KAJIAN NORMATIF PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PEDAYAGUNAAN TANH TERLANTAR STATUS HAK GUNA USAHA.

Abstract

ABSTRACT
This thesis discusses the problem of abandoned land demolition normative study by
government regulation number 11 of 2010 on regulating and abandoned land lease
rights status. From the results of research using normative legal research we
concluded that: That the concept of wastelands in the BAL is forbidden to abandon
the land as stated in the provisions governing the obligations to holders of land rights
(Article 6, 7, 10, 15,19 BAL) which is principles that exist in the BAL. Implementation
of the rights that are not fit for purpose or designation rights to the holder the right to
diiatuhi sanctions that the land rights will be canceled and the resulting termination of
rights to land. Furthermore sociologically very closely attached to the land and
needed by the people, because the land is the source of their livelihood for their
residence, for the growth and development of the family and the land used to meet
the needs of their economies, it is abandoning land dilarang.Bahwa in curbing acted
upon wastelands , particularly those located in Plantation Business Permit to HGU
No. 58 dated October 17, 1995 in the name of PT. Buana Minerando Primary with
an area of 300.05 which is located in the village of Kuala Foreman A, District of Kuala
Foreman B, Kubu Raya state of the field in which there is no activity at the site in the
form of forest land and shrubs as well as a minority of the public fields. For warnings
need to be implemented as set out in Regulation No. 11 Year 2010 and Perkaban 4
years 2010.Upaya prevention or control of neglected land ownership is closely
related to the existing land policy. Application of norms in practice identical with the
implementation of rights and obligations. The emergence of the rights and obligations
as legal relationships (civil) between subjects with the object (ground). Of course, in
carrying out the duties of a subject holding the titles to be guided by good faith (te
geodes trouw). In the implementation of the obligations of holders of land rights, good
faith plays a very important in order to realize the management of land which gave
prosperity to the community. So enforcement efforts wastelands, handling more
towards the utilization of land by providing solutions that more human settlement,
although not lose its effectiveness.
Keywords: Authority and Control Mechanism of Abandoned Land
2
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah kajian normatif penertiban tanah terlantar berdasarkan
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pedayagunaan
tanah terlantar status hak guna usaha. Dari hasil penelitian menggunakan metode
penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : Bahwa Konsep tanah
terlantar menurut UUPA adalah dilarang menelantarkan tanah sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang
hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada
dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau
peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatuhi sanksi yaitu hak atas
tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya
secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena
tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka,
untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang.Bahwa
dalam malaksanakan penertiban tanah terlantar, khususnya tanah yang berada
dalam Ijin Usaha Perkebunan terhadap HGU No. 58 tanggal 17 Oktober 1995 atas
nama PT. Buana Minerando Pratama dengan luasan 300.05 yang terletak di Desa
Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya keadaan
dilapangan tidak terdapat aktivitas yang mana tanah dilokasi tersebut berupa hutan
dan semak serta terdapat sebagian kecil ladang masyarakat. Untuk perlu
dilaksanakan peringatan sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2010 maupun
Perkaban No.4 tahun 2010.Upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikan
tanah yang diterlantarkan sangat berkaitan erat dengan kebijakan pertanahan yang
ada. Penerapan norma dalam pelaksanaannya identik dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban karena hubungan hukum
(keperdataan) antara subyek dengan obyeknya (tanah). Tentu saja dalam
melaksanakan kewajiban seorang subyek pemegang hak atas tanah harus
dilandasi oleh itikad baik (te goede trouw). Dalam pelaksanaan kewajiban
pemegang hak atas tanah, itikad baik memegang peranan yang sangat penting
guna terwujudnya pengelolaan pertanahan yang memberi kesejahteraan pada
masyarakat. Jadi upaya penertiban tanah terlantar, penanganannya lebih kearah
pendayagunaan tanah dengan memberikan solusi-solusi penyelesaian yang lebih
manusiawi, meskipun tidak kehilangan efektifitasnya.
Kata Kunci: Kewenangan Dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar