ASN dengan rencana strategis yang disusun oleh Beppeda Kabupaten Sintang belum berdasarkan kebutuhan untuk mendukung pencapaian rencana strategis tetapi lebih sekedar untuk memenuhi peraturan perundangan; Analisa pekerjaan, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah (khusus untuk ASN di Daerah). Perencanaan pengembangan ASN seharusnya mampu mendukung kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang dibutuhkan; Analisa pribadi, menunjukan bahwa Bappeda Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada para pegawai baik pegawai lama maupun pegawai baru untuk mengikuti diklat atau memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan pegawai serta meningkatkan moral pegawai
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Umum yang disinergiskan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi setiap tahunnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam proses penyusunan produk hukum daerah dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak sudah berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan produk hukum daerah selama ini. Dalam penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran daerah ini sangat diperlukan data dan informasi yang akurat sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima semua pihak yang ada dimasyarakat.
PEMBINAAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG
Peningkatan kualitas pegawai negeri sipil khususnya, tentu tidak terlepas dari peningkatan disiplin kerja, karena masalah kerja menyangkut masalah ketaatan yang sadar dan rasional sehingga dapat mewujudkan dan menegakkan penyelenggaraan pekerjaan, agar dapat menghasilkan karya-karya yang diharapkan. Untuk menciptakan agar pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan, maka pemerintah telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pegawai. Selain itu pemerintah juga telah mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan dan penyampaian hukuman disiplin. Pentingnya disiplin kerja yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dengan maksud untuk memperbaiki dan mendidik para pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku agar dapat memenuhi tujuan lembaga yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Tugas Camat sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan Serawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi juga bagaimana memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kecamatan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam memotivasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan yang merupakan pimpinan wilayah dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana kepada pegawai. Pemimpin ini merupakan orang yang menjadi panutan bagi bawahan. Menurut Sondang (1981:105), kepemimpinan merupakan inti dari sumber dan alat-alat dalam organisasi. Kata kunci : Kepemimpinan, Pembinaan dan Disipin Kerja Pegawai
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MELAWI DI KECAMATAN ELLA HILIR
Pelaksanaan Pendidikan pelatihan bimbingan teknis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Melawi untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di Kecamatan Ella Hilir. Pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa untuk menunjang produktivitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ella Hilir belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis di wilayah Kecamatan Ella Hilir antara lain: rendahnya skill (keahlian) sumber daya aparatur, rendahnya mentalitas sumber daya aparatur desa, komunikasi organisasi yang kurang efektif, kondisi yang kurang memadai. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dalam rangka produktivitas kerja tata kelola administrasi pemerintahan desa.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TENAGA KONTRAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI
Tenaga kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin suatu instansi, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja tenaga kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi kerjanya, tenaga kontrak akan dipertahankan oleh instansi, namun jika prestasi kerjanya tidak ada peningkatan maka instansi akan memberhentikan karyawan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek 1) analisis kebutuhan Diklat kepada tenaga kontrak belum terlaksana sesuai dengan harapan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2) Menentukan sasaran dan materi pelatihan yang dilihat dari aspek efektivitas masih rendahnya tingkat pemahaman tenaga kontrak peserta diklat terhadap materi diklat yang diperlukan; 3) Metode diklat yang dilaksanakan kepada tenaga kontrak Dinas Sosial secara efektif dan aplikatif, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya relevansi materi diklat yang diperlukan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial. Saran atau rekomendasi dalam proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Melawi perlu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training needs) yang berkaitan dengan masalah-masalah kinerja tenaga kontrak di dalam organisasi seperti di bidang ketatausahan; Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
KINERJA PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi sudah cukup baik. Para pegawai bagian Instalasi Farmasi telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi. Pegawai telah melakukan prosedur pelayanan sesuai standar yaitu menyiapkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep yang telah diberikan, menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum, mengambil obat dan pembawanya, menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula, mencatat pengeluaran obat pada kartu stok, melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan, memanggil nama pasien, memeriksa identitas, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat, meminta pasien untuk mengulang informasi yang telah disampaikan dan menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan. Sarana-dan prasarana kerja Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas demikian juga dengan akuntabilitas kerja pegawai. Hal ini dapat tercapai berkat dukungan berbagai faktor seperti penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas mereka. Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi diharapkan dapat mendukung pencapain visi, misi, strategi kerangka penyelenggaraan tugas kedepan agar memiliki ekserasi dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGAL BARU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pagal Baru dalam pelaksanaannya masih belum optimal hal ini karena pelaksanaan Dana Desa belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas; para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan pembangunan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 39 TAHUN 2015 OLEH PERUSAHAAN PT. SINTANG AGRO MANDIRI DI DESA TELUK KELANSAM KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Tujuan penelitian ini menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi kebijakan pembangunan perkebunan/tanah kas desa oleh perusahaan perkebunan yang ditunjuk khususnya di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif adalah data dan fakta secara actual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan peraturan Bupati Sintang. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan para aparat terkait dan para pimpinan/manajer perusahaan perkebunan yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri dalam mengorganisasi, menginterpretasikan dan mengaplikasikan /merealisasikan tugas dan fungsinya dalam pembangunan perkebunan/tanah kas desa, menuju masyarakat yang sejahtera. Disi lain adanya kendala faktor dalam (Internal Factors) dan faktor luar (External Faktors) organisasi pelaksana ,baik dari para aparat terkait maupun dari pihak perusahaan perkebunan PT. Sintang Agro Mandiri selaku implementor pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka disarankan perlu dilakukan pengembangan kualitas aparatur implementor baik aparatur pemerintah yang terlibat dalam hal pembinaan dan pengawasan dan pihak perusahaan pelaksana pembangunan perkebunan/tanah kas desa yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri.
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Penelitian menggambarkan dan menganalisis pembinaan disiplin kerja ASN Bappeda Kabupaten Sintang dilihat dari aspek peningkatan etos kerja, disiplin waktu datang dan meninggalkan kantor serta disiplin terhadap peraturan dan prosedur kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan disiplin ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari pembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih terlihat rendah, Hal tersebut dapat dilihat dari indikator antara lain: 1) Peningkatan etos kerja pegawai belum seluruhnya mampu menumbuhkan sikap optimis seperti mengembangkan semangat dalam diri, dan memelihara sikap optimis. 2).Ketaatan ASN terhadap disiplin waktu, masih belum maksimal, baik dilihat dari jam masuk dan jam pulang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 3) ASN ASN belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang berlaku di kantor yang sudah menjadi ketetapan, seperti hadir pada waktu apel pagi dan apel pulang, dan penggunaan baju seragam yang sudah ditetapkan. Rendahnya disiplin ASN Bappeda Kabupaten Sintang meliputi beberapa faktor diantaranya: Pelaksanaan pengawasan yang terlihat lemah, Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang taat terhadap disiplin kerja kurang seimbang, dan kondisi liingkungan kerja terlihat kurang menyenangkan, seperti hubungan kerja sama antara atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan.
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021 (Studi Kasus Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2016-2021)
Tujuan penelitian ini mengetahui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kendala"“kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terbagi menjadi enam tahap yaitu: Tahap : - Penyiapan Rencana Awal RPJMD; -: Tahap Penyiapan Renstra"“SKPD; - Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD; - Tahap Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah; - Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD; - dan Tahap Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD; 2). Kendala"“kendala yang dihadapi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah terkait ; - Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berjalan lamban; - Batas waktu pelaksanaan dalam penyusunan RPJMD terlalu singkat; dan masih minimnya kualitas sumber daya manusia aparatur tim perencana pemerintah daerah dan tim perencana dan penganggaran pemerintah daerah yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Oleh karena itu disarankan agar bupati berperan aktif aktif dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar visi dan misi bupati yang telah disampaikan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dirumuskan dan dapat direalisasikan dalam RPJMD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK
Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak. Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) diselenggarakan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) setempat dan penyelengaraan Bandar Udara berdasarkan kewenangannya. Perjanjian yang dilakukan oleh Bupati setempat dengan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis. Adapun hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggara Bandar udara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi antara lain: a. Berperan serta dalam proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemenfaatan ruang. b. Mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB. c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pengunaan ruang, dan tidak termasuk untuk DLKR Bandar Udara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN OPERATOR DATA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK
Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah pelayanan di bidang Administrasi Kepegawaian. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Kebijakan Pelayanan Operator Data Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. Kondisi pelayanan kepegawaian selama ini citranya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, syarat dengan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini berdampak dengan terganggunya implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kota Pontianak diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara. Agar terciptanya keseragaman bentuk dan langkah di bidang pelayanan umurn oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana pelayanan umum. Pelayanan publik tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kepegawaian, kepangkatan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak merupakan penyelenggara pelayanan umum.
Ika Yurni Puspitasari E/2071151018 - 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK
Pengembangan pariwisata daerah melibatkan multisektor dari pelaku pengembangan, untuk bekerja sama dan berkoordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Membangun industri kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat berarti melibatkan semua pihak terkait, di antara lain Pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, dan terutama masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menyamakan persepsi sebagai upaya sinergisitas dalam mencapai tujuan agar tidak terjadi pendekatan yang berbeda dalam pengembangan pariwisata. Apalagi karena pariwisata merupakan industri padat modal, padat karya, dan padat informasi. Daerah Kota Pontianak sebagai daerah yang memiliki banyak obyek-obyek wisata yang potensial, namun belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Berkembang tidaknya pembangunan di sektor pariwisata, bukan saja terletak pada peran pemerintah semata, akan tetapi lebih merupakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal dan pihak swasta lainnya. Untuk itu tema serta focus penelitian ini merupakan pendalaman kegiatan pada sektor pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat yang meliputi: Kebijakan pengembangan industri pariwisata khususnya daya tarik wisata yaitu: Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadariah, Taman Alun Kapuas, Mesjd Jam"™I, makam Raja Pontianak (Batu Layang), Aloe Vera Center, Kampung Beting, Mesium Provinsi, Replika Rumah Betang, Sungai Kapuas, Gereja Katedral, Masjid Mujahidin dan Rumah Adat Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya aparatur; meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata; meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata.; melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen kepada pengusaha objek wisata; meningkatkan nilai budaya dan seni serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini menggambarkan secara mendalam mengenai proses dan factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kabupaten Kubu Raya. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2006. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 Pasal 2 terdiri dari: Dana alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan, dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kinerja pengawasan Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap tata Pemerintahan yang baik (Good Governance"). Faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain adalah berbagai isu yang terkait dengan tata pemerintahan (governance) seperti; faktor-faktor yang mendorong penggunaan sumber daya pubik yang efisien serta persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan masyarakat). Adapun faktor pendukung dalam pengawasan DPRD Kabupaten Melawi adalah dalam hal kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor penghambat adalah adanya ketidak mampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan anggota tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari ketua untuk menumbuhkan kerjasama antara anggota supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektivitas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, akuntabilitas DPRD Kabupaten Melawi terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai pengawasan maupun fungsi regulator konflik.
Copyright (c) 2017 Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENYELESAIKAN DATA GANDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS
Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan meningkatnya mobilitas dan dinamika kependudukan. Untuk menanggapi isu tersebut diterbitkanlah suatu sistem yang dikenal dengan nama KTP Elektronik (KTP-el) yang berbasis NIK secara nasional. Tujuannya adalah mewujudkan identitas tunggal, sehingga tidak ada lagi identitas ganda yang dimiliki penduduk. KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas dalam upaya menyelesaikan data ganda kependudukan di Kabupaten Sambas dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya yang paling mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari penelitian ini disimpulkam bahwa untuk mencapai tertib dan akuratnya database kependudukan yakni dalam upaya mewujudkan identitas tunggal bagi penduduk disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk terus aktif dan terarah dalam melakukan perekaman data penduduk, memberikan sanksi administratif dengan menutup akses terhadap semua pelayanan publik yang terintegrasi dengan NIK bagi penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman, sanksi administratif kepada penduduk yang dengan sengaja memberikan data palsu dan mendupliksi datanya, pengecekan kembali terhadap data hasil pemutakhiran karena masih banyak yang keliru serta melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait kebijakan kependudukan.
