Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah
DOI:
https://doi.org/10.26418/justin.v6i1.23315Keywords:
Kejaksaan Negeri Mempawah, Sistem Informasi, Manajemen, Pemberkasan PerkaraAbstract
Sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintahan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu kinerja Kejaksaan Negeri Mempawah guna terselenggaranya pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat. Adapun tugas utama Kejaksaan Negeri Mempawah tidak terlepas dari aktifitas penanganan berkas perkara. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat membuat, mengolah dan mengarsipkan data pemberkasan perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. Alat dalam perancangan sistem ini adalah Data Flow Diagram (DFD), dan pengujian sistem menggunakan metode Blackbox serta User Acceptance Test (UAT) menggunakan kuesioner dengan 10 responden yaitu jaksa sebagai pengguna sistem informasi. Hasil perhitungan kuesioner menggunakan skala likert. Perancangan penelitian ini menghasilkan sistem informasi dan manajemen yang membantu kinerja aparatur Kejaksaan Negeri Mempawah untuk mengelola berkas-berkas perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. Hasil persentase perhitungan kuesioner pada penelitian ini adalah 89,2% yang menunjukan bahwa Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan dari Kejaksaan Negeri Mempawah.
References
Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Bab 1 Ketentuan Umum Nomor 16 Pasal 2 Ayat 1. Jakarta: Sekretaris Negara.
Terry, G.R (2003). Dasar Dasar Manajemen. Jakarta: Bina Aksara.
Dwiputri, T (2016). Sistem Informasi Manajemen Limbah untuk Simbiosis Usaha Tani dan Ternak. Pontianak, Indonesia: Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 2016.
Glosarium (2015). Arti Berkas Perkara. Glosarium.org
Putra, D.I. (2017). Rancang Bangun SIstem Informasi Pengolahan Data Kriminal Berbasis Web pada Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Resere Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat (Bagbinopsnal Ditreskrim Polda Kalbar). Pontianak, Indonesia: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN) Vol.5, No. 4, 2017
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2001). Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Jakarta.
Embarcadero (n.d.). Embarcadero Retrieved September 2017, from http://embarcadero.com
Pressman, R. S (2002). Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi. Yogyakarta: Andi.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2018 Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The author owns the copyright in his paper and agrees to publish his paper to JUSTIN by giving the rights to the first publication of his paper which is simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License, namely the Similar International 4.0 license (CC BY-NC-SA 4.0).

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Disclaimer.
You are free to:Share "” copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt "” remix, transform, and build upon the material
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
Attribution "” You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
NonCommercial "” You may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike "” If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions "” You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.