PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM TERKAIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
Abstract
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku sekretariat Panitia RANHAM Provinsi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program utama RANHAM, salah satunya adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). YANKOMAS merupakan jawaban atas banyaknya pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang mereka alami kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan HAM.
Kata Kunci : Penyelesaian, Tugas Dan Fungsi, HAM
ABSTRAC
This thesis discusses the implementation of the Duties and Tasks of the Regional Office of the Ministry of Law and Ham related to the Application of Human Rights Issues Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2013 concerning Guidelines for Community Communication Services. . The research method used in this test uses normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research obtained from the investigation of the Duties and Functions of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Related to Community Communication Services in Settling Human Rights Issues In Accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 23 of 2013 and Human Rights as the secretariat of the Provincial RANHAM Committee has an important role in the implementation of the main RANHAM program, one of which is the Community Communication Service (YANKOMAS). YANKOMAS is an answer to complaints or communications from the public about allegations that deny or deny human rights relating to government / non-government or independent institutions, which are engaged in handling human rights.
Keywords: Settlement, Tasks and Functions, HAM
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid Atamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi: Universitas Indonesia, Jakarta.
Abdurrahman, 1986, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta.
C.J. Friedrich, 1963, Man and His Government, McGraw-Hill New York.
C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Alumni, Bandung.
Djojodigoeno, 1977, What is Recht ? Over de aard van het recht associal process van normeringen, UNTAG University Press, Jakarta, 1971, lihat Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung.
Esmi Warrasih Pujirahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang.
Ivo. D. Duchacek, 1987, "Constitution/Constitutionalism", dalam Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science, Oxford: Blackwells.
J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja, Pidato Sambutan dan Pengarahan Menteri Kehakiman pada Upacara Pembukaan Sejarah Hukum BPHN, Simposim Sejarah Hukum, Bina Cipta, Bandung.
Mulyana W. Kusumah, 1982, Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
Philipus M. Hadjon, 1992, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, Achmad. 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Dies Natalis XXXIX Universitas Padjajaran, Bandung, 24 September 1986, Alumni, Bandung.
Sinambela, L.P, 2010, Reformasi Pelayanan Publik; Teori,Kebijakan dan Implementasi, cetakan Kelima, PT. Bumi Aksarahal, Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung, Alumni.
Soetandyo Wignyosoebroto, 1980, Hukum dan Metode-Metode Kajiannya, BPHN, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Taufiqurrohman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945, Ghalia Indonesia, Bogor.
William G. Andrew, 1968, Constitutions and Constitutionalism, Van Nostrand Company, New Jersey.
Zudan Arif Fakhrullah, 1995, Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