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini menganalis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota sudah cukup optimal yang terlihat dari kemampuan dan minat anggota BPD Desa Merti Guna maupun Desa Baning Kota dalam menjalankan tugas, meskipun mereka belum di bekali pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Faktor pendidikan sedikit mempengaruhi kinerja namun dalam pengorganisasiannya kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Merti Guna dan Baning Kota cukup baik. Berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 diketahui bahwa tugas BPD dalam pemerintahan Desa, yaitu: BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Merti Guna dan Baning Kota belum maksimal seperti yang harapan masyarakat. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat namun dalam pembahasan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang diselenggarakan bersama Kepala Desa masih banyak yang tidak terakomodir. Hal ini terjadi karena masih kentalnya pengaruh dominan Kepala Desa. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa tidak menjadi perhatian yang penuh dari BPD Desa, karena berdasarkan hasil penelitian selama peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari peraturan diatasnya dan tidak merugikan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa.
EVALUASI PROSES KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS
Kemiskinan merupakan masalah yang rumit baik dilihat dari segi faktor penyebabnya maupun pengaruh yang ditimbulkannya. Upaya yang Indonesia lakukan untuk mengatasinya selama hampir 7 Pelita ( ± 30 tahun) melalui berbagai strategi pembangunan yang diambil saat itu ialah: Pertama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres. Kedua membuka akses bagi lapisan miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial berupa pendidikan dalam wujud Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kesehatan dalam wujud Kartu Indosenesia Sehat (KIS). Ketiga menyediakan fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah seperti Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS). Keempat membangun infrastruktur ekonomi perdesaan terutama untuk pertanian seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebagainya. Kelima pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT). Berkaitan dengan program bantuan langsung tunai (BLT), yang sasarannya diarahkan kepada manusia yang dikategorikan atau digariskan sebagai penduduk miskin atau rumah tangga miskin, memerlukan pendekatan persuasif dan komunikatif melalui " human approach" dan "human skill" secara terus menerus. Pendekatan ini akan menumbuhkan sikap dan tanggung jawab mereka berupa rasa percaya diri ( self convidence) yang kuat dalam mendukung produktivitas usahanya bagi peningkatan pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Program bantuan langsung tunai dalam konteks pembangunan sosial, merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang diarahkan untuk pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial dalam hal ini adalah memecahkan masalah sosial yang mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan terhadap sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, yaitu masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sosial mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan untuk membuat kondisi akan lebih baik dari sebelumnya. Secara umum "masyarakat" sangat mendukung program ini, karena sejak Indonesia merdeka program BLT inilah yang memberikan uang tunai secara cuma-cuma dan langsung kepada rakyat miskin tanpa harus bekerja. Namun masyarakat juga mengakui bahwa program BLT tidak akan mampu membantu rumah tangga miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya yang sebenarnya semakin berat sebagai akibat naiknya harga BBM bahkan menimbulkan banyak permasalahan seperti munculnya konflik antar warga dalam satu Dusun/RT dan memunculkan budaya miskin perilaku ditengah-tengah masyarakat.
Tika Kristi Wulandari E/2072151050 - 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR CAMAT BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
Permasalahan mengenai Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bidang Perizinan pada Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya menarik diteliti karena masih terdapat beberapa izin yang dilimpahkan belum terlaksana, adanya kecenderungan para pelaksana kebijakan menyimpang dari aturan yang berlaku serta adanya persyaratan dalam SOP yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa, implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bidang Perizinan [ada Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya belum optimal, yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diperlukan partisipasi aktif seluruh potensi kelembagaan pemerintah dan masyarakat ditingkat desa maupun kecamatan untuk lebih proaktif melakukan komunuikasi dalam rangka menegakkan peraturan yang berlaku sehingga pelayanan perizinan terlaksana dengan efektif.
Daniel Lentasi Sindang E/2071151017 - 2017
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi pemekaran Kelurahan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah, jumlah penduduk dan kode wilayah di kelurahan menggunaan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwam ukuran dan tujuan kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu telah memenuhi persyaratan pembentukan pemekaran Kelurahan baru. Faktor sumberdaya, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana dan komunikasi, juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi pemekaran kelurahan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Implementasi akan berjalan dengan baik dan efektif, apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pemekaran Kelurahan Kapuas Kiri Hulu harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak - pihak yang terkait.selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terlaksananya prinsip-prinsip good governance, seperti accountability, transparancy, participations, effectiveness and efficiency dalam Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Tahun Anggaran 2011. Permasalahan penelitian diangkat dari fenomena dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan penelitian dan analisis, terungkap bahwa prinsip-prinsip good governance belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan. Hal tersebut karena pelaksana kegiatan tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses penganggaran, pemangkasan anggaran tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan serta terdapat beberapa segmen batas daerah yang belum terfasilitasi penyelesaiannya. Faktor penyebab utama yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi program/kegiatan tersebut adalah faktor rendahnya komitmen aparat. Peneliti menyarankan agar dilakukan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan RKA dan dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Good governance, tapal batas Wilayah.
PELAYANAN MANAJERIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBINAAN PERSEKOLAHAN KECAMATAN TERHADAP SEKOLAH DASAR PONTIANAK
Kualitas pelayanan manajerial UPTD pembinaan persekolahan kecamatan terhadap sekolah dasar Pontianak belum dapat dikatakan “prima” karena belum mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan pengguna layanan manajerial yang dilayani. Indikasinya bahwa amanah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 belum dapat terlaksana semestinya, meliputi; aspek kemudahan, kejelasan dan kebenaran, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, Keterbukaan dan penuh informasi, efisiensi prosedur, jasa pelayanan yang murah, pelayanan yang adil, dan waktu pelayanan. Capacity building yang tidak konsisten dan tidak taat azas dari UPTD Pembinaan Persekolahan Kecamatan Pontianak Utara dan Timur telah menjadi faktor dominan bagi melemahnya pelayanan manajerial yang diselenggarakan, sehingga menjadi kehilangan gairah merespon kepentingan pengguna layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, meliputi: (a) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang terbatas secara kualitas dan kuantitas; (b) Ketersediaan fasilitas kerja yang minim; dan (c) Mekanisme dan prosedur kerja yang kurang ditegakkan dalam upaya peningkatan derajat responsitas UPTD bersangkutan. Maknanya bahwa pelayanan manajerial UPTD perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak perlu melakukan penguatan secara konsisten keberadaan UPTD. Kemampuan aparatur perlu ditingkatkan melalui Diklat Teknis/Bimtek, dan secara periodik perlu dilakukan penyegaran. Organisasi dan tata kerja UPTD perlu direformasi melalui strategi rescheduling, restructuring dan injeksi sehubungan pengembangan aparatur demi terwujudnya good governance. Kata kunci: Pelayanan, Manajerial, UPTD Pembinaan Sekolah Dasar.
KINERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai penempatan pejabat dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa kinerja Baperjakat Kabupaten Sekadau dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai penempatan pejabat eselon II belum optimal, hal ini dikarenakan Baperjakat dalam memberikan penilaian belum mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Pemberian penilaian oleh Baperjakat hanya sebatas memenuhi aspek legal formal terhadap kelayakan untuk menduduki suatu jabatan, tetapi kurang memperhatikan aspek kompetensi, integritas calon pejabat. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengelolaan informasi kepegawaian yang kurang tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan, selain itu dari segi SDM anggota Tim Baperjakat masih belum memiliki integritas yang tinggi untuk menolak berbagai intervansi politik dalam melaksanakan tugasnnya. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, dalam menentukan posisi pejabat pada suatu jabatan Kepala Daerah terkadang mengintervensi kerja Baperjakat sehingga penilaian Baperjakat menjadi kurang objektif. Kata Kunci : Kinerja, Pejabat, Pangkat, Jabatan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Tesis ini berjudul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Tesis ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kompetensi bidang tenaga kesehatan pada Fakultas Kedokteran dalam rangka peningkatkan kualitas sumber daya. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan bahwa, masih kurang adanya perencanaan yang terpadu dan komprehensip dalam proses implementasi kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan masih adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran program diantaranya meliputi aspek : (a) pengorganisasian (b) komitmen pimpinan, dan (c) sumber daya. Berdasarkan kondisi tersebut maka, sebagai masukan bagi solusi dimasa mendatang dalam mengimplementasikan kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedoteran Universitas Tanjungpura perlu diadakan suatu kegiatan berupa analisis kebutuhan sumber daya pendukung program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, peningkatan prasarana pendukung program lainnya serta terus dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kurikulum, Kompetensi
PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)
Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja yang telah dilakukannya. Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukutral telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kompetensi disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (spoil system). Kata Kunci: Seleksi, Jabatan Struktural, Kompetensi, Kinerja, PNS.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA SINGKAWANG
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengangkatan pejabat struktural kelurahan pada lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada proses penataan tersebut dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PNS dalam jabatan struktural di Kota Singkawang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam proses pelaksanaannya mengabaikan faktor-faktor formal dan mengabaikan penilaian secara objektif. Dalam prakteknya, proses penataan dalam jabatan dimaksud tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah yang mengedepankan faktor informal karena adanya hubungan kedekatan seperti hubungan keluarga, kawan akrab dan teman baik, yang bersumber dari Parpol pendukung, Tim Sukses yang mewakili dari kalangan bisnis dan lebih dari itu juga melibatkan jaringan birokrasi didalamnya. Kebijakan kepala daerah ini diwujudkan dengan mengakomodir teman, kawan dekat serta titipan dari Parpol maupun Tim Sukses yang mendukung kemenangan kepala daerah pada Pilkada yang lalu untuk menduduki jabatan strategis. Sebaiknya pada proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus diperhatikan faktor formal dengan mengedepankan prinsip-prinsip merit system yang mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi dari PNS yang bersangkutan, sehingga akan didapat SDM yang profesional, bertanggungjawab, jujur, adil dan tangguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pengembangan potensi masing-masing PNS untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi melalui sistem pangkat, sistem diklat, sistem karir dan sistem prestasi kerja. Kata kunci : Implementasi kebijakan, jabatan struktural, kepala daerah. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} -->
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA
Camat Bunguran Tengah belum optimal melakukan peran kepemimpinannya dalam menerapkan prinsip atau teknik kepemimpinan yang tepat guna meningkatkan kinerja pegawainya. Hal tersebut ditandai dengan kelemahan Camat dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi, kelemahan Camat dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawainya dan kelemahan Camat dalam menciptakan kepuasan kerja bagi para pegawainya. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja pegawai tersebut antara lain; tidak sejalannya profesionalisme pegawai dengan profesionalisme Camat, sistem insentif yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, keberadaan visi-misi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya (hanya menjadi penghias dinding ruangan kerja), struktur organisasi yang tidak menggambarkan hirarki dan pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN (Studi di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang)
Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan keprotokolan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 tahun 2008 oleh Bagian Humas dan Protokol belum optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan yang belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Sebagai contoh pada beberapa kegiatan resmi pemerintah Kabupaten (yang dihadiri Forkompimda) mengenai susunan tempat duduk pejabat, susunan acara, cara penghormatan, dan sebagainya belum sepenuhnya mengacu pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas. (2) Koordinasi antara SKPD/Unit Kerja dalam penyelenggaraan keprotokolan masih sangat rendah. Sebagai contoh, dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang melibatkan Pejabat Daerah tidak melakukan koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol. (3) Terbatasnya aparatur yang memahami dan mengerti pelaksanaan tugas keprotokolan. Dari jumlah aparatur dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 6.128 orang Pegawai Daerah, hanya 11 orang yang pernah mendapatkan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang keprotokolan.
KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kinerja pelayanan Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengandalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi melalui aspek kualitas, kuantitas dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur, dikaji dari aspek kualitas belum maksimal, karena pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan aparatur belum mencapai sasaran atau target; 2) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur dikaji dari aspek kuantitas menunjukkan bahwa jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, seperti pelaksanaan beberapa program kegiatan pembinaan pegawai, belum seluruhnya terealisasikan atau masih banyak yang tertunda; 3)iKinerja pelayanan yang dilakukan aparatur, dikaji dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan terlihat belum maksimal. Seperti ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang, efisiensi jumlah input dan outpun tidak berbanding terbaik.
STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai dasar merumuskan strategi yang paling tepat dipilih dalam menerapkan teknologi informasi guna mewujudkan electronic government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi, yang masing-masing teridentifikasi sebagai kekuatan (strength) ataupun kelemahan (weakness). Sedangkan yang menjadi faktor eksternal terdiri : 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi, yang selanjutnya berpotensi menjadi peluang (opportunities) ataupun ancaman (threats). Hasil analisa SWOT terhadap lingkungan strategis dengan mempertimbangkan seluruh unsur kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan 7 (tujuh) strategi dalam penerapan teknologi informasi yaitu: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta dapat menarik minat investor ke Kabupaten Sintang.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG TEKNIS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah pelayanan dibidang Administrasi Kepegawaian. Kondisi pelayanan administrasi kepegawaian selama ini citranya cukup buruk disebabkan tidak adanya kepastian sistem dan prosedur karena tidak jelas, terlalu banyak persyaratan dan beragam, proses layanan yang berbelit-belit dan lama serta tidak ada batas waktu, pungutan biaya layanan cukup mahal dan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini pencerminan dari gagalnya proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik (Renstra Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. 2015). Sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepegawaian dalam rangka mengsukseskan program kebijakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Standar Operasional Prosedur, maka sudah sewajarnyalah Badan Kepegawaian Daerah mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KECAMATAN NGABANG OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK
Kegiatan administrasi kependudukan mencakup peningkatan dan pemantapan pencatatan dan pelaporan data kependudukan secara berkesinambungan agar perubahan jumlah penduduk beserta karakteristiknya dapat diketahui secara cepat, mudah dan akurat. Fenomena yang muncul di Kecamatan Ngabang menunjukkan bahwa, banyak diantara warga masyarakat yang masih merasa enggan untuk menyampaikan/melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang belum memenuhi syarat untuk diakui legalitasnya sebagai penduduk di Kecamatan Ngabang. Dari berbagai kegiatan pendataan penduduk maka sumber data yang paling aktual adalah pendaftaran penduduk karena dilakukan secara terus-menerus atas perubahan berbagai aspek kependudukan, meskipun masih diketemukan berbagai kendala baik yang bersumber dari aparat pelaksana maupun yang bersumber dari masyarakat. Untuk mendukung apa yang diinginkan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga data kependudukan yang diperoleh dapat dipertanggunjawabkan, karena melalui komunikasi yang baik tersebut diharapkan masyarakat akan menyadari arti pentingnya data kependudukan yang akurat dalam mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngabang.
Grichella Yolanda Putri E/2071151133 - 2017
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG
Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Kecamatan Serawai Kabuapten Sintang dalam rangka untuk mewujudkan disiplin PNS dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. komunikasi yang terjadi belum berjalan dengan baik yang disebabkan karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten sehingga birokrasi tidak dijalankan sesuai tupoksinya jika:melakukan pengurusan ke Ibu Kota Kabupaten; b. sumberdaya sudah memadai hal ini terbukti dengan pendidikan pegawai yang sudah merata jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan strata S2 sehingga koordinasi pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik dan saling kerjasama. c. pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sudah komitmen hal ini terbukti dengan pekerjaan sesuai selesai sesuai dengan tepat waktu, semua ini. dilakukan oleh pimpinan yang diatur dengan baik, artinya jika pegawai tidak atau kurang memahami pekerjaan yang dibebankan maka selalu dilakukan dengan kejasama dengan bagian lain
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis kinerja Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pengelolaan keuangan daerah yang belum menekankan pada penerapan sistem anggaran berencana dan berprogram, baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belum terlaksana sesuai dengan harapan, hal tersebut terlihat dari a) Secara organisasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sudah terbentuk, namun pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan aturan kegiatan utama pengelolaan; b)iInterpretasi atau pemahaman aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis kinerja tersebut dirasakan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya; c) Aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja berdasarkan perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas belum sampai pada tahap pertanggungjawaban. Saran atau rekomendasi untuk mewujudkan pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, maka diperlukan penguatan kelembagaan organisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus mengenai kebijakan dan mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh unit kerja dalam pelaksanaan program.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMP Negeri 1 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi melalui aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, serta Ketepatan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskreptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Kebijakan MBS yang diterapkan di SMP Negeri 1 Nanga Pinoh telah dapat meningkatkan kinerja sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan, akan tetapi terhambat oleh Kebijakan sekolah gratis yang dipropagandakan pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi hendaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih intensif mengenai Permen no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah sebagai pedoman implementasi kebijakan MBS dengan menyertakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah, serta komite sekolah sehingga ada kesatuan paham tentang peran dan fungsi masing "“masing dalam implementasi kebijakan MBS. Kepala Sekolah dalam pelaksanaanya hendaknya menempatkan orang- orang yang tepat untuk memegang tanggung jawab kegiatan serta siapa saja yang terlibat agar sumber- sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal maupun eksternal. Perlunya upaya peningkatan pemahaman pengurus komite sekolah tentang peran dan fungsinya agar partisipasi mereka tidak terbatas pada partisipasi bidang pendanaan saja, namun agar dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Menciptakan lingkungan internal dan eksternal yang kondusif dengan membangun hubungan kebersamaan dan komunikasi yang baik agar masing- masing dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peranya secara proporsional dan professional. Peningkatan kualitas layanan dirumuskan langkah- langkah dan tahapan- tahapanya sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi yang dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi belum sesuai dengan yang diharapkan. Aspek-aspek penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1)iPelaksanaan komunikasi belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 2) Sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah staf pelaksana kebijakan, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang; 3) Disposisi atau sikap pelaksana belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana maupun ketercukupan insentif yang masih rendah; 3)Pelaksanaan struktur birokrasi belum sesuai den ­gan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP).
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PONTIANAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penduduk musiman yang belum membuat KIPEM, belum adanya pendataan penduduk musiman dan rumitnya prosedur pembuatan KIPEM. Untuk mengevaluasi kebijakan ini peneliti menggunakan teori Ripley dengan dua aspek yaitu: Perspektif Compliance dan Perspektif What"™s Happening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belum efektifnya pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. Kondisi ini terlihat dapat dilihat dari minimnya kepatuhan para bawahan terhadap perintah ataupun arahan dari atasannya, pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan guide lines, masih terbatasnya sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada tiga yaitu sosialisasi, karektiristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Selanjutnya mengenai hasil jangka pendek dari kebijakan ini yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM.
Debbie Yuari Siallagan E/2071151016 - 2017
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang sudah cukup baik berdasarkan indikator efisiensi, efektivitas, Keadilan dan daya tanggap. Para pegawai telah bekerja dengan cukup efisien dalam pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Tercapainya kuantitas kerja yang cukup baik karena rata-rata pegawai telah berpengalaman. Selain itu sarana dan prasarana untuk bekerja juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kuantitas. Efektivitas dan profesionalisme kerja sudah cukup baik karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman. Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan kepada pegawai negeri sipil di kabupaten Sintang selama ini sudah mengedepankan prinsip keadilan dan daya tanggap yang baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor seperti adanya tupoksi yang jelas. Diharapkan untuk kedepannya kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten SintangProvinsi Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan, agar dalam melakukan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien dan perlu kiranya dilakukan penambahan personalia. Diharapkan juga adanya inisiatif agar memfasilitasi kemudahan bagi pegawai untuk bekerja baik melalui meningkatkan sarana dan prasarana maupun memberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin meningkatkan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengkaji secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dari segi proses belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur serta fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada guru-guru dan peran implementor dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai pembina baik secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)
Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan e-procurement oleh Dinas PU, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai.
HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN PT. SARI BUMI KUSUMA DI MERAKO KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG
Konflik dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terjadi di beberapa kawasan Kalimantan Barat. Demikian pula di Kabupaten Sintang khususnya di Merako Kecamatan Serawai, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hak pengusahaan hutan dikelola oleh PT Sari Bumi Kusuma. Menjadi fokus kajian ini yaitu peran hubungan masyarakat sebagai faktor penting dalam meminimalisir konflik antara PT Sari Bumi Kusuma dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung hak pengusahaan hutan oleh PT. Sari Bumi Kusuma. Strategi hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan melalui hubungan dengan publik internal karyawan dan pemegang saham maupun hubungan dengan publik eksternal masyarakat sekitar masih menghadapi masalah terutama berkaitan dengan aktivitas mata pencaharian, penduduk penerimaan pegawai dan sistem perladangan.
EVALUASI PROGRAM TRANSMIGRASI MELALUI MODEL KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI KABUPATEN MELAWI (Studi Pelaksanaan Tramsmigrasi Pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi)
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis konsistensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tahapan penyelenggaraan program transmigrasi meliputi proses perencanaan yakni tahapan penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan pemidahan warga transmigrasi dari tempat asal menuju ketempat pemukiman yang baru yakni di UPT Lengkong Nyadom Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi. Hasil penelitian ini menunjukan : 1) Proses pelaksanaan kebijakan transmigrasi melalui model kerjasama antar daerah melalui sistem bottom-up dan top-down di Pemukiman Transmigrasi Lengkong Nyadom Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi belum dapat dikatakan berjalan baik dan para aparatur pemerintah belum dapat berperan sebagai regulator, mediator, motivator dan fasilitator program. Kondisi perekonomian warga UPT lebih banyak ditopang dari pekerjaan sampingan dari pada hasil pertanian sebagai transmigran; 2). Program transmigrasi pola kerjasama antar daerah ini serta merta belum dapat memberikan perubahan pada praktek perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Tahapan penyelenggaraan program ini sejak dari perencanaan, penyiapan permukiman, sampai dengan pembinaan terhadap transmigran masih belum berhasil dilaksanakan sesuai harapan kebijakan (UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian; 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan menghambat adalah adanya konsistensi dan komitmen pemerintah baik pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten yang telah disepakati bersama. Sedangkan factor penghambatnya adalah penerapan paradigma baru melalui model KSAD masih belum dapat memberikan perubahan pada praktek perencanaan dan penyelenggaraan di lapangan karena masih adanya pemahaman yang keliru pada sebagian penyelenggara program transmigrasi. Adanya anggapan bahwa, transmigrasi masih dianggap sebagai program pemerintah pusat yang masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat. Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk agar program ini berhasil di implementasikan, perlu adanya peningkatan peranan masyarakat dan swasta melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi; Pelaksanaan program transmigrasi di daerah hendaknya dapat diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi diperluasan kesempatan kerja.
EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / ASET PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah baik di pusat maupun di daerah. Pemberian opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran yang terdiri dari pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/aset. Pemerintah Kabupaten Sambas sampai saat ini belum pernah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pasca pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999. Gejala yang terjadi di lapangan didapatkan, banyaknya persoalan permasalahan pengelolaan barang milik daerah/aset khususnya pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan. Hasil penelitian dari evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Sambas terdapat permasalahan pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah/aset disebabkan karena berbagai faktor diantaranya karena permasalahan pengelolaan sudah lama belum diselesaikan sehingga termasuk yang susah/rumit untuk diselesaikan, kurangnya dukungan berupa kebijakan yang terkait dengan perundang-undangan seperti kejelesaian isi kebijakan, sumber daya finansial yang dialokasikan, dukungan antar instansi, kejelasan dan konsistensi dari aturan, serta komitmen yang kuat dari aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Selain kedua faktor diatas terdapat pula diluar peraturan perundangan diantaranya berupa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor itu sendiri. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya melalui Bidang Aset sebagai koordinator pengelola untuk lebih berperan aktif mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan upaya-upaya diantaranya peningkatan koordinasi, pembuatan perda, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR
Penelitian ini mendeskripsikan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa melalui studi di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, acuan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa dalam membuat konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja perangkat desa belum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, karena belum terlaksananya petunjuk kerja dari ketua untuk bawahan secara lisan dan tertulis. Faktor lingkungan kerja yang terdiri dari faktor eksternal dan internal juga masih kurang mendukung. Pada lingkungan internal peran aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas terlalu terfokus pada arahan dan petunjuk atasan/ketua, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa, disisi lain terkesan terlalu formal dan kaku, akibatnya kreativitas dan prakarsa aparat desa kurang berkembang.
EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA
Tujuan penelitian ini menilai tingkat keberhasilan Program Penyediaan Bantuan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya menggunakan indikator yang merujuk pada pemikiran Bridgman dan Davis yang mengacu pada indikator input, proses dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Evaluasi Program Bantuan Bahan Pustakan Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan baik. Pada indikator input Sumber daya manusia petugas pengelola yang masih ragkap jabatan selain itu juga belum mengikuti pelatihan perpustakaan, belum adanya alokasi pengganggaran untuk perpustakaan desa serta sarana dan prasarananya masih minim. Pada indikator proses perencanaan sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran, penentuan desa yang mendapatkan bantuan buku kurang terkoordinasi dengan baik kepada pemerintah Kecamatan dan Desa. Pengaadaan buku sudah sesuai hanya saja buku-buku yang diberikan kurang memperhatikan potensi masing-masing desa. Pada indikator output pengunjung Perpustakaan serta anggota perpustakaan desa masih minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka disarankan pada indikator input, perlu menunjuk petugas khusus dalam mengelola perpustakaan desa dan mengikuti pelatihan perputakaan, dalam penganggaran perlunya adaya penegasan penggunaan alokasi dana desa untuk perpustakaan desa. Indikator proses, perlunya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan desa yang mendapatkan bantuan dan pengaadaan buku setiap desa sebaiknya memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga desa penerima bantuan buku. Indikator output, perlunya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Desa setempat mengenai keberadaan perpustakaan desa agar masyarakat mau berkunjung ke perpustakaan untuk .menumbuhkan minat dan budaya baca
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN DUA KABUPATEN SEKADAU
Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja DPRD dalam Penyerapan apirasi Masyarakat pada Hasil Musrenbang Tahun 2015 di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis kinerja DPRD dalam penyerapan apirasi masyarakat di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara tepat suatu gejala atau peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau dalam Penyerapan aspirasi belum sepenuhnya diakomodir dengan baik. perumusan peraturan Daerah (Perda) sampai pada implementasinya berlum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap maraknya persoalan masyarakat. Ada beberapa anggota DPRD masih sibuk dengan konflik kepentingan kelompok dan golongan terkait dengan proyek pembangunan dan masih ada beberapa anggota DPRD memprioritaskan kegiatan partai, sehingga kesannya mengabaikan kepentingan masyarakat. Ada beberapa aspek penting yang menentukan produktivitas yang dihasilkan DPRD antara lain; (1) iklim politik, (2) ketersediaan anggaran, (3) kualitas usulan masyarakat, dan (4) tingkat urgensi aspirasi. Kinerja Kualitas layanan anggota DPRD Kabupaten Sekadau sudah mulai cukup baik terutama dalam hal merumuskan pembangunan membangun kerjasama dengan pihak terkait, misalnya pihak Esekutif, Bappeda, Dinas dan pihak kecamatan. Kualitas layanan menjadi hal penting dalam penyerapan aspirasi karena dalam proses perencanaan pembangunan membutuhkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang dihasilkan DPRD belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat belum terakomodir dengan baik, responsibilitas kinerja DPRD Dapil dua cukup baik, walapun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberikan respons yang lebih baik bagi masyarakat. Akuntabilitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau belum memuaskan masyarakat. Maka dari itu, kinerja DPRD perlu dioptimalkan, anggota DPRD perlu terjun langsung mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam program pembangunan melalui usulan program prioritas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM FOGGING DAERAH PEDALAMAN DI PUSKESMAS NANGA PINOH KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah "karena kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Melawi adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Melawi, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Melawi dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Melawi yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Nanga Pinoh juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Melawi. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BERAS MISKIN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
Persoalan kemiskinan merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi permasalahan ini menjadi masalah terbesar pembangunan di abad 21. Seperti yang dikemukakan dalam Millenium Development Goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu target bersama 186 negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada periode 2000-2015. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program lain adalah Karya Usaha Mandiri dan Mitra Usaha Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Takesra/Kukesra, dan juga Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS). Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut. Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Miskin maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Miskin (Studi kasus di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
Salah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah melalui retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Adapun permasalahan yang dijumpai dalam proses implementasinya masih dijumpai beberapa masalah seperti : a. Badan usaha yang tidak memiliki izin tempat parkir dan tidak menyedikan tempat parkir seperti beberapa hotel yang terdapay di jalan Gajah Mada Pontianak yang belum memiliki izin tempat parkir dan tempat parker, b) Adanya Juru Parkir yang memiliki izin dan bukan dibawah binaan Dinas Perhubungan sehingga menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab banyak yang belum memiliki izin tempat parkir oleh Seksi Rekayasa Lalulintas pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Kecamatan Pontianak Selatan peneliti menggunakan teori Charles O"Jones, yaitu, organisasi, intepretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kecamatan Pontianak Selatan kurang berjalan efektif. Pelaksana Kebijakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi juga masih dirasakurang baik oleh masyarakat. Pedoman program dalam menjalankan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran hanya mengacupada SOP, pada SOP tersebut mendapat keluhan dari masyarakat karena lama dalam mendapatkan izin perparkiran.
Parlindungan Hutapea E/2071151019 - 2017
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan karier, pembinaan disiplin, dan pembinaan pendidikan dan latihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari: 1) Pembinaan karir belum berjalan dengan baik cenderung bersifat subjektif, baik dilihat dari promosi, mutasi maupun bimbingan dan pengarahan; 2)IPembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih belum maksimal, baik dilihat dari peningkatan etos kerja, ketaatan pegawai terhadap disiplin waktu dan ketaatan pegawai terhadap peraturan dan prosedur kerja; 3) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan dan pelatihan yang ada baru terfokus pada diklat penjenjangan, diklat fungsional dan diklat teknis yang belum tertangani dengan baik dan saat ini masih dalam taraf perbaikan menyeluruh. Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai pelaksanaan pembinaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, baik dilihat dari pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan diklat, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu: dalam rangka meningkatkan pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan pendidikan dan latihan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang perlu melakukan beberapa tindakan antara lain: Kegiatan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka melakukan promosi dan mutasi pegawai secara obyektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan bimbingan dan pengarahan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal.
PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ADE MOHAMAD DJOEN SINTANG
Pelayanan publik dibidang kesehatan ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan jiwa, oleh karena itu institusi pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana pendukung layanan yang, ada di RSUD Ade Mohamad Djoen (Sintang cukup lengkap, yakni meliputi fasilitas fisik dan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang cukup baik, hal ini diketahui berdasarkan penilaian kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik, berdasarkan indikator competence (kompetensi), credibility (kredibilitas), kejelasan, kedisiplinan, responsibility (tanggung jawab), kemampuan, kecepatan, keadilan, serta kesopanan dan keramahan Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayaan kepada pasien rawat inap di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Pihak RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga layanan prima dapat terwujudkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER DAYA AIR SUNGAI MELAWI OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan mendasar pada implementasi kebijakan pengendalian pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa, terdapat berberapa hasil temuan sehubungan dengan implementasi kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diantaranya : (1) Belum optimalnya komunikasi dan hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran sumber daya air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. (2) Masih terbatasnya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non human resources). (3) Dari aspek disposisi, yaitu masih lemahnya komitmen dan pemahaman aparatur pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi. (4) Dari aspek struktur birokrasi, yaitu belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINTANG KABUPATEN SINTANG
Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penyelenggaraan PATEN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan paling lambat Januari 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut masih menghadapi kendalaberup syarat substantif, administratif, dan teknis. Syarat substantif adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Persyaratan administratif meliputi: standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi: sarana prasarana; dan pelaksana teknis. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi PATEN di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program PATEN. Aspek "“ aspek yang patut menjadi perhatian tersebut baik terkait dengan isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan penyelenggaraan PATEN.
AM Hendry Verdiansyah E/2072151078 - 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Nanga Pinoh. Berdasarkan hasil pendataan tentang Pedagang Informal (Bappeda : 2014) pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 339 pedagang dengan bermacam jenis barang dagangan mereka yang digelar menyebar di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Para pedagang tersebut dengan identitas dari penduduk Kecamatan Nanga Pinoh dan juga berasal dari luar Kecamatan, sehingga menjadi beban tugas bagi Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan. Dengan demikian perlu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan untuk menuntaskan PKL melalui penyuluhan-penyuluhan, penertiban secara persuasif, penataan dan melakukan pembinaan terhadap mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkepentingan termasuk aparat keamanan dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada dan telah berkoordinasi dengan baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Implementasi Kebijakan Program Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Nanga Pinoh. Berdasarkan hasil pendataan tentang Pedagang Informal (Bappeda : 2014) pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 339 pedagang dengan bermacam jenis barang dagangan mereka yang digelar menyebar di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Para pedagang tersebut dengan identitas dari penduduk Kecamatan Nanga Pinoh dan juga berasal dari luar Kecamatan, sehingga menjadi beban tugas bagi Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan. Dengan demikian perlu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan untuk menuntaskan PKL melalui penyuluhan-penyuluhan, penertiban secara persuasif, penataan dan melakukan pembinaan terhadap mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak aparat keamanan dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat.
EFEKTIVITAS KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN, PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT
BNNP Kalimantan Barat adalah representasi dari BNN Pusat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya peredaran Narkoba sebagai ancaman sendi-sendi bangsa, sehingga pemerintah menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat dalam penanggulangan, pemberantasan Narkoba dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, karena posisi Kalimantan Barat sebagai keluar masuknya orang dan barang, memungkinkan Narkoba masuk dengan Indonesia sebagai sasaran, tidak terkecuali masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kalimantan Barat yang terdiri dari 217 personil mengemban Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat belum optimal terutama dalam pelaksanaan program promotif, kampanye anti penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan seluk beluk Narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya maupun tindakan kuratif lainnya seperti rehabilitasi korban Narkoba. BNN Kalimantan Barat cenderung pada fungsi pemberantasan Narkoba, berupa operasi penangkapan dan penyitaan Narkoba, sedangkan untuk fungsi penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat masih sarat keterbatasan aparatur, pendanaan dan fasilitas yang tersedia, apalagi efektivitas di bidang rehabilitasi. Menyadari keterbatasan tersebut maka BNN Kalimantan Barat menggalang sinergisitas kepada semua lapisan masyarakat dan stakeholders Pemerintah Kalimantan Barat, demi terwujudnya penanggulangan melalui pencegahan secara partisipatif dalam penyadaran, bimbingan dan advokasi masyarakat, pemberantasan melalui kebijakan dalam penegakan hukum secara tegas (dari penegakan hukum minimalis terhadap pelaku kejahatan Narkoba), serta fokus dalam memberdayakan masyarakat melalui rehabilitasi yang tepat dan sesuai. Harapannya adalah terselamatkannya generasi bangsa dari peredaran gelap Narkoba, terjaringnya jaringan Narkoba secara efektif dan diberdayakannya korban Narkoba (setelah menjalani masa rehabilitasi/hukuman) untuk lebih baik menjalani kehidupannya di masa mendatang bersama keluarga dan lingkungannya.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR KABUPATEN SINTANG
Sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah terkait kualitas pelayanan publik di Indonesia yang menjadi salah satu kendala bagi perwujudan good governance. Pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang menjadi tuntutan masyarakat dan sekaligus menjadi standar utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang, berikut faktor-faktor yang menjadi menunjangnya. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan spesifikasinya terbilang cukup baik, meskipun masih terjadi kelemahan dalam memberikan kepastian waktu dan akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan aparatur dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang perlu ditingkatkan.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang dilator belakangi dari adanya indikasi adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada proses implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Seperti diketahui bahwa, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dinilai sangat efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun yang terjadi di Kecamatan Sejangkung program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari masih tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa, masih adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Sejangkung sehingga belum berjalan efektif seperti kurangnya sosialisasi kepada warga msyarakat, rendahnya kualitas pelayanan petugas yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), rendahnya kesadaran masyarakat dan pola pikir akan pentingnya Program Keluarga Berencana yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk mewujudkankeluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini yang dijadikan informan, yaitu: Sekretarias Daerah Kabupaten Sintang, aparaturnya dan masyarakat yang memiliki kepedulian/mengakses pelayanan organisasi publik dimaksud yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang telah didasarkan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan kontrol atau evaluasi belum sebagaimana mestinya. Akuntabilitas LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dinilai cukup baik. Baik ditinjau dari aspek produktivitas kerja, kualitas layanan aparatur, responsivitas, responsibilitas, maupun akuntabilitas itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah tercapai, namun masih sarat perbaikan-perbaikan karena masih adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang harus diatasi, diantaranya yang terberat dari sumber daya aparatur sendiri. Atas dasar itu maka aparatur yang terlibat dalam organisasi kerja harus terus meningkatkan kemampuan dan kecakapannya, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun.
