PENERAPAN PASAL 227 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER OLEH HAKIM PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING DALAM KASUS ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi "“ I / Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 Tanggal 08 Me

Abstract

ABSTRAK
Penulisan Tesis ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap salah satu putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi "“I/Medan yang perkara pidananya merupakan upaya banding oleh Terdakwa dari Pengadilan Militer I-05/Pontianak (sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertama). Dalam penulisan Tesis ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana penerapan Pasal 227 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam kasus asusila tersebut dan Bagaimana seharusnya putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam kasus asusila tersebut dalam Pasal 227 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ? Pada dasarnya Pengadilan Militer memiliki karakteristik tersendiri, intinya permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini, yaitu ; Apakah putusan Pengadilan Militer Tinggi "“I/Medan yang mencampurkan penetapan dengan putusan akhir, membatalkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05/Pontianak dan putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak, serta memerintahkan Pengadilan Militer I-05/Pontianak untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara pidana tersebut dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini dilakukan secara normatif yuridis, dimana penulis meneliti atau melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan proses hukum penyelesaian perkara pidana militer. Penelitian juga dilakukan dengan pengambilan dokumen berupa putusan-putusan yang timbul dalam perkara pidana ini (5 putusan) dan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 227 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi "“I/Medan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi "“I/Medan dalam studi kasus putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 227 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan akibat dari pelaksanaan putusan tersebut, mengakibatkan pada Pengadilan Militer I-05/Pontianak terdapat 2 (dua) putusan akhir dan pada pengadilan Militer Tinggi "“I/Medan terdapat 2
2
(dua) juga putusan akhir terhadap perkara yang sama. Mengenai Hakim militer, dalam memeriksa dan memutus perkara diberikan kebebasan menurut undang-undang dan pertangggungjawaban putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Dan perlu adanya pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer di Indonesia.
Kata kunci: Peradilan Militer, Pidana Militer
ABSTRACT
Thesis writing is motivated by interest in one of the authors of the Military Court of appeal decision in this case the High Military Court -I / Medan criminal case is an appeal by the defendant of the Military Court of the I-05 / Pontianak (as the Military Court of First Instance). In writing this thesis that the problem is How the application of Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice by the Military Court of appeal judge in the case of immoral and How should the decision of the Military Court of appeal in the case of sacrilegious in Article 227 of Law No. 31 1997 on Military Justice? Basically Military Court has its own characteristics, the core issues to be discussed in this thesis, namely; Is the High Military Court -I /Medan field determination mixing with the final decision, canceling the indictment Military Judge Advocate I-05 / Pontianak and the Military Court decision I-05 / Pontianak, as well as the Military Court ordered the I-05 / Pontianak to examine and adjudicate back The criminal case with the applicable provisions of the Criminal Procedure in accordance with Article 227 of Law of the Republic of Indonesia Numbe 31 of 1997 on Military Justice. This study was conducted in a normative juridical, where the authors examine or look at the application of the rules of law relating to the military criminal law for settling disputes. Research was also conducted with the retrieval of documents in the form of decisions that arise in this criminal case (5 decisions) and legislation and books related to this research, where it aims to determine how the application of Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice in the High Military Court -I / Medan accordance with the provisions of applicable law. Based on the results, the conclusion that the decision of the High Military Court -I / Medan in the case study of this decision is not in accordance with Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice. And as a result of the implementation of the decision, resulting in the Military Court of the I-05 / Pontianak there are two (2) final and the High Military Court -I / Medan there are two (2) is also a final decision on the same case. Regarding the military judge, in examining and deciding the case given the freedom statutory and accountability decision to God Almighty, not accountable to his superiors. And the need for supervision of the Supreme Court against decisions issued by the Court of Military Justice environment in Indonesia.
Key words: Military Justice, Military Criminal.