PROSES PELAKSANAAN PENYELESAIAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI MARKAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK)

Abstract

ABSTRAK

Proses penyelesaian diversi banyak melibatkan institusi atau pihak-pihak terkait seperti, Penyidik, KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Kota Pontianak (Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak), Penasehat Hukum/Advokat kedua belah pihak, Pemerhati Anak, Ahli Psikologis Anak, Bapas/LPKA, Anak Berkonflik Hukum dan keluarga, Korban dan keluarga. Semua pihak tersebut sangat menentukan jalannya proses dan tindakan apa yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku dengan wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme Diversi hanya terbatas pada tindak pidana anak, yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatannya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kasus yang memakan rentan waktu cukup lama dalam pengupayaan diversi sehingga status Anak Berkonflik Hukum menjadi terkatung-katung dalam beberapa waktu, ditambah lagi tidak adanya pengurangan masa waktu untuk Anak Berkonflik Hukum dalam menjalankan vonisnya. Dalam proses penyelesaian diversi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Mapolresta Pontianak, dari segi internal penyidik : ekstimasi waktu belum mampu bertindak secara maksimal; segi budaya, masih sulit merubah meandset keluarga korban dan masyarakat yang masih banyak menyandarkan proses peradilan formal sehingga belum dapat menerima pendekatan musyawarah; kemudian pembenahan sarana penunjang seperti ruang ramah anak agar pelaksanaan Diversi terhadap anak tersebut berjalan lancar serta penuh rasa kekeluargaan. Untuk itu perlu dilaksanakannya kegiatan sosialisasi secara aktif pada masyarakat luas di Kota Pontianak mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Mapolresta Pontianak dapat melaksanakan proses penyelesaian diversi dengan sederhana dan cepat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Diversi, Anak Berkonflik Hukum, Penyidikan, Pontianak.

ABSTRAC

The diversion settlement process involves many institutions or related parties such as investigators, KPPAD of West Kalimantan Provincial, Pontianak City Social Service (Child Social Welfare Workers). Legal Advisors / Advocates of both parties. Child Observers, Child Psychologists, Bapas / LPKA, Children in conflict with the law and their families, victims and their families. All of these parties play an important role to determine the course of the process and what actions will be given to the child perpetrator by being obliged to prioritize the principle of the best interests of the child. The Diversion mechanism is only limited to the criminal act of children who get a sentence tuider 7 (seven) years and do not commit the crime again. Based on the results of this study, there were several cases that took a long time to seek diversion. As a result, the status of Children with Legal Conflicts has been adriï¬ for some time. Additionally, there was no reduction in the time period for children with Legal Conflicts in carrying out their sentences. Accordingly, in the process of resolving diversion, the investigators faced some obstacles at the Pontianak Police for Women and Children Service Unit (UPPA). The problem from an internal perspective of investigators was that the time estimation has not been able to act optimally. While from a cultural perspective, it is still dmicult to change the mindset of victims"˜ families and communities, which still relies heavily on the formal justice process so that they cannot accept the deliberative approach. Therefore. The improvement of supporting facilities such as child-friendly spaces is needed so that the implementation of the Diversion for these children runs smoothly and is Full of kinship. For this reason. it is necessary to carry out active outreach activities to the wider community in Pontianak City regarding children who are in conflict with the law. Thus, investigators at the Women and Children Service Unit (UPPA) of the Pontianak Police Headquarters can carry out the diversion settlement process simply and quickly.

Keywords: Diversion Settlement, Children in conflict with the law, Investigation, Pontianak