PENGELOLAAN PENGAMBILAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA BADA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses pengelolaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penertiban serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dilihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan di Kabupaten Melawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengelolaan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa, intensitas perencanaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi masih rendah, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Pelaksanaan tata cara pembayaran dan penagihan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Melawi tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penertiban yang dilakukan instansi terkait masih tergolong relatif rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak bahan galian golongan C yang belum melaksanakan kewajibannya. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya belum pernah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta aspek pengawasan belum terlaksana secara maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Jampersal di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Jampersal masih belum efektif seperti terdapat perbedaan persepsi tentang kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi baik itu ditingkat Kepala Unit maupun Bidan Pelaksana. Proses Communication (komunikasi) meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi sudah berjalan cukup baik karena semua informan kegiatan sudah mendapat informasi dari pihak manajemen sampai ke unit-unit terkait dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentang kriteria persyaratan Jampersal. Resources (sumber daya) tidak ada instrumen kebijakan berupa kewenangan yang melengkapi juknis Jampersal. Staf sudah memadai sebagai rumah sakit PONEK, karena sudah memiliki dokter spesialis kandungan 2 orang dan 1 dokter spesialis anak dan bidan berjumlah 40 orang. 1 orang dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 orang dokter spesialis anak, 2 orang perawat, 1 orang dokter umum, dan 5 orang bidan sudah mengikuti PONEK. Fasilitas baik sarana sudah memadai, akan tetapi sebenarnya belum memenuhi syarat. Sedangkan prasarana tidak memiliki ruang laktasi, unit perawatan intensif/ekslampsia/sepsis dan area pencucian incubator. Disposition or Attitudes (sikap) yang terkait dengan persyaratan adalah sebagian besar karena masih banyak dari pasien yang tidak memiliki kartu identitas seperti KK dan KTP. Beberapa kendala diantaranya : sikap para implementor Jampersal di unit-unit terkait yang kurang responsive dan tidak adanya pergantian staf,. Para implementor di unit-unit terkait merasa belum puas dengan insentif yang diterima dari jasa pelayanan terhadap pasien Jampersal. Selain itu para implementor tidak mengetahui besaran tarif yang akan harus dibayar pada setiap tindakan yang dilakukan, karena mereka hanya bertugas melayani pasien. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi) berupa fragmentasi masih ada yang belum optimal, karena masih ada unit-unit terkait atau kepala ruangan yang kurang koordinasi antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat merugikan pasien pengguna Jampersal. Selain itu koordinasi antara tim pengelola Jampersal dengan staf pelaksana juga masih kurang, karena masih ada para pelaksana yang tidak mengerti secara jelas tentang persyaratan Jampersal. Tata cara laksana kebijakan program Jampersal ini sudah berjalan cukup baik meskipun tidak adanya SPO khusus tentang Jampersal, hanya mengacu pada juknis saja sehingga masih terjadi multitafsir.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL ( BLPS ) BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KOTA SINGKAWANG
Judul penelitian ini adalah “Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ( BLPS ) Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang”. Apakah Proses Implementasi Program Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?. Dengan tujuan Untuk mengetahui Persiapan kegiatan, Pelaksanaan kegiatan, Mekanisme penyaluran bantuan Kube, Pencairan dana Kube, Pemanfaatan dana Kube, Supervisi dan pendampingan, Mekanisme penyaluran honorarium pendamping, dan Pemanfaatan dana operasional daerah. Dengan menggunakan analisis kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang sesuainya implementasi kebijakan BLPS di Kota Singkawang dengan pedoman yang ada mengenai Persiapan kegiatan, Pelaksanaan, Mekanisme penyaluran bantuan, Pencairan dana, Pemanfaatan dana, Supervisi dan pendampingan, Honorarium, dan Dana operasional daerah. Selain itu juga para pengurus Kube tidak dapat ditangani secara maksimal oleh para pendamping seperti kendala kurangnya kekompakan dalam Kube, macetnya usaha yang dilaksanakan oleh sebagian besar Kube dikarenakan harga pakan ternak yang tinggi sementara itu harga jual ternak terlalu murah, dan kendala lain yang diakibatkan karena faktor alam seperti gagalnya panen karena musim yang tidak sesuai dengan jenis usaha mereka misalnya bagi Kube yang mengelola usaha ekonomis produktifnya dengan sangat ketergantungan pihak lain.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis secara rinci dan faktual efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak serta mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan banyak kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Bupati sebagai penerima wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : a) Faktor komunikasi, Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada camat maupun instansi terkait, b) Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas, c) Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan d) Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (Standart Operational Procedure).
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : a) masih ada hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel, b) masih ada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, c) masih ada prektek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan, d) belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi, e) masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, f) masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil.
PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SANGGAU
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peranan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dari PBB Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mengetahui kelengkapan perangkat pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sanggau dalam rangka peningkatan penerimaan daerah pasca pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui instansi terkait sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya belum optimal berperan dalam menyelenggarakan PBB PP. Instansi terkait melaksanakan tupoksi masih bersifat rutinitas tanpa melakukan inovasi yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan untuk peningkatan capaian penerimaan PBB PP. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB PP, petugas pemungut yang ada ditingkat Desa dan Kelurahan memiliki peran dalam pencapaian realisasi target penerimaan PBB PP karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat selaku subjek atau wajib pajak. Koordinasi antara instansi terkait masih belum intensif seharusnya koordinasi dapat dilakukan secara bersinergi dan berkesinambungan. Untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB PP yang telah dilakukan masih belum optimal terutama pada kegiatan pendataan objek pajak baru yang lebih cenderung menunggu subjek pajak melapor sendiri objek pajaknya. Adapun kelengkapan perangkat pengelolaan PBB PP telah memenuhi standar minimal namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan PBB PP diinstansi terkait belum ditangani secara khusus sedangkan permasalahannya cukup kompleks. Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga teknis masih kurang sehingga perlu ditingkatkan terutama untuk pemenuhan tenaga penilai yang bersertifikasi. Selain itu, sarana dan prasarana masih minim, tempat pembayaran masih terpusat di Dispenda serta belum adanya sitem informasi on line PBB PP.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH OLEH TIM PANSUS LEGISLATIF DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi beberapa desa dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran desa adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan selain itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang tersedia secara arif dan bijaksana. Melalui konsep dan pendekatan pembangunan sistem tata pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat akan mengurangi keterisolasian yang sering terjadi di daerah perdeesaan selama ini. Selain itu masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dapat terlibat secara aktif dan lebih partisipatif dalam sistem perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dari pembangunan yang dilakukan. Namun, hasil penelitian ini justeru menunjukkan kondisi yang agak berbeda sbagaimana yang diharapkan, dimana desa wilayah Kecamatan Sintang pada dasamya belum dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena pemekaran desa masih bernuansa politik dan lebih dominan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Realitas yang terjadi bahwa desa hasil pemekaran belum mampu mengoptimalkan perannya di dalam tertib administrasi clan pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan potensi desa. Permasalahan tersebut pada akhimya menimbulkan ketergantungan pada desa-desa induk dalam setiap penyelesaian permasalahan di desa-desa pemekaran. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan desa menjadi problem yang terus berlanjut hingga saat ini Selain itu pembentukan desa yang baru juga menimbulkan berbagai masalah administrasi desa, dimana masih terdapat desa-desa yang tidak memahami secara benar sistem-sistem administrasi desa serta pemanfaatan biaya pembangunan sehingga tidak jarang desa-desa hasil pemekaran belum clapat berkembang dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.
Bertolomius Rupiyanto E/2072151049 - 2017
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informastika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan PAD Pada Bidang Perhubungan Darat DISHUBKOMINFO Kabupaten melawi belum berjalan efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 1).Faktor Sumber Daya Manusia (Aparatur) Bidang Perhubungan Darat masih terbatas di Bidang teknis perhubungan darat, baik secara kualitas maupun kuantitas; 2) Faktor finansial/anggaran Bidang Perhubungan Darat yang masih terbatas untuk sektor perhubungan darat, baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Melawi. Kondisi terbatasnya dana tersebut terindikasi kurangnya volume pengawasan yang dilakukan; 3) Faktor koordinasi yang masih lemah antara Bidang Perhubungan Darat dengan instansi terkait, seperti dengan pihak Kepolisian (Polisis Lalu Lintas), sehingga mempengaruhi keterpaduan pelayanan kepada masyarakat (kendaraan yang menggunakan tempat parkir) belum optimal, baik di bidang perhubungan darat maupun lalu lintas dan jalan.
PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DENGAN AUDIO INTEGRATED SYSTEM (AVIS) KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Audio Integrated System (AVIS) Kepolisian Resort Kota Pontianak. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) di Polres Pontianak sudah berjalan cukup efektif dengan berdasarkan standar pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), yaitu menyangkut prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Sedangkan prosedur pelayanan yaitu Pemohon membayar biaya administrasi ke Bank (BRI) kemudian mengambil formulir di loket pendaftaran (registrasi) kemudian diserahkan ke loket pendaftaran, melaksanakan pengambilan identifikasi sidik jari dan pengambilan foto, setelah itu mengikuti ujian teori dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) dan ujian praktek bila lulus semua maka dilakukan pencetakan dan pengambilan SIM. Berdaarkan kondisi demikian Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana khususnya kios komputer harus dioptimalkan minimal 10 (sepuluh) kios komputer harus dapat dioperasikan semua, karena komputer memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pelayanan administrasi penerbitan SIM agar masyarakar pemohon SIM tidak terlalu lama mengantri/menunggu giliran dan agar pelayanan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tercipta kepuasan masyarakat
PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses pengorganisasian pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengorganisasian pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Sintang belum optimal atau selektif dalam rekruitmen aparatur khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Pada beberapa aspek dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengelompokan kegiatan dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang di fokuskan pada 4 (empat) aspek kegiatan yaitu : a) Pengangkatan tenaga honorer dan rekrutmen dari pelamar umum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat kebutuhan instansi, b) Melaksanakan persyaratan atau mekanisme penangkatan tenaga honorer dan rekrutmen dari pelamar umum menjadi Pegawai Negeri Sipil, c) Melaksanakan perencanaan, pengumuman, persyaratan pelamaran, dan d) Menerapkan obyektifitas dan transparansi dalam melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang telah memberikan peran dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab pada aparat untuk mengambil keputusan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing dalam kegiatan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, setiap staf harus memahami tugas pokoknya masing-masing serta berbagai wewenang yang menjadi haknya. Dengan demikian setiap staf dapat bekerja beriringan karena masing-masing menjalankan tugas masing-masing dan setiap keputusan yang diambil juga tidak mengganggu wewenang staf yang lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, proses pemungutan pajak reklame yang meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Reklame yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga realisasi penerimaan pajak reklame dinilai masih rendah, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
Ludgardia Budiningsih Martoyo Abdul Rahim
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
This research aims to quality of apparatus resources in public services of Sungai Ambawang Kuala Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency.This research is descriptive qualitative approach. The results of this research aims quality of apparatus resources in public services to run is good in assurance, tangibles, empathy and responsivitas, but is less in reability.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penilaian terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI tahun 2016 pada DPMPTSP Kabupaten Sambas berada pada zona merah atau berkategori rendah yang menunjukkan belum terpenuhinya standar pelayanan publik yang pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP dengan 7 strategi menuju pelayanan sukses menurut Chaterine De Vrye meliputi: Self Esteem, Exceed Exspectation, Recover, Vision, Improve, Care, Empower. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa, DPMPTSP telah melakukan serangkaian strategi meningkatkan kualitas pelayanan serta perlu mengatasi kendala dan masalah yang berhasil ditemukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang ditinjau berdasarkan strategi ini. Self Esteem, perlu meningkatkan kualitas diri dari segi teknik dan manajemen serta pemahaman terkait profesinya. Exceed expectation, pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan janji tersebut masih kurang efektif dan tepat sasaran. Recover, masih ada budaya kerja yang kurang baik, sarana pengaduan dan pengukuran kepuasan masyarakat belum efektif. Vision, kendala SDM yang kurang personil dan kompetensi pegawai, anggaran masih terbatas dibanding anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Improve, perlu pengaturan terkait reward and punishment sehingga dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Care, lebih menata dengan baik semua informasi di ruang tunggu yang terkesan asal ditampilkan agar nyaman dilihat dan menarik, meningkatkan sikap yang menunjukkan perhatian yang tinggi serta penyediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Empower, kendala mutasi pegawai yang berkompetensi dan anggaran terbatas untuk pengembangan kemampuan pegawai yang baru dan pegawai honor.
