PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM KAWASAN HAK GUNA USAHA DAN ATAU KAWASAN HUTAN (Studi Di Kabupaten Landak)

Abstract

ABSTRAK

Untuk mewujudkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yang ada di masyarakat dilakukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang bertujuan mempercepat proses pelaksanaan pemberian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Landak pada khususnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pertanahan dalam melaksanakan program strategis pendaftaran tanah sistim lengkap dalam Kawasan hak guna usaha dan atau Kawasan hutan; serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan program strategis pendaftaran tanah sistim lengkap dalam Kawasan hak guna usaha dan atau Kawasan hutan.

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat adalah terdiri dari hambatan intern berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pemataan dan pengukuran tanah, kurangnya tenaga ahli administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pemataan dan pengukuran tanah, masih terdapat oknum pelaksana program PTSL yang melakukan pungli dengan cara meminta biaya tambahan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Landak. Solusi yang diambil oleh kantor pertanahan terhadap hambatan intern berupa perbedaan data antara data yuridis dan data teknis maka solusi yang diambil adalah Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak melakukan pencocokan data yuridis dan data teknis agar terjadi penyesuaian data baik yuridis maupun teknis di lapangan, perbedaan dan kurangnya kordinasi adalah dengan melakukan pertemuan antar instansi. Terhadap kurangnya tenaga ahli kurangnya peralatan dengan mendatangkan tenaga ahli dan peralatan dari luar Kabupaten Landak. Solusi terhadap pungutan liar yang dilakukan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan cara berkoodinasi dengan pihak sapu bersih pungli untuk dilakukan nyata dalam melakukan tindakan hukum penangkapan terhadap oknum-oknum pelaku pungli tersebut. Solusi terhadap hambatan ekstern adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap program PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Landak dalam hal syarat- syarat PTSL berupa alas hak yang jelas, batas-batas tanah yang jelas serta penguasaan fisik tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap, Hak Guna Usaha, Kawasan Hutan

ABSTRACT

To realize legal certainty of ownership of land rights in the community, a complete systematic land registration program (PTSL) is carried out which aims to accelerate the process of providing land rights certificates to the community in general and the Landak Regency community in particular. The formulation of the problem in this research is what obstacles are faced by the Land Agency in implementing a strategic program of complete system land registration in the area of land use rights and or forest areas; as well as what efforts have been made by the national land agency in overcoming the obstacles in implementing the strategic program of complete system land registration in the area of land use rights and or forest areas.

The type of research used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Sociological Juridical Research is legal research using secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field or on the community.

The results of the discussion of the problems that arise in this study are the obstacles faced by the Land Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (BPN) of Landak Regency in implementing the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Landak Regency, West Kalimantan Province, namely: from internal obstacles in the form of lack of coordination between agencies, lack of experts in the implementation of land surveying and surveying, lack of administrative experts, lack of equipment for the implementation of land surveying and measurement, there are still individuals implementing the PTSL program who commit extortion by asking for additional fees from the community in implementation of the PTSL program in Landak District. The solution taken by the land office against internal obstacles in the form of data differences between juridical data and technical data, the solution taken is the Land Office of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency (BPN) of Landak Regency to match juridical data and technical data so that data adjustments occur both juridical and technical in the field, the difference and lack of coordination is to hold meetings between agencies. Against the lack of experts, the lack of equipment by bringing in experts and equipment from outside the Landak Regency. The solution to illegal levies carried out on irresponsible persons is to coordinate with the extortion clean-up parties to take real legal action to arrest the perpetrators of extortion. The solution to external obstacles is to socialize the PTSL program to the community in Landak Regency in terms of PTSL requirements in the form of clear rights, clear land boundaries and physical control of land in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Complete System Land Registration, Cultivation Right, Forest Area