ANALISIS YURIDIS CAP DAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA NOMOR964A/J22/LK/2002 TERHADAP PENGUASAAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Abstract

Abstrak

Pada mulanya dalam hal ini adanya peralihan hak atas tanah Dari Universitas Tanjungpura ke pegawai di lingkungan Universitas Tanjungpura hal tersebut dilakukan agar tercapai tujuan dari Universitas Tanjungpura yaitu untuk kesejahteraan, adapun peralihan hak tersebut dengan cara jual beli antara kedua belah pihak, hak yang dialihkan tersebut berupa Hak Milik atas tanah. Akan tetapi pada saat peralihan tersebut di ikut sertakan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor964a/J22/Lk/2002 yang mana dalam Pasal 3 yang berisikan larangan tidak boleh dialihkan kepihak lain selama masih menjadi PNS, dan juga terdapat Cap yang melarang tanah tersebut dialihkan kepihak lain selama masih menjadi PNS di dalam sertifikat hak milik tersebut. Dapat diketahui hak milik atas tanah berdasarkan hukum agraria diatur di dalam Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak milik adalah menurut Pasal 20(1) UUPA hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, (2) hak yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jadi Pengertian singkat dan pasal tersebut dapat menggambarkan bahwa pemegang hak milik atas tanah berhak atas sepenuhnya mengenai tanah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana kekuatan cap dan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor964a/J22/Lk/2002 dan menganalisis tentang Apakah Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak berwenang dalam memberikan Cap larangan pengalihan hak selama menjadi PNS yang terdapat dalam sertifikat hak milik atas tanah yang dialihkan dari Negara kepada Pegawai Universitas Tanjungpura. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah penulis berkesimpulan Surat Keputusan tersebut dan cap yang terdapat didalam sertifikat Hak milik tersebut, bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria khususnya dalam pasal 20-27 yang mengatur tentang hak milik, dan juga penulis mengambil kesimpulan bahwa Kantor badan Pertanahan Nasional tidak berwenang memberikan cap larangan pengalihan hak milik atas tanah selama pemilik sertifikat tersebut masih menjadi PNS.

Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, Kewenangan, Surat Keputusan

Abstract

In the beginning, in this case, there was a transfer of land rights from Tanjungpura University to employees at Tanjungpura University. purchase between the two parties, the rights transferred are in the form of ownership rights to land. However, at the time of the transfer, it was accompanied by the Decree of the Chancellor of the University of Tanjungpura Number 964a/J22/Lk/2002 which in Article 3 contains a prohibition not to be transferred to other parties as long as they are still civil servants, and there is also a stamp which prohibits the land from being transferred to other parties. others as long as they are still civil servants in the ownership certificate. It can be seen that property rights to land based on agrarian law are regulated in Article 20-27 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations which explains that property rights are according to Article 20(1) BAL rights that are hereditary, strongest and the fullest that can be owned by people on land, bearing in mind the provisions in Article 6, (2) rights that can be transferred and transferred to other parties. So the brief definition and the article can describe that the holder of a property right to land is fully entitled to the land. Therefore this research was conducted to analyze how the strength of the stamp and the Decree of the Chancellor of the University of Tanjungpura Number 964a/J22/Lk/2002 and analyze whether the National Land Office of Pontianak City has the authority to issue a stamp prohibiting the transfer of rights as long as civil servants contained in the certificate of ownership of land transferred from the State to Tanjungpura University Employees. The method used in this writing is a normative method with a normative juridical approach, data collection techniques are carried out by means of literature studies and also by conducting direct interviews as supporting data. The result of this study is that the authors conclude that the Decree and the stamp contained in the certificate of ownership rights are contrary to the Basic Agrarian Law, especially in articles 20-27 which regulate property rights, and also the authors conclude that the Office of the National Land Agency does not has the authority to issue a stamp prohibiting the transfer of ownership rights to land as long as the owner of the certificate is still a civil servant.

Keywords: Authority, Decree, Land Ownership Rights