PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Di Wilayah Polresta Pontianak)

Abstract

ABSTRAK

Pembahasan mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam berbagai kajian dan pendefinisian oleh berbagai pakar cenderung menerjemahkan konsep ini sebagai suatu metode penyelesaian masalah, sehingga pada akhirnya akan menjadikan metode mediasi sebagai kunci utama penerapan konsep ini. Penggunaan metode mediasi pada dasarnya tidak dikenal dalam proses penegakan hukum pidana, akan tetapi mediasi sebgai bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Di dalam perkara pidana, pelaku kejahatan atau pelanggar tidak dapat melakukan tawar- menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam tesis ini, meskipun objek kajian adalah restorative justice, akan tetapi penulis mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang hukum administrasi. Dimana hukum administrasi merupakan salah satu dasar hukum penerapan dari asas restorative justice ini. Tesis ini berupaya untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi sehingga restoratif justice oleh penyidik kepolisian di Polresta Pontianak sulit diterapkan; dan untuk mengkaji mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengatasi kesulitan untuk menerapkan restoratif justice.

Hambatan Polresta Pontianak Kota khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pontianak Kota dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip restorative justice. Adapun Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pontianak Kota mengakselerasi restorative justice didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

Kata kunci: restorative justice, penyidikan, hukum administrasi

ABSTRACT

Discussions on the application of the principles of restorative justice in various studies and definitions by various experts tend to translate this concept as a method of problem solving, so that in the end it will make the mediation method the main key to implementing this concept. The use of mediation methods is basically unknown in the criminal law enforcement process, but mediation as a form of dispute resolution has the main scope in the form of private/civil areas. In criminal cases, criminals or violators cannot bargain with the state as the incarnation and guardian of the public interest. In this thesis, although the object of study is restorative justice, the author tries to examine it from the point of view of administrative law. Where administrative law is one of the legal bases for the application of this restorative justice principle. This thesis attempts to analyze the influencing factors so that restorative justice by police investigators at Polresta Pontianak is difficult to implement; and to examine the efforts that can be made by police investigators in overcoming difficulties in implementing restorative justice.

Barriers to the Pontianak City Police, especially the Criminal Investigation Unit in the application of the concept of restorative justice in handling criminal cases, can be identified broadly, namely, obstacles that include internal and external obstacles in the form of the competence of investigators at the Pontianak City Police Criminal Investigation Unit in the field of legal knowledge, legislation, the criminal justice system and technical and tactical investigation skills are still not optimal. This happens because not all personnel of the criminal justice function have attended vocational education for the technical functions of the detectives and supporting skills, including in this case the lack of a comprehensive understanding of the principles of restorative justice. The efforts made include improving the quality of investigators at the Pontianak City Police Criminal Investigation Unit, accelerating restorative justice based on the aspect of the Police's commitment to solving community problems and the strong desire of every Polri personnel to always improve their professionalism.

Keywords: restorative justice, investigation, administrative law