CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK PERLAWANAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 (STUDI PUTUSAN NOMOR 847/PDT.G/2015/PA.JP, NOMOR 92/PDT.G/2016/PTA.JK DAN NOMOR 448/K/AG/2018)

Abstract

ABSTRAK

Sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012, para hakim pengadilan agama di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi memiliki pendapat yang berbeda mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Majelis hakim pemeriksa perkara No. 847/Pdt.G/2015.PA.JP secara resmi menerima perkara a quo terhadap perkara perlawanan eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) yang diajukan debitur ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Padahal, kreditur telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan bahwa yang berwenang dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Basyamas, sesuai dengan ketentuan akad murabahah dan akad restrukturisasi yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, hakim pemeriksa perkara No. 92/Pdt.G/2016 PTA.JK menerima eksepsi kewenangan absolut yang diajukan kreditur dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), hakim pemeriksa perkara no. 448/K/Ag/2018 menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan kreditur dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah diterapkan dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, dan bagaimana majelis hakim pemeriksa perkara No. 847/Pdt.G/2015/PA.JP, No. 92/Pdt.G/2016/PTA.JK, dan No. 448/K/Ag. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan sumber data sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berikut ini adalah hasil temuan dari penelitian ini: Pertama, konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 meliputi jalur litigasi yang dikhususkan untuk pengadilan agama dan jalur non litigasi.   Namun, dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan, choice of forum tidak dapat diberlakukan karena dalam hukum acara perdata, posisi perlawanan eksekusi hak tanggungan berada pada tahap proses eksekusi (pelaksanaan putusan), sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 195 ayat (6) HIR.   Pada kenyataannya, eksekusi merupakan proses yang hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi), sebagaimana diuraikan dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR, bagian kelima, bab kesembilan, mengenai pemeriksaan perkara perdata yang harus melalui pengadilan (jalur litigasi).   Kedua, dalam memahami konsep choice of forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam praktik perlawanan eksekusi hak tanggungan pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggunakan metode penafsiran resmi atau otentik yang mencerminkan pemahamannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Hal ini secara spesifik dapat ditemukan dalam undang-undang, khususnya pada penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, ketika penjelasan pasal tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, maka para pihak tidak lagi memiliki pilihan forum sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2). Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggunakan penafsiran gramatikal terhadap pasal 55 ayat (2) karena putusan Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2), bukan pasal itu sendiri.   Sementara itu, Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran sistematis, yang tercermin dari upayanya mengasumsikan dasar hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan menghubungkannya dengan pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR dan pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Agung menganggap hukum sebagai suatu sistem yang saling berhubungan yang komponen-komponennya tidak boleh bertentangan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Pilihan Forum, Eksekusi Hak Tanggungan

ABSTRACT

As a result of the Constitutional Court's (MK) Decision No. 93/PUU-X/2012, Judges of religious courts at the first level, the appeal level, and the cassation level held differing opinions regarding the choice of forum for resolving sharia economic disputes. The panel of examiner judges of case no. 847/Pdt.G/2015.PA.JP formally accepted the a quo case against the case of resistance to the execution of encrumbrance rights (parate execution) submitted by the debtor to the Central Jakarta Religious Court. In fact, the creditor has submitted an exception of absolute authonty stating that the authority in resolving the a quo case is Basyamas, per the tenns of the murabahah contract and the restructuring contract agreed upon by the debtor and the creditor. At the appeal level before the Jakarta Religious High Court, the examiner judge of case no. 92/Pdt.G/2016   PTA.JK accepted the creditor's proposed absolute authority exception and overturned the decision of the Central Jakarta Religious Court. At the cassation level of the Supreme Court (MA),   the examiner judge of case no. 448/K/Ag/2018 rejected the creditor's proposed exception of absolute authority   and reversed the decision of   the Jakarta High Religious Court.

This study aims to determine how the concept of choice of forum   for resolving Islamic economic   disputes is applied   in   the practice of resisting   the execution of encrumbrance rights following the Constitutional Court's   Decision No.   93/PUU-X/2012,   and   how   the panel of examiner judges of the cases   No. 847/Pdt.G/2015/PA.JP, No.92/Pdt.G/2016/PTA.JK, and No.448/K/AG understand the concept. This study   is normative legal   research   that employs     a conceptual and case-based approach to secondary   data   sources, which are then analyzed using qualitative methods.

These are the findings of this study: First,   the concept of choice of forum   for resolving Islamic     economic disputes     after   the Constitutional   Court's   Decision No.     93/PUU-X/2012 includes litigation exclusive   to religious   courts and non-litigious pathways.   In   the practice of resisting the execution     of encrumbrance   rights,     however,     the choice   of   forum   cannot   be enforced because,       under civil   procedural   law,     the   position   of resisting   the   execution   of encrumbrance rights   is at the stage of the execution process   (implementation of the decision), as explained   in the explanation of Article   195 paragraph (6)   HIR.   In actual   fact,   execution is a process   that can   only   be carried out through   the courts   (litigation), as outlined in article   195   to article 224   of the HlR,   fifth section, ninth chapter,   regarding the adjudication of civil   cases   that must be   reviewed by the court   (litigation   pathway).   Second,   in   understanding the concept of choice of forum for sharia economic dispute resolution in the practice of resisting the execution of encrumbrance   rights following the Constitutional Court's Decision No. 93/PUU-X/2012,   the Central Jakarta Religious Court uses   an official   or authentic   interpretation   method that reflects its   understanding in   light of what has   been   determined. The specifics can   be found   in   the law, specifically   in   the   explanation of article   55, paragraph   2,   of   Law   No.   21     of 2008     regarding Islamic Banking. Therefore, when the article's explanation   is   invalidated by a decision of the Constitutional Court,     the parties no   longer have   a choice of forum   based on   the terms of the contract, as stipulated in article   55 paragraph (2). The Jakarta   High   Religious Court   employs a grammatical interpretation of article 55 paragraph 2 because the Constitutional Court's decision only   invalidated   the   explanation of   article   55 paragraph 2,   and   not the article   itself.   In   the meantime, the   Supreme Court   employs a method of systematic interpretation, which is reflected in its efforts to assume   the legal basis of the Central Jakarta Religious Court's decision and link it to   articles     195   to   224   of the   HIR and   article   3 of   Law No.   30 of   1999 on   Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Supreme  Court considers the law   to be an interconnected system   whose   components cannot be in conflict.

Keywords: Sharia Economics,   Choice of Forum, Encrumbrance Rights Executi