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)
Penelitian ini berjudul “Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin, mencari faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin dan mengidentifikasi dampak penjatuhan sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum optimal dilaksanakan, faktor penyebabnya karena kurang tegasnya atasan atau pejabat yang berwenang menghukum. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan disarankan bagi Pejabat yang berwenang menghukum harus memiliki disposisi yaitu watak dan karakter yang memegang teguh komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, Badan Kepegawaian Daerah harus intens berkomunikasi dengan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, Badan Kepegawaian Daerah harus meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tim Badan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian (BAPERDISPEG) dan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Kata kunci : Sanksi Administrasi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Sejak diluncurkan, e-KTP Nasional telah memunculkan kontroversi. Namun, program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Pelaksanaan pelayanan e-KTP di Kabupaten Sintang dimulai tanggal 16 Juli 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012. Dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipahami pelaksanaan Perekaman e-KTP pada masing – masing Kecamatan di Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2012 masih sangat rendah. Program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi e-KTP di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program e-KTP. Aspek – aspek yang patut menjadi perhatian tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG
Salah satu isu krusial dalam pengembangan wilayah saat ini adalah semakin maraknya sengketa batas wilayah di Kabupaten Sintang. Kecamatan di Kabupaten Sintang yang cukup banyak menghadapi permasalahan batas wilayah Desa adalah Kecamatan Ambalau. Penyelesaian sengketa batas wilayah desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Proses implementasi penegasan dan penetapan batas desa di Kecamatan Ambalau belum membuahkan hasil yang maksimal. Kondisi ini terlihat dari adanya sebagian besar tahapan Penegasan dan Penetapan Batas Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum dilaksanakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANADMINSTRASI TERPADU KECAMATANPADA KANTOR CAMAT TELUK KERAMATKABUPATEN SAMBAS
Penelitian ini berjudul"Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas". Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)pada Kantor Camat Teluk Keramat sebagai Penyelenggara PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari faktor komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model George Edward III, secara umum Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi antara penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulannya bahwa penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas sesuai dengan harapan dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya dengan beberapa penyempurnaan.
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA TRIGADU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur jembatan, jalan tani dan penimbunan jalan keluarga melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif dan menggunakan teori partisipasi menurut Tjokroamidjoyo, yaitu untuk mewujudkan partisipasi masyarakat ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat masih sangat kurang, pada tahap pelaksanaan masyarakatnya sangat antusias dan berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan jembatan tani, jalan tani, rabat beton dan penimbunan jalan keluarga, namun pada saat pelaksanaan terdapat hambatan yang dialami pemerintahan desa yaitu rendahnya SDM perangkat desa dan koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana dan tim pengelola dana ADD. Pada tahap pemanfaatan masyarakat sangat merasakan manfaatnya karena dengan adanya pembangunan tersebut dapat memperlancar masyarakat petani untuk membawa hasil taninya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka terutama bagi masyarakat miskin di Desa Trigadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ada beberapa indikasi permasalahan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti kebijakan ini. Kondisi ini terlihat dari jumlah jumlah Wajib Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pontianak tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak, hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak adalah 167.330. Selain itu jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah. Jumlah tambahan pajak tersebut tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan / teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III melalui empat variabel analisis kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak sudah berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan tersebut.
Herbangun Adi Nugroho E/2071151025 - 2017
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Studi di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di desa yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah : 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) Melakukan pengawasan. Pada intinya BPD merupakan wakil dari enduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa : a. Produktifitas, kuantitas kerja BPD dalam membuat Perdes terkait fungsi legislasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, efisiensi kerja hanya berhasil membahas satu dari beberapa persoalan yang telah diagenda rapatkan sebelumnya; b. Kualitas layanan, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum lengkap dan kurang memadai, sehingga belum optimal dalam menunjang kinerja, kedisiplinan masih kurang baik dan keramahan dan kesopanan sudah menunjukkan penampilan yang sopan dan tutur kata yang baik; c. Responsivitas, berhasil menjaring sejumlah keluhan masyarakat dan bersikap aktif turun langsung ke masyarakat untuk mencari persoalan-persoalan serta terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya; c. Responsibilitas, memiliki sumber hukum yaitu Perda Kabupaten Sintang No.17 tahun 2006 tentang BPD dan sudah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya serta sudah memiliki metode kerja yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. Akuntabilitas, belum menggunakan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam menerangkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah serta belum menggunakan media pertanggungjawaban yang jelas berupa papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban. Ditemukan juga beberrapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
Pana Hatan Lintong Sihombing E/2072151015 - 2017
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang dikaji melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Latar belakang penelitian ini mengenai potret penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang berdasarkan profesionalisme sesuai dengan kompentensi pendidikan, karena pengangkatan melalui penempatan pegawai dalam suatu jabatan belum sesuai dengan penerapan prinsip kepegawaian (The Right Man On The Right Place), yaitu penempatan seseorang pekerja (pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan atau keahliannya serta syarat obyektif lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai penempatan pegawai dalam jabatan struktural, belum terlaksana secara maksimal baik dilihat dari transmisi komunikasi, kejelasan pesan yang disampaikan dan konsistensi para pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana kebijakan bukan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural masih terbatas, seperti terbatasnya secara kualitas, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang dan Struktur birokrasi dalam penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum tercapai disebabkan pelaksanaannya belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP). karakteristik organisasi pelaksana.
IMPLEMENTASI PELAYANAN TAX AMNESTY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pelayanan Tax Amnesty berdasarkan Undang"“Undang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas; kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi. Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesartuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan, wajib pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan dan/atau sebelum 31 Maret 2017 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan, tidak berhak mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian tahu pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, ke bagian tahaun pajak atau tahun pajak berikutnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SANGGAU
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui faktor penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau yang didasarkan atas adanya indikasi fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Melalui metode penelitian deskriptif dapat diungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : a. sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, b. lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI PENSERTIFIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pendaftaran hak atas tanah pertama kali pensertifikatan tanah di Kota Pontianak oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini mengunakan teori implementasi kebijakan Chalers O Jones, tentang proses implementasi yang menyangkut organisasi, interpretasi dan aplikasi. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pendaftaran pertama kali persertifikatan tanah di Kota Pontianak oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum berjalan efektif. Kondisi ini tergambar dari masih tingginya realisasi target penerbitan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat. Proses implementasi dari tahap organisasi dan interpretasi sudah cukup baik, yaitu implementor sudah didukung dengan adanya struktur organiasi, dan sumber daya yang memadai, demikian pula dengan dukungan SOP yang sudah tersedia. Adapun permasalahan implementasi terletak pada tahap aplikasi masih banyaknya ditemukan berkas pengajuan oleh masyarakat yang tidak terproses oleh Kantor Pertanahan karena ditemukan permasalahan keaslian dan permasalahan hokum tanah yang dimohonkan yaitu tanah sedang dalam konflik atau sengketa. Kondisi ini tidak terlepas dari masih minimnya kesadaran hokum sebagai akibat dari minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah, Pensertifikatan Tanah.
IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN USAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
Penelitian menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengenaan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)iStandar dan ukuran kebijakan PP Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan pada KPP Pratama Pontianak belum sepenuhnya mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), 2) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih terbatas. 3) Disposisi atau sikap pelaksana petugas KPP Pratama Pontianak yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha Tertentu sebenarnya sudah menunjukkan sikap upaya peningkatan pajak penghasilan, walaupun belum secara komprehensif; 4)Kkarateristik organisasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan terlihat belum maksimal karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak petugas yang dapat menghambat dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, 5) Komunikasi antar pelaksana terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dari wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu; 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang masih mempengaruhi terhambatnya implementasi Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena masih ada prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup.
Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling yaitu informan kunci yang memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan tentang kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama : sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, kedua : lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengatakan ada tiga variable, yakni : karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu belum maksimalnya masyarakat yang mendaftarkan akta kelahiran secara tepat waktu, hal ini disebabkan rendahnya kepekaan masyarakat terhadap kepentingan administrasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar DISDUKCAPIL Kota Pontianak tidak hanya menerapkan aplikasi online hanya untuk instansi terkait saja, namun yang bisa diakses oleh umum. Kemudian perlunya evaluasi terhadap biaya gratis yang diterapkan apakah sudah menyerap respon masyarakat menjadi lebih baik/belum, diharapkan adanya sosialisasi secara berkala terhadap RT setempat dan masyarakat baik melalui media online dan lainnya agar masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar akan pentingnya akta kelahiran, serta mewajibkan seluruh RS atau Bidan yang belum bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Pontianak untuk turut serta dalam program pencatatan akta kelahiran tentunya dengan adanya Peraturan Daerah.
YUNIKA DEPRI LISTIANA E20721161019 - 2018
PENGELOLAAN KELAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 34 PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan kelas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan fokus pemanfataan media dan jaringan komunikasi, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat guru-guru belum mampu memanfaatkan projector LCD, Laptop, dan jaringan internet dalam mengelola kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dalam mengelola kelas khususnya dalam merencanakan kegiatan pembelajaran telah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), akan tetapi dalam mengelola proses pembelajaran, mengelola media pembelajaran, mengelola sumber belajar, situasi pembelajaran dan mengelola iklim pembelajaran serta pengolahan penilaian hasil belajar di SD Negeri 34 Pontianak Selatan Kota Pontianak belum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memanfaatkan perangkat komputer, projector LCD dan jaringan internet.
PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH
Partisipasi pembuatan Dokumen Kependudukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan yang berupa KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak selaku lembaga pemerintah yang mengurusi tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab dalam pembuatan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak serta solusinya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, staff pegawai pembuat dokumen kependudukan serta masyarakat selaku pihak yang akan membuat dokumen kependudukan khususnya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pelaksanaan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada bidang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pembuatan Dokumen kependudukan masih terdapat pemasalahan baik itu yang dilakukan oleh staf/operator pembuat dokumen kependudukan maupun masyarakat selaku pihak yang akan membuat Dokumen Kependudukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan meminimalisirkan dari kesalahan yang terjadi serta mengavaluasi kinerja dan pelayanan yang diberikan.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG
Implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) belum dilaksanakan sepenuhnya, karena proses penataan arsip masih bersifat tradisional (sistem pola lama) atau sistem buku agenda yang dianggap cukup mudah untuk melaksanakannya baik dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam rangka mewujudkan pengorganisasian kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang yang baik, maka proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) yang baik, maka disarankan bahwa proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun kepariwisataan daerah disekitar ODTW karena dengan menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunan berarti pula bertujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengembangan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang. Penelitian mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program yang mendapat tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik atau dapat terrialisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yaitu : a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang b) Kegiatan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. c) Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembangunan pariwisata. d) Kegiatan pelayanan publik kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. e) Kegiatan pelaksanaan Pameran Budaya di Jakarta. f) Kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya meliputi lomba tari daerah Dayak dan Melayu, Gelar Seni Budaya MABM serta kunjungan Melayu Serumpun g) Kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata meliputi pengadaan buku panduan wisata, CD interaktif pariwisata, pembuatan media cetak, pembuatan kalender wisata dan pembuatan profil wisata. h) Kegiatan pelaksanaan pengembangan penataan kawasan pariwisata meliputi penataan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. i) Kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penggerak pariwisata meliputi pelatihan pelayanan prima, standarisasi klasifikasi hotel dan restoran, seminar budaya serta kampanye sadar wisata dan sapta pesona. faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ketapang antara lain : a. Belum adanya juklak pengelolaan obyek wisata serta Peraturan Daerah tentang retribusi masuk lokasi obyek wisata b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. c. Kurang optimalnya pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pelaksana dalam usaha pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Ketapang belum memaksimalkan hasil kinerjanya. d. Kurangnya pihak swasta yang dilibatkan sebagai pengelola obyek-obyek wisata yang sangat potensial di Kabupaten Ketapang
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANJUNG PASAR KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) bersyarat dan tujuan pelaksanaan PKH dalam jangka panjang adalah menjaga kualitas hidup KSM, dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan. Implementasi PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, namun untuk Kabupaten Ketapang baru diterapkan di tahun 2016. Selain ingin mengetahui faktor yang memperngaruhi dalam PKH, penulis juga ingin mengathui efektivitas implementasi PKH di Desa Tanjung Pasar Kecamata Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Peneliti dalam studi ini menempatkan proses tahapan-tahapan kebijakan PKH sebagai pintu masuk untuk memberikan kritik pada efektivitas implementasi PKH sehingga diharapkan nanti dapat dilakukan perbaikan kebijakan berdasarkan temuan lapangan yang tidak dapat diprediksi oleh para pembuat kebijakan sehingga memberikan masukan kepada policy maker. Kerangka teori yang digunakan adalah efektivitas implementasi kebijakan dengan melihat pada tahapan proses implementasi PKH. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung dilapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan efektivitas implementasi PKH di Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sudah efektif, namun masihditemukannya sedikit kesalahanpada tahapan penyaluran bantuan dan pemutakhiran data. Saran peneliti adalah untuk pemerintah melakukan perbaikan seperti koordinasi terkait data di pusat dan di daerah harus sinkron, kolaborasi antar actor secara vertical maupun horizontal untuk memiliki persamaan yang sama, serta pemerintah harus memperkuat sisi bawah kebijakan (khususnya pendamping PKH).
