PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MENETAPKAN PEMENANG TENDER DIKAITKAN ADANYA KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 (Studi Di Kabupaten Sekadau)

Abstract

ABSTRAK

Peristiwa hukum berupa kegagalan konstruksi bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya, kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena pengguna sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahterimakan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan. Tesis ini berupaya untuk memahami mengenai faktor penyebab terjadinya kegagalan konstruksi dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi oleh penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh kelompok kerja pemilihan pekerja konstruksi; untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban administratif kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi sebagai akibat dari penilaian dan penetapan pemenang tender dengan dasar penawaran terendah; serta untuk mengkaji upaya yang harus dilakukan kelompok kerja pemilihan pekerjaan konstruksi agar pemenang tender dalam melakukan pekerjaan konstruksi tidak terjadi adanya kegagalan konstruksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. karena penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Penentuan sanksi administratif disesuaikan dengan norma yang mengatur kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Beberapa ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah bagi setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, dan/atau denda. Sanksi administratif dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.

Kata kunci: konstruksi, tanggung jawab, tender

ABSTRACT

Legal events in the form of construction failures can involve both subjects and become responsible parties, because philosophically in the implementation process and in fact, construction failures are not only caused by the service provider, the user can also be the cause or the responsible party. This can happen because the user has been involved or played a role since determining the specifications of building materials, building quality and how to work on and use the building. While the provider is clearly a subject who carries out the entire work process requested by the user so that it is possible that the results of his work after being handed over to the service user experience a building failure. This thesis seeks to understand the factors that cause construction failure in carrying out construction work by a provider who has been determined as the winner of the tender by the working group for the selection of construction workers; to analyze the administrative responsibility of the working group on the selection of construction work as a result of the assessment and determination of the tender winner with the lowest bid base; as well as to review the efforts that the working group must make on the selection of construction work so that the winning bidder in carrying out the construction work does not result in construction failures.

This type of research is a normative juridical research. because this research is intended to analyze the principles, rules and legal doctrines by using secondary data and supported by primary data. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data.

The results of this study indicate that administrative sanctions can be imposed on violations that occur in the implementation of construction work. The determination of administrative sanctions is adjusted to the norms governing obligations and prohibitions in the implementation of construction work. Some provisions of administrative sanctions that can be imposed are that every individual business that does not have an Individual Business Registration Certificate is subject to administrative sanctions in the form of: written warnings, temporary suspension of Construction Services activities, and/or fines. Administrative sanctions are imposed according to the level of violations committed and further arrangements regarding the procedures for imposing administrative sanctions.

Keywords: construction, responsibility, tender