IMPLIKASI ASEAN CONSENSUS ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS TAHUN 2017 TERHADAP PENGUPAHAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR INFORMAL DI MALAYSIA

Abstract

ABSTRAK

Fenomena globalisasi berdampak pada pudarnya batas negara yang memudahkan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain, termasuk fenomena migrasi internasional dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di luar wilayah negara asal. Migrasi Internasional juga terjadi di negara anggota ASEAN yang terdiri dari negara pengirim dan negara penerima yang didominasi oleh para pekerja sektor informal dengan harapan bahwa bekerja di negara lain dapat meningkatkan penghidupan mereka melalui perolehan upah yang lebih tinggi daripada bekerja di negara asal, termasuk pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Para pekerja migran ini rentan akan pelanggaran hak antara lain pembayaran upah di bawah minimum. ASEAN sebagai organisasi internasional membentuk instrument perlindungan pekerja migran yakni ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tahun 2017. Permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis meliputi bagaimana implikasi dari ASEAN Consensus terhadap pengupahan pekerja migran Indonesia sektor Informal di Malaysia, efektivitas dari ASEAN Consensus serta faktor apa saja yang mempengaruhi implikasi dari ASEAN Consensus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi dari ASEAN Consensus terhadap pengupahan pekerja migran Indonesia pada aturan nasional di Malaysia yaitu Minimum Wages Order dan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 di Indonesia serta pembentukan MoU antara Indonesia dan Malaysia. Namun implikasi dari ASEAN Consensus dinilai belum efektif untuk menanggulangi kasus terkait pengupahan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diharapkan kedepannya ASEAN dapat membentuk perjanjian regional yang memiliki daya ikat secara hukum kepada dengan standar perlindungan yang tegas, termasuk pembentukan standar pengupahan yang layak serta membentuk badan pengawasan implikasi perjanjian ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN, perlindungan pekerja migran, upah

Abstract

Globalization has an impact on fading national boundaries that facilitate human movement from one country to another country, including the phenomenon of international migration in order to search for occupation outside the origin country territory. International migration also occurs in ASEAN member states which consist of sending states and receiving states which are dominated by informal sector workers with the expectation of working in other may improve their livelihoods by earning higher wages than on their homeland, including Indonesia migrant workers who works in Malaysia. These migrant workers are vulnerable to right violation, including wages payment below the minimum. ASEAN as an international organization has formed an instrument for the protection of migrant workers, namely ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in 2017. The research issues raised by the author are including the implication of ASEAN Consensus on the remuneration of Indonesian migrant workers in the informal sectors in Malaysia, the effectiveness of ASEAN Consensus and what factors influence the implication of the ASEAN Consensus. This research is normative research that use secondary data with data collection techniques through literature study and qualitative data analysis. The result of the research shows that the implications of the ASEAN Consensus on the remuneration of Indonesian migrant workers in the national regulations in Malaysia, through the Minimum Wages Order and Law Number 18 of 2017 in Indonesia also the formation of the MoU between Indonesia and Malaysia. However, the implications of the ASEAN Consensus are considered not to be effective in eradicating cases related to the remuneration of Indonesian migrant workers in Malaysia. In connection with that matter, it is expected that in the future ASEAN will be able to form regional agreements that are legally binding on establishing strict protection standards, including the establishment of decent wage standards and the establishment of a supervisory body for the implications of ASEAN agreements.  

Keywords: ASEAN, Migrant Workers Protection, Remuneration