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEMPAWAH
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan terhadap kinerja di Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah sebanyak 92 pegawai. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel kesempurnaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, seinergi, pelayanan, dan kesempurnaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin baik faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan maka kinerja pegawai pada Kantor KPP Pratama Mempawah semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor KPP Pratama Mempawah sebesar 83,7% dan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan di dalam penelitian.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah khusunya yang membidangi masalah kebakaran. Pembentukan peraturan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab kepada pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah dipahami oleh pelaksana namun terdapat kendala terhadap peraturan lain yang memperbolehkan melakukan pembakaran hutan sebanyak 2 hektar yang tertuang dalam pasal 69 ayat 2 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumberdaya kebijakan yang dimiliki masih terdapat kekurangan baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya peralatan yang belum terpenuhi.Komunikasi terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya tersampaikan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Raya yang bermata pencaharian sektor pertanian. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pembenahan terhadap pengawasan yang perlu diperketat, penambahan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan), pembenahan terhadap komunikasi para pelaksana terkait, dan mengembangkan inovasi baru berupa pembuatan sumur bor di daerah hutan dan lahan gambut yang berguna untuk memadamkan api akibat dari kurangnya pasokan air pada musim kemarau tiba.
IMPLEMENTASI PERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWITDI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Padahal penerbitan izin tersebut telah di atur dalam PERMENTAN No 98 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa, lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat seluas kurang lebih 25 hektar wajib dilakukan pendataan oleh Bupati atau Walikota dengan diberikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Berdasarkan data instansi terkait hanya terdapat 2 (dua) kebun kelapa sawit saja yang terdaftar di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dari total 6.384 hektar lahan yang terdata. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan PERMENTAN No 98 Tahun 2013 menurut Edward III dari sisi Komunkasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan tidak adanya komunikasi yang dilakukan implementor terhadap kelompok sasaran untuk mensosialisasikan program kebijakan PERMENTAN No 98 Tahun 2013 sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya kebijakan pemerintah tersebut. Begitu pula pada aspek sumber daya financial yang tidak direncanakan sehingga menghambat proses kebijakan. Sisi disposisi atau sikap pelaksana, implementor dianggap memiliki kualifikasi yang baik. Dan dari sisi struktur birokasi, sudah terdapat Standar Oprasional Prosedur (SOP) terkait kebijakan, namun dirasakan cenderung berbelit-belit.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena melalui data dan fakta sehingga menjadi informasi dan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Teori penelitan ini menggunakan teori Replay yaitu mengenai evaluasi proses yang terdiri dari perspektif compliance atau kepatuhan dan perspektif what"™s happening. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pengelola dana hibah dan bantuan sosial berupa uang sudah memenuhi asas kepatuhan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa penghambat dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ini, diantaranya kurangnya tanggung jawab penerima dana hibah, kurangnya pemahaman penerima bantuan terhadap aturan, keterbatasan sumber daya aparatur dan yang terakhir adalah belum adanya aturan terkait batasan jumlah pemberian dana hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar meningkatkan sumber daya terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, memberikan sanksi kepada penerima hibah yang tidak mematuhi aturan dan membuat standar terkait besaran dana yang akan diberikan kepada calon penerima bantuan.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ADAPTIF DAN TERBARUKAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih detail dan terukur tentang keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994:74) yaitu comparative before-after dan teori efisiensi menurut William N Dunn yaitu dengan mengukur net benefit dan benefit cost ratio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix methods. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai efektivitas capaian program "meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap" sebesar 1,03 kg/hari meskipun capaian nilai efektivitas program masih rendah, namun tetap terdapat kenaikan dan perubahan kearah positif. Rendahnya nilai efektivitas dikarenakan indikator outcome yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat. Sedangkan untuk nilai efisiensi sebesar BCR >1,44 maka Program Bantuan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah tersebut "feasible", artinya dapat terus dilaksanakan ataupun di lanjutkan. Prediksi program bantuan ini di masa mendatang dengan melihat hasil yang diperoleh dari analisa efektivitas dan rasio biaya manfaat yang telah dilakukan oleh penulis, maka program ini layak untuk diimplementasikan ataupun dilanjutkan pada tahun mendatang untuk menjadi salah satu program prioritas dan program rutin pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi lintas sektor dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Stakeholder terkait untuk mendukung keberadaan program pengembangan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan sebagai suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kalimantan Barat.
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SUATU STUDI TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukan indikasi bahwa, implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yaitu para pegawai dan wajib pajak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tax amnesty. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, belum berhasilnya implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat disebabkan karena pada aspek pengorganisasian belum memadainya sumberdaya baik dari segi jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia, pada aspek interprestasi kebijakan secara umum tujuan kebijakan tax amnesty telah dipahami oleh para implementor dan wajib pajak namun belum dipahaminya secara teknis pelaksanaan kebijakan tax amnesty oleh implementor maupun wajib pajak, aplikasi kebijakanbelum secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan karena risiko yang dihadapi dirasakan cukup berat dan terbentur sikap resistensi yang ditunjukan para wajib pajak terutama masalah penegakan hukum.
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MUNGGUK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK
Desa Mungguk merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang menerima Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya pemanfaataan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan tipologi/status desa, kemudian kerangka waktu pada siklus pengelolaan anggaran Dana Desa yang sulit dipatuhi desa serta pembayaran upah tenaga kerja Padat Karya Tunai tidak dibayar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa di desa Mungguk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis proses implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menilai dan menganalisa proses implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik evaluasi proses implementasi dari konsep teori Ripley sebagaimana dikutip oleh Solahuddin, yaitu dengan menggunakan analisis perspektif compliance (kepatuhan) dan analisis perspektif what"™s happening. Sedangkan untuk menilai manfaat kebijakan Dana Desa, peneliti menggunakan penilaian policy output dari konsep teori Ripley yang dipedomani oleh Purwanto dan Sulistyatuti. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun tingkat kepatuhan implementor terhadap peraturan maupun perintah atasan sudah cukup tinggi namun proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penyediaan kelengkapan program yang cenderung tidak tepat waktu, banyaknya aturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga membuat bingung Pemerintah Desa, kurang tegasnya garis komando antara antara dinas/instansi pelaksana selaku implementor superior (pemberi perintah) dengan Pemerintah Desa selaku implementor sub ordinat (pelaksana) serta adanya faktor diluar kendali implementor yaitu faktor manusia dan faktor finansial. Manfaat Dana Desa yang dirasakan oleh target groups adalah meningkatnya pelayanan publik di desa. Mengingat pencapaian tujuan Dana Desa masih belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa secara signifikan di Desa Mungguk, Pemerintah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pelatihan secara intensif dan berkelanjutan bagi Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), pengurus BUMDes dan Tim Evaluasi Kecamatan Ngabang, serta melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait percepatan penyediaan regulasi Dana Desa dan penerapan sanksi yang tegas dan bersifat mengikat kepada Desa.
EFEKTIFITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang efektifnya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sudah cukup baik namun belum berjalan efektif. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pelaksanaan pelayanan IMB, Hal ini telah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan pelayanan IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa pelayanan IMB masih dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda sehingga belum menerapkan prinsip PTSP. Indikator kedua Integrasi/sosialiasasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa bentuk integrasi/sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas hanya pada pelayanan IMB Pemutihan. Indikator ketiga adalah Adaptasi Pemberi dan Penerima Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa masih kurangnya jumlah pelaksana teknis yang memberikan pelayanan IMB
IMPLEMENTASI PROGRAM SICEPOY (SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI) OLEH SATPOL PP KOTA PONTIANAK TERHADAP RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi program Sicepoy oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 dan juga telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya personil yang cukup memadai di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol PP Kota Pontianak. Walaupun implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak sudah berjalan cukup baik namun belum optimal yag disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kota Pontianak dalam mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 masih rendah. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan dalam implementasi kebijakan yang terungkap dari tahap komunikasi, tahap sumberdaya, tahap disposisi dan tahap struktur birokrasi yaitu : pada tahap komunikasi temuan yang ditemukan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Pontianak belumlah maksimal. Tahap sumberdaya antara lain : perlu adanya peremajaan pada kendaraan pendukung kegiatan dan perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang rutin terhadap anggota Sat Pol PP Kota Pontianak. Tahap disposisi antara lain : pelaksanaan melakukan koordinasi dengan Kelurahan-Kelurahan dan Ketua RT/ RW di wilayah Kota Pontianak belum maksimal. Tahap struktur birokrasi : jadwal razia penertiban rumah kost harus fleksibel dan perlu adanya koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pontianak untuk merubah jadwal Sidang Tipiring (tindak pidana ringan).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisi implementasi layanan sosialisasi Peraturan pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pendaftaran kependudukan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pada pembuatan Akta Kelahiran. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengorganisasian hakekatnya sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan akta, kelahiran dalam proses kebijakan administrsi kependudukan di Kabupaten Sanggau sangat membantu dalam merealisasikan program Pendaftaran Kependudukan khususnya Pembuatan Akta Kelahiran oleh aparatur di Kabupaten Sanggau. Pendaftaran Kependudukan Khususnya Pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan sebagai salah satu bagian dari aspek administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan aparat pelaksana dapat mensosialisasikan pesan-pesan yang relevan dengan kebijakan pelaksanaan registrasi penduduk melalui berbagai saluran yang tersedia. Interpretasi dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sanggau pada dasarnya telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk. Salah satu kegiatan yang paling kerap dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum dimana masalah pendaftaran penduduk menjadi salah satu materi di dalamnya. Aplikasi mekanisme/prosedur pembuatan Akta Kelahiran ditegaskan oleh Lurah bahwa, sebenarnya untuk melakukan pelaporan dari penduduk tidak ada hambatan atau kesulitan. Namur demikian masih terdapat penduduk yang belum melaporkan hal-hal yang terkait dengan perubahan status kependudukannya disamping masih lemahnya sanksi hukum bagi penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PORTAL SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PONTIANAK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Portal Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Portal Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4.1 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2018 dan juga telah didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran keuangan pemerintah Kota Pontianak. Namun pelaksanaan pengumpulan data sudah baik, diharapkan masih bisa ditingkatkan dengan potensi yang sebenarnya. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan dalam implementasi kebijakan yang terungkap dari tahap organisasi, tahap interpretasi dan tahap aplikasi yaitu : pada tahap organisasi temuan yang ditemukan yaitu penataan sumberdaya yang belum maksimal dan belum adanya SOP baku. Tahap interpretasi antara lain : ketelitian dan konsistensi anggota Walidata belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada data yang belum ditampilkan. Tahap aplikasi antara lain : pelaksanaan realisasi kebijakan masih bisa ditingkatkan lagi kedepannya dan fitur untuk melihat jumlah pengunjung yang belum ada. Saran dari penulis adalah untuk tahap organisasi dapat melakukan penataan sumberdaya, melakukan kajian kebutuhan pegawai, dan menyusun Standart Operasional Procedure (SOP) yang baku. Pada tahap Interpretasi adalah untuk lebih teliti kembali dan mengecek data-data untuk dilengkapi. Untuk tahap aplikasi melakukan secara rutin monitoring dan evaluasi dan menambahkan fitur untuk melihat jumlah pengunjung.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pinoh Utara". Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi, yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori George Edward III. Berdasarkan hasil penelitin diketahui bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut belum berjaan dengan optimal. Adapun hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Pinoh Utara sebagai bagian dari penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi meiputi beberapa factor diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis yang dilakukan bahwa faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Pinoh Utara yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah tingkat Kebupaten, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan ketersdiaan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KEPADAPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang menengah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dipilih karena peneliti melihat adanya fenomena permasalahan dalam pemindahan kewenangan tersebut terutama dalam tahap implementasi kebijakan. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori yang dikembangkan oleh Charles O. Jones terkait implementasi kebijakan yang mencakup 3 (tiga) dasar pilar aktifitas yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagai pisau analisis. Kesimpulan hasil penelitian secara garis besar bahwa, masih terdapat permasalahan jika dikaji menggunakan konsep oleh Charles O. Jones. Permasalahannya antara lain dari aspek organisasi masih kurangnya SDM pelaksana sehingga tidak ideal dan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama; dari aspek interpretasi luasnya jangkauan wilayah dan rentang kendali mengakibatkan komunikasi yang dinilai kurang efektif; serta aspek aplikasi yaitu kurangnya SDM pelaksana dan terbatasnya dukungan anggaran sehingga dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Berdasarkan deskripsi yang ada maka diperlukan langkah alternatif agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir untuk menciptakan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK SAAT DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah manggambarkan dan menganalisis proses pengorganisasian, interpertasi dan aplikasi dalam implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff Bidang kedaruratan logistik, Team Reaksi Cepat (TRC), dan Penjaga Gudang dan pengurus Gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan pendistribusian bantuan logistik saat darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari tahap pengorganisasian atau kelembagaan menunjukkan bahwa sudah jelas, artinya pelaksanaannya secara umum sudah mengikuti aturan yang ada dalam pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis). Tahap interpretasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih rendah, dimana tahapan penjabaran kebijakan masih bersifat abstrak atau lebih bersifat teknis operasional. Tahap aplikasi belum sepenuhnya diterapkan, kerena kebijakan yang dilaksanakan masih belum mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana, terlambatnya penyaluran bantuan logistik terhadap penanggulangan darurat bencana dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian bantuan logistik.
