CYBER NOTARY DITINJAU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Abstrak

Cyber Notary atau Notaris maya merupakan istilah baru yang populer ketika perangkat digital mulai merambah pola-pola kerja dunia pada umumnya. Di bawah asosiasi atau perkumpulan profesi hukum di seluruh dunia menempatkan serta membahas konsep dari cyber notary secara bertahap. Cyber Notary juga menawarkan kemudahan dalam proses pembuatan dokumen digital. Konsep besar dari cyber notary ini juga menjadi perdebatan panjang dan penelitian yang mendalam oleh para praktisi di dunia notaris. Inovasi Teknologi akan mampu membuat lompatan yang akan berdampak pada kerja-kerja profesi notaris sehingga notaris bisa bekerja semakin cepat yang akhirnya bermuara pada peningkatan kecepatan dan kemudahan berusaha di negara kita Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara menyeluruh bagaimana konsep tematik cyber notary dalam sistem hukum di Indonesia. Lebih khususnya bagaimana   perkembangan maupun peluang dari sistem cyber   notary itu dapat diterapkan setelah adanya kewenangan notaris dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 30. Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan cyber notary masih sebatas bekerja secara elektronik saja (e-notary) yakni pendirian dan pendaftaran beberapa akta melalui AHU online, cyber notary belum sepenuhnya berlaku seperti negara-negara lain. Beberapa negara telah mempraktekkan cyber notary lebih jauh yakni dengan penyimpanan minuta akta secara elektronik dan dengan tanda tangan digital.

Kata Kunci : Cyber Notary, Kebijakan , Konsep Digital, Sistem Hukum

Abstract

Cyber notary is a new term popularizes when digital devices begin to explore the working patterns of the world in general. Under organizations or legal professional associations around the world, the concept of the cyber notary is place and discussed gradually. Cyber notary also offers convenience in the process of making digital documents. The general concept of cyber notary is also a long debate and in-depth research by practitioners in the notary world. Technological innovation will be able to make a leap that will impact the work of the notary profession so that notaries can work faster which ultimately leads to increased speed and ease of doing business in Indonesia. This thesis aims to analyze thoroughly how the   concept of thematic cyber notary is in the legal system in Indonesia, particularly regarding the development and opportunities of the notary cyber system to be applied after there is a notary authority in the explanation of article 15 paragraph 3 no. 2 of 2014 amendment to law no. 30 of 2004 on notary position. Research method use is normative by studying laws and regulations, and related legal theories. Research results indicate that the implementation of cyber notary is still limited to e-notary works only, which are establishment and registration of few deeds through AHU online, and cyber notary has not been applied fully like in other countries. Several countries have practiced cyber notary further which is by storing original deeds electronically and with digital signatures. Broadly speaking, in the system of civil law and common law fully supporting the practice of cyber notary, the problem that is quite dominant is with the civil law system. The set of rules must be comprehensively available before it can be put into practice. Even for those needs, technology tools are well available.

Keywords : Cyber Notary, Digital Concept, Legal System, Policy