PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DISEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)

Abstract

ABSTRACT
This thesis focuses on the legal protection of child laborers working in the oil palm
sector in terms of Act No. 13 of 2003 on Labor jo Law No. 23 of 2002 on the
Protection of Anak.Dari study authors using sociological obtained legal research
conclusions: 1) .bahwa conditions of children working in the palm oil sector if it is
associated with article 69 paragraph 2 of Law No. 13 Year 2003 jo Law No. 23 of
2002 on Child Protection, everything is not met. It means that there are deviations
were made by the company to employ children in the context of the law. These
conditions would have to be protected from the local government Kubu Raya, these
children should not be allowed to work, because of the age of the child is still under
age should sit in school. The local government seems less serious attention to child
labor. It can be seen from the lack of real action from the government, either in the
form of cessation of the company's operations or revocation of business licenses of
plantation and furthermore no effort of the local government Kubu Raya to attract the
children of plantation companies where children The bekerja.2). That the factors that
cause children to work in oil palm plantations is the Poverty and Economic Factors;
Socio-cultural factors; Factors Pengawasan.3 Education). That the steps taken by
the Department of Labor and Transmigration the summons against children and the
elderly. The summoning of the Oil Palm. These two steps being very vain, because
the repressive actions of the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya
absolutely nothing. Manpower and Transmigration Kubu Raya just give directives
alone, which is more imbaun. This condition would not be a deterrent for companies
to keep employing child labor. The suggestions are 1). Preventive efforts should be
made law in the form of labor inspection and the continuous efforts of repressive
2
laws such legal actions can provide a real deterrent effect for oil palm plantation
company which employs anak.2). Highway district government camp must make a
breakthrough in the form of policies that can attract children who work to return to
school.
ABSTRAK
Tesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang
bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan jo UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum
sosiologis di peroleh kesimpulan : 1).bahwa kondisi anak-anak yang bekerja di
sektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpanganpenyimpangan
yang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalam
konteks hukum. Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintah
daerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan
untuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya duduk
dibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secara
serius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakan
nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasional
perusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidak
usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anak
tersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.2).
Bahwa faktor yang menyebabkan anak bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah
Faktor Kemiskinan dan Ekonomi ; Faktor Sosial Budaya; Faktor Pendidikan
Pengawasan.3). Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yakni Pemanggilan terhadap anak dan orang tua.
Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dua langkah
ini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yang
lebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk
3
tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja. Saran-saran adalah 1). Harus
dilakukan upaya hukum preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan yang
berkesinambungan dan upaya hukum refresif berupa tindakan-tindakan hukum
nyata yang dapat memberikan efek jera bagi perusahan perkebunan kelapa sawit
yang mempekerjakan anak.2). Pemerintah daerah kabupaten kubu raya harus
membuat terobosan berupa kebijakan yang dapat menarik anak-anak yang bekerja
untuk kembali bersekolah.