Rondang Ani Suwanti Hutabarat E2071171030
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017
Penelitian Implementasi Program Percepatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah implementor Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program sudah terlaksana sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program. Implementasi Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 berjalan dengan baik. Selanjutnya diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, melakukan pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Barat/ Kabupaten/Kota terkait pemberian ijin belajar bagi peserta program pendidikan tenaga kesehatan dengan status Pegawai Negari Sipil (PNS).
EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf. Penelitian ini juga mendeskripsikan peningkatan kinerja yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upaya untuk mengatasinya. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu kriteria efektivitas, perataan dan responsivitas. Desain penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Landak yaitu pada dua instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi belum optimal dan tanggapan dari sasaran penerima kebijakan sangat baik dan positif meskipun jika dilihat dari kriteria efektivitas dan perataan kebijakan pemberian tambahan penghasilan belum dianggap efektif dan manfaat yang diterima belum merata.
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program e-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program E-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991), dengan tiga aktivitas yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Implementasi program E-kinerja masih menemui hambatan-hambatan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki, serta pelaksanaan E-kinerja pada biro- biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prosedur. Belum optimalnya Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dipengaruhi oleh tiga aktivitas atau kegiatan : a) Organisasi, dimana jumlah tenaga untuk melaksanakan program E-kinerja pada sebagian besar biro hanya terdiri dari satu orang, keterampilan aparatur kurang mendukung hal ini dilihat dari sebagian besar belum pernah mengikuti bimbingan teknis program E-kinerja serta ketiadaan sanksi saat tidak melaksanakan program E-kinerja. b) Interpretasi, pemahaman akan petunjuk teknis E-kinerja masih sangat lemah dalam proses implementasi program E-kinerja. c) Aplikasi, implementasi program E-kinerja belum mengikuti standar operasional prosedur yang ada, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program E-kinerja pada setiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Saran diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait implementasi program E-kinerja, aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan mempelajari petunjuk teknis E-kinerja, serta Standar Operasional Prosedur E-kinerja yang telah ada dapat diterapkan sesuai dengan mekanismenya serta diperlukan juga dukungan anggaran pada setiap biro untuk mendukung program E-kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMP NEGERI 2 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses impementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas, hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah dan proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontinum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas.
STRATEGI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan aktor pengelola dalam pengelolaan aset daerah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dipilih karena penulis melihat adanya fenomena dan masalah dalam pengelolaan aset daerah terutama aset berupa tanah dan kendaraan dinas. Timbulnya fenomena dan masalah tersebut tentu banyak faktor, akan tetapi penulis mempunyai asumsi bahwa apabila pengelolaan aset dikelola dengan strategi yang tepat maka akan menghasilkan aset yang tertata baik dari segi penggunan maupun dari segi laporan. Penelitian ini didapatlah empat alternatif strategis dalam pengelolaan aset daerah dengan merujuk menggunakan konsep analisis SWOT yang dikembangkan oleh Freed R David sebagai pisau analisis yakni : a) Strategi SO (Strenghts-Opportunities) lebih menekankan kepada pengamanan aset terutama aset yang sifatnya bergerak. b) Strategi WO (Weakness-Opportunities) lebih menekankan dengan memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan eksternal. c) Strategi ST (Strenght- Threats) membentuk Tim Pengelolaan Aset Daerah yang anggotanya terdiri pegawai dari antar instansi baik dalam Sekretariat Daerah maupun luar. D) Strategi (Weakness-Threats) dipandang perlu adanya sistem aplikasi terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan aset guna menyusun pembukuan, menimalisir kesalahan dalam penginputan serta mengakomodasi semua proses pengelolaan agar penyusunan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya alternatif strategi tersebut diharapakan dapat memberikan masukan dan solusi kepada instansi yang diteliti dalam pengelolaan aset daerah.
KINERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) DALAM PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PERAWAT DI KOTA PONTIANAK
Penelitian ini berjudul: Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi dan Organisasi PPNI dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat di Kota Pontianak. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Ketua MTKP, Organisasi PPNI/pengurus PPNI, Sekretaris MTKP, Staf MTKP, Perawat yang ada di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja majelis tenaga kesehatan provinsi dalam pembuatan STR Kota Pontianak baik dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi, kebijakan pengelolaan maupun sarana dan prasarana belum terlaksana secara maksimal. Bentuk struktur organisasi suatu kantor belum dapat menggambarkan sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi yang dapat menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab di setiap bidang dan orang yang terlibat didalamnya. Kebijakan Pengelolan yaitu belum dapat sepenuhnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien jadi regulasi yang baru terkait penerbitan STR, menunggu Konsil Keperawatan terbentuk. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan pembuatan STR. Karena berdasarkan penilaian kinerja staf, adanya keterbatasan jumlah staf MTKP, sehingga rendahnya rasa tanggung jawab, perawat, dokter, ataupun farmasi.
EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KUBU RAYA
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema dan objek penelitian yang diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena melalui data dan fakta yang ada. Penelitian ini memilih subjek penelitian secara purposive dimana dengan teknik purposive ini pemilihan subjek penelitian ditujukan pada orang mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Replay yang menjelaskan tentang evaluasi proses yang terdiri dari Perspektif Complian yaitu kepatuhan dan Perspektif What's Happening. Asas kepatuhan yang dimaksud adalah berkisar pada kepatuhan agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada dalam posisi subordinat kepada perintah-perintah yang ada di posisi superior. Berdasarkan hasil peneitian dikatahui bahwa, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Kubu Raya diketahui bahwa, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan ada 326 jumlah Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya melaksanakan Kurikulum 2013 berjumlah 94 Sekolah Dasar Negeri yakni sekitar 29% dari total keseluruhan jumlah Sekolah Dasar Negeri, 228 Sekolah Dasar Negeri atau sekitar 70% belum sepenuhnya melaksanakan Kurikulum 2013, serta 4 Sekolah Dasar Negeri atau sekitar 1% belum sama sekali melaksanakan Kurikulum 2013. Rata "“ rata Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya hanya 27% yang melaksanakan kurikulum 2013. Beberapa faktor penghambat yang menjadi pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya ini masih belum terlaksana dengan baik seperti factor kurangnya sosialisai, SDM, sarana dan prasarana, serta letak geografis. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan pihak sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum sesuai Permendikbud 81A tahun 2013 dapat lebih meningkatkan lagi kierjanya dimasa mendatang.
EVALUASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANGK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONIANAK
Penulisan tesis ini bertujuan menganalisis evaluasi kebijakan kredit usaha rakyat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Kota Pontianak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel compliance seperti pada aspek memahami dan menjalankan isi dan tujuan kebijakan, kepatuhan dalam menjalankan kebijakan program dana KUR, kepatuhan antara bawahan dan atasan, maupun ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang memadai KCU Bank Kalbar sudah baik walaupun untuk masih dianggap kurang personil dan anggaran operasional karyawan yang masih kurang. Pada variabel what"™s happening seperti pada aspek sosialisasi program KUR yang kurang gencar, hambatan komunikasi antar lini dalam tim tidak ada yang berarti, banyaknya persyaratan/prosedur yang harus dipenuhi dari program KUR oleh UMKM, situasi faktor politik maupun faktor sosial dan ekonomi sempat mempengaruhi kelancaran pembayaran akan program KUR, sikap pelaksana dari program KUR selama ini masih kurang responsif atau kurang cepat, adanya manfaat yang dirasakan dari program bagi sasaran UMKM yang meminjam dana kredit KUR di KCU Bank Kalbar karena usaha para UMKM sebagian besar mengalami perkembangan. Rekomendasi pada variabel compliance, evaluasi kebijakan yang diambil yakni perlunya Bank Kalbar menekan berbagai biaya yang dikeluar debitur pada saat pencairan pinjaman, agar tidak menimbulkan stigma negatif, menambah jumlah staf marketing, meninjau kembali dana operasional kerja bagi karyawan marketing dilapangan agar memiliki semangat dan motivasi kerja yang lebih baik. Pada variabel what"™s happening evaluasi kebijakan yang diambil yakni sebaiknya media-media promosi yang memperkenalkan program KUR di KCU Bank Kalbar harus ditambah/lebih gencar lagi frekwensi promosinya dalam memasarkan program ini. Perlunya pihak bank meningkatkan lagi service excellent dalam pelayanan seperti responsif yang lebih tinggi lagi
EVALUASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO 35 TAHUN 2016TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
Penulisan tesis ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, yang belum optimal. Teori yang digunakan untuk membahas masalah ini adalah teori Ripley yang terdiri dari 2 aspek yaitu Kepatuhan dan apa yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan PTSL belum berjalan optimal. Hal ini terlihat masih ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan para implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan sudah baik. Sosialisasi kepada masyarakat terkait PTSL belum sepenuhnya bisa sampai ke masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum benar-benar mengetahui bagaimana prosedur yang harus di lakukan untuk pengajuan PTSL. Kemudian masyarakat atau pemohon yang masih kesulitan untuk mengumpulkan data kepemilikan tanah. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar kedepannya implementasi terkait PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya dapat meningkatkan kinerjanya.
EFEKTIVITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH SAMSAT KELILING DI KABUPATEN KETAPANG
Penelitian ini berjudul: Efektifitas Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang, yang meliputi indikator: Kemudahan pelayanan wajib PKB roda dua , pelayanan yang wajar terhadap wajib PKB roda dua dan Keadilan pelayanan wajib PKB roda dua. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan melalui masyarakat selaku wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, Kepala UPPD Ketapang, dan Petugas Samsat Keliling Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Petugas Samsat Keliling dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua kepada wajib pajak relatif sudah menciptakan kemudahan pelayanan. Hal tersebut terlihat dari prosedur pelayanan yang cukup praktis dimana wajib pajak hanya membawa kelengkapan berupa notice pajak dan langsung diserahkan kepada petugas samsat keliling, pembayaran pajak juga langsung dibayar di mobil samsat keliling, hanya menunggu beberapa menit wajib pajak sudah mendapatkan kembali notice pajak yang sudah disahkan dan diperpanjang. Petugas samsat keliling sudah memberikan pelayanan yang wajar dan akurat, dimana wajib pajak bisa mengecek secara online jumlah pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, sehingga jika ada selisih data yang dibayarkan dengan data yang ada pada aplikasi, wajib pajak dapat secara langsung mempertanyakan hal tersebut kepada petugas samsat keliling, pelayanan yang diberikan juga sudah cukup adil dimana pelayanan yang diberikan harus mengikuti jalur antrian tanpa memandang status seseorang.