PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIJERAT DENGAN DELIK PENIPUAN

Abstract

ABSTRAK

Walau terdapat dinding pemisah yang sangat jelas antara hukum perdata dengan hukum pidana, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi permasalahan hukum perdata diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Salah satunya kasus pidana yang terjadi terhadap seorang perempuan yang bernama Nursilawati. Permasalahan hukum yang berawal dari adanya sengketa terhadap perjanjian kerjasama pembangunan, kemudian   berujung pada   dipidanakannya Nursilawati dalam kasus penipuan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam hukum perdata mengandung unsur penipuan sehingga dapat diproses secara pidana.

Dalam pembahasan tesis ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang     digunakan bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu menggunak Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengertian perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Wanprestasi, Delik Penipuan, Penyelesaian Sengketa Perdata dan Teori-teori Hukum Perjanjian (Teori Tawar Menawar, Teori Kehendak dan Teori Keadilan).

Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian. Bila dihubungkan dengan Pasal 1321 KUHPerdata,   kesepakatan karena penipuan dianggap tidak sah. Sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka penipuan ini berhubungan erat dengan syarat sah perjanjian yang pertama yaitu   kesepakatan. Syarat ini bersifat subjektif dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Penipuan muncul sejak sebelum dilakukannya   kesepakatan.

Oleh karenanya didalam hukum perdata perbuatan penipuan didalam suatu perjanjian   dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bukan perbuatan wanprestasi. Akan menjadi kontradiksi bila suatu perbuatan wanprestasi yang terjadi karena penipuan tetap dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Sebab perbuatan wanprestasi telah melampaui syarat sah perjanjian.Jadi bila ada penipuan dalam suatu perjanjian, langkah hukum yang tepat adalah mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian tersebut ke pengadilan negeri dasar perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak ada larangan untuk dilakukan proses secara pidana, akan tetapi melakukan pembuktian terhadap   penipuan   dalam perjanjian secara hukum pidana akan mengakibatkan proses hukum yang panjang   dan tidak efesien karena putusan pidana tidak dapat membatalkan suatu perjanjian dan memberi perintah ganti rugi kepada terdakwa.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Nursilawati sebenarnya merupakan perbuatan wanprestasi bukan penipuan. Kemudian terhadap perbuatan yang mengandung unsur penipuan, seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum acara perdata, yakni dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar perbuatan penipuan dalam suatu perjanjian. Tanpa perlu didahului dengan upaya hukum pidana dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci:   Wanprestasi, Penipuan, Tuntutan Pidana.

ABSTRACT

Although there is a very clear dividing wall between civil law and criminal law, in practice there are still many civil law problems that are solved using criminal law instruments. One of them is a criminal case that occurred against a woman named Nursilawati. Legal problems that began with a dispute over a development cooperation agreement, then led to the conviction of Nursilawati in a fraud case. So that it gives the impression that the act of breaking a promise or breach of contract in civil law contains elements of fraud so that it can be processed criminally.

In the discussion of this thesis, the method used is normative legal research. The research used is prescriptive and applied. The approach to the problem in the preparation of this thesis is to use the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The theory used in this study is the understanding of the agreement, the legal terms of the agreement, the principles of contract law, default, fraud offenses, civil dispute resolution and the legal theories of agreement (bargaining theory, will theory and justice theory).

Article 1328 of the Indonesia Civil Code states that fraud is a reason for the cancellation of the agreement. When linked to Article 1321 of the Indonesia Civil Code, the agreement due to fraud is considered invalid. As stipulated in Article 1320 of the Indonesia Civil Code, this fraud is closely related to the first legal terms of the agreement, namely an agreement. This condition is subjective and can be requested for cancellation by the aggrieved party. Fraud has existed since before the agreement was made.

Therefore, in civil law, fraudulent acts in an agreement are categorized as acts against the law, not breach of contract. It will be a contradiction if an breach of contract that occurs due to fraud is still categorized as an breach of contract. Because the breach of contract has exceeded the legal requirements of the agreement. So if there is fraud in an agreement, the appropriate legal step is to file a lawsuit for the cancellation of the agreement to the district court on the basis of an unlawful act. Although there is no prohibition against criminal proceedings, proving fraud in a criminal law agreement will result in a long and inefficient legal process because a criminal decision cannot cancel an agreement and give an order for compensation to the defendant.

From the results of the discussion, it can be concluded that what Nursilawati did was actually an breach of contract, not fraud. Then the actions that contain elements of fraud, should be resolved by a civil procedure law mechanism, namely by filing a lawsuit against the law on the basis of fraud in an agreement. Without the need to be preceded by criminal law efforts in the form of court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Breach Of Contract, Fraud, Criminal Prosecution.